Teks tersebut membahas mengenai reformasi birokrasi di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik. Meskipun ada upaya peningkatan kesejahteraan PNS dan penggunaan teknologi, masih banyak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi. Teks ini menganalisis berbagai faktor penyebabnya seperti rendahnya gaji PNS dan pola pikir lama yang belum berubah.

1. HYPERLINK
http://eddysatriya.blogspot.com/2007/08/reformasi-birokrasi-itu-mudah.html
Reformasi (Birokrasi) Itu Mudah Proses refomasi birokrasi dianggap semakin kehilangan arah dan tidak terpadu sebagai kesatuan utuh program reformasi nasional guna menuju kondisi berbangsa yang lebih baik. Sementara itu berbagai publikasi dari PERC dan Transparansi Internasional menunjukkan semakin menurunnya daya saing nasional, yang menempatkan Indonesia dalam tier atau kelompok terbawah bersama negara berkembang dari Asia dan Afrika.Berbagai kantor pemerintahan dan swasta boleh saja mengklaim bahwa mereka telah melakukan pembenahan organisasi dan tata kerja. Begitu pula, berbagai kampanye tentang pelaksanaan good government atau good corporate governance terus didengungkan. Namun kenyataan di lapangan dan laporan masyarakat menunjukkan fakta yang berlawanan. Pengurusan berbagai jasa publik seperti KTP, SIM, dan Surat-Surat lain, termasuk pembayaran beberapa jenis pajak, masih belum mengalami perbaikan substantif. Meski ada perbaikan dan kemajuan, kecepatannya masih kalah dengan proses pembusukan yang terjadi. Kondisi birokrasi yang agak menggembirakan justru diperlihatkan beberapa daerah yang beruntung memiliki pemimpin reformis seperti Kabupaten Sragen (Jateng) dan Jembrana (Bali).Jika dibandingkan dengan negara maju ataupun dengan anggota ASEAN, maka berbagai data juga menunjukkan bahwa kita semakin tertinggal dalam proses perizinan dan kemudahan berinvestasi. Hengkangnya investor dan diputuskannya beberapa kontrak besar menjadi bukti yang semakin memperparah tingkat pengangguran.Kondisi birokrasi memang harus segera diperbaiki. Urgensi perbaikan birokrasi ini telah ditegaskan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) yang mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi masih jauh dari harapan karena belum adanya kesamaan persepsi (Tempo Interaktif, 12/3/07). Menpan baru-baru ini juga telah mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan aturan reformasi birokrasi, termasuk penggodokan RUU Administrasi Pemerintahan, Kepegawaian Negara, dan Pengawasan Nasional (Koran Tempo, 17/7/07).Mestinya tidak perlu menunggu habisnya separuh waktu kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Seyogyanya reformasi birokrasi telah dilaksanakan menyusul selesainya Pendaftaran Ulang PNS pada tahun 2003 lalu. Memperhatikan situasi ini, diperkirakan reformasi birokrasi akan terkendala oleh waktu dan masa bakti kabinet, terlebih lagi jika mengingat kantor Menpan juga dititipi untuk mengurusi permasalahan lain seperti pemilihan anggota KPK dan penyusunan program investasi bersama BKPM.***Lalu apa yang mesti dilakukan saat ini? Melihat kompleksnya permasalahan, pelaksanaan reformasi birokrasi memaksa kita memilih strategi yang tepat. Mereformasi birokrasi juga berarti memutus lingkaran setan atau mata rantai KKN di birokrasi. Saya lebih memilih untuk meningkatkan kesejahteran PNS yang diiringi dengan sanksi tegas bagi pelanggar aturan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.Pertama, peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan struktur gaji. Langkah reformasi birokrasi yang diambil oleh Departemen Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.01/2007 yang berujung dengan perbaikan tunjangan pegawai, tentu perlu diacungi jempol. Namun langkah tersebut perlu segera disempurnakan. Mestinya gaji pokok yang dinaikkan, bukan tunjangan. Menaikkan tunjangan akan menaikkan gaya hidup pegawai dan kemudian membuat mereka terhenyak ketika pensiun, karena besarnya pensiun mengacu pada gaji pokok, bukan tunjangan. Kondisi ini justru bisa memicu pegawai untuk ber-KKN. Jika memungkinkan frekuensi pemberian gaji juga ditambah dan rasio gaji tertinggi dengan yang terendah diturunkan sebagaimana dilakukan Jepang. Sudah sepantasnya pula pemerintah memikirkan untuk memberikan gaji paling kurang 15 atau 16 kali yang sangat berguna ketika hari besar agama, hari masuk sekolah anak-anak dan cuti datang.Kedua, penataan tugas pokok dan fungsi organisasi, sistem managemen kantor, Sumber Daya Manusia agar lebih efisien. Untuk langkah ini Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas kiranya dapat menjadi contoh. Diam-diam, semenjak bergulirnya reformasi Bappenas telah menata diri. Langkah awal yang dilakukan adalah ”menarik diri” dari proses pembahasan RAPBN di Ditjen Anggaran yang sarat dengan praktek KKN dan berkonsentrasi dalam aspek perencanaan. Peran Bappenas sekarang digantikan oleh DPR. Di samping itu Bappenas juga telah menghapuskan jabatan eselon IV yang diganti dengan pengembangan jabatan fungsional perencana (JFP) yang bisa memberikan tambahan penghasilan yang lebih baik melalui pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan secara lebih profesional. Langkah ini meniru organisasi serupa di beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Intinya adalah melegalkan penambahan kesejahteraan pegawai dan menghindari praktek-praktek yang selama ini dijalankan banyak departemen dengan menggunakan sumber dana diluar mekanisme APBN.Ketiga, memanfaatkan teknologi secara tepat dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya ”tatap muka” telah menjadi batu sandungan dalam perbaikan sistem pelayanan publik yang sarat KKN. Karena itu pemerintah sudah masanya memperbanyak penggunaan aplikasi-aplikasi elektronik yang dapat memutus mata rantai terjadinya praktik KKN. Sudah semestinya pemerintah SBY-JK mempercepat pelaksanaan e-Anggaran, yaitu pemanfaatan telematika dan data base informasi dalam proses usulan, analisis, pembahasan dan penetapan alokasi anggaran baik untuk APBN maupun APBD. Di samping mengurangi praktek KKN, pemanfaatan aplikasi telematika ini akan dapat merekam jejak langkah proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik sektoral maupun regional.Disamping ketiga langkah di atas yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal dan pemanfaatan teknologi, beberapa lainnya yang perlu diambil pemerintah antara lain adalah: membatasi rangkap jabatan di pemerintahan; menyediakan nomor telepon layanan sebagai call-center atau alamat email untuk memberikan masukan ataupun pengaduan; dan memberikan sanksi tegas bagi pimpinan atau pegawai yang melanggar.Pemilihan langkah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan pegawai terlebih dahulu adalah untuk menangkal semakin besarnya kerugian negara akibat KKN. Pengalaman penulis menunjukkan bahwa pelaku KKN punya seribu satu cara untuk membobol seribu aturan yang ada. Mengingat reformasi birokrasi adalah subyek yang cukup kompleks, kelenturan dalam melaksanakan reformasi juga diperlukan. Menunggu untuk memulai reformasi birokrasi adalah kesalahan besar.Sungguh, reformasi birokrasi itu sesungguhnya mudah. Masalahnya bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak kita memulainya. PNS JUGA MANUSIA (BIASA) Oleh: Eddy Satriya*)Telah diterbitkan dalam Kolom Forum Keadilan No.32/11 Desember 05Seakan telah menjadi sebuah menu rutin, hujan hujatan kepada sekitar 4 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi berita utama pasca lebaran yang lalu. Meski terkesan repetitif menguraikan inefisiensi birokrasi dan kebobrokan mental aparatnya, pemberitaan itu juga semakin dalam mencungkil berbagai segi yang terkait dengan PNS. Bukan hanya menggambarkan terjadinya “kucing-kucingan” antara pejabat yang melakukan inspeksi mendadak dengan para pegawai, perilaku PNS yang hanya bersalam-salaman lalu pulang, atau tentang sanksi yang mungkin diterima pegawai, tetapi beberapa pemberitaan dan editorial juga melebar. Ujung-ujungnya, pemberitaan menjalar kepada masih maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan PNS. Dalam era kehidupan sangat sulit pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat tinggi, hujatan terhadap perilaku miring PNS itu kiranya layak menjadi bahan renungan bagi mereka yang masih melakukan praktik menyimpang. Sebagai manusia biasa, proses merenung secara berkala memang diperlukan. Selain itu, penting pula menjadikannya sebagai masukan berharga dalam reformasi birokrasi secara menyeluruh. Rendahnya gaji PNS memang telah menjadi salah satu penyebab tidak efisiennya mesin birokrasi. Seorang Direktur setingkat Eselon II bergolongan IV-C memperoleh gaji pokok hanya sekitar Rp 1,4 juta per bulan. Rendahnya tingkat gaji resmi ini – di luar tunjangan - mendapat tanggapan beragam dari birokrat sendiri maupun dari pebisnis sebagai mitra pemerintah. Akibatnya, rendahnya gaji bukan hanya dimanfaatkan oleh oknum PNS untuk “memainkan” jurus-jurus canggih KKN guna menambah pendapatan mereka, tetapi juga menjadi celah yang pantang dilewatkan mitra swasta yang ingin memperoleh keuntungan besar.Berbagai contoh KKN dalam segenap sendi kehidupan di zaman Orde Baru (Orba) telah menjadi bukti. Sebut saja penyimpangan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di daerah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), penyelewengan dana abadi umat di Departemen Agama yang membuat bulu kuduk berdiri, fenomena para pemimpin proyek (pimpro) yang sudah mashur sebagai “boneka” pejabat, serta berbagai penyimpangan prosedur yang sudah dianggap sangat biasa. Contoh lain, tarik ulur berbagai kepentingan telah mengorbankan pengendara mobil di Jakarta kepada gerombolan Kapak Merah di persimpangan Halim Perdanakusumah hanya karena ”disconnected” dua ruas jalan Tol Jagorawi dengan Tol Cikampek terus dibiarkan hingga kini.Namun sungguh ironis. Berbagai kebusukan yang telah terjadi di era Orba itu, kelihatannya masih sulit diperbaiki. Seperti pernah saya uraikan dalam sebuah kolom, reformasi kita adalah ”Reformasi Poco-Poco”. Maju satu langkah, mundur dua, lalu berputar-putar di tempat dimana kondisi harmonis sesama pelaku KKN saling terjaga (Forum, 6/02/05). Sementara perubahan pola pikir belum terjadi dan modus operandi KKN selama orba belum terkikis, pembusukan baru di berbagai bidang justru berlangsung semakin canggih. Terbongkarnya praktik KKN di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggiring kaum intelektual bertitel guru besar dan dosen utama ke hotel “prodeo” merupakan bukti memilukan tentang semakin tidak bermoralnya PNS. Atau lihat pula pemberian izin pendirian hotel dan pusat belanja di jantung kota-kota besar yang sudah sangat macet. Ada pula pembangunan under-pass dan over-pass yang sekaligus menjadi ruang pertokoan bernilai milyaran di kawasan elite Jakarata Selatan. Anehnya, underpass yang dibangun tidak dirancang sekaligus untuk penyeberangan dan pergerakan manusia di junction yang padat itu. Sebaliknya, ruang udara publik disulap menjadi ”jeko” atau jembatan pertokoan. Sungguh mengusik logika sekaligus syaraf humor kita. Singkat kata, dalam segala lini kasus KKN masih merebak. Terbukti negara kita “mampu” mempertahankan diri sebagai salah satu negara terkorup di dunia.