Pendidikan Kewarganegaraan

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan berbagai manfaat
kepada kita terutama nikmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan
makalah ini pada waktu yang telah di tentukan, serta tidak lupa pula kita haturkan
shalawat serta salam kepada sang revormis sejati yakni baginda Nabi Muhammad
Saw yang telah membawa kita pada ruangan indahnya islam hingga saat ini .
Misi pembuatan makalah ini untuk lebih memahami tujuan dan manfaat
mempelajari ushul fiqh dengan penjelasan-penjelasan serta metode-metode yang
dipakai oleh para imam mujtahid dalam mengambil hukum yang kita warisi selama
ini.
Sehubungan dengan terbentuknya makalah ini maka kami berharap makalah
ini akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap pengetahuan terutama maha
siswa baru. Kemudian penulis berterimakasih kepada pembimbing, dengan akhir kata
apabila ada kesalahan maka kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun
agar penulis lebih teliti dalam pembuatan makalah berikutnya.
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Demokrasi-oleh banyak pihak-dianggap sebagai suatu sistem yang
kehidupan yang dapat menjamin warga masyarakat mencapai kehidupan yang
sejahtera. Sejalan dengan keyakinan tersebut, dewasa ini banyak bangsa-bangsa
di dunia, termasuk di Indonesia tengah melakukan transformasi dan transisi
menuju masyarakat demokratis setelah lebih dari 30 tahun berada dalam
kekuasaan otoriter. Demokratisasi bukanlah sesuatu “barang” yang mudah
diperoleh dan sederhana untuk direalisasikan, melainkan suatu proses yang
sangat rumit dan membutuhkan kesiapan dan dukungan semua pihak untuk
merealisasikannya, termasuk di dalamnya bagaimana membangun struktur dan
kultur yang demokratis.
Proses demokrasi tanpai dibarengi dengan struktur dan kultur yang
demokratis hanya akan menjadikan proses tersebut sebagai sebuah reaksi atas
trauma politik masa lalu yang tidak memiliki arah. Dengan kata lain, untuk
membangun masyarakat yang demokratis harus dibarengi dengan suatu rekayasa
sistemik untuk membangun struktur sosial politik dan kultur yang demokratis.
Upaya membangun kultur demokrasi tersebut, menurut Almond harus melewati
3 (tiga) tahap. Pertama, pengembangan institusi yang demokratis. Kedua,
menciptakan kondisi sosial dan personalitas individu yang mendukung
terwujudnya demokrasi. Ketiga, mewujudkan struktur sosial dan kultur politik
yang demokratis (Almond; 1996). Dalam konteks itu semua, maka pendidikan
dianggap sebagai salah satu instrumen (sekalipun bukan satu-satunya) untuk
membangun kultur demokrasi tersebut, melalui pembinaan dan pengembangan
sumber daya manusia dalam proses pendidikan, utamanya melalui pembelajaran
Civic Education, mulai tingkat dasar, menengah sampai pada jenjang perguruan
tinggi.
B. RUMUSAN MASALAH
Makalah ini menyusun konsep dasar dan unsur pembentukan identitas
nasional secara keseluruhan ,baik itu hakekat dan dimensi identitas nasioanl,
Unsur pembentukan nasionalime dan globalisasi, politik indonesia modern dan
lain-lain.Yang akan menyusun dasar identitas nasional dan globalisasi sehingga
2

