PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
13 j'aime•71,257 vues
Presentasi membahas sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia, termasuk pengertian sistem hukum, penggolongan hukum, peranan lembaga peradilan seperti polisi, kejaksaan, dan kehakiman, serta upaya pemberantasan korupsi. Presentasi ini disampaikan oleh guru SMAN 55 Jakarta.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
Similaire à PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional (20)
Plus de Abyan Juang
Dernier
Dernier (20)
PKn Bab 2 sistem hukum dan peradilan nasional
- 1. PRESENTASI PKn. BAB . 2, kelas X
- 2. SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs.SUPARNO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SMAN 55 JAKARTA
- 3. SIKAP POSITIF TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Disajikan Oleh : Drs. Suparno
- 5. Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Sikap Positif Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Sikap yang Peran Serta Pengertian Peranan Upaya Sesuai dengan dalam Upaya Sistem Hukum Lembaga- Pemberantasa Ketentuan Pemberantasa dan Peradilan Lembaga n Korupsi di Hukum yang n Korupsi di Nasional Peradilan Indonesia Berlaku Indonesia
- 6. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Membahas Pengertian Pengertian Pengertian Sistem Penggolongan Peradilan Hukum Hukum Nasional back
- 7. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Peranan Lembaga- Lembaga Peradilan Membahas Peranan Macam-Macam Alat Penegak Lembaga- Peradilan di Hukum Lembaga Indonesia Peradilan back
- 8. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Sikap yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku Membahas Norma Hukum Sumber Hukum dalam Berdasarkan Kesadaran Warga Lingkungan Landasan Hukum Ketetapan MPR Negara Indonesia Sekolah dan No. III/MPR/2000 Masyarakat serta dalam Keluarga back
- 9. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Upaya Pengertian Penyebab Korupsi di Pemberantasan Korupsi Korupsi Indonesia Korupsi back
- 10. Lanjutan Bagan Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional… Peran Serta dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Membahas Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun Perlindungan Hukum Bagi 1999 tentang Masyarakat pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi back
- 11. PENGERTIAN SISTEM • SISTEM ADALAH: PERANGKAT UNSUR YANG SALING BERKAITAN SEHINGGA MEMBENTUK SATU TOTALITAS.
- 12. PENGERTIAN HUKUM • HUKUM: PERATURAN ATAU TATA TERTIB YANG MEMPUNYAI SIFAT MEMAKSA, MENGIKAT, DAN MENGATUR HUBUNGAN MANUSIA DAN MANUSIA LAINNYA DALAM MASYARAKAT DENGAN TUJUAN MENJAMIN KEADILAN DALAM PERGAULAN HIDUP DALAM BERMASYARAKAT, BERSUMBER NEGARA, PEMERINTAH.
- 13. Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia. back
- 14. Pengertian Penggolongan Hukum a. Pengertian Hukum menurut para Ahli : 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2. Prof. E. M. Meyers 3. Leon Duguit 4. Immanuel Kant 5. Drs. E. Utrecht, S.H back
- 15. Penggolongan hukum menurut Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H. • A.MENURUT SUMBER: • 1. HUKUM UU • 2. HUKUM KEBIASAAN • 3. HUKUM TRAKTAT • 4. HUKUM JURISPRODENSI
- 16. B. MENURUT BENTUKNYA • 1. HUKUM TERTULIS • -DIKODIFIKASIKAN • -TIDAK DIKODIFIKASIKAN • 2. HUKUM TIDAK TERTULIS
- 17. C. MENURUT TEMPAT BERLAKUKAN • 1.HUKUM NASIONAL • 2. HUKUM INTERNASIONAL • 3. HUKUM ASING • 4. HUKUM GEREJA
- 18. D . MENURUT WAKTU BERLAKUNYA 1. IUS CONSTITUTUM/ HUKUM POSITIF(HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG) 2. IUS CONSTITUENDUM (BERLAKU YANG AKAN DATANG) 3. HUKUM ASASI (HUKUM ALAM) HUKUM DUNIAWI