***Setelah melihat beberapa praktik KKN yang masih terus terjadi hingga kini, rasanya kita perlu mencermati pendapatan resmi para PNS. Take home pay PNS ternyata bervariasi dalam kisaran rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Dengan memasukkan tunjangan jabatan serta berbagai tunjangan lainnya, seperti tunjangan khusus (TC) dan tunjangan kerja ganda (TKG) untuk beberapa kantor tertentu, maka PNS yang menjabat Eselon I, II, III, dan IV menerima berturut-turut sekitar Rp 8,5 juta, Rp 6,5 juta, Rp 3,5 juta, dan Rp 2,5 juta, sesuai masa kerja. Sedangkan untuk departemen lain, take home pay mereka berada dibawah angka-angka tersebut. Wajar muncul pertanyaan, bagaimanakah PNS dapat bertahan hidup atau mempertahankan gaya hidupnya? Apakah mereka bisa bertahan dari godaan ketika harus mengelola keuangan negara bernilai triliunan Rupiah? Pertanyaan itu tidaklah memerlukan jawaban rinci. Kejadian dan praktik KKN yang diceritakan di atas merupakan salah satu jawabannya. Ada juga yang harus menyingkir atau disingkirkan. Bagi yang mau bertahan di jalan yang benar, biasanya PNS harus berhemat superketat. Melakukan moonlighting atau kerja rangkap juga ditempuh. Namun terkadang rangkapnya bukan hanya satu atau dua, tapi bisa di tiga tempat atau lebih. Karena itu tidak heran kita saksikan banyak PNS menjadi anggota komisi, komisaris, direktur lembaga penelitian, atau Staf Khusus Menteri yang memang diizinkan dalam era Kabinet Indonesia Bersatu. Sayangnya, banyak kaum intelektual yang PNS ini justru lupa diri. Mereka sering latah menyuarakan pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, tanpa peduli tindakan mereka telah menghilangkan kesempatan orang lain bekerja. Ketidakpedulian mereka makin kentara ketika bicara tentang wong cilik atau mengritik pemerintah, tetapi diam-diam mereka mengantongi puluhan juta Rupiah setiap bulannya melalui honor dan fasilitas komisaris tanpa peduli perusahaan itu merugi atau disubsidi pembayar pajak. Padahal praktik moonlighting yang dikenal di negara maju bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal suatu keluarga. Kerja rangkap biasanya tidak dibolehkan untuk jabatan penting dalam pemerintahan. Selain itu, kita saksikan pula ada selebritis berstatus PNS terus “manggung” di jam kerja tanpa perasaan bersalah. Celakanya, PNS jenis ini malah terus dipuja dan diekspose habis-habisan oleh pers. Cerita indah demikian sayangnya tidak dinikmati oleh PNS golongan bawah. Guna mengirit biaya transportasi dan makan, tidak jarang mereka membolos teratur setiap minggu. PNS yang menjadi pengojek juga banyak ditemui di berbagai perumahan. Tentu kita masih ingat beberapa tahun lalu ada PNS yang tewas dipatuk ular di kantornya sendiri karena ular yang menjadi tambahan pencahariannya itu terlepas dari karungnya dan menggigit PNS tersebut. Cerita nelangsa PNS golongan bawah ini dan drama kehidupan mereka tentu tidak ada habisnya, apalagi pasca kenaikan harga BBM. ***Menghadapi tantangan pembangunan yang makin besar dan dalam rangka reformasi birokrasi yang sebenar-benarya, kiranya pemerintah dapat memulainya dengan merealisasikan sistem penggajian PNS yang baru. Pembenahan sistem penggajian -termasuk pensiun- ini adalah suatu keutamaan. Sistem penggajian yang lebih baik dan manusiawi diharapkan dapat mengurangi dikorupnya Triliunan Rupiah uang negara jika diikuti dengan pengawasan dan sanksi yang ketat. Namun diperkirakan berbagai resistensi akan muncul dari pihak-pihak yang menginginkan status quo. Jika sementara waktu masih terkendala oleh prioritas pembangunan, bisa juga dipikirkan agar diberikan tambahan insentif untuk PNS golongan bawah. Insentif ini bisa saja berbentuk subsidi khusus yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jika pemerintah telah memerhatikan rakyat miskin, sekarang sudah waktunya pula untuk lebih memerhatikan aparatnya sendiri yang papa. Keberpihakan sangat diperlukan dalam era ekonomi baru dan globalisasi. Tanpa bermaksud kasar, ada baiknya kita bandingkan nasib PNS di Indonesia dengan sapi-sapi di Eropa dan Jepang. Untuk mempertahankan daya beli petaninya di pasar bebas, Uni Eropa di bawah The Common Agricultural Policy (CAP) terus memberikan subsidi kepada setiap sapi sebesar US$ 2,5 per hari. Seperti diuraikan oleh Jessica Williams (2005) dalam bukunya “ 50 Facts that should Change the World”, sekitar 21 juta sapi di Eropa itu sangat beruntung karena dengan subsidi yang diberikan sapi-sapi itu bisa berkeliling dunia dan plesir di berbagai kota besar setiap tahun. Namun sapi dari Jepang lebih beruntung lagi. Jika sapi-sapi dari Eropa berkeliling dunia dengan pesawat kelas ekonomi, sapi-sapi Jepang itu bisa bersenang-senang di kelas bisnis. Ahh....., tapi PNS Indonesia kan bukan sapi? Mereka juga manusia biasa. Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance Jumat, 09 Februari 2007 Drs. Taufiq Effendi, MBAMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PengantarGood Governance adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Beberapa contoh reformasi, birokrasi, misalnya reformasi kelembagaan dan kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, perencanaan dan penganggaran, keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan, dan penanaman modal. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Pada pembukaan Rakornas-PAN 2005 di Istana Negara, 15 November 2005, Presiden SBY memberikan arahan, (1) laksanakan reformasi birokrasi; (2) tegakkan dan terapkan prinsip-prinsip good governance; (3) tingkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang prima; dan (4) berantas korupsi sekarang juga mulai dari diri sendiri dan hindari perbuatan tindak pidana korupsi. Amanat MPR-RITap MPR-RI Nomor VI/2001 mengamanatkan agar Presiden membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “reformasiâ€�? adalah perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) di suatu masyarakat atau negara; “reformisâ€�? (orang yang menganjurkan adanya perbaikan bidang politik, sosial atau agama tanpa kekerasan); dan “birokrasiâ€�? adalah (1) sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya; “birokratâ€�? adalah penyelenggara birokrasi; dan “birokratisâ€�? adalah pemerintahan yang bersifat birokrasi, cenderung lamban dan statis.â€�? Menurut pandangan saya, kata “perubahan radikalâ€�?, harap dibaca “perubahan signifikan.â€�? Empat Masalah, Tujuh Kelemahan, dan Lima Prasyarat Empat masalah, terdiri atas (1) berbagai keluhan masyarakat kurang direspons aparatur; (2) belum ada data awal yang pasti dan sama; (3) tolok ukur keberhasilan belum jelas; dan (4) belum ada analisis yang jelas mengapa pemberantasan korupsi sejak era Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, sampai Susilo Bambang Yudhoyono belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tujuh kelemahan yang menonjol: (1) lemahnya kehendak pemerintah atau political will/government will; (2) belum ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang visi, misi, tujuan dan rencana tindak tidak jelas; (3) kurang memanfaatkan teknologi informasi (e-government, e-procurement, information technology) dalam pemberantasan KKN; (4) belum ada kesepakatan menerapkan SIN (single identification/identity number) tentang data kepegawaian, asuransi kesehatan, taspen, pajak, tanah, imigrasi, bea-cukai, dan yang terkait lainnya; (5) masih banyak duplikasi, pertentangan, dan ketidakwajaran peraturan perundang-undangan (ambivalen dan multi-interpreted); (6) kelemahan dalam criminal justice system (sistem penanggulangan kejahatan); penanggulangan kejahatan (criminal policy) belum efektif menggunakan media masa dan media elektronika, kurangnya partisipasi masyarakat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten, dan criminal policy belum dituangkan secara jelas dalam bentuk represif (criminal justice system), preventif (prevention without punishment), dan pencegahan dini (detektif); dan (7) belum ada konsistensi yang didukung kesungguhan atau keseriusan pemerintah dalam pemberantasan KKN. Lima prasyarat keberhasilan pemberantasan korupsi: (1) deregulasi peraturan perundang-undangan yang memberi peluang KKN dan ada kehendak yang sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas korupsi (Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu komitmen yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata). (2) sistem dan mekanisme pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (TI): e-government, e-procurement, e-office, e-business. (3) penerapan dan pemanfaatan Single Identification/Identity Number (SIN) untuk setiap urusan masyarakat yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan. (4) peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat; dan (5) penataan atau pembaharuan Criminal Justice System (CJS) yang memadai.  Beberapa Pandangan Tentang Prinsip Good Governance dan Penciptaan Good GovernanceDepdagri dan UNDP, UN-Habitat, APKASI, APEKSI, dan ADEKSI (2003) memandang Sepuluh Karakteristik Kepemerintahan Yang Baik (Tata Pemerintahan Yang Baik) dalam pemerintahan: Sepuluh Karakteristik Tata Pemerintahan Yang Baik, terdiri atas kesetaraan (equity), pengawasan (supervision), penegakan hukum (law enforcement), daya tanggap (responsiveness), efisiensi dan efektivitas (effectiveness and efficiency), partisipasi (participation), profesionalisme atau profesionalitas (professionalism), akuntabilitas (accountabiliy), wawasan ke depan (strategic vision), dan transparansi (transparency). Bappenas mencatat Empatbelas Unsur penting Good Governance, dalam membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance).Empatbelas Unsur Good Governance, terdiri atas (1) wawasan ke depan (visionary); (2) keterbukaan dan transparansi (opennes and transparency); (3) partisipasi masyarakat (community participation); (4) tanggung gugat (accountability); (5) supremasi hukum (rule of law); (6) demokrasi (democracy); (7) profesionalisme dan kompetensi (professionalism and competency); (8) daya tanggap (responsiveness); (9) keefisienan dan keefektifan (efficiency and effectiveness); (10) desentralisasi (decenralization); (11) kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat (private and civil society partnership); (12) komitmen pada pengurangan kesenjangan (commitment to reduce inequality); (13) komitmen pada lingkungan hidup (commitment to environmental protection); dan (14) komitmen pada pasar yang fair (commitment to fair market). Lembaga internasional lain dan para pakar (Bappenas, UK-ODA, UNDP, WORLD BANK, OECD-DAC, MTI, TII, Kemitraan Bagi Pembangunan, Nurcholish Madjid, Erna Witular, Bintoro Tjokroamidjojo, dan Setia Budi), memandang empatbelas karakteristik good governance, yaitu: (1) mempunyai wawasan ke depan (strategic vision), pandangan ke depan (visioner): visi, misi, dan strategi; (2) terbuka (transparan), keterbukaan/transparansi (transparency); (3) cepat tanggap, responsif, daya tanggap (responsiveness), dan menumbuhkan dialog; (4) bertanggungjawab (responsible) dan bertanggunggugat (accountable), akuntabilitas (accountability), dan mengetahui tugas, hak dan kewajiban; (5) profesional, profesionalitas, profesionalisme (professionalism), kompeten, jujur, dan menumbuhkan keteladanan; (6) efisien dan efektif, efisiensi, efektivitas (effectiveness, efficiency), adil, manajemen pembangunan yang efektif, dan pelayanan publik yang prima; (7) desentralistis, pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan peran yang jelas; (8) demokratis, menaati kesepakatan, kebebasan yang bertanggungjawab, konsensus, dan sinergi; (9) legitimasi, supervisi/pengawasan terhadap administrasi publik, legitimasi, supervisi, pengawasan terhadap administrasi publik, mengikutsertakan semua pihak, mengembangkan potensi yang ada, mendorong peran serta/partisipasi masyarakat (communities or citizens participation), menumbuhkan kebersamaan, dan membangun masyarakat sipil/madani (civil society) yang kuat; (10) mendorong kemitraan pemerintah dengan swasta dan masyarakat, kewajaran, kesamaan dan kesetaraan (equity), keseimbangan hak dan kewajiban, komitmen yang kuat, kesungguhan, konsistensi, pemerintah sebagai agent of change dan agent of development, administrasi pembangunan yang baik, dan mendorong investasi swasta; (11) penegakan hukum (law enforcement), penghormatan terhadap hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan kepastian hukum; (12) berkomitmen pada pengurangan kesenjangan dan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan koperasi dan UKMK, serta membangun kemitraan; (13) berkomitmen pada tuntutan pasar: pemanfaatan iptek, daya saing, dan peningkatan kualitas SDM; dan (14) berkomitmen pada lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, berwawasan lingkungan, untuk kepentingan generasi sekarang dan masa yang akan datang. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan mulai bergeser dari “Governmentâ€�? (pemerintah) ke “Governanceâ€�? (pemerintahan). Tata pemerintahan yang baik, sangat erat kaitannya dengan reformasi birokrasi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, perubahan mind-set dan culture-set, serta perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, menjadi lebih produktif, efisien dan efektif. Pandangan tentang penerapan prinsip-prinsip good governance menurut beberapa lembaga: Enam elemen reformasi (reformasi pelayanan dan birokrasi, perubahan sikap dan perilaku, reformasi peradilan dan peraturan perundang-undangan, pengawasan masyarakat, pendidikan dan informasi korupsi, reformasi birokrasi dan militer menurut Partnership for Governance Reform in Indonesia; transparansi, pertanggungjawaban/akuntabilitas, kewajaran/kesetaraan, kesinambungan dan keberlanjutan (MTI); participatory, HAM, demokrasi - legitimasi, akuntabilitas, pelayanan yang baik, dan komitmen (OECD); legitimasi, akuntabilitas, kompetensi, penghormatan terhadap hukum dan HAM (UK/ODA); empat elemen - accountability, participatory, predictability/rule of law, dan transparency (World Bank); FART (fairness, accontability, responsibility, dan transparency) dan Service with CARE: Courtecy – custom centric and user friendly services; Accessibility – convenient and easy access to services; Responsiveness – services delivered in good time and minimal redtape; and Effectiveness – effectively meeting needs of the public (Pemerintah Singapura); dan FLAT: Fairness; Law and Regulation; Accountability; and Transparency (Pemerintah Australia. Pengamatan terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan instansi pemerintah, dilakukan dengan melihat contoh keberhasilan (best practices), antara lain  Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Solok, Kota Balikpapan, dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya). Cukup banyak manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan good governance: (1) berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi yang ditunjukkan oleh tidak adanya atau berkurangnya (manipulasi pajak, pungutan liar, manipulasi tanah, manipulasi kredit, penggelapan uang negara, pemalsuan dokumen, pembayaran fiktif, penggelembungan nilai kontrak (mark-up), uang komisi, penundaan pembayaran kepada rekanan, kelebihan/pemotongan pembayaran, defisit biaya, berjalannya proses pelelangan (tender) secara fair, dan adanya kepastian hukum); (2) terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, ditandai kelembagaan/ketatalaksanaan yang lebih efektif, ramping, dan fleksibel, hubungan kerja antar instansi pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik, administrasi pemerintahan dan kearsipan yang berkualitas, penyelamatan, pelestarian, dan pemeliharaan dokumen/arsip negara, serta hasil kerja organisasi dan prestasi pegawai makin baik; (3) terhapusnya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan berkurangnya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, forum konsultasi publik, pemberantasan korupsi, dan pemberian penghargaan atas kepedulian masyarakat; dan (5) terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, serta berkurangnya perbuatan tindak pidana korupsi.   Pengertian Sederhana Reformasi BirokrasiSaya menyederhanakan pengertian reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberantasan korupsi sebagai berikut: Reformasi Birokrasi adalah (1) perubahan mind-set, cara berpikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak); (2) perubahan “penguasaâ€�? jadi “pelayanâ€�?; (3) mendahulukan “peranâ€�? dari “wewenangâ€�?; (3) tidak berpikir “outputâ€�?, tetapi “outcomeâ€�?; (4) perubahan manajemen kinerja; dan (5) pemantauan percontohan keberhasilan (best practices); dalam mewujudkan good governance, clean government (pemerintah bersih), transparan, akuntabel, dan profesional), dan bebas KKN; dan (6) penerapan formula “BERMULA DARI AKHIR DAN BERAKHIR DI AWALâ€�?. Pelayanan publik, ditandai tiga hal, yaitu “apa syaratnya, berapa biayanya, dan kapan selesainya pelayanan?â€�? Pemberantasan korupsi, mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja, serta upayakan membangun akhlak mulia/akhlakul karimah (kejujuran/siddiq, keteladanan/tabligh, terpercaya/amanah, profesional dan kreatif/fathonah, dan konsisten/istiqomah). Korupsi terjadi karena ada Niat dan Kesempatan, karena itu hilangkan Niat dan Kesempatan melakukan tindak pidana korupsi. Reformasi Birokrasi Aparatur NegaraReformasi birokrasi aparatur negara adalah “perubahan dari government (pemerintah; peran pemerintah lebih dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan) ke governance (tata pemerintahan, penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan, mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, mengandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social developmentâ€�?, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang bertanggungjawab, pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.â€�? Hasil pengamatan Sofian Effendi (Rektor UGM) menyimpulkan, “sampai dengan saat ini Indonesia masih dihadapkan banyak masalah dalam mengembangkan good governance, antara lain tantangan dalam pemberantasan KKN, clean government, kebijakan yang tidak jelas, kelembagaan belum ditata dengan baik, penempatan personil tidak kredibel, dan enforcement menggunakan sentra kehidupanpolitik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa. Disarankan agar “penyelenggaraan pemerintahan harus hati-hati, sesuai dengan praktek internasional, memperhatikan budaya dan kondisi bangsa, tidak terjebak dan terjerumus pada jebakan asing atau lembaga internasional dalam penyelenggaraan negara, hubungan pusat dan daerah, dan dalam pengelolaan keuangan negara.â€�? (Sofian Effendi, Loknas Reformasi Birokrasi “Modernisasi Tata Laksana Pelayanan Publik,â€�? Yogyakarta, 21-22 September 2005; dan “Seminar Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi,â€�? diselenggarakan oleh AIPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Medan, 3-4 Mei 2006). Selanjutnya ditegaskan bahwa reformasi kelembagaan merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya pengelolaan pemerintahan yang demokratis serta sistem ekonomi yang dapat menciptakan keadilan sosial bagi semua. Eko Prasodjo (Universitas Indonesia, 2006) memandang pentingnya reformasi kepegawaian yang merupakan salah satu subsistem reformasi birokrasi. Dinyatakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi akan sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi kepegawaian. Dalam reformasi kepegawaian, harus direformasi sistem perekrutan, penggajian, pengukuran kinerja, promosi dan pengawasan terhadap etika dan perilaku PNS. Upaya-upaya yang tidak sistematis dan komprehensif, hanya akan menimbulkan persoalan baru dalam birokrasi. Visi dan Misi Reformasi Birokrasi Visi pendayagunaan aparatur negara 2004-2009, “Terwujudnya Aparatur Negara yang Profesional, Andal dan Bermoral Menuju Kepemerintahan Yang Baikâ€�?. Misi-nya, meningkatkan (1) efektivitas dan efisiensi koordinasi program pendayagunaan aparatur negara; (2) kualitas pelayanan publik; (3) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (4) koordinasi pengawasan; (5) kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien; (6) profesionalitas SDM aparatur; dan (7) kinerja aparatur negara. Dengan mendayagunakan aparatur negara, maka sasaran penyelenggaraan negara 2004-2009 adalah terciptanya kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat, harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Acuan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, antara lain “tujuh asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN,â€�? “sepuluh prinsipâ€�? tata pemerintahan yang baik/kepemerintahan yang baik (Depdagri) dan “empat belas prinsipâ€�? (Bappenas), RPJMN 2004-2009, dan RKP (saat ini RKP 2006 dan RKP 2007).Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas. Best practices beberapa pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) seperti DI Yogyakarta, Gorontalo, Solok, Sragen, Balikpapan, dan Sawahlunto, di antara 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota (401 kabupaten, 39 kota), diharapkan dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lain untuk melakukan reformasi birokrasi, menerapkan prinsip-prinsip good governance, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.Reformasi Birokrasi Aparatur Negara harus diwujudkan dalam wujud perubahan secara signifikan (evolusi yang dipercepat) melalui tindakan atau rangkaian kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara, termasuk perbaikan akhlak-moral sesuai tuntutan lingkungan, memantapkan komitmen dn melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Visi reformasi birokrasi adalah “terwujudnya pemerintahan yang amanah atau terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance),â€�? dan Misi-nya, “mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta dapat menjadi suri teladan dan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.