1. Reformasi kebijakan industri Indonesia dan dampak lingkungan
mereka
Pertumbuhan yang cepat dari sektor manufaktur di Indonesia selama 1970-an dan 1980-an
dan pertumbuhan yang relatif stabil selama 1990-an dan awal 2000-an yang diperdebatkan
sebagai hasil dari jenis reformasi kebijakan industri yang diterapkan . Namun, perkembangan
penting lain sejak awal 1970-an telah menjadi kualitas memburuk dengan cepat dari kondisi
lingkungan di negara ini . Dengan demikian , tujuan dari makalah ini adalah untuk
menganalisa bagaimana reformasi kebijakan industri telah berdampak pada kinerja
lingkungan industri , serta untuk menggambarkan apakah pengenalan kebijakan lingkungan
industri telah mengurangi dampak lingkungan industri ' .
1. pengantar
Selama 1970-1997 , Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata
sekitar 7 % , dengan sektor manufaktur salah satu kekuatan pendorong di balik ini. Pada
tahun 1997 , krisis ekonomi melanda Indonesia , diikuti oleh krisis politik besar ,
menyebabkan Soeharto , presiden , mengundurkan diri pada tahun 1998 . Perkembangan lain
yang penting di Indonesia bersama pertumbuhan ekonomi dan manu - facturing sejak awal
1970-an telah menjadi kualitas memburuk dengan cepat dari lingkungan fisik ( Thee 2002;
Resosudarmo 2003; Resosudarmo dan Napitupulu 2004) . Sebagai contoh, Tabel 1
menunjukkan bahwa pada pertengahan 1990-an , kualitas udara di beberapa daerah adalah di
antara yang terburuk di seluruh dunia . Tabel ini juga menunjukkan kontribusi yang
signifikan dari industri di sektor manufaktur untuk mengurangi kualitas lingkungan , yaitu
pengembangan sektor industri didampingi oleh kinerja lingkungan yang buruk dari industri .
Tujuan utama dari makalah ini adalah , pertama, untuk menilai bagaimana reformasi
kebijakan industri ( didefinisikan secara luas ) telah berdampak pada kinerja lingkungan
industri di Indonesia , kedua, untuk mengkarakterisasi bagaimana kebijakan industri telah
dimodifikasi , jika sama sekali , untuk mengurangi lingkungan mereka dampak , dan akhirnya,
untuk menarik beberapa pelajaran bagi negara-negara berkembang lainnya dari kasus
Indonesia .
2 . Reformasi kebijakan industri
Kebijakan ekonomi Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan sektor in-

2. dustrial dapat , secara umum , dikelompokkan menjadi empat tahap : 1966-1974 , 1975-1981 ,
1982-1997 dan 1998 dan seterusnya . Tahap pertama , 1966-1974 , dianggap tahap pertama
liberalisasi ekonomi . Penting untuk dicatat bahwa situasi ekonomi Indonesia pada tahun
1966 adalah kacau . Pada saat itu , inflasi berlari pada 600 % per tahun , produksi dan
perdagangan yang stagnan , dan infrastruktur ekonomi adalah di rusak .
Tabel 1 . Berarti Tahunan polusi udara ambien ( g/m3 ) di beberapa kota besar di dunia .
City
Total
populati
suspend
Sulph
Nitrog
ur
en
on
ed
China
Beijing
10,839
37
90
122
Country
Guangzhou (thousan particula Dioxi dioxid
3,893
29
57
136
Shanghai
12,887
24
53
73
7
CityShen Yang
de
e73
44,828
37
99
5
ds)
tes
India
Calcutta
12,918
37
49
34
6
Delhi
11,695
41
24
41
199
199
4
200
199
Indonesia
Jakarta
11,018
27
30
148
5
Japan
Osaka
11,013
43
19
5
8
863
0
5
Tokyo
26,444
49
18
68
1
Malaysia
Kuala
1,378
85
24
N/A
Thailand
Bangkok
7,281
22
11
23
Philippines
Manila
10,870
20
33
N/A
Lumpur
Mexico
Mexico
18,131
27
74
130
3
USA
Chicago
6,951
N/
14
57
0
New York
16,640
N/
26
79
City
9
Los
13,140
N/
9
74
A
WHO
<
<
< 50
A
Angeles
A
standard Sumber: Indikator Pembangunan Dunia ( World Bank , 2001) .
