ds

1. Panduan
Penyusunan
Program Kerja
Rintisan SKM/SSN
KATA PENGANTAR
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di SMA. Berkaitan dengan upaya dimaksud,
salah satu program Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2007 adalah
melaksanakan program Rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar
Nasional (SKM/SSN) dan Rintisan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
(PBKL) di sejumlah SMA, dan pada tahun 2008 program dimaksud akan terus
dilanjutkan. Selain itu pada tahun 2008 juga akan dilakukan Bimbingan Teknis
(Bintek) pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari
tingkat provinsi, kabupaten/kota s.d tingkat sekolah.
Untuk memudahkan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program-
program tersebut, Direktorat Pembinaan SMA mempersiapkan bahan pendukung
yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program ini. Namun demikian
naskah yang telah disiapkan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keseluruhan proses
penyiapan perangkat/bahan pendukung dimaksud, kami menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Mudah-mudahan seluruh dokumen yang telah kami persiapkan ini bermanfaat
bagi semua pihak yang memerlukan.
Jakarta, 29 Pebruari 2008

2. Direktur Pembinaan SMA,
Dr. Sungkowo M.
NIP. 130784257
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Hasil yang Diharapkan 2
BAB II PROGRAM KERJA SEKOLAH
A. Prinsip-Prinsip Penyusunan Program Kerja 3
B. Ruang Lingkup Program Kerja 3
C. Kerangka Program Kerja 5
D. Penilaian 5
E. Alur Kegiatan Program Rintisan SKM/SSN 6
LAMPIRAN :
Lampiran 1. Contoh format program kerja 3 tahunan 7
Lampiran 2. Contoh format program kerja operasional dan pembiayaan 8
rintisan SKM/SSN

3. Lampiran 3. Contoh format rencana anggaran biaya (RAB) rintisan SKM/SSN 9
Lampiran 4. Contoh program kerja 3 tahunan 10
Lampiran 5. Contoh program kerja operasional dan pembiayaan rintisan 13
SKM/SSN
Lampiran 6. Contoh rincian rencana anggaran biaya (RAB) rintisan SKM/SSN 15
G.
H. BAB I
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP), Pasal 11, Ayat 3 yang menjelaskan beban belajar untuk SMA/MA/SMLB,
SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori
mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Penjelasan pasal 11, Ayat
2 dan 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Sekolah Kategori Mandiri
(SKM) adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar
Nasional Pendidikan. Terkait dengan SKS disebutkan bahwa khusus untuk
SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dan berkategori
mandiri harus menerapkan SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori
mandiri. Berdasarkan isi dan penjelasan Pasal 11, Ayat 2 dan 3 tersebut di atas
maka dapat disimpulkan bahwa Sekolah Kategori Mandiri adalah sekolah yang
telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP dan menerapkan SKS.
Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber daya Pemerintah dan Pemerintah
Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah menuju kategori mandiri/standar
nasional. Sebagai realisasi dari kebijakan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan
SMA pada tahun anggaran 2007 telah memprogramkan rintisan Sekolah Kategori
Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) di 441 SMA yang tersebar di 32
Provinsi, dan pada tahun 2008 diperluas menjadi 2.465 SMA di 33 Provinsi dan
465 Kabupaten/Kota. Tujuan umum dari rintisan SKM/SSN adalah memberikan
bimbingan dan pendampingan pada sekolah agar mencapai kategori mandiri.
Selain itu, sekolah rintisan SKM/SSN diharapkan dapat dijadikan sebagai
model/rujukan SKM/SSN bagi sekolah lain di sekitarnya.