â€�? Tujuan reformasi birokrasi. membangun aparatur negara yang efektif dan efisien serta membebaskan aparatur negara dari praktik KKN dan perbuatan tercela lainnya, agar birokrasi pemerintah mampu menghasilkan dan memberikan pelayanan publik yang prima. Salah satu penopang reformasi birokrasi adalah terciptanya sistem manajemen yang baik, meliputi sistem pelembagaan dan pengorganisasian, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, ketatalaksanaan, pengelolaan asset dan barang milik negara, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengawasan dan akuntabilitas. Strategi Reformasi Birokrasi, meliputi upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja SDM aparatur, manajemen kepegawaian berbasis kinerja, remunerasi dan meritokrasi, diklat berbasis kompetensi, penyelesaian status tenaga honorer, pegawai harian lepas (PHL), dan pegawai tidak tetap (PTT), serta deregulasi dan debirokratisasi. Reformasi Birokrasi harus bisa memadukan, antara lain pelaksanaan undang-undang tentang (1) pemberantasan korupsi: UU 28/1999 (Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN), UU 31/1999 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) disempurnakan dengan UU 20/2001, dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); (2) keuangan: UU 17/2003 (Keuangan Negara), UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara); UU 15/2004 (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara); (3) perencanaan: UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional); (4) pembangunan daerah:  UU 32/2004 (Pemerintahan Daerah) dan UU 33/2004 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah); dan (5) kepegawaian: UU 43/1999 vide UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Reformasi Birokrasi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) Program untuk menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa (RPJMN 2004-2009 Bab 14), yaitu (1) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik; (2) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; (3) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (4) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; (5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan (7) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan.Sesuai amanat Program Seratus Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintahan (direncanakan) terdiri atas: Wapres (Ketua), Menpan (Ketua Pelaksana Harian), Mendagri, Menlu, Menkeu, Meneg PPN/Ka.Bappenas, MenhukHAM, Mensesneg, Seskab (Anggota), dan Sesmenpan/Deputi Tata Laksana (Sekretaris Tim). Dibentuk Kelompok Kerja sesuai keperluan, dibangun mekanisme perencanaan dan pengendalian, pembiayaan dibebankan pada anggaran belanja masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah, dan dokumen (Pedoman/Pedoman Umum/Panduan) Reformasi Birokrasi, disusun dalam bentuk: I. Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan, pola pikir); II. Gambaran Keadaan Birokrasi (keadaan sekarang, yang diinginkan, dan pokok permasalahan); III. Tata Pemerintahan Yang Baik (pengertian Good Governance, peran dunia usaha dan masyarakat, dan prinsip-prinsip/karakteristik Good Governance); IV. Strategi dan Upaya Reformasi Birokrasi (visi, misi, dan strategi); V. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; VI. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi. Diharapkan dilengkapi Lampiran yang berisi Matriks Rencana Aksi Nasional Reformasi Birokrasi (RAN-RB) seperti RAN-PK (Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi); dan matriks inventarisasi jenis dan kelompok pelayanan instansi pemerintah. Beberapa contoh reformasi birokrasi, antara lain deregulasi peraturan perundang-undangan, pemanfaatan dan pengembangan e-Government, single identification/identity number (SIN), criminal justice system (CJS), di bidang pelayanan publik (standar, standar pelayanan minimal, perbaikan sistem dan mekanisme, modernisasi tata laksana, sistem penghargaan dan sanksi), di bidang kepegawaian (sistem rekruitmen, perbaikan sistem penggajian dan remunerasi PNS, sistem informasi manajemen, diklat berbsis kompetensi, dan penyelesaian status pegawai honorer, pegawai harian lepas, dan pegawai tidak tetap), dan bidang kelembagaan (penataan organisasi dan kelembagaan pemerintah pusat dan daeah). Dokumen Reformasi Birokrasi terkait erat dengan Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pokok-pokok Reformasi Birokrasi PemerintahanReformasi Birokrasi harus dimulai dari penataan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur. Langkah selanjutnya adalah membuat mekanisme, pengaturan, sistem, dan prosedur yang sederhana tidak berbelit-belit, menegakkan akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Reformasi birokrasi perlu diprioritaskan pada unit-unit kerja pelayanan publik seperti imigrasi, bea-cukai, pajak, pertanahan, kepolisian, kejaksaan, pemerintahan daerah dan pada institusi atau instansi pemerintah yang rawan KKN, seperti pemerintah pusat/daerah, kepolisian, kejaksaan, legislatif, yudikatif, dan departemen dengan anggaran besar seperti departemen pendidikan, departemen agama, dan departemen pekerjaan umum. Kementerian PAN telah menganalisis reformasi birokrasi pemerintahan dan mengidentifikasi Pokok-pokok Pikiran Tentang Reformasi Birokrasi Aparatur Negara (kajian Kedeputian Menpan Bidang Program tahun 2003-2004) yang digambarkan sebagai berikut: 1) Kelembagaan: Organisasi “ramping struktur dan banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektifâ€�?, organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas (structure follows strategy), organisasi efisien dan efektif, rasional, dan proporsional (rightsizing), flat atau datar, ramping, pembidangan sesuai beban dan sifat tugas, span of control yang ideal, bersifat jejaring (small organization but large networking), banyak diisi jabatan-jabatan fungsional (mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas), dan menerapkan strategi organisasi pembelajaran (learning organization) yang cepat beradaptasi dengan terhadap perubahan.2) Sumber Daya Manusia Aparatur: SDM yang ingin dibangun adalah “PNS yang profesional, netral, dan sejahtera, manajemen kepegawaian modern, PNS yang profesional, netral, sejahtera, berdayaguna, berhasilguna, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat, jumlah dan komposisi pegawai yang ideal (sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada di masing-masing instansi pemerintah), penerapan sistem merit dalam manajemen PNS, klasifikasi jabatan, standar kompetensi, sistem diklat yang mantap, standar kinerja, penyusunan pola karier PNS, pola karir terbuka, PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa, membangun sistem manajemen kepegawaian unified berbasis kinerja, dan dukungan pengembangan database kepegawaian, sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem remunerasi yang layak dan adil, menuju manajemen modern. 3) Tata Laksana atau Manajemen: Ketatalaksanaan aparatur pemerintah disederhanakan, ditandai oleh “mekanisme, sistem, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien, dan efektif,â€�? melalui pengaturan ketatalaksanaan yang sederhana: standar operasi, sistem, prosedur, mekanisme, tatakerja, hubungan kerja dan prosedur pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, proses korporatisasi dan privatisasi, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penerapan perkantoran elektronis dan pemanfaatan teknologi informasi (e-government), dan apresiasi kearsipan. Juga penataan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, hemat, disiplin, dan penerapan pola hidup sederhana. Efisiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien (dalam administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien), otomatisasi administrasi perkantoran, dan sistem manajemen yang efisien dan efektif. Unit organisasi pemerintah yang mempunyai potensi penerimaan keuangan negara, statusnya didorong menjadi unit korporatisasi dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU), BHMN, BUMD, Perum, Persero, UPT, UPTD, atau bentuk lainnya.4) Akuntabilitas Kinerja Aparatur: Pemahaman tentang akuntabilitas terus ditingkatkan dan diupayakan agar diciptakan “Kinerja Instansi pemerintah yang berkualitas tinggi, akuntabel dan bebas KKNâ€�?, ditandai oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif,  sistem dan lingkungan kerja yang kondusif: berdasarkan peraturan dan tertib administrasi, terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi dan individu oleh stakeholders (atasan, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan) didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik yang terpadu secara nasional dan diterapkan di semua departemen/lembaga di bidang perencanaan dan penganggaran, organisasi dan ketalaksanaan, kepegawaian, sistem akuntansi keuangan negara yang dikaitkan dengan indikator kinerja dan pelayanan masyarakat, dan aparatur negara yang bebas KKN (kondisi yang terkendali dari praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan serta pelanggaran disiplin, tingginya kinerja sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan publik). 5) Pengawasan: Diharapkan terbangun “sistem pengawaan nasional dengan elemen-elemen pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat,â€�? ditandai oleh sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sisdalmen/waskat, wasnal, dan wasmas, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.  6) Pelayanan Publik: Pelayanan publik sebagai barometer transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat didorong upaya mewujudkan “pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan akuntabelâ€�?, ditandai oleh pelayanan tidak berbelit-belit, informatif, akomodatif, konsisten, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib, kepastian (persyaratan biaya waktu pelayanan dan aturan hukum), dan tidak dijumpai pungutan tidak resmi. Kondisi kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, dan pengawasan, mampumendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong munculnya praktek-praktek pelayanan yang lebih menghargai para pengguna jasa; perubahan paradigma aparatur yang terarah dalam upaya revitalisasi manajemen pembangunan ke arah penyelenggaraan good governance: menjadi entrepreneurial competitive government (pemerintahan yang kompetitif), customer driven dan accountable government (pemerintahan tanggap/responsive), serta global-cosmopolit orientation government (pemerintahan yang berorientasi global); penerapan prinsip pelayanan prima: metode dan prosedur pelayanan, produk dan jasa pelayanan, mantapnya peraturan perundangan, penetapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, standar pelayanan minimal, pengembangan model dan penanganan keluhan masyarakat/pengguna jasa secara terorganisasi, serta partisipasi masyarakat; proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi administrasi perkantoran: elektronis di setiap instansi pemerintah serta penerapan dan pengembangan e-government; publikasi secara terbuka prosedur, biaya dan waktu pelayanan; dan peran serta masyarakat dengan adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 7) Budaya Kerja Produktif, Efisien dan Efektif: Penumbuhkembangan budaya kerja produktif, efisien dan efektif harus didorong agar “terbangun kultur birokrasi pemerintah yang produktif, efisien, dan efektifâ€�?, terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi, melalui Pengembangan Budaya Kerja yang mengubah mindset, pola pikir, sikap dan perilaku serta motivasi kerja; menemukenali kembali karakter dan jati diri, membangun birokrat berjiwa entrepreneur, dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi (terbentuk pola pikir, sikap, tindak dan perilaku, serta budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan dan teladan, serta mendapat kepercayaan masyarakat). 8) Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi: Perlu ditingkatkan koordinasi program dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian program pendayagunaan aparatur negara. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, perlu diwujudkan antara lain melalui “keterkaitan institusional (koordinatif) yaitu keterkaitan Kementerian PAN dengan Instansi/Lembaga terkait yang bersifat koordinasi dalam rancangan, integrasi dalam program, sinkronisasi dalam kegiatan dan simplifikasi dalam prosedur,â€�? ditandai kesatuan bahasa dan kerjasama yang dikembangkan melalui Rakor, Fortek, Forkom, Raker, Rakornas, dan rapat berkala. Koordinasi dilakukan sejak penyusunan program kerja dan anggaran; jelasnya instansi/unit kerja yang secara fungsional berwenang dan bertanggungjawab atas sesuatu masalah dan pelaksanaan tugas; dan program kerja instansi/organisasi yang jelas (memperlihatkan keserasian kegiatan unit-unit kerja) di bidang pendayagunaan aparatur negara.9) Best Practices: Mengamati contoh keberhasilan beberapa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain Provinsi (DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur), Kabupaten (Solok, Tanah Datar, Sidoarjo, Takalar, Sragen, Karanganyar, Sleman, Bantul, Kebumen, Jembrana, Gianyar, dan Tabanan), dan Kota (Balikpapan, Tarakan, Malang, Sawahlunto, dan Pekanbaru). Untuk mendukung kelancaran reformasi birokrasi, beberapa instrumen reformasi birokrasi harus diterapan, antara lain :(a) Etika Kehidupan Berbangsa, Etika Pemerintahan, dan Etika Penyelenggara Negara; (b) Disiplin PNS (26 kewajiban dan 18 larangan, PP 30/1980); (c) Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (PP 42/2004); (d) Efisiensi, Penghematan, dan Hidup Sederhana; (e) Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, Mindset, Cultureset, Perubahan Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Tindak; Karakter, Watak, Jati Diri, Management Beliefs dan Values; (f) Tujuh Asas Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (UU 28/1999); (g) Sepuluh Prinsip (Depdagri) dan Empatbelas Prinsip (Bappenas) Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance); (h) Elemen paling dominan terkait dengan korupsi: transparansi, akuntabilitas, power, kekuasaan, niat, kesempatan, diskresi, monopoli, Teori GONE (greeds/keserakahan; opportunities/kesempatan; needs/kebutuhan; dan expossures/pengungkapan); dan (i) pakta integritas dan pulau-pulau integritas. Membangun Pulau-pulau Integritas Dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi Lima masalah organisasi, yaitu tidak (efisien, efektif, demokratis, transparan, dan akuntabel) harus diatasi dengan membangun SDM yang jujur (siddiq), konsisten (istiqomah), cerdas dan terampil (fathonah), dapat dipercaya (amanah), serta budaya amar ma’ruf dan nahi munkar (tabligh) menurut akhlak mulia (akhlakul karimah), didukung lima pengembangan organisasi, yaitu demokratis, adaptif-inovatif, profesional, akuntabel dan transparan. Pakta Integritas merupakan salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Pakta Integritas: pakta adalah perjanjian; integritas adalah (1) keterpaduan, kebulatan, keutuhan, dan (2) jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian, Pakta Integritas merupakan “Perjanjian Kebulatanâ€�? atau “Perjanjian Kejujuranâ€�? atau “Kesepakatan Kejujuranâ€�? atau “Komitmen Kejujuranâ€�?. Pakta Integritas merupakan janji untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku, berlandaskan komitmen yang kuat. Pulau Integritas atau Island of Integrity merupakan salah satu alat atau instrumen reformasi birokrasi dan pencegahan KKN, dengan konsentrasi pada upaya penciptaan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. Pakta Integritas merupakan keinginan bersama menciptakan tata pemerintahan yang baik (kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, good governance; tata kelola pemerintahan yang baik, good public governance; dan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance); mendambakan penegakan hukum, pelaksanaan reformasi birokrasi menyeluruh, dan meningkatnya pelayanan publik ke pelayanan prima. Pakta Integritas diharapkan dapat diterapkan di lingkungan pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, masyarakat luas, dan kalangan politik/politisi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kempan) telah mencatat tujuan pakta integritas dan strategi pelaksanaan: Tujuan: (a) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah yang efektif; (b) menjadikan Kementerian PAN sebagai Role Model pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga pemerintah; dan (c) memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, dari 2,0 pada 2005 mencapai 5,0 pada 2010 (dalam skala 1-10). Strategi: (a) meningkatkan disiplin dan melaksanakan kode etik, sumpah jabatan, serta sumpah dan janji PNS yang dilakukan secara bertahap dimulai dari hal-hal yang sederhana; (b) menurunkan atau mengurangi perbuatan perilaku koruptif melalui perbaikan berbagai sistem secara bertahap; dan (c) memfungsikan forum pemantau independen.Dilakukan Inventarisasi perilaku dan sistem yang menimbulkan peluang korupsi. Peningkatan disiplin pegawai meliputi pengawasan absensi, pakaian seragam, penggunaan prasarana dan sarana kerja, pengelolaan anggaran, pengadaan dan penggunaan barang dan jasa pemerintah, tidak memberi/menerima uang di luar aturan yang berlaku. tidak menerima/memberikan suap, dan melakukan penghematan penggunaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Pembenahan sistem, antara lain mekanisme, sistem dan prosedur, tata hubungan dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, penghargaan dan sanksi, pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan, dan perbaikan kebijakan. Pembentukan Forum Independen Pemantau Pelaksanaan Pakta Integritas atau Forum dimaksudkan untuk mendorong Keberhasilan Pakta Integritas (FKPI), bersama dengan TII (Transparency International Indonesia), IPW (Indonesia Procurement Watch), dan MTI (Masyarakat Tansparansi Indonesia). Rencana Aksi jangka pendek (aksi nyata: perumusan modul, penerbitan SE Menpan agar tidak memberi/menerima sesuatu dalam berurusan dengan Kementerian PAN, penerbitan Permenpan tentang berlaku efektifnya Pakta Integritas Kementerian PAN, 1 April 2006, pencetakan dan penempatan atribut pakta integritas di tempat strategis Kempan, pengoperasian kotak suara/saran Pakta Integritas dan penyediaan formulir dukungan pelaksanaan pakta integritas) dan jangka panjang (menuju birokrasi yang bersih, jujur, akuntabel, transparan, dan pelayanan prima). Rencana Aksi Pakta Integritas dapat menggunakan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang dibuat Bappenas berkoordinasi dengan lembaga terkait, sebagai acuan atau referensi, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (yang sedang dalam proses penyusunan), dan Rencana Aksi Nasional Pakta Integritas yang masih harus disusun.Beberapa contoh pakta integritas, antara lain Pakta Integritas Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Gamawan Fauzi, sekarang menjadi Gubernur Sumatera Barat: tidak akan melakukan praktik KKN, tidak meminta, menerima atau memberi sesuatu yang bersangkutan dengan jabatan dan pekerjaan, tidak memberi atau menjanjikan akan memberikan sesuatu berkaitan dengan jabatan/pekerjaan, menjamin tidak melakukan pelangggaran atas aturan, menegakkan transparansi, menciptakan lingkungan kondusif, tidak diskriminatif, memberikan informasi selengkap mungkin, memberikan bantuan/dukungan atas upaya pengungkapan praktik suap dan KKN, dan membangkitkan sikap dan perilaku bersih dan anti KKN. Contoh lainnya, Pakta Integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan teknologi informasi (e-procurement, e-government), sosialisasi internal dan eksternal, dan ajakan kepada semua pihak untuk bertindak jujur, adil, akuntabel, transparan, tidak melakukan tindakan tercela dan tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Menpan menandatangani Pakta Integritas pada 9 Desember 2005, setahun setelah dikeluarkannya Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian PAN menandatangani Pakta Integritas pada 17 April 2006. Pada 11 Januari 2006 di Bappenas diselenggarakan pertemuan “Membangun Pulau-pulau Integritasâ€�? sekaligus penandatanganan Pakta Integritas oleh Rektor Universitas Djuanda Bogor, dan pada pertemuan di Departemen Kominfo, 2 Agustus 2006, ditandatangani Pakta Integritas oleh Menkominfo dan Mentan. Beberapa anggota DPR sudah menandatangani Pakta Integritas. Selanjutnya Menpan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/06/M.PAN/4/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas, berisi Modul Pakta Integritas, difokuskan pada (1) larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan; (2) pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bebas korupsi; (3) pelaksanaan anggaran sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; dan (4) penegakan disiplin karyawan/karyawati. Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi Pemerintah Pusat ditandai antara lain dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian pemerintah, pengembangan SDM profesional dan disiplin, pengawasan komprehensif, perubahan mind-set, pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem keimigrasian, kepabeanan, perpajakan, pertanahan, investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengembangan teknologi informasi (e-government, e-office, e-bidding, e-administration) dilakukan pada berbagai kegiatan, pemerintahan, antara lain pelayanan publik, perkantoran elektronis, tata naskah dinas elektronis, pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-procurement), serta kehumasan pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan reformasi birokrasi pada gilirannya berperan menciptakan tata pmerintahan yang baik, pemerintah yanag bersih, dan bebas KKN.       Bagaimana Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi? Dimulai dengan penataan kelembagaan (PP 8/2003 dan revisinya yang segera keluar), seleksi calon pegawai (rekruitmen), peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, dan penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Di samping itu diupayakan peningkatan pengelolaan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah untuk menghindari kebocoran dan pemborosan keuangan negara dan daerah. Pemerintah DI Yogyakarta melaksanakan reformasi birokrasi, antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembaharuan birokrasi (reinventing government), efisiensi dan efektivitas. Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong peningkatan produk unggulan daerah (jagung, pisang, nenas, tembakau dan ikan tuna) berorientasi ekspor, aparat pemerintah berjiwa entrepreneur, dan perampingan organisasi kelembagaan (rightsizing). Pemerintah Kabupaten Jembrana membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan publik satu atap, kesejahteraan pegawai, dan mengelola DOA (duit, orang, dan alat) dengan baik. Pemerintah Kabupaten Sragen mendorong peningkatan kualitas SDM aparat, penataan kelembagaan, peningkatan investasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan produk unggulan daerah, antara lain melalui produksi beras organik non chemical pesticide delicio organic rice, Varietas Mentik Wangi dan IR-64 dengan label Pelopor, diklat perdesaan, diklat sistem magang (otomotif, garmen, meubel, industri rumah tangga, gamelan, salon). Ternak cacing Lumbricus Rubellus, jangkrik, kascing yang menyuburkan tanah, bahan pakan ternak, pelayanan RSUD Sragen dengan billing system, profesionalisme tenaga medis, peningkatan kemampuan Puskesmas dan poliklinik kesehatan desa, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dibangun berdasarkan Perda 15/2003, perijinan dan non perijinan prima dan satu pintu, klinik terapi holistik, ruang konsultasi jiwa, ruang wangi untuk menenangkan pikiran, ruang pengobatan menggunakan batu giok, situs prasejarah Sangiran, batu-batuan akik bertuah, outward looking, Citra Yasa, motto “perubahan belum pasti membawa perbaikan, tetapi dapat dipastikan bahwa untuk menjadi lebih baik segala sesuatu harus berubah.