90
50
Catatan : Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) standar menunjukkan tingkat ambang
pencemaran udara di bawah ini yang tidak berdampak pada kesehatan manusia diharapkan .
Hubungan dengan negara-negara barat dan dengan donor badan-badan internasional dipotong
atau dibawa ke tingkat yang sangat rendah . Kekacauan ekonomi pada tahun itu
menyebabkan transisi politik , di mana presiden Indonesia pertama , Soekarno , digulingkan
oleh militer dan penggantinya Soeharto memegang kepemimpinan negara .
Soeharto berbalik cepat untuk sekelompok ekonom barat terlatih di Fac - ulty Ekonomi di
Universitas Indonesia untuk merancang sebuah kebijakan stabili - sation ekonomi yang juga
akan bertujuan untuk mendorong pengembangan industri nasional . Para ekonom merancang
rencana stabilisasi dua tahun dengan empat tujuan jangka pendek : untuk menurunkan inflasi ,
untuk mengamankan moratorium utang luar negeri dan memperoleh kredit baru, dan untuk
membuat kebijakan baru yang terbuka terhadap investasi asing langsung ( FDI ) ( Thee

3. 2002 ) . Penting untuk dicatat bahwa meskipun awalnya di 1967-1968 reformasi ekonomi
Soeharto menekankan deregulasi ekonomi , tahun 1969 kebijakan mulai untuk menjadi lebih
intervensionis ( McCawley 1984) . Jadi, meskipun kebijakan ekonomi terbuka , kebijakan
perdagangan Indonesia selama periode ini pada dasarnya tetap melihat ke dalam ( Hill 2000 ) .
Bahkan , instrumen proteksionis jauh melampaui situasi tersebut di negara-negara Asia
Tenggara lainnya . Dengan memaksakan tarif dan hambatan non-tarif ( NTB ) , pada awal
1970-an , Indonesia mengejar 'mudah fase impor sub - stitution ' di mana barang-barang
impor digantikan oleh produk buatan lokal ( Thee 2002) .
Tahap kedua , 1975-81 , ditandai dengan booming pendapatan minyak . Produksi minyak
negara itu meningkat secara signifikan dari awal 1970-an dan seterusnya , terutama di
Sumatera dan Kalimantan , dan dua booming harga minyak , pada tahun 1973 dan 1979 ,
intensif boom. Pendapatan dari ekspor minyak maka dipercepat secara signifikan pada tahun
1970.
Tahap ketiga , 1982-1997 , dimulai ketika harga minyak mentah dunia turun pada tahun 1982
dan terus menurun sampai tahun 1986 - dari sekitar U $ 37 per barel pada tahun 1981
menjadi hanya sekitar US $ 13 per barel . Penghasilan dari ekspor minyak turun dari US
$ 10,6 miliar pada tahun 1981/82 menjadi US $ 7,2 miliar 1982-1983 . Faktor-faktor lain
yang mempengaruhi merugikan perekonomian Indonesia adalah resesi di seluruh dunia yang
berdampak buruk terhadap permintaan ekspor tradisional Indonesia , dan melemahnya USD
terhadap yen pada pertengahan 1980-an .
Tahap keempat adalah kebijakan industri selama dan setelah tahun 1998 (mungkin sampai
pertengahan 2000-an ) . Hal ini juga diketahui bahwa Indonesia dilanda krisis ekonomi belum
pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1997 . Ini dimulai sebagai krisis mata uang , ketika
krisis ekonomi Thailand memicu keraguan mengenai stabilitas ekonomi Indonesia . Sebagai
arah arus modal mulai untuk membalikkan , nilai eksternal rupiah anjlok antara Juni dan
November 1997 , depresiasi sebesar 35 % . Kemudian menjadi jelas bahwa otoritas moneter
tidak memiliki cadangan yang cukup untuk mempertahankan rupiah . Sebaliknya , setelah
kenaikan suku bunga , itu memilih pertama untuk memperbesar band dan akhirnya , pada
bulan Agustus 1997 , untuk pindah ke sistem free float . Meskipun suku bunga yang tinggi ,
arus keluar modal terus mempercepat dan , sebagai hasilnya , mata uang terus melemah .