4. Pelaksanaan rintisan SKM/SSN terdiri dari tahapan yaitu pemilihan dan penetapan
sekolah (dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota), TOT bagi Tim
SKM/SSN Provinsi, inventarisasi kondisi sekolah rintisan SKM/SSN, penyusunan dan
penilaian program kerja, pelaksanaan program, dan supervisi dan evaluasi.
Sebagai acuan pelaksanaan tahapan inventarisasi kondisi, Dit. Pembinaan SMA
menyusun panduan inventarisasi kondisi sekolah rintisan SKM/SSN.
Tujuan
Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN dilaksanakan dengan tujuan :
Mengidentifikasi kondisi riil sekolah berdasarkan profil rintisan SKM/SSN, yang
mencakup:
J. Standar isi dan standar kompetensi lulusan
K. Standar proses
L. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
M. Standar sarana dan prasarana
N. Standar pengelolaan
O. Standar pembiayaan
P. Standar penilaian
Q. Dukungan internal dan eksternal
2. Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi riil sekolah dengan profil
rintisan SKM/SSN
3. Mengidentifikasi komponen/isi kegiatan yang harus disusun oleh sekolah
dalam bentuk program kerja sekolah
4. Melakukan pemetaan kondisi awal sekolah rintisan SKM/SSN per provinsi dan
nasional.
Sasaran
Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN dilakukan di SMA yang telah ditetapkan
oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang akan melaksanakan tahun pertama.
Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN adalah:
Adanya informasi yang obyektif dan akurat tentang kondisi riil sekolah
berdasarkan hasil identifikasi/verifikasi profil rintisan SKM/SSN
2. Teridentifikasinya kesenjangan antara kondisi riil sekolah dengan profil
rintisan SKM/SSN
3. Teridentifikasinya komponen/isi program kerja sekolah berdasarkan hasil
analisis kesenjangan
4. Sekolah mampu menyusun program kerja rintisan SKM/SSN sesuai dengan
kondisi sekolah dan kebutuhan pencapaian SKM/SSN
5. Tersusunnya peta kondisi awal sekolah rintisan kategori mandiri per provinsi
dan nasional

5. BAB II
PELAKSANAAN
A. Pengorganisasian
Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan perangkat yang telah
disiapkan bersama antara Dit. Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
B. Waktu dan Tempat

6. Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN dilaksanakan minimal selama 2 (dua) hari
efektif (pelaksanaan di sekolah) di SMA yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan
Provinsi sebagai rintisan SKM/SSN. Dinas Pendidikan menetapkan jadwal
pelaksanaan supervisi sesuai dengan kesiapan petugas dan jumlah sekolah.
C. Petugas
1. Unsur dan Jumlah Petugas
Petugas Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN berasal dari unsur Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti TOT di tingkat
Pusat (Dit. Pembinaan SMA) maupun TOT yang diselenggarakan Dinas
Pendidikan Provinsi setempat.
2. Tugas dan tanggungjawab Petugas
a. Melakukan temu awal dengan Kepala Sekolah dan staf yang ditunjuk
untuk menjelaskan maksud, tujuan, kegiatan dan jadwal inventarisasi
kondisi di sekolah
b. Menunjukkan surat tugas masing-masing.
c. Melakukan studi dokumen, studi lapangan, dan wawancara untuk
mengumpulkan kebutuhan data dan informasi sesuai dengan instrumen
verifikasi rintisan sekolah kategori mandiri.
d. Melakukan justifikasi “Kondisi Sekolah Saat Ini” berdasarkan hasil
kegiatan butir c, dengan cara menilai tingkat
ketersediaan/terpenuhinya baik kualitas maupun kuantitas dari
seluruh aspek dan indikator pada tujuh komponen profil SMA kategori
mandiri, yang meliputi : standar isi dan standar kompetensi lulusan,
standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan
e. Memberikan rekomendasi komponen/isi kegiatan program kerja
sekolah berdasarkan hasil butir d.
f. Mendiseminasikan mekanisme dan teknik penyusunan program kerja
sekolah rintisan SKM/SSN.
g. Melakukan temu akhir dengan Kepala Sekolah dan staf/guru yang
ditunjuk sebagai Penanggungjawab SKM/SSN sekolah yang
bersangkutan, untuk menjelaskan antara laian tentang :
R. proses dan hasil pelaksanaan inventarisasi kondisi
S. proses penyusunan program kerja sekolah, dan
T. proses penilaian program kerja sekolah.
h. Mengolah data, menyusun dan menyampaikan laporan hasil
inventarisasi kondisi kepada:

7. U. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan program kerja sekolah
V. Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota setempat sebagai laporan
pelaksanaan tugas yang akan digunakan sebagai acuan dalam
melakukan Pembinaan pada sekolah yang bersangkutan.
W. Penanggungjawab Kegiatan dan PUMK Peningkatan Mutu SMA di
Provinsi setempat, dalam bentuk hard copy/soft copy, sebagai
acuan dalam pelaksanaan penilaian program kerja sekolah lebih
lanjut.
D. Perangkat
Perangkat inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN terdiri atas:
X. Panduan Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN
Y. Instrumen Inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN
E. Responden
Responden inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN adalah Kepala Sekolah, Wakil
Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran, Guru BK, Staf TU, Siswa, Komite Sekolah,
dan Yayasan.
Z. Strategi Pelaksanaan
AA.Temu Awal
Temu awal merupakan kegiatan pertemuan antara Petugas dengan Kepala
Sekolah dan staf yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pengembangan
SKM untuk menjelaskan tentang: maksud, tujuan, jadwal, responden, dan
substansi materi pelaksanaan supervisi.
Selanjutnya, meminta sekolah untuk menunjuk 1-2 orang personil (Guru
dan/atau Staf TU) untuk mendampingi Petugas selama melaksanakan tugas
sampai pengolahan hasil. Kegiatan temu awal diupayakan tidak
menggunakan waktu terlalu lama (30-45 menit).
BB.Pelaksanaan Inventarisasi Kondisi
a. Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, studi