3. kita akan lebih memahami secara mendalam akan konsep dasar identitas
nasioanal dan globalisasi yang sangat di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari
baik itu dalam mengajar secara individu, maupun dalam suatu organisasi.
3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. KONSEP DASAR CIVIC EDUCATION
Civic Education, sejatinya dipahami sebagai wahana pendidikan yang
didesain untuk membina dan mengembangkan sikap warganegara yang baik,
cerdas, kritis dan partisipatif (smart and good citizen) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks lokal, regional
maupun internasional. Secara lebih sederhana, Civic Education dipahami
sebagai wahana pendidikan demokrasi (democracy education) bagi
warganegara. Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi secara substantif
menyangkut soisalisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, sistem,
nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan (Azra, 2002: 166).
Dalam praktiknya, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) tersebut
memiliki peristilahan yang berbeda, seperti Citizenship Education, Humanright
Education dan Democracy Education. Di Inggris misalnya, menyebut
Pendidikan Kewargaan (Civic Education) dengan Citizenship Education, yang
pada tahun 2002 ini menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan
dasar dan menengah di Inggris. Bahkan di negara-negara Arab-seperti Yordania
dan Sudan-istilah Civic Education diterjemahkan dengan al-tarbiyah
almuwathanah dan altarbiyah al-wathaniyah.
Pendidikan Kewargaan yang diidentikkan dengan pendidikan HAM
(Humanright Education) mengandung pengertian aktivitas mentransformasikan
nilai-nilai HAM kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran akan penghormatan,
perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki
setiap manusia.
Di Indonesia, penerjemahan Civic Education mengalami beberapa
penerjemahan, yakni istilah Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan
Kewrganegaraan, Istilah Pendidikan Kewargaan pada satu sisi identik dengan
Pendidikan Kewarganegaraan. Namun disisi lain istilah Pendidikan Kewargaan
secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang
cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah
4

5. Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan
warganegara menjadi warga dunia (global society). Dengan demikian orientasi
Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya dari istilah
Pendidikan Kewarganegaraan.
Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan menurut Zamroni adalah
pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat
berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kepada
generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat
yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat; demokrasi adalah suatu
learning proses yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain;
kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan
nilai-nilai demokrasi. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu
proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari
orientasi, sikap dan prilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki
political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political
participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan
menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat.
B. SEJARAH PERKEMBANGAN
Gerakan Community Civics pada tahun 1907 yang dipelopori W.A. Dunn
adalah permulaan dari keinginan lebih fungsionalnya pelajaran bagi para siswa
dengan menghadapkan mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari
dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional.
Gerakan Community Civics ini dimaksudkan pula bahwa Civics membicarakan
pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta, maupun
masalah pekerjaan warganegara.
Hampir bersamaan dengan timbulnya gerakan Community Civics yang
tersebut, ada lagi gerakan yang membarengi gerakan Community Civic tersebut,
yaitu gerakan Civic Education atau banyak juga yang menyebut Citizenship
Education. Alasan timbulnya gerakan Civic Education tersebut hampir sama
dengan alasan Community Civics, tetapi dalam beberapa hal dapat diartikan luas.
Pada Juni 1995 dibentuk sebuah lembaga “Civitas Internasional” pada di
Praha yang dihadiri oleh tidak kurang dari 450 pemuka pendidikan demokrasi
5

6. dari 52 negara. Para peserta sepakat membentuk “Civitas Internasional” yang
menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi penumbuhan “Civil
Culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah
demokratis (Democratic governmence).
Penumbuhan dan pengembangan civil culture dapat dikatakan merupakan
salah satu tujuan penting pendidikan kewargaan (Civic Education). Tetapi harus
segera diakui, sementara para ahli pendidikan kewargaan umumnya sepakat
bahwa peranan pendidikan kewargaan dalam pengembangan demokrasi dan
kewargaan demokratis telah jelas, tetapi dalam prakteknya masih terdapat
perbedaan-perbedaan. Mereka sepakat bahwa demokrasi-demokrasi yang tengah
tumbuh — seperti Indonesia sekarang — memerlukan sarana dimana generasi
muda umumnya dapat menjadi tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan
melestarikan demokrasi. Tetapi, seperti dikemukakan Print, bagaimana semua
hal itu bisa dicapai melalui pendidikan kewargaan tidaklah jelas ( Print 1999 :
11).
Pada beberapa negara Barat, seperti AS dan Australia, program pendidikan
kewargaan telah menjadi bagian kurikulum sekolah setidak-tidaknya dalam satu
dasawarsa terakhir.
Postulat yang berada dibalik penerapan pendidikan kewargaan di AS adalah
bahwa pemeliharaan tradisi demokrasi tidak bisa diwariskan begitu saja; tetapi
sebaliknya harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada
generasi muda melalui sekolah. Lebih daripada postulat penting tersebut, dalam
pandangan banyak ahli pendidikan dan demokrasi Barat, pendidikan kewargaan
merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa alasan kuat lainnya. Pertama,
meningkatnya gejala dan kecenderungan political illeteracy, tidak melek politik
dikalangan warganegara. Banyak warga barat, khususnya generasi muda tidak
memiliki political literacy, tidak mengetahui persis cara kerja demokrasi dan
lembaga-lembaganya. Kedua, Meningkatnya political apathism, yang terlihat
antara lain dari relatif sedikitnya jumlah warga negara yang memberikan suara
dalam pemilu, atau terlibat dalam proses-proses politik lainnya.
6

7. C. UNSUR-UNSUR PEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL
a. Sejarah
Menurut catatan sejarah, belum menjadi identitas negara bangsa yang
modern, bangsa indonesia pernah mengalami masa kejayayan, sebagai
bangsa maritin kehandalan bangsa indonesia dalam pembuatan kapal pinisi
di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa indonesia yang tidak
dimemiliki oleh bangsa lain di dunia.
b. Kebudayaan
Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional
dan globalisasi yaitu .akal budi, peradaban, dan pengetahuan
c. Suku bangsa
d. Agama
Dimana peran agama tiada lain untuk mensyukuri nikmat kemajmukan
pemberian Allah dapat di lakukan dengan salah satu sikap dan tindakan
untuk tidak memaksakan keyakinan dan teradisi suatu agama baik mayoritas
maupun minoritas atas kelompok lainnya.
e. Bahasa
Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional indonesia, sekalipun
indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa indonesia
sebagai bahasa penghubung, dalam peristiwa sumpah pemuda tahun 1928
yang menyatakan bangsa indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa
indonesia, telah memberikan nilai tersendiri bagi pembentukan identitas
nasional indonesia.
D. PANCASILA SEBAGAI NILAI BERSAMA DALAM KEHIDUPAN
KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN
Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budaya-nya
untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang di anggap baik dan dapat memerkaya
nilai-nilai lokal, ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar setiap kali
menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kehilangan identitas namun
tidak pula berhasil hidup dengan identitas barunya yang di adopsi dari luar,
sedangkan pancasila adalah capaian demokrasi paling penting yang di hasilkan
oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers) indonesia, pancasila tidak lain
merupakan sebuah konsensus nasional bangsa indonesia yang majemuk,
pancasila merupakan bingkai kemajmukan bangsa indonesia. Indonesia
merupakan kawasan subur bagi pertumbuhan beragam agar aliran pemikiran dan
pergerakan nasional dengan basis ideologi yang beranekaragam: nasionalisme,
sosialisme, liberalisme, islamisme, humanisme dan sebagainya. Di samping
beragam ideologi dunia tersebut, sebagai kawasan yang kaya dengan tradisi dan
budaya.
Pada tanggal 1 juni 1945 pandangan soekarno tentang pancasila merupakan
ijtihadnya untuk mewadahi beragam aliran pemikiran dan kelompok pergerakan
nasional pada waktu itu. Di dasari semangat mempersatukan indonesia yang luas
dan majmuk, soekarno menyerap dinamika pemikiran dan ideologi yang
7