Langkah menuju free float menciptakan kepanikan di antara perusahaan domestik dengan
eksposur besar ke pinjaman luar negeri, dan juga investor internasional dengan aset dalam

4. mata uang Rupiah . Karena kedua bergegas untuk membeli dolar AS , itu menempatkan
tekanan lebih lanjut pada mata uang , yang runtuh dari 2300 rupiah pada bulan Juni 1997
menjadi lebih dari 17.000 rupiah per US $ pada Januari 1998 .
Berdasarkan penilaian , Departemen datang dengan sepuluh industri pengelompokan inti
yang akan didukung untuk meningkatkan daya saing mereka . Sepuluh ini adalah : ( 1 )
makanan dan minuman , ( 2 ) pengolahan perikanan , ( 3 ) tekstil dan produk tekstil , ( 4 ) alas
kaki , ( 5 ) produk minyak sawit , ( 6 ) produk kayu (termasuk rotan dan bambu ing ) , ( 7 )
karet dan produk karet , ( 8 ) pulp dan kertas , ( 9 ) mesin dan peralatan listrik , dan ( 10 )
petrokimia ( DEPERIN 2005). Meskipun semua upaya ini , tingkat pertumbuhan sektor
manufaktur dari tahun 1998 hingga pertengahan 2000-an masih berada jauh di bawah
pertumbuhan mereka pada 1970-an dan 1980-an .
3 . Kebijakan lingkungan industri
Kepedulian terhadap masalah lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi
ditunjukkan pada akhir tahun 1970 ketika Presiden Soeharto diangkat Emil Salim sebagai
Menteri pertama dari Lingkungan . Hukum pertama tentang lingkungan , UU No 4/1982
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup , diberlakukan pada
tahun 1982 ( Koesnadi 1989) . Upaya serius pertama untuk mengendalikan industri polusi
dibuat pada tahun 1989 ketika Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup mulai
menuntut perusahaan untuk menyerahkan laporan penilaian dampak lingkungan yang terkait
dengan kegiatan ekonomi baru mereka . Pada bulan Juni 1990 , melalui Keputusan Presiden
Nomor 23 , sebuah lembaga pengelolaan dampak lingkungan nasional ( Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan atau BAPEDAL ) didirikan ( Hardjono 1994) . Sejak itu beberapa
kebijakan lingkungan industri telah launched1 .
3.1 Penilaian dampak lingkungan ( AMDAL )
Seperti disebutkan sebelumnya , sejak tahun 1989 , melalui Peraturan Pemerintah Nomor
29/1986 , setiap proyek pembangunan wajib menyampaikan laporan tentang dampak mantan
pected kegiatan terhadap lingkungan , tindakan yang diusulkan untuk menghindari atau
meminimalkan dampak ini , dan kegiatan dampak lingkungan apa pemantauan itu akan
undertake.2 Laporan ini disebut analisis dampak lingkungan ( Analisa Mengenai dampak
lingkungan atau AMDAL ) .

5. Program 3.2 Sungai Bersih : PROKASIH
The River Clean Program , juga dikenal sebagai PROKASIH ( Program Kali Bersih ) ,
dimulai pada tahun 1989 sebagai respon terhadap menurunnya kualitas sungai di Jakarta . Hal
ini didasarkan pada pendekatan konsensus untuk mengontrol limbah air limbah dengan
menargetkan pencemar industri yang dipilih di DAS prioritas . Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas sungai dengan menetapkan standar yang ditetapkan untuk air sungai
berdasarkan beberapa parameter - demand biasanya biokimia oksigen ( BOD ) dan total
padatan tersuspensi ( TSS ) - ditetapkan oleh pemerintah ( Resosudarmo et al 1997 ; ADB
1997 . ) .