8. dokumen dan studi lapangan:
 Wawancara
Wawancara merupakan kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan
responden berkaitan dengan materi inventarisasi kondisi. Substansi
wawancara mengacu pada instrumen.
 Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan pengecekan ketersediaan, kualitas
dan kebenaran dokumen yang terkait dengan substansi verifikasi
seperti : dukumen KTSP, silabus, RPP, bahan ajar/buku
perpustaan, dokumen penilaian, data ketenagaan/kesiswaan dan
data pendukung lain.
 Studi/Observasi Lapangan
Studi lapangan merupakan pengamatan langsung pada obyek
seperti: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lingkungan
belajar, infrastruktur TIK, dan lain-lain.
Secara teknis, kegiatan wawancara, studi dokumen dan studi lapangan
tidak dilakukan secara terpisah tetapi dapat dilakukan secara simultan
sesuai dengan karakteristik obyek.
b. Pengolahan Hasil dan Perumusan Program Kerja
Pengolahan hasil merupakan kegiatan pengisian instrumen dengan
menggunakan format (software) yang disiapkan bersama Direktorat
Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi pada saat TOT.
Kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan secara
simultan selama kegiatan berlangsung, dan harus sudah selesai pada
saat kegiatan di sekolah berakhir.
Pengolahan hasil dilakukan dengan mengisi kolom ”Kondisi Nyata Saat
Ini”, yang dilakukan secara professional judgement dengan mengacu
pada hasil wawancara, studi dokumen dan studi lapangan.
Pada kegiatan pengolahan hasil hendaknya dapat ditekan sekecil
mungkin unsur subyektivitas petugas, sehingga hasilnya benar-
benar menggambarkan kondisi riil sekolah. Dominasi subyektivitas
petugas akan sangat merugikan sekolah karena akan diperoleh hasil
semu sehingga dapat berakibat pada kesalahan pembinaan yang

9. akan dilakukan oleh Dit. Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hasil justifikasi ”Kondisi Nyata Saat ini”, petugas
menyusun draf program kerja sekolah di kolom ”Program Kerja
Sekolah”. Penyusunan program kerja sekolah dilakukan terhadap
Aspek/Indikator yang Kondisi Nyata Saat Ini belum memenuhi kategori
(tidak diberi tanda √).
Kegiatan pengolahan hasil dan perumusan program kerja dilakukan
oleh Petugas bersama-sama dengan penanggungjawab program
SKM/SSN yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
c. Penyepakatan Hasil dan Informasi Penyusunan Program Kerja
Sekolah
Setelah dipastikan instrumen inventarisasi kondisi terisi secara
lengkap, maka Petugas melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah
dan PJP SKM untuk menjelaskan sekaligus menyepakati hasil
inventarisasi kondisi baik yang berkaitan dengan justifikasi ”Kondisi
Nyata Saat Ini” maupun substansi ”Program Kerja Sekolah”.
Pihak sekolah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan
terhadap hasil inventarisasi kondisi yang belum lengkap dan/atau
tidak sesuai dengan persepsi sekolah. Dalam hal terdapat perbedaan
pendapat yang signifikan, hendaknya sekolah dan Petugas melakukan
peninjauan ulang untuk dicapai kesepakatan bersama.
Setelah terjadi persamaan persepsi tentang hasil inventarisasi kondisi,
maka Petugas dan Kepala Sekolah menandatangani hasil tersebut
dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk: Sekolah, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi (PUMK
Peningkatan Mutu SMA Provinsi), dan Dit. Pembinaan SMA.