- 19. E. HUKUM MENURUT CARA MEMPERTAHANKAN 1. HUKUM MATERIAL (BERUPA PERATURAN – PERATURAN) 2. HUKUM FORMAL (HUKUM YANG MENGATUR BAGAI MANA CARA MELAKSANAKAN)
- 20. F. MENURUT SIFATNYA • 1. HUKUM YANG MEMAKSA • 2. HUKUM YANG MENGATUR
- 21. H. MENURUT ISINYA • 1 . HUKUM PRIVAT(HUKUM SIPIL) • 2 . HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)
- 22. G. HUKUM MENURUT WUJUDNYA • 1. HUKUM OBYEKTIF(BERLAKU UMUM) • 2. HUKUM SUBYEKTIF(TIBUL DARI HUKUM OBYEKTIF BERLAKU TERHADAP SESEORANG TERTENTU, HUKUM INI JARANG DIGUNAKAN)
- 23. H. HUKUM MENURUT ISINYA 1. HUKUM PRIVAT(HUKUM SIFIL) 2. HUKUM PUBLIK(HUKUM NEGARA)
- 24. Pengertian Peradilan Nasional Peradilan Nasional adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. back
- 25. Alat Penegak Hukum Alat Penegak Hukum terbagi 3 yakni : 1. Polisi 2. Kejaksaan 3. Kehakiman back
- 26. Polisi sebagai penegak hukum
- 29. Contoh memutuskan dlm. pengadilan
- 30. Polisi Kepolisian adalah alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. back
- 31. Kejaksaan Kejaksaan adalah alat negara sebagai penegak hukum yang juga berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. back
- 32. Contoh jaksa
- 33. Kehakiman Kekuasaan Kehakiman diatur pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 ayat 2 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh makhamah agung, peradilan yang ada di bawahnya adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata uasaha negara, dan makhamah konstitusi. back
- 35. PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
- 36. PELAJARAN MULOK SMAN 55 JAKARTA
- 37. GURU MENGAJAR
- 38. Macam-Macam Peradilan di Indonesia Ketentuan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman badan peradilan yang ada di bawah makhkamah agung meliputi : a. Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, termasuk peradilan umum : Pengadilan Negeri (berada di daerah tingkat II) Pengadilan Tinggi (berada di daerah tingkat I) Makhamah Agung (berada di seluruh Indonesia)
- 39. Lanjutan Macam-Macam Peradilan di Indonesia… b. Peradilan Agama diatur UU No. 7 Tahun 1989 merupakan pengadilan bagi orang-orang islam dalam perkara nikah, talak, dan rujuk. Bagi nonislam ditangani olah pengadilan umum. c. Pengadilan tata usaha negara (administrasi negara) mengadili masalah-masalah ketata usahaan atau keadministrasian. d. Pengadilan Militer terdiri dari : Makhamah Militer Makhamah Militer Tinggi Makhkamah Agung back
- 40. Peranan Lembaga-Lembaga Peadilan Sesuai ketentuan negara hukum adalah semua warga negara tanpa kecuali harus tunduk dan patuh pada hukum maka siapapun yang melanggar hukum harus di hukum sesuai kesalahannya serta tidak ada orang yang kebal hukum (termasuk lembaga-lembaga hukum).
- 41. Landasan Hukum Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28I ayat 5.
- 42. Sumber Hukum Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 dikatakan sumber hukum dasar nasional adalah pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945
- 43. TAP MPR No. III/MPR/2000 dan UU No. 10 Tahun 2004 Tap MPRS Ketetapan MPR No. No. UU No. 10 Tahun 2004 No. XX/MPRS/1966 III/MPR/2000 1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 2. Ketetapan MPR 2. UU/Perpu 3. UU/Perpu 3. UU 3. Peraturan Pemerintah 4. Pereturan Pemerintah 4. Perpu 4. Perpres 5. Keputusan Presiden 5. Peraturan 5. Perda 6. Pereturan-peraturan Pemerintah Pelaksana lainnya 6. Keputusan Presiden seperti : 7. Pereturan Daerah a. Peraturan Mentri b. Intruksi Mentri, dll.
- 44. Kesadaran Hukum Warga Negara Indonesia 3 Prinsip kesadaran hukum yaitu : a. Pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. c. Legalitas hukum dalam segala bentuknya.