3.3 program PROPER
Program PROPER dimulai pada bulan Juni 1995 sebagai kebijakan lingkungan alternatif
yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup . PROPER pada dasarnya adalah
sebuah program dari wisatawan en - vironmental yang bertindak sebagai sertifikasi
lingkungan sederhana . Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan lingkungan , adopsi pro - mote teknologi bersih , menciptakan insentif untuk
pencemar untuk memperkuat in-house kemampuan lingkungan mereka , dan mempersiapkan
perusahaan di Indonesia untuk Organisasi Standar Internasional ( ISO ) 14001 ( Wheeler dan
Afsah 1996; ADB 1997) .
Pelaksanaan program ini dilakukan oleh BAPEDAL . Setiap tahun BAPEDAL dievaluasi
perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini mengenai kegiatan pengurangan
lingkungan mereka. Berdasarkan keberhasilan mereka dalam mengurangi pembuangan
limbah , terutama limbah air - maka program ini juga disebut PROKASIH PROPER perusahaan-perusahaan ini diberikan salah satu dari lima nilai warna yang berbeda ( ADB
1997) . Hasilnya dipublikasikan di surat kabar dan media lainnya untuk membuat mereka
dikenal publik . Lima nilai warna yang berbeda adalah sebagai berikut :
( a) Emas untuk pabrik-pabrik yang berpotensi mencemari sungai , tetapi mampu mengolah
limbah mereka sehingga jumlah habis kurang dari 10 % dari total limbah mereka.
( b ) Hijau adalah untuk pabrik-pabrik yang mampu mengolah limbah mereka sehingga
kurang dari 50 % limbah mereka dibuang ke sungai .
( c ) Biru adalah untuk pabrik-pabrik yang mampu memenuhi standar pembuangan air limbah
BAPEDAL itu .
( d ) Red adalah untuk pabrik-pabrik yang melakukan kegiatan pengolahan air limbah , tetapi

6. yang tidak mampu memenuhi standar pembuangan air limbah BAPEDAL itu .
( e ) Hitam adalah untuk pabrik-pabrik tanpa fasilitas pengolahan air limbah . Semua limbah
mereka dibuang langsung ke sungai .
Tabel 2 . Hasil dari program PROKASIH PROPER .
Factory
Jun 1995
Mar 1997
Mar 2004*
Gold
0
0%
0
0%
0
0%
Green
4
2%
7
4%
8
9%
Blue
59
32%
81
47% 51
60
Red
118
63%
82
47% 22
26
Black
6
3%
3
2%
4
5%
%
Total
187
100%
173
100% 85
100
%
Sumber: Resosudarmo ( 2003) dan Ardiputra ( 2004) %
.
Catatan : * = program Proper Baru .
3.5 pengelolaan limbah berbahaya
Selain PROPER , kegiatan pemantauan terbatas dilakukan untuk pembuangan limbah
berbahaya . Hanya sejumlah kecil industri membuang limbah berbahaya mereka di fasilitas
pengolahan yang ada . Di sisi lain , jumlah pabrik pengolahan limbah berbahaya dan jenis
fasilitas yang tersedia di sebuah pabrik pengolahan terbatas . Bahkan, Cileungsi Pengolahan
Limbah Berbahaya dekat Jakarta ( operasional 1994) adalah satu-satunya fasilitas pengolahan
mampu memproses limbah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan TPA
berbaris untuk pembuangan stabil dan racun tingkat rendah ( Bank Dunia 2003 ) . Pada tahun
2002 , Menteri Lingkungan Hidup yang diberikan sekitar 220 lisensi pembangkit limbah
berbahaya bagi industri untuk mengolah limbah mereka sendiri . Selain itu, beberapa
perawatan seperti daur ulang pelarut , asam dan perlakuan alkali , timah , perak dan tembaga
pemulihan serta pengolahan air limbah berbahaya dengan penguapan sekarang dapat
dilakukan dalam skala kecil .