â€�? Pemerintah Kabupaten Solok melakukan perampingan kelembagaan, meniadakan honor-honor proyek (diganti dengan satu honor pengganti), menghapus pembiayaan pengurusan pelayanan yang illegal, menegakkan good governance, dan menerapkan pakta integritas (janji tidak berbuat menyimpanag dari aturan). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima dalam arti pelayanan yang cepat, tepat, pasti, edisien, transparan, akuntabel, menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat. Perlu diupayakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, penyelarasan peraturan perundang-undangan, penetapan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal (PP 65/2005) terhadap jenis kewenangan pelayanan yang sudah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerinah kabupaten/kota. Menpan telah membuat surat edaran tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, identifikasi masalah pelayanan publik, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, petunjuk teknis transparansi dan akuntabiitas dalam poenyelenggaraan pelayanan publik, mendorong penerapan Single Identifty Number (SIN), penerapan ISO-9000
2000 dan memberikan penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada unit pelayanan publik berprestasi.  Pelayanan Publik yang Prima: “Mulai Dari Akhir dan Berakhir di Awalâ€�?Untuk mempercepat pencapaian reformasi birokrasi, kita tidak dapat berlama-lama merencanakan dan mempersiapkan program-program. Strategi yang saya tempuh adalah memulai dengan best practices, mendorong contoh-contoh keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pelayanan publik di beberepa pemerintah daerah. Best Practices dimaksudkan sebagai contoh-contoh keberhasilan suatu program. Best Practices Reformasi Birokrasi, antara lain dapat dilihat di Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Sawahlunto, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan.  Praktek Reformasi Birokrasi atau Best Practices dan Lessons Learned dalam praktek Kabupaten Jembrana yang patut ditiru, antara lain penggunaan kriteria Best Practices menurut UN, yaitu (1) dampak (impact): dampak positif, dapat dilihat (tangible) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat; (2) kemitraan (partnership): kemitraan aktor-aktor yang terlibat; (3) keberlanjutan (sustainability): membawa perubahan (institusi, legislasi, social, ekonomi, efisiensi, efektivitas, transaransi, akuntabilitas); (4) kepemimpinan (leadership) dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment): transfer (transferability) dan replikasi, tepat bagi kebutuhan lokal; (5) kesetaraan gender dan pengecualian sosial (gender equality and social inclusion): kesetaraan dan keadilan gender; dan (6) inovasi (innovation), innovation within local context and transferability: bagaimana pihak lain memperoleh manfaat dan inisiatif, alih pengetahuan dan keahlian. Adapun beberapa parameter yang diamati antara lain, (1) situasi sebelum program/inisiaif dimulai; (2) apa motivasi dibalik pelaksanaan program?; (3) apa yang dianggap inovasi dari program tersebut?; (4) bagaimana pengukuran hasil-hasil yang telah dicapai (dampak)?; (5) keberlanjutan (sustainability)?; (6) pengalaman yang perlu dipelajari (lesson-learned) dan action plan?; dan (7) potensi pengembangan atau penerapan program untuk daerah lain (transferability)? (Sumber: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, “Reformasi Birokrasi Dalam Praktek: Kasus di Kabupaten Jembranaâ€�?, Oktober 2004). Pembaharuan birokrasi (reinventing government) harus diarahkan pada pengutamaan pemerintahan (governance) di atas peran pemerintah (government). Pembaharuan birokrasi (reinventing government) dan mewirausahakan birokrasi atau Sepuluh Prinsip David Osborne dan Ted Gaebler, 1995 (“Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sectorâ€�?) yang merupakan penataan/pembaharuan birokrasi pemerintahan secara menyeluruh, meliputi (1) pemerintah berorientasi pelanggan (customer-driven government): meeting the needs of the customers, not the bureaucracy; (2) pemerintah berorientasi misi (mission-driven government): transferring rule-driven organization; (3) pemerintah yang tanggap (anticipatory government): prevention rather than cure; (4) pemerintah berorientasi hasil (result-oriented government): finding outcomes, not inputs; (5) pemerintah yang kompetitif (competitive government): injecting competition into service delivery; (6) pemerintah berjiwa wirausaha (entreprising government): earning rather than spending; (7) pemerintah terdesentralisasi (decentralized government): from hierarchy to participation and teamwork; (8) pemerintah milik masyarakat (community-owned government): empowering rather than serving; (9) pemerintah katalis (catalytic government): steering rather than rowing; dan (10) pemerintah berorientasi pasar (market-oriented government): leveraging change through the market. Put it all together. Pemanfaatan Hasil Kerjasama InternasionalPembaharuan pemerintahan sebenarnya telah diupayakan antara lain melalui kerjasama pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dengan beberapa lembaga donor internasional dalam mengembangkan civil service reform, good governance, dan pelayanan publik. Hasil kerjasama hendaknya disebarluaskan dan dimanfaatkan dalam merumuskan “kebijakan reformasi birokrasi daerahâ€�? sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah setempat, sehingga reformasi birokrasi, penerapan prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan bersama yang pada gilirannya sebelum akhir 2009, akhir pemerintahan KIB 2004-2009, perwujudan tata pemerintahaan yang bersih dan berwibawa seperti diamanatkan RPJMN 2004-2009, menjadi kenyataan. Kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga donor internasional dimaksud, antara lain dalam “Performance Budgeting BIGG (Building Institutions for Good Governance), USAID/CIDA; SfGG - Support for Good Governance. Pelayanan Publik dan Pakta Integritas, GtZ Jerman; Performance Management for Regions, USAID; Community/Local Governmentt Support Sector Development Program, ADB; CLGI, Capacity Building Assessment for Regions/Exxon Mobil/USAID; Local Governance Capacity Building, GtZ/USAID; Change Management, CIDA; Strategic Management for Local Government, CIDA; Civil Service Reform and Partnership – diagnostic and roadmap, World Bank/ADB/Singapore/Canadian Training; e-Government; BRIDGE (Building and Reinventing Democratic Governance) dan DONOR Programmes in Good Local Governance.â€�? Agenda Reformasi Birokrasi Untuk memayungi reformasi birokrasi, diupayakan penataan perundang-undangan, antara lain dengan menyelesaikan sepuluh rancangan undang-undang. Lima RUU ditargetkan dapat diselesaikan pada 2006-2007, yaitu RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, RUU Etika Penyelenggara Negara, RUU Kementerian dan Kementerian Negara, dan RUU Kepegawaian Negara (tidak akan ada lagi pembedaan PNS, Anggota TNI dan Polri), disusul Lima RUU, yaitu RUU Badan Usaha Nirlaba, RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, RUU Pensiun PNS dan Duda/Janda, RUU Sistem Pengawasan Nasional, dan RUU Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditargetkan dapat diselesaikan pada 2007-2009. Di samping itu, diupayakan reposisi LPND, penanganan lembaga non-struktural (Komisi, Dewan, Badan, dll.), kelembagaan Badan Layanan Umum dan Lembaga Nirlaba, pedoman organisasi perangkat daerah, status staf ahli Kepala Daerah, tipologi pemerintahan daerah, dan eselonisasi PNS. Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Aparatur Negara 2004-2009, sebagai penjabaran RPJMN 2004-2009 meliputi:1. Penataan Kelembagaan Aparatur, dimulai dari lembaga kepresidenan, kementerian dan kementerian negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, dan lembaga-lembaga koordinatif.2. Penyederhanaan Ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, sistem, mekanisme dan prosedur, ketatalaksanaan internal dan eksternal manajemen pemerintahan, tata hubungan kewenangan, korporatisasi unit-unit pelayanan publik, memasukkan aspek-aspek kemiskinan, pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, nelayan, dan usaha kecil menengah ke dalam kegiatan pendayagunan aparatur negara. 3. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi Perencanaan Kepegawaian (formasi, analisis jabatan, organisasi dan bebas kerja, nomenklatur jabatan fungsional, rekrutmen, seleksi, fit and proper test yang tidak diskriminatif, standar kompetensi, kompetitif, transparan, anti KKN; penempatan pegawai (standar kompetensi, kompetitif, transparan, standar kompetensi jabatan, penggunaan metode assessment centre, perpindahan sesuai kompetensi, jabatan terbuka, orientasi pada prestasi kerja, DP3 lebih obyektif, berorientasi hasil dan kualitas, ada catatan prestasi harian pegawai. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pola pikir-sikap-perilaku produktif, didukung analisis kebutuhan diklat, penyaluran pasca diklat, dukungan anggaran memadai. Reward and punishment (penghargaan, sanksi tegas, kriteria dan konsistensi pemberian penghargaan. Remunerasi, pengaturan tunjangan, gaji, beban kerja dan tanggungjawab, secara adil dan layak. Pemberhentian dan pemensiunan (batas usia pensiun masih 56 tahun, harus ketat di seluruh Indonesia, mengapa TNI dan Polri 58 tahun, tetapi PNS tetap 56 tahun? Pola karir PNS, pengaturan jabatan struktural dan jabatan fungsional, pola kerja PNS, rangkap jabatan, PNS menjadi angota LSM, dan PNS aktif di partai politik. 4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP (pelaporan, pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan Sistem AKIP, penentuan indikator kinerja yang disepakati, penentuan target kinerja, kurangnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, kurangnya koordinasi, derajat dasar hukum penerapan Sistem AKIP (Inpres) ditingkatkan menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. 5. Pelayanan publik: kelembagaan pelayanan satu atap (landasan hukum, kewenangan, dan mekanisme pembentukan, kebijakan penanaman modal di pusat dan daerah); kejelasan kewenangan; kejelasan institusi; kejelasan sistem dan prosedur; koordinasi lintas sektoral; peraturan perundang-undangan yang inkonsisten dan tumpang tindih; keamanan dan penegakan hukum; ijin lokasi dalam mendorong investasi sistem dan prosedur; persyaratan; jangka waktu; biaya; dan kejelasan institusi dan kewenangan; target peningkatan indeks kinerja pelayanan (service performance index) masing- masing instansi, penerapan indeks kepuasan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, dan penerapan standar pelayanan minimal. 