- 45. KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA • A. PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAM. • B .PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. • C. LEGALITAS HUKUM DALAM SEGALA BENTUK
- 46. USAHA PEMERINTAH MENINGKATKAN KESADARAN HUKAM: • A. MENGEMBANGKAN BUDAYA HUKUM • B. MENATA SISTEM HUKUM NASIONAL • C. MENEGAKKAN HUKUM SECARA KONSISTEN • D. MELANJUDKAN RATIFIKASI KONVENSI INTER- NASIONAL • E. MENINGKATKAN INTEGRITAS MORAL PENEGAK HUKUM • F. MEWUJUTKAN LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI
- 47. Norma - norma dalam Lingkungan Keluarga, Sekolah, Masyarakat, Negara, Pemerintah. yang realitas saat ini • A. Contoh dikeluarga ?(5 contoh norma) • B. Contoh disekolah ?(5 contoh norma) • C. Contoh dimasyarakat?(5 contoh norma) • D. Contoh dinegara ?(5 contoh norma) • E. Contoh di Pemerintah?(5 contoh norma) Dikerjakan di buku catatan PKn
- 48. • SETIAP
- 49. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia • Pengertian Korupsi menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. • Menurut Sam Santoso : …. • Secara etimilogis : …. • Dalam konteks politik : …. • Menurut UU RI No. 31 tahun 1999 : korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 50. Penyebab Korupsi Korupsi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a. Nafsu b. Jiwa Pancasila yang belum mantap di setiap warga negara Indonesia c. Pengawasan yang belum mewadai d. Mental dan rasa keagaman yang rendah e. Gaji atau pendapatan yang rendah f. Dorongan keluarga g. Rasa malu yang rendah h. Kesadaran hukum yang rendah
- 51. Korupsi di Indonesia • A. Asal mula korupsi: • Adanya seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan kurang berpedoman: • a. Fatonah(cerdas) • b. Sidik(jujur) • C. Amanah(yang harus disampaikan) • D. Tabliegh(transparan)
- 52. Upaya Pemberantasan Korupsi • Usaha yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas korupsi : a. Mengefektifkan lembaga penegak hukum, polisi, kejaksaan, peradilan. b. UU RI No. 20 Tahun 2001 c. Melindungi masyarakat yang menggunakan haknya d. Memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencagahan, pemberantasan, atau pengungkapan e. UU RI No. 30 Tahu 2002 tentang KPK f. Mengefektifkan pelajaran PKn, agama.
- 53. Peran serta Masyarakat dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana korupsi. b. Menyampaikan saran c. Memperoleh jawaban
- 54. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dapat berwujud : a. Dapat melaksanakan hak perlindungan hukum b. Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan, saksi pelapor, saksi atau saksi ahli. c. Masyarakat dalam hal mencari, memperoleh, dan memberi informasi tentang dugaan adanya korupsi d. Hak dan tanggung jawab masyarakat sesuai norma agama dan noma kesusilaan lainya e. Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang berjasa membantu.
- 55. Tugas diskusi • Kelompok : • Tunjukan kasus pelaksanaan peradilan diIndonesia, dari proses penegakan hukum, sampai hasil keputusannya • Individu: • Kasus korupsi diIndonesia , dari proses penegakan hukum sampai hasil keputusanya
- 56. RAMBU- RAMBU SOAL PG: • 1. SISTEM • 2. HUKUM • 3. SISTEM HUKUM • 4. PENGGOLONGAN HUKUM MENURUT Prof. Dr. C.S.T. Kansil, sebutkan • Undang- undang • Hukum kebiasaan • Hukum Traktat • Hukum Yuresprodensi • hukum tertulis • Konvensi • Hukum nasional • hukum internasional • Hukum asing • Hukum gereja
- 57. Lanjutan rambu-rambu • Ius Constitum • Ius Constituendum • Hukum asasi • Hukum Material • Hukum formal • Hukum memaksa • Hukum Mengatur • Hukum obyektif • Hukum subyektif • Hukum Privat • Hukum Publik
- 58. Lanjutan rambu- rambu • Apa yang dimaksut penegak hukum • Polisi • Kejaksaa • Kehakiman • Pengadilan umum • PengadilanAgama • Pengadilan tata usaha Negara • Pengadilan militer
- 59. Lanjutan rambu- rambu • Sebutkan sumber Hukum berdasarkan ketetapan MPR no. III/MPR/2000 • Sebutkan urutan perundangan berdasarkan UU no. 10 tahun 2004 • Berikan contoh(yang saat ini masih berlaku)UUD 1945, UU , PP, keputusan Presiden, peraturan daerah.
- 60. SELAMAT BELAJAR MEMAHAMI, MENGHAYATI, DAN MENGAMALKAN UNTUK MERAIH CITA- CITA DAN TUJUAN MASA DEPANMU