Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Tahun 2023_Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.pptx
Similaire à Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Tahun 2023_Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.pptx (20)
Dernier
Dernier (12)
Bahan Tayang_Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Tahun 2023_Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.pptx
- 1. PERAN SAKSI PARTAI POLITIK DALAM MENGAWASI PEMILIHAN UMUM YANG JUJUR DAN ADIL Dr. SubairAbdullahPettalolo, S.Ag.,M. Si. KetuaBadanPengawasPemilihanUmumProvinsi Maluku Disampaikan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Saksi Nasional DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Tahun 2023 Ambon,3 Februari 2023 Rapat Koordinasi Secara Daring Scan di sini!
- 2. OUTLINEPAPARAN 1 1. KonsepsiAsas Jujur danAdil Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pelaksaaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 3. Kedudukan dan Peran Saksi Partai Politik Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 4. Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 5. Sistem dan Metode Pelatihan Saksi Partai Politik Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
- 3. 1. Konsepsi Asas Jujur dan Adil Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2
- 4. Asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER), Pemilih/Masyarakat Asas Jujur dan Adil (JURDIL), Penyelenggaraan Pemilu (Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu) Asas Pemilu Jujur dan Adil 01 Asas Jujur Asas Pemilu jujur dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan oleh siapapun dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu. Mulai dari proses rekrutmen calon, pernyataan janji-janji kampanye, mempengaruhi masyarakat tidak dengan imbalan atau paksaan, tidak menambahkan atau mengurangi suara dalam prosespenghitungan suara. 02 Asas Adil Asas Pemilu adil dimaksudkan agar setiap pemilih, penyelenggara dan peserta Pemilu diperlakukan secara adil. Keadilan Pemilu berkaitanlangsungdengan integritas Pemilu. Pertama, segala bentuk regulasi Pemilu (mulai dari UU dan turunannya) harusmemberikan rasa keadilan bagisetiap warga negara. 3 Kedua, setiap penyelenggara Pemilu harusmemberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan perlakuan, baik terhadap peserta Pemilu maupun pemilih. Ketiga, setiap putusan lembaga peradilan Pemilu harusmemutusperkara seadil-adilnya. Rezim Pemilihan Umum Asas Reformasi (Pasca Reformasi) 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Konsepsi Asas Jujur dan Adil Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 5. 2. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pelaksaaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 4
- 6. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pelaksaaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara T e m p a t P e m u n g u t a n S u a r a KPPS 5 KPPS adalah sekelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pmungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) Saksi Peserta Pemilu Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Tim Kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilih (Pasal 348-350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap brumur 17 (tujuh blas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kain Panwaslu dan PTPS PTPS adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- 7. Pemantau Pemilu? “PemantauPemilu adalahLembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. (Pasal 1 angka 5 Perbawaslu 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.” Paslon, Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang Saksi dengan ketentuan hanya satu Saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu (Pasal 121 ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum). Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten. Persyaratan umum Saksi Peserta Pemilu, sebagai berikut : Warga Negara Republik Indonesia; Menyerahkan, a) Surat mandat yang telah ditandatanganioleh Paslon atau tim kampanye tingkat Kab/Kota atau tingkat diatasnya untuk Pilpres c) Surat mandat yang telah ditandatangani oleh calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD Tidak mengenakan dan membawa atribut yang mencitrakan salah satu peserta Pemilu b) Surat mandat yang telah ditandatangani oleh pimpinan Parpol tingkat Kab/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, Hadir Tepat Waktu Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pelaksaaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 6
- 8. 3. Kedudukan dan Peran Saksi Partai Politik Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 7
- 9. Menyaksikan Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS (Pasal 351 ayat 3) Pra (Persiapan) Menghadiri kgiatan KPPSLN (Pasal 362 ayat 2) Pra (Persiapan) Pra (Persiapan) Menghadiri kegiatan KPPS (Pasal 354 ayat 2) Kedudukan dan Peran Saksi Partai Politik Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 8 Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum o Dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan (Pasal 375 ayat 1) o Dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekaitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan (Pasal 377 ayat 1) o Melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekaitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan (Pasal 380 ayat 1) o Melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghihrngan perolehan suara untuk KPU (Pasal 380 ayat 3)