6. Pengembangan Sistem Pengawasan Nasional, Mekanisme Kormonev (koordinasi, monitoring dan evaluasi) secara berjenjang dan pembentukan organisasi Kormonev di masing-masing instansi, penyelenggaraan konsultasi publik oleh masing-masing instansi dalam program percepatan pemberantasan korupsi dan pengawasan (fungsional, melekat, internal, eksternal, masyarakat), dan koordinasi pengawasan yang komprehensif. 7. Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, perubahan Mind-Set dan Culture-Set Aparat Negara, serta Pemantapan Karakter dan Jati Diri Aparat Pemerintah/Negara, menuju aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, bekinerja poduktif, dan berakhlak mulia. 8. Peningkatan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan: sesuai dengan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing, dengan membangun mengubah perilaku “penguasaâ€�? ke “pelayan masyarakat.â€�? 9. Membangun Aparatur Negara yang Kredibel, Akuntabel, Transparan, dan Terpercaya: a. Kredibel, Kredibilitas: kepercayaan, keadaan dapat dipercaya. Aparat Negara harus kredibel dan pemerintah harus dipercaya (trust government). Aparat harus menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja, yaitu punya komitmen dan konsisten terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, punya keteguhan hati, tekad yang mantap untuk melakukan dan mewujudkan sesuatu yang diyakini, ketetapan, kesesuaian, ketaatan, kemantapan dalam bertindak sesuai visi dan misi; kejelasan wewenang dan tanggungjawab, ikhlas (rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa, semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan) dan jujur (benar dalam kata dan perbuatan, berani menolak/melawan kebatilan), integritas (menyatu dengan unit kerja/sistem yang ada) dan profesional (terampil, andal, kompeten, bertanggungjawab, berpengalaman, berilmu pengetahuan, berkemampuan), kreatif (ide spontan, inovasi, adopsi, difusi) dan peka (responsif, proaktif), mempunyai leadership yang kuat (mengarahkan, membimbing, memotivasi, konsisten, dan komunikatif) dan teladan/keteladanan (tindakan yang segera memicu/mendorong pihak lain, berbuat/bertindak agar ditiru, antara lain: iman, taqwa, beriptek, budaya baca-tulis, belajar terus, integritas, adil, arif, tegas, bertanggungjawab, ramah, rendah hati, toleran, gembira, silih asah-asih-asuh, sabar, periang dan tersenyum), punya rasa kebersamaan dan dinamika kelompok kerja (team work, tidak selalu bekerja sendiri, tidak egois, dan bekerja terintegrasi), bekerja tepat, akurat, dan cepat, rasional (berpikir cerdas, obyektif, logis, sistematik/sistemik, ilmiah, dan intelektual) dan cerdas emosi (spontan, kreatif, inovatif, holistik, integratif, dan kooperatif), teguh (kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral, dan prinsip manajemen) dan tegas (sifat, watak dan tindakan jelas tegas tidak ragu-ragu), disiplin (taat aturan, norma dan prinsip) dan bekerja teratur (konsisten mengikuti prosedur), berani dan arif, berdedikasi dan loyal, bersemangat dan punya motivasi, tekun (teliti, rajin, konsisten, berkelanjutan) dan sabar, adil dan terbuka, dan berusaha menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Akuntabel, Akuntabilitas: setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS/Aparatur Negara harus meningkatkan akuntabilitas. Reinventing Government, mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi masukan (input) ke hasil (output) dan manfaat (outcome). Harus ditingkatkan tanggungjawab dan tanggunggugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. c. Transparan, Transparansi: keterbukaan. Asas keterbukan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Di samping tiga hal di atas, aparat negara harus meningkatkan kinerja, profesional, netral, mengikuti diklat berbasis kompetensi, kompeten, beretika sosial dan budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum yang berkeadilan, keilmuan, dan etika lingkungan.d. Terpercaya: agar aparat dipercaya masyarakatnya, maka harus menunjukkan kedisiplinan, kejujuran, contoh, dan teladan kepada masyarakat. Bangsa Korea, Jepang, China, dan India, memiliki etos kerja dan proses pengembangan diri yang luar biasa. Jepang sejak Restorasi Meiji abad ke-19, ulet dan tangguh. Tiada tara untuk meraih kemajuan. Semangat bushido dan kekecewaan akibat PD-II menjadi trigger bagi Jepang untuk invasi dalam perekonomian dunia. India, mempunyai banyak tenaga profesional berskala dunia, super cerdas, bermartabat, hardworker, adaptif, menjadi ekspor utama devisa negara. Tenaga ahli India banyak yang menjadi CEO dan eksekutif puncak lembaga donor/internasional dan multinasional. Di dalam negeri, 100 juta kelas menengah menjadi daya dorong dahsyat India. Thailand dan Malaysia, memiliki karakter dan jati diri, daya saing dan siap berkompetisi. Korea, lari cepat sejak krisis tahun 1998. Saat ini dalam infrastruktur e-government readiness, Korea menempati urutan ke-5 di dunia dari 191 negara, ekonomi di urutan 10, dan penguasaan teknologi di urutan 9. INDONESIA? Adakah upaya, maukah belajar, mengejar ketinggalan, modus pengembangan diri, budaya kerja, etos kerja, keramahtamahan dan kerendahdirian?, fleksibilitas kultural, kapasitas sinkretik, variasi adat dan kultur, hiper pragmatisme, materialisme/spiritualisme, adakah keinginan maju bangsa ini atau apa yang diinginkan? Lakukan Rewrite Indonesia, Rewrite The Republic, Rewrite The Nation!, jika ingin maju dan berpikirlah luar biasa, jangan berpikir biasa-biasa saja.. Frustrasi menjadi umum. Ide baru bermunculan, tapi oportunistis, plagiatis, dan medioker. Tak ada yang menjadi obat pemecah masalah. Bahkan masalah satu belum terselesaikan, muncul masalah baru sehingga masalah sebelumnya tenggelam. Birokrasi dan Korupsi di Indonesia? Serius. Kejahatan besar, korupsi merupakan penyebab kelemahan, kejahatan, dark-side, peradaban negatif, ancaman kerusakan bangsa, atau “kekuatan utamaâ€�? bangsa? Kita jangan bangga jika disebut “pintarâ€�? dan “cerdasâ€�? membengkokkan aturan, berbohong, menipu, dan memanipulasi jabatan dan selalu berpura-pura. Laksanakan reformasi birokrasi, hindari niat korupsi, dan berperanlah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penutup  Reformasi Birokrasi sudah bergulir pada setiap instansi pemerintah pusat dan daerah, di kalangan dunia usaha/swasta, dan masyarakat/swadaya masyarakat. Berbagai instansi/institusi telah menyusun dokumen reformasi birokrasi secara spesifik, antara lain Lemhannas, Wantannas, KPK, LAN, dan lain-lain. Masalahnya, belum terlihat benang merah dari dokumen-dokumen ini sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri. Reformasi birokrasi, penegakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, pemberantasan korupsi, kesemuanya diharapkan bermuara pada titik yang sama, yaitu terciptanya tata pemrintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, pemerintah yang bersih, dan bebas KKN paling lambat pada 2009 sesuai amanat dan sasaran RPJMN 2004-2009. Menuju good governance dan bangsa yang bermartabat: hindari perebutan kepentingan; lakukan sosialisasi program reformasi birokrasi, tingkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip good governance, dan komitmen setiap instansi/pemerintah (pusat/daerah) dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance, melaksanakan reformasi birokrasi, melakukan pencegahan dan mempercepat pemberantasan korupsi, sesuai Inpres 5/2004. Empat pengarusutamaan yang diamanatkan RKP 2006 perlu diperhatikan, yaitu pengarusutamaan partisipasi masyarakat, pembangunan berkelanjutan, gender, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, tingkatkan pendanaan lingkungan dan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan (contoh pengelolaan sampah, banjir, dan kebakaran hutan), hindari kerusakan hutan, manfaatkan limbah untuk kegiatan ekonomi (recycling), mantapkan kelembagaan dan pengembangan kualitas SDM lingkungan hidup di pusat dan daerah, serta kembangkan kiat-kiat khusus pengeloaan lingkungan, tangani sungguh-sungguh dan serius illegal logging/fishing, tumbuhkan diskusi forum lingkungan dan tingkatkan komitmen terhadap lingkungan hidup. Untuk membangun bangsa yang bermartabat, harus dilakukan bersama oleh pemerintah (menciptakan pemerintah yang lebih baik dari sekedar “business as usualâ€�? – dari able government ke better government dan trust government, pemerintah yang dipercaya/terpercaya); dunia usaha/swasta yang menerapkan good corporate governance dan tidak “mengiming-imingi pejabat untuk berbuat korupsi dan suap-menyuap); dan masyarakat yang partisipatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip-prinsip good governance, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, bersih, dan berwibawa, serta pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Waktu pertama kali memasuki dunia pemerintahan, saya melihat sebuah kontras kebiasaan kerja. Saya membandingkan pola kerja yang berbeda antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Kinerja pegawai bank yang berada di lini depan (front office) yang cekatan, tidak pernah berhenti melayani pelanggan, selalu ramah dan murah senyum berbeda sekali dengan kinerja pegawai negeri yang melayani masyarakat. Dalam pikiran saya ini adalah contoh ideal yang kasatmata yang mestinya dapat dicangkokkan pada birokrasi pemerintah daerah. Pikiran ini yang terus mengganggu saya, bagaimana melakukan pembenahan pada sistem kepegawaian daerah sehingga mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Sebagai orang yang lama berkecimpung pada sektor dunia usaha, saya terbiasa dengan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja pegawai. Siapa yang berkinerja lebih baik maka akan mendapatkan insentif yang lebih besar. Sejalan dengan pemikiran Vroom (1946) bahwa kinerja itu dipengaruhi oleh interaksi dua faktor, yaitu kemampuan dan motivasi. Saya berpandangan bahwa penghasilan merupakan salah satu komponen penting yang berperan dalam membentuk motivasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melihat peraturan penggajian pegawai negeri sipil. Saya melihat ada sekelompok pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang cukup makmur, terutama para pejabat eselon, tetapi sebagian besar pegawai negeri lainnya hidup bersahaja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2001 ternyata gaji pegawai negeri tidak-lah besar. Gaji pokok terendah adalah Rp575.000, yaitu golongan IA dan gaji pokok tertinggi Rp1,8 juta (golongan IVE) masing-masing per bulan. Berdasarkan gaji pokok yang mereka terima dapat dipastikan kehidupan pegawai negeri sangat bersahaja. Pikiran yang mengusik adalah adanya sejumlah pegawai negeri yang relatif makmur terutama pejabat struktural, lalu saya mencari tahu sumber-sumber penghasilan lain pegawai negeri yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku. Tunjangan jabatan adalah salah satu sumber penghasilan pegawai negeri, saya ingin tahu besarnya tunjangan jabatan struktural dari eselon I sampai dengan eselon IV. Jabatan struktural tertinggi pada tingkat provinsi adalah Sekretaris Daerah dengan golongan IB berhak mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp4.475.000 per bulan. Sedangkan