10. CC.Alur Kegiatan
Bagan 1. Alur kegiatan inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN
H. Pelaporan
Instrumen inventarisasi kondisi dirancang sekaligus sebagai laporan Petugas

11. Verifikasi. Oleh karena itu setelah pihak sekolah menyatakan setuju dengan hasil
tersebut maka petugas menggandakan dalam 4 (empat) rangkap seperti
dijelaskan pada butir F.2.c di atas.
Petugas menyerahkan hasil inventarisasi kondisi selambat-lambatnya satu minggu
setelah kegiatan selesai kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Kemudian
Dinas Pendidikan mengirimkan rangkuman hasil verifikasi seluruh SMA di
wilayahnya, dan menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA, selambat-
lambatnya satu minggu setelah seluruh kegiatan inventarisasi kondisi di
wilayahnya selesai, dialamatkan Kepada:
Direktur Pembinaan SMA
U.p. Kasubdit Pembelajaran
Kompleks Depdiknas, gd. B . Lantai 1, Jl. RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan
I. Pembiayaan
Seluruh pembiayaan kegiatan inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN dibebankan
kepada anggaran Dinas Pendidikan Provinsi setempat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

12. Lampiran 1. Responden inventarisasi kondisi rintisan SKM/SSN
RESPONDEN INVENTARISASI KONDISI
RINTISAN SKM/SSN DI SMA
Profil Sekolah Kategori Mandiri
Komponen Aspek dan Indikator
1.1 Memiliki dokumen √ √ √ √
Kurikulum
1.2 Komponen KTSP √ √ √ √
1.3 Penyusunan/ √ √ √ √
pengembangan silabus
2.1 Penyiapan perangkat √ √
pembelajaran
2.2 Pelaksanaan proses √ √ √
pembelajaran
2.3. Pengawasan proses √ √ √
pembelajaran
3.1 Kualifikasi akademik √
tenaga pendidik
3.2 Tenaga kependidikan √
4.1 Ruang kelas √ √

13. 4.2 Ruang perpustakaan √ √
4.3 Laboratorium Biologi √ √
4.4 Laboratorium Fisika √ √
4.5 Laboratorium Kimia √ √
4.6 Laboratorium √ √
Komputer
4.7 Laboratorium Bahasa √ √
4.8 Ruang pimpinan √ √
4.9 Ruang guru √ √
4.10 Ruang tata usaha √ √
4.11 Tempat beribadah √ √
4.12 Ruang konseling √ √
4.13 Ruang UKS √ √
4.14 Ruang organisasi √ √
kesiswaan
4.15 Jamban √ √
4.16 Gudang √ √
4.17 Ruang sirkulasi √ √
4.18 Ruang bermain/ √ √
berolahraga
5.1 Perencanaan program √ √
5.2 Pedoman pengelolaan √ √
sekolah
5.3 Struktur organisasi √ √
sekolah
5.4 Pelaksanaan kegiatan √ √
sekolah
5.5 Kesiswaan √ √
5.6 Pengawasan √ √
5.7 Evaluasi √ √
5.8 Sistem informasi √ √
manajemen
6.1 Jenis dan Sumber √ √ √
pembiayaan
6.2 Program pembiayaan √ √ √
Profil Sekolah Kategori Mandiri
Komponen Aspek dan Indikator
7.1 Perangkat penilaian √ √
7.2 Pelaksanaan penilaian √ √
7.3 Hasil penilaian √ √
8.1 Kesiapan √ √ √ √ √ √ √
8.2 Dukungan Eksternal √
Keterangan:
K = Kepala Sekolah
Wk1 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik
Wk2 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana
Wk3 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Gr = Guru

14. Sw = Siswa
TU = Tata Usaha
KS/YS = Komite Sekolah/Yayasan
Responden dapat dikembangkan oleh petugas sesuai dengan kepentingan aspek dan indikator
Lampiran 2. Contoh jadwal kegiatan inventarisasi kondisi SKM/SSN di sekolah
JADWAL INVENTARISASI KONDISI SKM/SSN
SMA .................................
TANGGAL : ...... S.D ................ 2008
No. Kegiatan Hari, Tanggal Jam

15. 1. Temu awal Hari 1, .......2008 07.30-08.15
Menyampaikan:
a. Menyampaikan maksud dan tujuan
b. Jadwal kegiatan
c. Meminta pendamping
2. Pengumpulan data dan informasi 8 Hari 1, .......2008 08.15-16.00
komponen profil rintisan SKM/SSN
(wawancara, studi dokumen, studi
lapangan)
3. Lanjutan pengumpulan data dan informasi Hari 2, .......2008 07.30-10.00
8 komponen profil rintisan SKM/SSN
(wawancara, studi dokumen, studi
lapangan)
4. Pengolahan Hasil dan Perumusan Program Hari 2, .......2008 10.00-14.00
Kerja
5. a. Penyepakatan Hasil Hari 2, .......2008 14.00-16.00
b. Informasi Penyusunan Program Kerja
Sekolah
6. Penutupan Hari 2, .......2008 16.00-16.15
Catatan: Kegiatan, jumlah hari dan jam dapat dikembangkan lebih lanjut oleh petugas sesuai
dengan situasi dan kondisi setempat