SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  10
Télécharger pour lire hors ligne
Isu dan Kebijakan otonomi daerah
Konsep Otonomi Daerah
 Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarkat
Sesuai aspirasi masyarakat setempat untuk
meningkatkan daya guna & hasil guna
penyelenggaraan pemerintah.
2. Sesuai dengan peraturan Per UU-an
1.
Merupakan tuntunan Good Governance
Demokratis- partisipatif
2. Transparansi
3. Cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan
administrasi dalam pengelolaan urusan publik yang
lebih baik dan bertanggung jawab
1.
Kata Kunci
 Kewajiban
 Daerah otonom mengurus dan mengatur daerahnya






sendiri
Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Aspirasi Masyarakat setempat
Meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan
Sesuai peraturan Per- UU- an (hukum)
Daerah Otonom
 Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan & kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
Provinsi – dipimpin Gubernus – otonomi terbatas
2. Kabupaten/ Kota – dipimpin Bupati/ Walikota –
otonomi luas
3. Desa – dipimpin Kepala Desa – otonomi “tradisi”
1.

Kepala daerah otonom langsung dipilih oleh rakyat
Pokok Pelaksanaan OTDA di Indonesia
 OTDA di Indonesia dewasa ini adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.
 Artinya OTDA bukan merupakan penyerahan hak dari
pemerintahan pusat kepada daerah
Nilai Dasar
 Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan berkenaan

dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di
In donesia, yaitu :
1. Nilai Unitaritas
Wujud dari pandangan bahwa Indonesia tidak
mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya
yang bersifat negara.
2 Nilai dasar desentralisasi dari isi dan jiwa pasal 18
UUD 1945 beserta penjelasannya
Kebijakan Otonomi Daerah
Untuk merealisir nilai2 tersebut :
1. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik
desentralisasi (kebijakan OTDA) dan dekonsentrasi di
bidang ketatanegaraan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi di Indonesia
terpusat pada daerah- daerah otonom.
3. Penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan
kewenangan pemerintah pusat ke Pemda digunakan
untuk mengatur dan mengurus kekuasaan dan
kewenangan tersebut.
Dasar Pertimbangan Titik Berat OTDA
pada Daerah Tingkat II
Perhitungan Politis
Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme
kedaerahan sehingga gerakan separatis dan peluang
berkembangnya fanatisme federalis relatif minim.
2. Pertimbangan Administratif
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan
masyarakat relatif dapat lebih efektif dan efisien
prinsip administratif dati II adalah “ujung
tanduk” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati
II lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di
daerahnya.
1.

Contenu connexe

Tendances

Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenanganciciliaintan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan DaerahDadang Solihin
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikDian Herdiana
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Dadang Solihin
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaSiti Sahati
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikFrans Dione
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraendahmustika
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiYudi 4
 
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptxMateri 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptxRjmSatu
 

Tendances (20)

Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
02 birokrasi
02 birokrasi02 birokrasi
02 birokrasi
 
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANBAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 
Pembagian kewenangan
Pembagian kewenanganPembagian kewenangan
Pembagian kewenangan
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan  Pemerintah Pusat dan DaerahHubungan  Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publikBudaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
Budaya birokrasi dan efektifitas pelayanan publik
 
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Administrasi Pembangunan  di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesiaPerbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
Perbandingan administrasi negara amerika serikat Vs indonesia
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publikPergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
Pergeseran paradigmatik-dalam-disiplin-administrasi-publik
 
Tatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negaraTatanan organisasi pemerintahan negara
Tatanan organisasi pemerintahan negara
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
Patologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasiPatologi birokrasi presentasi
Patologi birokrasi presentasi
 
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptxMateri 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
Materi 1 - Ekologi Administrasi - .pptx
 

En vedette

Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...
Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...
Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...jelita249
 
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaOPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaDadang Solihin
 
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...Dadang Solihin
 
Tipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanTipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanardinmarL
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisardinmarL
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisPenentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisDadang Solihin
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangAulia Hamunta
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategisardinmarL
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiadania_putri
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Yudhi Aldriand
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Dadang Solihin
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataMuh Saleh
 

En vedette (15)

Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...
Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...Analisis singkat terhadap  pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...
Analisis singkat terhadap pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dar...
 
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan UpayaOPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya
OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH: Kebijakan, Strategi, dan Upaya
 
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...
Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap ...
 
Tipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaanTipologi dan paradigma perencanaan
Tipologi dan paradigma perencanaan
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
 
Identifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategisIdentifikasi dan kerangka isu strategis
Identifikasi dan kerangka isu strategis
 
Ihwal Isu Strategis (Strategic Issues)
Ihwal Isu Strategis (Strategic Issues)Ihwal Isu Strategis (Strategic Issues)
Ihwal Isu Strategis (Strategic Issues)
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana StrategisPenentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
Penentuan Parameter dalam Menyusun Rencana Strategis
 
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer MalangMakalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
Makalah Desentralisasi dan Otonomi Daerah. FISIP Unmer Malang
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Sistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesiaSistem sosial budaya indonesia
Sistem sosial budaya indonesia
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
 
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
Strategi Percepatan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RKPD
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
 

Similaire à Isu dan Kebijakan otonomi daerah

Makalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahMakalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahYadhi Muqsith
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahAmalia Tania
 
Perekonomian Indonesia
Perekonomian IndonesiaPerekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesiadwifebri10
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomijenis6575
 
MATERI PKN KELAS X.pptx
MATERI PKN KELAS X.pptxMATERI PKN KELAS X.pptx
MATERI PKN KELAS X.pptxSwadikapNgap
 
PKN KELOMPOK 7.pptx
PKN KELOMPOK 7.pptxPKN KELOMPOK 7.pptx
PKN KELOMPOK 7.pptxFuriWigita3
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaHIA Class.
 
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahHubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahEga Putra
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Anastasya Mustika
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusRafi Mariska
 

Similaire à Isu dan Kebijakan otonomi daerah (20)

2784873.ppt
2784873.ppt2784873.ppt
2784873.ppt
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
Makalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerahMakalah o tonomi daerah
Makalah o tonomi daerah
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerahHarmonisasi pemerintah pusat dan daerah
Harmonisasi pemerintah pusat dan daerah
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Perekonomian Indonesia
Perekonomian IndonesiaPerekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
Makalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerahMakalah sistem pemerintahan daerah
Makalah sistem pemerintahan daerah
 
Desentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomiDesentralisasi dan otonomi
Desentralisasi dan otonomi
 
Otonomi daerah uraian
Otonomi daerah   uraianOtonomi daerah   uraian
Otonomi daerah uraian
 
MATERI PKN KELAS X.pptx
MATERI PKN KELAS X.pptxMATERI PKN KELAS X.pptx
MATERI PKN KELAS X.pptx
 
PKN KELOMPOK 7.pptx
PKN KELOMPOK 7.pptxPKN KELOMPOK 7.pptx
PKN KELOMPOK 7.pptx
 
perkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerahperkembangan otonomi daerah
perkembangan otonomi daerah
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
 
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
HubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerahHubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
Hubunganstrukturaldanfungsionalantarapemerintahpusatdandaerah
 
Otoda
OtodaOtoda
Otoda
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
 

Isu dan Kebijakan otonomi daerah

  • 2. Konsep Otonomi Daerah  Kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarkat Sesuai aspirasi masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna & hasil guna penyelenggaraan pemerintah. 2. Sesuai dengan peraturan Per UU-an 1.
  • 3. Merupakan tuntunan Good Governance Demokratis- partisipatif 2. Transparansi 3. Cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan publik yang lebih baik dan bertanggung jawab 1.
  • 4. Kata Kunci  Kewajiban  Daerah otonom mengurus dan mengatur daerahnya     sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aspirasi Masyarakat setempat Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Sesuai peraturan Per- UU- an (hukum)
  • 5. Daerah Otonom  Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan & kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
  • 6. Provinsi – dipimpin Gubernus – otonomi terbatas 2. Kabupaten/ Kota – dipimpin Bupati/ Walikota – otonomi luas 3. Desa – dipimpin Kepala Desa – otonomi “tradisi” 1. Kepala daerah otonom langsung dipilih oleh rakyat
  • 7. Pokok Pelaksanaan OTDA di Indonesia  OTDA di Indonesia dewasa ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Artinya OTDA bukan merupakan penyerahan hak dari pemerintahan pusat kepada daerah
  • 8. Nilai Dasar  Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di In donesia, yaitu : 1. Nilai Unitaritas Wujud dari pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain didalamnya yang bersifat negara. 2 Nilai dasar desentralisasi dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya
  • 9. Kebijakan Otonomi Daerah Untuk merealisir nilai2 tersebut : 1. Pemerintahan diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi (kebijakan OTDA) dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan 2. Penyelenggaraan asas desentralisasi di Indonesia terpusat pada daerah- daerah otonom. 3. Penyerahan/ pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke Pemda digunakan untuk mengatur dan mengurus kekuasaan dan kewenangan tersebut.
  • 10. Dasar Pertimbangan Titik Berat OTDA pada Daerah Tingkat II Perhitungan Politis Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga gerakan separatis dan peluang berkembangnya fanatisme federalis relatif minim. 2. Pertimbangan Administratif Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan masyarakat relatif dapat lebih efektif dan efisien prinsip administratif dati II adalah “ujung tanduk” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. 1.