- 10. (Pasal 388 ayat 1) (Pasal 384 ayat 3) (Pasal 388 ayat 2) (Pasal 382 ayat 3) Menyaksikan proses penghitungansuara peserta pemilu di Tempat Pemugutan Suara atau TPS Menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemilu di dalam TPS/TPSLN Mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan,dan/atau kesalatran dalam, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada PPK (Pasal 394 ayat 2) Menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghihrngan suara kepada KPPS/KPPSLN Kedudukan dan Peran Saksi Partai Politik Dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 9
- 11. 4. Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 10
- 12. 1 4 2 3 Memastikan saksi partai politik peserta pemilu berasal dari kader partai politik kontestan pemilihan umum yang bersangkutan Menilik jumlah relawan saksi yang cenderung kecil dapat ditingkatkan dengan adanya saksi partai politik Memastikan pada hari (hari-H) proses pemungutan suara pemilihan umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saksi partai politik peserta pemilu tersebut membawa mandat dari partai politik dan/atau calon dan pasangan calon (paslon) peserta pemilu Mendorong proses kaderisasi dalam internal partai politik kontestan pemilihan umum lebih konsisten menjaga suara dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di Temat Pemungutan Suara (TPS) Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 11 Urgensi Pelatihan Saksi Partai Politik diantaranya dengan memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:
- 13. Permasalahan atau Kendala acapkali muncul terkait persiapan saksi partai politik oleh peserta pemilu Saksi belum memahami secara detail terkait dengan tugas dan kewenangannya Saksi tidak membuat surat tugas atau mandat dari partai politik peserta pemilu Pergantian saksi partai politik peserta pemilu pada saat hari pemungutan suara, dalam artian adanya pergantian petugas atau saksi saat pelaksanaan pelatihan oleh Bawaslu dengan yang hadir dalam proses emungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) 12
- 14. Urgensi Pelaksanaan Pelatihan Saksi Partai Politik Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melatih Saksi Peserta Pemilu” (Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) Tempat Pemungutan Suara (TPS) KPPS Pengawas TPS Saksi Parpol Independen, Integritas, Taat Regulasi (Peraturan Perundang- Undangan) Penguatan Komponen dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS): 13
- 15. 5. Sistem dan Metode Pelatihan Saksi Partai Politik Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 14
- 16. Infografis Video Tutoial Buku Saku Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pelatihan Saksi Pelatihan saksi dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan kepemiluan kepada para saksi peserta pemilu Sistem dan Metode Pelatihan Saksi Partai Politik Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Pemaparan Materi oleh Panwaslu Kecamatan Sistem dan Metode Pelatihan Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 15
- 17. B A W A S L U R I Home Your profile Your video Library Subscriptions Trending Help Report history Berikut ini adalah Video Pelatihan Saksi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilengkapidengan Bahasa Isyarat (Contoh Video Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019) Link Akses: https://www.youtube.com/watch?v=19ffgIiztn0 https://www.youtube.com Video Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019 58.661 View 669 0 Durasi video simulasi +/- 7 menit Video akan menjelaskan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari sebelum Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibuka sampai dengan proses penghitungan suara 16
- 18. Buku Saku Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum akan didukung oleh ilustrasi, tulisan, serta contoh formulir. Buku Saku Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum akan menjelaskan secara komprehensif tata cara pemungutan dan penghitungan suara, formulir yang digunakan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Substansi Buku Saku Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1 Buku Saku Saksi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kurang lebih akan terdiri dari 30 halaman. 2 3 17
- 19. “Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Provinsi Maluku pada Pemilu 2019yakni 5.514 TPS” Refleksi Jumlah Saksi dan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Maluku 18 Jumlah Saksi Pemilu 2019
- 20. Kesimpu lan 19
- 21. Menimbang pada refleksi pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2019 Dan proyeksi pelaksanaan pemilu serentak nasional tahun 2024 Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang menganut asas jujur dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan, secara proses dan hasil dan agar menciptakan pemilu yang fair and free election . Penting memahami peran strategis saksi partai politik peserta pemilihan umum untuk ikut serta mengawasi proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selain guna mengamankan perolehan suara secara internal parpol. Ke simpulan Bawaslu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 memiliki fungsi untuk “melatih”saksi partai politik dalam frasa dimakud adalah melakukan pelatihan dengan berbagai metode yang efektif kepada saksi sebagaimana dimaksud. 20 Peran saksi partai politik peserta pemilihan umum sangat penting jika menilik regulasi yang mengatur perihal pemilu, seperti halnya dapat mengusulkan penghitungan suara ulang (PSU), bahkan sampai kepada menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu. Sehingga dapat dikatakan posisi saksi setara dengan pengawas pemilu. Kesimpu lan
- 22. “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku