Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. UU ITE dirancang pada 2003 oleh Kementerian Kominfo dan disahkan pada 2005, untuk mengatur penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum atas transaksi dan informasi elektronik. Contoh pasal UU ITE membahas larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan, judi, pencemaran nama baik, dan ancaman. Walaupun UU

1. Masita Imamsari
Andriyani
Hikmah Suci Unjila
1513100041
1513100005
1513100059

3. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap
orang yang melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik
yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di
luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat
hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia

4. MUNCULNYA UU ITE
 UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh
kementerian Negara komunikasi dan informasi
(kominfo)
 Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden
Susilo Bangbang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE
kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005.

5. Mengapa diperlukan??

6. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya
penyalahgunaan dan memberikan perlindungan
hukum baik dalam bentuk transaksi elektronik
maupun Informasi.

7. Contoh pasal dalam UU ITE
 Pasal 27
 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa
hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan perjudian.
 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
 (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.

8. Manfaat undang-undang ITE
1. Transaksi dan sistem elektronik
beserta perangkat pendukungnya
mendapat perlindungan hukum.
 2. E-tourism mendapat perlindungan
hukum.
 3. Trafik internet Indonesia benar-benar
dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.
4. Produk ekspor indonesia dapat
diterima tepat waktu sama dengan
produk negara kompetitor.

9. DAMPAK NEGATIF UU ITE DALAM KASUS PRITA
MULYASARI

10. Contoh kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan
Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat
dengan undang-undang ini. Prita dituduh
mencemarkan nama baik lewat internet. Padahal
dalam undang-undang konsumen dijelaskan bahwa
hak dari onsumen untuk menyampaikan keluh kesah
mengenai pelayanan publik. Dalam hal ini seolah-olah
terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU
konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak
bahwa undang-undang tersebut membatasi hak
kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan
menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal
sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap
warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

11. Arigatou Gozaimasu...