3.6 biaya Wastewater limbah
Sebelum krisis 1997-1998 , program muatan limbah limbah berada di bawah pertimbangan
serius untuk diterapkan di Indonesia . Rencananya adalah bahwa sebelum mengadopsi

7. program ini sebagai kebijakan nasional , itu akan dilaksanakan di Jawa Timur , khusus untuk
Sungai Brantas (ADB 1997 yaitu Rock 2000; Harnanto dan Hidayat 2004) . Alasan utama
untuk menggunakan Sungai Brantas sebagai studi kasus adalah bahwa sebuah perusahaan ,
Jasa Tirta , telah beroperasi di sana untuk sementara waktu untuk mengontrol kualitas air
Sungai Brantas .Jasa Tirta dibangun beberapa waduk air di sepanjang Sungai Brantas .
3.7 Biaya Pengguna
Beberapa retribusi telah dikenakan di seluruh Indonesia . Ini terutama terkait dengan
pelayanan kota seperti air minum , pengolahan air limbah , pengumpulan sampah dan
pembuangan , dan pelayanan jalan / transportasi (ADB 1997 yaitu Rock 2000).
3.8 obligasi Kinerja
Pelaksanaan obligasi kinerja di Indonesia telah agak terbatas . Satu kasus pelaksanaannya
pada tahun 1996 ketika Direktorat Jenderal Pertambangan Umum wajib semua operator
tambang untuk menyediakan jaminan reklamasi . Jaminan tersebut dibuat berdasarkan
perkiraan potensi kerusakan lingkungan dan bisa mengambil bentuk deposito berjangka di
bank milik negara , tidak dapat dibatalkan surat kredit, atau jaminan bonds.7 Dana Reboisasi
dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tanaman kasus lain performance bonds (ADB
1997 yaitu Rock 2000). Namun demikian , kegiatan reklamasi dan reboisasi telah sangat
terbatas sejauh ini. Hal ini sebagian karena dana yang diterima juga digunakan untuk
mendanai kegiatan selain reklamasi dan reboisasi , dan sebagian karena reklamasi dan
reboisasi tidak dilakukan dengan benar .
3.9 Pajak Bahan Bakar
Sejak 1980-an , pajak bahan bakar sebanyak 5 % diperkenalkan di Indonesia . Tujuan utama ,
meskipun, adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah . Dari pendapatan
pajak bahan bakar total, 10 % adalah untuk pemerintah pusat , dan sisanya didistribusikan ke
provinsi , kabupaten dan pemerintah kota . Sejak tahun 1997 , bagaimanapun , pemerintah
telah mensubsidi harga BBM dalam negeri dengan lebih dari 5 % , sehingga pajak bahan
bakar ini belum efektif dalam mengontrol penggunaannya .
3.10 izin Diperdagangkan
Sejauh yang diketahui , tidak ada izin yang dapat diperdagangkan sistematis di Indonesia .
Namun, ada banyak diskusi advokasi semacam ini izin untuk mengelola air di wilayah

8. sungai . UU 22/ 1982, UU 39/1990 dan UU 48/1990 menyebutkan bahwa wilayah sungai
harus menjadi unit manajemen pengelolaan air di suatu daerah. Memperkenalkan hak air
yang dapat diperdagangkan maka tampaknya wajar dalam situasi ini . Hal ini akan tampak
konsisten dengan perkembangan di sektor irigasi yang membuat provinsi bertanggung jawab
untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi , dan yang memperkenalkan cost recovery
( biaya pengguna irigasi ) dan pengalihan manajemen ( pengguna air asosiasi ) ke dalam
keseluruhan manajemen irigasi ( ADB 1997 yaitu Rock 2000).
3.11 sertifikasi Lingkungan
Sertifikasi lingkungan sukarela telah diterapkan selama beberapa waktu di Indonesia dan
beberapa perusahaan Indonesia telah berusaha sertifikasi ISO . sebagian besar perusahaan
mencari seri ISO 9000 yang mengesahkan manajemen kesehatan dan seri ISO 14000 yang
menyatakan apakah perusahaan telah dibahas isu-isu lingkungan secara sistematis dan dengan
demikian telah meningkatkan kinerja lingkungannya . ISO 14001 , upgrade dari ISO 14000 ,
diadopsi pada bulan September 1996 ( ADB1997) . Sertifikasi sukarela ini disajikan beberapa
tujuan , di antaranya adalah bentuk komando dan kontrol dari kinerja lingkungan , dan juga
merupakan alat yang lebih murah untuk mencapai kepatuhan . Selain itu , sertifikasi juga
dapat memfasilitasi dan mengurangi biaya yang terkait dengan asuransi kecelakaan polusi .