8. berkembang saat itu dalam pancasila. Sebagai sebuah konsensus nasional,
pancasila merupakan sebuah pandangan hidup indonesia yang terbuka dan
bersifat dinamis, sifat keterbukaan pancasila dapat di lihat pada muatan
pancasila yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai keindonesiaan yang
majemuk dan nilai-nilai yang bersifat universal.
Sepanjang sejarah orde baru, pancasila sudah di jadikan alat untuk
membungkam saudara kedaulatan rakyat dengan atas nama pembangunan
nasional. Orde baru juga telah melakukan penyeragaman tafsir atas pancasila
yang di sebarluaskan melalui penataran dan pendidikan di sekolah dan
perguruan tinggi. Reformasi yang sejatinya merupakan keberlangsungan menuju
kedewasaan menjadi sebuah bangsa yang besar dan perubahan menuju tatanan
nasional yang lebih baik. Sebagai sebuah karya luhur anak bangsa, pancasila
selayaknya di tempatkan secara hormat dalam khazanah kehidupan berbangsa
dan bernegara bangsa Indonesia.
E. REVITALISASI PANCASILA DALAM KONTEKS PERBUAHAN
SOSIAL POLITIK INDONESIA MODERN
menurut Azra, ada tiga faktor yang membuat pancasila semakin sulit dan
margianal dalam perkembangannya saat ini
a. Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim soeharto yang
menjadikan pancasila sebagi alat politik untuk mempertahankan status
kekuasaannya.
b. Liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan yang di tetapkan
presiden BJ. Habibie tentang pancasila sebagi satu-satunya asas setiap
organisasi.
c. Desantralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong
penguatan sentiment kedaerahan.
Perlunya revitalisasi pancasila karena di dasari keyakinan bahwa pancasila
merupakan sampul nasional yang paling tepat bagi indonesia yang majemuk.
8

9. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pertama, Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-
kebutuhan warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi ,
tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai
hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah . dalam kontek ini, civic
education juga menjanjikan civic knowledge yang tidak saja menawarka solusi
alternatif, tetapi juga sangat terbuka dengan kritik (kontruktif). Kedua, Civic
education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan mendesak karena merupakan
sebuah proses yang mempersiapkan partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.
Pendidikan yang bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan
tujuan menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan
publik. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan
membekali pengetahuan kan peran warga dalam masyarakat demokratis.
Guna membangun masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan agar
warganya dapat mengkritisi dan memahami permasalahan yang ada. Dengan
demikian civic education akan menghasilkan suatu pendidikan yang demokratis
dengan melahirkan generasi masa depan yang cerdas, terbuka, mandiri dan
demokratis.
Sehingga diharapkan civic education dapat memberikan nilai-nilai
demokrasi dengan tujuan : Pertama, Dapat memberikan sebuah gambaran
mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian dari integral suatu
bangsa dalam upaya mendukung terealisasinya proses transisi menuju
demokrasi, dengan mengembangkan wacana demokrasi, penegakan HAM dan
civil society dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, Menjadikan
warga negara yang baik (good citizen) menuju kehidupan berbangsa dan
bernegara yang mengedepankan semangat demokrasi keadaban, egaliter serta
menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Ketiga, Meningkatkan daya kritis
masyarakat sipil. Keempat, Menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan
9

10. masyarakat sipil secara aktif dalam setipa kegiatan yang menunjang
demokratisasi, penegakan HAM dan perwujudan civil society.
B. SARAN DAN KRITIK
Dengan demikian tersusunya makalah ini sesuai dengan batas yang telah di
tentukan, maka penulis mengucapkan alhamdullillah, akan tetapi tidak luput dari
semua itu, penulis juga dalam menyusun makalah ini mempunyai dan memiliki
kekurangan. Maka dari itu penulis perlu kritik dan saran dari semua pihak
dimana pihak tersebut akan memacu penulis untuk lebih teliti dan berhati-hati
dalam menyusun makalah ke depannya serta membangun yang akan
meningkatkan motivasi penulis. Dengan akhir kata penulis mengucapkan
terimakasih.
10

11. DAFTAR PUSTAKA
1. http://wordpress.com
2. http://gumuntur.wordpress.com
3. http://nursalimrembang.wordpress.com
4. http://agungsaputra-pendidikan.blogspot.com
5. http://www.anakciremai.com
6. http://www.scribd.com
11