tunjangan jabatan struktural untuk eselon yang lebih rendah adalah: IIA Rp3.250.000, IIB Rp2.025.000, IIIA 1.260.000, IVA Rp540.000, dan IVB Rp490.000. Dengan tunjangan sebesar itu pun, pegawai yang mendapat tunjangan struktural tidak akan semakmur yang saya lihat. Saya waktu itu sangat naïf dalam melihat penghasilan pegawai negeri sipil. Rupanya di lingkungan pegawai negeri sipil ada istilah jabatan basah dan jabatan kering. Ini dikaitkan dengan jumlah proyek yang dikelola oleh masing-masing dinas. Semakin banyak proyek yang dikelola maka semakin besar peluang pejabat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui honorarium yang mereka terima. Pada awal saya memangku jabatan gubernur, saya sering mendapatkan amplop berisi uang yang katanya honorarium proyek. Saya tanyakan kepada Sekda uang itu berasal dari mana dan untuk apa? Katanya honorarium proyek, dan itu sah. Saya tidak habis pikir, uang yang saya terima itu kalo dijumlahkan lumayan besar. Saya pun menelisik ingin tahu. Rupanya dalam pengelolaan proyek tersebut dibenarkan adanya honorarium untuk panitia pelaksana proyek. Saya ambil contoh misalnya proyek rehabilitasi dan pembangunan irigasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Nilai proyek Rp2 miliar.Rupanya sebelum proyek di laksanakan dibuat dulu panitia pelaksana proyek tersebut. Dalam kepanitiaan tersebut ditetapkan jumlah personalia, jabatan, dan besarnya honorarium. Dibentuklah Pimpinan Proyek, Bendahara Proyek, Tenaga Ahli, Pengawas, dan sebagainya. Misalnya Pimpinan Proyek mendapat honorarium Rp2,5 juta, untuk Kepala Dinas sebagai pengawas mendapat honorarium Rp3,5 juta, Sekretaris Daerah mendapat Rp5 juta, Wakil Gubernur Rp7 juta, dan Gubernur Rp9 juta. Selain honorarium proyek juga membutuhkan laptop, mobil operasional, dan kebutuhan lain-lain. Setelah dijumlahkan ternyata anggaran yang dihabiskan untuk urusan yang bukan inti mencapai hampir 40% dari nilai proyek. Sedangkan yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan proyek hanya sekitar 60%. Akhirnya banyak proyek yang tidak efektif, efisien, tidak ekonomis, dan relevansinya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi rakyat sangat rendah. Proyek-proyek seperti itu banyak sekali dan uang hanya mengalir kepada sejumlah kecil pegawai, maka ada istilah jabatan basah dan jabatan kering. Hal ini menyebabkan adanya gap di kalangan pegawai. Ini tidak baik bagi terbentuknya faktor hygiene kerja. Saya cepat mengambil keputusan, segala bentuk kegiatan tidak lagi dalam bentuk proyek tetapi menjadi tanggung jawab kepala dinas, honor-honor proyek saya hapuskan sebagai gantinya honor itu dipusatkan pada suatu tempat dan nantinya digunakan sebagai insentif bagi pegawai yang berkinerja baik. Saya mempunyai obsesi membuat sistem pengupahan pegawai pada Pemerintahan Provinsi Gorontalo berbasis kinerja. Selain gaji pokok, semua pegawai akan mendapatkan tunjangan kinerja jika mampu menunjukan kinerja yang baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Besaran gaji bergeser dari sesuatu yang tetap (seperti yang dipraktikan selama ini) ke sesuatu yang bervariasi berdasarkan produktivitas karyawan. Secara umum, sistem penggajian semacam ini dipandang sebagai komponen kunci untuk meningkatkan dan mempertahankan motivasi, kinerja, dan integritas pelayanan publik. Semakin tinggi kontribusi karyawan terhadap organisasi, semakin tinggi pula insentif yang diterimanya. Akibatnya, kinerja instansi membaik. Kemampuan pegawai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan meningkat. Gagasan pengupahan berdasarkan prestasi sudah lama menjadi perhatian UNPAN (badan PBB yang menangani persoalan administrasi publik). Department of Economic and Social Affairs of the United Nations mencantumkan Sistem Penggajian Berbasis Kinerja (SPBK) sebagai salah satu rekomendasinya untuk pemerintah negara sedanga berkembang yang tengah menjalani transisi perekonomian. Rekomendasi ini tercantum pada World Public Sector Report 2005. Menurut UNISON (1991), dalam praktiknya, SPBK berkembang ke dalam tujuh variasi. Yang populer diterapkan di lingkup pegawai negeri di banyak negara adalah pemberian bonus dan penemuan besaran gaji berdasarkan asesmen yang membandingkan kinerja karyawan (baik secara individual maupun kelompok) dengan target yang telah ditetapkan organisasi. Cara ini tumbuh pesat sejak 1980-an. Implementasi SPBK tidaklah mudah. Persoalan yang mengemuka adalah yang berkaitan dengan keterbatasan kemampuan atasan dalam menilai kinerja para bawahan. Jika tidak ada kriteria penilaian yang objektif dapat berpengaruh buruk terhadap moral kerja karyawan. SPBK juga menuntut adanya pemahaman dan penerimaan para karyawan tentang aturan mainnya yang kompleks. Ini membutuhkan kapasitas manajemen yang memadai terutama dalam hal komunikasi. Oleh karena memetakan kinerja pada masing-masing SPKD bukan pekerjaan yang mudah. Penerapan SPBK yang tidak disiapkan dengan matang justru akan mengembangkan kebiasaan kasak-kusuk yang berujung pada munculnya syak wasangka antar karyawan sebagai salah satu ciri birokrasi politis. Meskipun pada awalnya karyawan merasakan adanya control atasan (control system) yang lebih ketat menyusul dilakukannya penilaian terhadap kerja mereka, iklim komunikasi yang suram malah mendorong karyawan untuk kemudian tidak lagi melihat korelasi antara insentif dan performa yang mereka tampilkan, akan tetapi lebih melihatnya sebagai hasil hubungan personal yang kolutif dengan pihak penilai kinerja. Sistem penggajian berbasis kinerja individual ini juga berpotensi menurunkan arti penting kerja kelompok, sekaligus menyimpang perhatian karyawan untuk lebih terfokus pada pengembangan diri pribadi, dan pencapaian-pencapaian jangka pendek ketimbang pemberdayaan kolektif dan realisasi tujuan jangka panjang organisasi. Agar SPBK yang mewujud ke dalam Tunjangan Kinerja Daerah itu tidak menimbulkan ekses negatif maka disiapkan kajian akademis dan payung hukum yang melandasi TKD. Untuk kajian akademis, saya minta bantuan kepada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Gadjah Mada yang membuat instrumen pengukuran kinerja pegawai. Penerapan TKD adalah satu rangkaian dari sebuah agenda besar Pemerintahan Provinsi Gorontalo yaitu melakukan Reformasi Birokrasi Daerah. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menginjeksi spirit kewirausahaan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka agenda pertama yang dilakukan adalah diterapkan anggaran berbasis kinerja. Ini membawa konsekuensi bahwa prestasi kerja dari setiap pejabat/pegawai dinilai berdasarkan kinerja. Hal penting yang menjadi perhatian dalam memberikan TKD adalah tidak membebani anggaran. Setelah melalui kajian dari Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Sekretariat Provinsi Gorontalo maka pada tahun 2004 mulai diberlakukan TKD kepada seluruh pegawai termasuk yang berstatus honorer. Upaya untuk mengaitkan insentif dengan kinerja menjadi contoh bagaimana manajemen kewirausahaan dapat diterapkan dalam kehidupan birokrasi pemerintah di daerah. Pemberian insentif sebagai driving force untuk perubahan dalam birokrasi publik. Sumber dana untuk membiayai tunjangan kinerja dilakukan dengan menghapuskan seluruh bentuk honor yang terdapat pada setiap kegiatan. Menghapus seluruh honor pada setiap kegiatan implementasinya tidak mudah. Keberhasilan Provinsi Gorontalo menerapkan tunjangan kinerja karena adanya political will pimpinan daerah yaitu gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan seluruh jajarannya dalam bentuk melepaskan/mengiklaskan seluruh jenis honor yang diterima setiap bulan yang selanjutnya dana tersebut dibayarkan kepada seluruh pegawai dalam bentuk TKD. Keberhasilan penerapan TKD di Provinsi Gorontalo juga berkat adanya dukungan dari DPRD. Dasar hukum penerapan TKD terdapat pada Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah selanjutnya dipertegas kembali melalui Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 menyatakan pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Sejak diterapkan tunjangan kinerja sejak tahun 2004 sistem penilaian kinerja sudah masuk tahap keempat. Pada saat pertama kali diterapkan kinerja pegawai dinilai berdasarkan disiplin berdasarkan disiplin dengan unsur-unsur pengurangan sebagai berikut: Terlambat masuk kantor, Pulang lebih cepat ke rumah, Tidak masuk kerja, Meninggalkan tugas selama jam kerja tanpa izin, Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat/senam bersama, dan Dikenakan sanksi sesuai PP 30 tahun 1980. Masing-masing unsur pengurangan tersebut diberi bobot. Dengan sistem tersebut terhadap pegawai yang tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 6 kinerjanya 100%. Dengan sistem tersebut disiplin pegawai meningkat. Pada tahap kedua yang mulai diterapkan tahun 2005 besarnya TKD untuk suatu masa kinerja dihitung atas dasar komponen disiplin dengan bobot 60% dan komponen pencapaian kinerja 40%. Unsur-unsur pengurangan disiplin tidak mengalami perubahan. Komponen pencapaian kinerja unsur-unsurnya terdiri dari: Pemahaman atas tufoksi, Inovasi, Kecepatan kerja, Keakuratan kerja, dan Kerja sama. Tabel Penilaian Kerja Pada Komponen Pencapaian Kinerja Mulai tahun 2006 nilai komponen pencapaian kinerja dinaikan menjadi 60% sehingga unsur disiplin tinggal 40%. Tabel Penilaian Atas Komponen Pencapaian Kinerja Pada akhir tahun 2007 dilakukan perubahan atas penilaian kinerja. Penilaian kinerja untuk status mas akinerja didasarkan pada komponen prestasi aksi dan prestasi hasil. Komponenprestasi aksi memiliki bobot 40% terdiri dari: Disiplin, Ketaatan terhadap peraturan, Tanggung jawab, dan Kerja sama. Komponen prestasi hasil memiliki bobot 60% terdiri dari: Produktivitas, Efektivitas Efisiensi, Inovasi, dan Manfaat. Penilaian atas masing-masing komponen tersebut menghasilkan skor prestasi sebagai berikut: Skor prestasi A nilai 5, Skor prestasi B nilai 4, Skor prestasi C nilai 3, Skor prestasi D nilai 2, Skor prestasi E nilai 1. Dengan penerapan sistem tersebut penilaian kinerja untuk satu masa kinerja dilakukan oleh: Atasan langsung bobot 50%, Dua orang rekan kerja masing-masing bobot 15%, dan Pegawai yang dinilai 20%. Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja aparat pemerintah. Jumlah tunjangan kinerja yang diterima adalah nilai kinerja dikalikan dengan besaran, Besaran TKD yang diberikan kepada penerima digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu: Besaran TKD pejabat negara dan jabatan struktural, Besaran TKD jabatan fungsional, dan Besaran TKD nonjabatan dan tenaga honorer. Untuk memberikan motivasi dan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi setiap masa kinerja (setiap bulan) baperjakat berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD menilai dan menetapkan PNS dan tenaga honorer yang memiliki prestasi kerjasangat baik masing-masing 1 (satu) orang untuk kelompok Eselon III, Eselon IV, staf dantenaga honorer. Pegawai yang terpilih akan memperoleh tambahan tunjangan kinerja satu bulan. Pada akhir tahun ditetapkan PNS dan tenaga honorer yang berkinerja sangat baik. Pegawai yang terpilih, bagi yang beragama Islam diberikan bantuan untuk menunaikan ibadah haji dan bagi yang beragama Kristen dan Katolik diberikan bantuan untuk wisata rohani ke Yerussalem.