Jumlah tanaman diberikan ISO 14001 meningkat dari 45 di 1997-199 pada tahun 2001 dan
266 pada tahun 2004 .
4. Dampak kebijakan industri terhadap lingkungan
Waktu yang konsisten data pemantauan seri polusi industri dari tahun 1970 untuk Indonesia
tidak tersedia . Oleh karena itu , dalam menganalisis dampak kebijakan industri terhadap
lingkungan , observasi dapat dibuat dari tiga faktor : ( 1) komponen- sition dari kegiatan
industri , industri polusi yaitu tinggi atau rendah , (2 ) skala kegiatan industri , dan ( 3 )
permintaan dan penawaran dari upaya pengurangan polusi. Komposisi sektoral
mempengaruhi kualitas lingkungan karena pergeseran dari pertanian didominasi ke hasil
ekonomi industri mendominasi peningkatan tingkat polusi . Pergeseran dari industri
didominasi ke ekonomi pelayanan-pelayanan didominasi mengurangi intensitas polusi .
5 . Ringkasan kinerja lingkungan industri di 1990
Secara umum , kinerja industri Indonesia selama tahun 1990-an dapat diringkas oleh

9. indikator yang tersedia dalam Tabel 4 . Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah energi yang
digunakan di sektor manufaktur meningkat dari sekitar 15,2 juta ton minyak setara ( toe )
pada tahun 1990 menjadi sekitar 31.300.000 kaki pada tahun 2002 , yaitu sekitar 102 % .
Sementara itu, intensitas energi di sektor manufaktur tetap hampir sama sejak tahun 1990 ,
yaitu sekitar 517 kaki per juta US $ MVA pada tahun 1990 dan sekitar 518 kaki per juta US
$ MVA . Fakta bahwa intensitas energi di sektor manufaktur tidak menurun selama tahun
1990-an dan benar-benar meningkat sekitar 0,2 % yang tidak buruk mengingat bahwa total
intensitas energi primer dari semua sektor meningkat sekitar 32 % selama tahun 1990 , yaitu
dari sekitar 22.000 British thermal unit ( BTU ) per 2.000 US $ dari PDB pada tahun 1990
menjadi sekitar 29.000 BTU per 2.000 US $ dari PDB pada tahun 2002 ( EIA 2005). Oleh
karena itu , sektor manufaktur telah mampu mempertahankan intensitas energi dibandingkan
dengan sektor-sektor lain di negara ini . Aspek menggembirakan lainnya dari situasi ini
adalah ini . Pertama , penggunaan air , meskipun jumlah total yang digunakan oleh sektor
manufaktur meningkat sekitar 51 % pada 1990-an , atau dari sekitar 370 juta m3 pada tahun
1990 menjadi 560 juta m3 pada tahun 2006 , penggunaan air intensitas menurun sebanyak
21 % selama periode ini , berarti sektor industri mampu meningkatkan efisiensi dalam
menggunakan air . Kedua , persentase MVA yang dihasilkan oleh sebagian besar sub - sektor
polutan - intensif menurun dari 20 % pada tahun 1990 menjadi 15% pada tahun 2000 , yang
berarti bahwa , karena dalam - Pandanus conoideus Lamk tumbuh selama periode ini ,
pertumbuhan sektor industri ini sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan sub - sektor
yang kurang polusi .
6 . kesimpulan
Tulisan ini membahas tentang pola kebijakan industri ( didefinisikan secara luas ) di
Indonesia , menawarkan penilaian tentang bagaimana kebijakan industri telah berdampak
pada kinerja environmen - tal industri , dan menjelaskan bagaimana kebijakan industri ,
disejajarkan dengan kebijakan lingkungan industri , telah dimodifikasi untuk mengurangi
industri ' ENVI - kungan dampak.
Sejak pemantauan sistematis polusi industri telah dibatasi sejauh ini, dalam mengamati
dampak dari kebijakan industri terhadap lingkungan secara umum , makalah ini difokuskan
pada mengamati ( 1 ) komposisi kegiatan industri , yaitu tinggi atau rendah industri polusi ,
(2 ) skala kegiatan industri , dan ( 3 ) permintaan dan pasokan upaya pengurangan polusi.
Selama periode 1975-1981 , kebijakan industri yang dominan adalah salah satu substitusi im port . Pemerintah mengizinkan ekstraksi luas re - sumber alam dan menggunakan pendapatan

10. yang diperoleh untuk mendukung dan melindungi devel - bangan perusahaan besar milik
negara dalam logam dasar berat dan bahan kimia . Kebijakan-kebijakan ini dapat mendorong
pengembangan sektor industri , mendorong bagian besar dari sektor industri dalam
perekonomian . Namun, karena sebagian besar industri ini relatif besar dan polusi yang
tinggi , dengan tidak adanya regulasi lingkungan , tingkat intensitas polusi industri meningkat
secara signifikan .
Selama periode 1982-1996 , kebijakan industri ditandai oleh berbagai upaya untuk
meliberalisasi ekonomi - meskipun berbagai perlindungan di tingkat mikro berat dan hi- tech
industri memang ada - untuk menarik FDI industri dan merangsang pengembangan tenaga
kerja intensif , ekspor - berorientasi dan sektor manufaktur non - migas . Pada saat yang
sama , banyak perusahaan di Taiwan , Korea Selatan , Singapura , Hong Kong , Jepang dan
beberapa negara maju lainnya mencari tempat-tempat baru untuk merelokasi pabrik-pabrik
mereka . Salah satu dari beberapa motivasi untuk menemukan lokasi baru adalah peraturan
lingkungan yang lebih ketat dalam countries.8 mereka sendiri Oleh karena itu , meskipun ada
jumlah yang relatif besar dari FDI baru , banyak dari itu dalam bentuk industri polusi yang
relatif tinggi . Selanjutnya , tidak ada kebijakan polusi industri yang signifikan dilaksanakan .
Oleh karena itu , tingkat intensitas polusi industri selama periode ini terus meningkat .
Upaya serius untuk mengurangi peningkatan tingkat polutan industri yang dimulai hanya di
awal 1990-an , meskipun kepedulian terhadap degradasi environmen - tal mulai berkembang
pada akhir tahun 1970 . Berbagai kebijakan lingkungan hidup industri kemudian
diberlakukan . Meskipun banyak yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan
lingkungan ini efektif , skala mereka terlalu kecil . Upaya up - skala mereka yang baik tidak
dilakukan atau tidak dilakukan dengan sukses .
Krisis ekonomi melanda negara itu pada tahun 1997-98 , menyebabkan pemerintah dan
sektor swasta untuk fokus pada upaya untuk membantu industri bertahan krisis dan
mengabaikan kebutuhan untuk mengendalikan polusi mereka . Banyak yang berpendapat
bahwa intensitas polusi industri mungkin telah meningkat secara signifikan selama krisis .
Namun, krisis juga melambat kegiatan industri , sehingga tingkat intensitas polusi pada awal
tahun 2000 yang kurang lebih sama seperti di awal 1990-an .
Kebijakan industri saat ini , di tingkat makro , ditandai oleh berbagai reformasi untuk
meliberalisasi perekonomian lebih jauh untuk menarik FDI baru . Di tingkat mikro ,
kebijakan industri berfokus pada berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing kegiatan
industri di negara itu . Untuk menghindari menarik investasi modal baru terutama di industri
polusi tinggi , seperti pengalaman pada 1980-an dan 1990-an , dianjurkan bahwa peraturan

11. lingkungan nasional yang ketat harus dilaksanakan . Upaya itu dilakukan untuk membangun
kembali kebijakan lingkungan industri di awal 2000-an , tetapi skala mereka sejauh ini relatif
terbatas . Hasil kebijakan ini perlu dipantau secara hati-hati untuk memaksimalkan
kemungkinan hasil yang sukses untuk kedua pengembangan industri dan perlindungan
lingkungan .