Dokumen tersebut berisi daftar nama anggota kelompok 1 dan informasi tentang badan hukum Muhammadiyah seperti periode pimpinan, struktur organisasi, susunan pimpinan pusat 2010-2015, dan perkembangan cabang istimewa di luar negeri.

2. Kelompok 1 (2)
• 20120340006
Sofia
• 20120340018
Arya Nur Ihsan
• 20120340033
Fina Maulida Haniy
• 20120340040
Hafida Setiasri
• 20120340051
Gufa Bagus Pamungkas
• 20120340084
Yusrina Lukitasari
• 20120340085
Aditya Herwanto
• 20120340094
Alninda Sukma Hutami
• 20120340104
Aji Argo Putro
• 20120340115
Muh.Aditya Seto N
• 20120340118
Sairanee Charaka
• 20120340119
Suraida Hengsa

3. Badan Hukum Muhammadiyah
Periodisasi Pimpinan Muhammadiyah
Struktur Organisasi Muhammadiyah
Susunan Pimpinan Pusat Periode
2010-2015
Perkembangan Cabang Istimewa
Muhammadiyah (Pcim) Di Luar Negeri

4. No
1
2
3
Yang Mengeluarkan Surat Keterangan
Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia
Belanda
Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia
Belanda
Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia
Belanda
4
Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum
Departemen Kehakiman R.I
6
Surat Keterangan dari Departemen Sosial R.I
Tanggal Surat
No 81
22 Agustus 1914
No 40
16 Agustus 1920
No 36
2 September 1921
J.A.5/160/4
8 September 1971
K/162-IK/71/MS
7 September 1971
No.1
9 September 1971
RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH
5
No Badan Hukum
7
8
9
10
12
13
14
Pernyataan dari Menteri Agama R.I. hal :
Muhammadiyah sebagai Badan Keagamaan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tentang
Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak
milik
Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
R.I.
Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
R.I.
Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I. Direktoral
Jendral Pelayanan Medik
Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
R.I.
No SK: 14/DDA/1972
10 Pebruari 1972
No SK: 14/DDA/1972/A13
27 Pebruari 1980
23628/MPK/74
24 Juli 1974
155/Yan.Med/Um/1998
22 Pebruari 1988
C2-HT.01.03.A.165
29 Januari 2004
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
AHU-88.AH.01.07 Th 2010
23 Juni 2010

5. No
Nama Ketua
Tahun
I
Ahmad Dahlan, KH.
(1912-1923)
II
Ibrahim, KH.
(1923-1932)
III
Hisjam, KH.
(1932-1936)
IV
Mas Mansur, KH.
(1936-1942)
V
Ki Bagus Hadikusumo
(1942-1953)
VI
AR. Sutan Mansur
(1953-1959)
VII
M. Yunus Anies, H
(1959-1962)
VIII
A. Badawi, KH
(1962-1968)
IX
M. Faqih Usman, KH
X
AR. Fakhruddin, H
(1968-1971)
AR. Fakhruddin, H
(1971-1990)
XI
Ahmad Azhar Basyir, H. MA.
(1990-1994)
XII
M. Amien Rais, Dr. H MA.
(1994-1995)
M. Amien Rais, Dr. H MA.
(1995-1998)
A. Syafii Maarif, Dr. H
(1998-2000)
A. Syafii Maarif, Prof. Dr. H
(2000-2005)
XIV
Din Syamsuddin, Prof. Dr. H.
(2005-2010)
XV
Din Syamsuddin, Prof. Dr. H.
(2010-2015)
XIII
(1968)

6. STRUKTUR ORGANISASI MUHAMMADIYAH
Keterangan:
: Garis Pimpinan dan
Tanggung jawab
: Garis Pimpinan Teknis dan
Administratif
: Garis Pengawasan dan
Bimbingan
MUKTAMAR
TANWIR
PIMPINAN PUSAT
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Lembaga
Badan
Biro
Musywil
Ortom
Ortom
Ortom
PIMPINAN WILAYAH
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Lembaga
Badan
Biro
Musyda
Ortom
Ortom
Ortom
PIMPINAN DAERAH
Muscab
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Lembaga
Badan
Ortom
Ortom
Ortom
Musyran
Majelis
Ortom
Ortom
Ortom
Biro
PIMPINAN CABANG
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
Majelis
PIMPINAN RANTING
Ortom
Ortom
Ortom

7. MUKTAMAR
• Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah
yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
• Anggota Muktamar terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
d. Ketua Pimpinan Daerah
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah
terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah
cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
• Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
• Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga

8. TANWIR
• Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah
Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab
Pimpinan Pusat.
• Anggota Tanwir terdiri atas:
a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Wakil Wilayah
d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
• Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa
jabatan Pimpinan.
• Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

9. PIMPINAN PUSAT
• Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin
Muhammadiyah secara keseluruhan.
• Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang,
dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari
calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
• Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan
atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
• Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum
dan diumumkan dalam forum Muktamar.
• Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang
perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
• Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang
Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang
Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan
di luar pengadilan.

10. PIMPINAN WILAYAH
• Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
• Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang
ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari
calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
• Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan
atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah
disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
• Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila
dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah
Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan
Pusat.

11. PIMPINAN DAERAH
• Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
• Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang
ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari
calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam
Musyawarah Daerah.
• Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari
dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang
telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
• Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang
perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan
Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah

12. PIMPINAN CABANG
• Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
• Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang
ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari
calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
• Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan
atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah
disahkan oleh Musyawarah Cabang.
• Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang
perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan
Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

13. PIMPINAN RANTING
• Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya
serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
• Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang
ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari
calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
• Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari
dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang
telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
• Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang
perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan
Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

14. ORGANISASI OTONOM
• Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah
Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah
tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh
Pimpinan Muhammadiyah.
• Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan
organisasi otonom khusus.
• Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom
disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
• Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh
Tanwir.
• Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

15. MAJELIS DAN LEMBAGA
• Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
• Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan
sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
• Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan
tugas pendukung Muhammadiyah.
• Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu
Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

16. MASA JABATAN
• Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan
Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
• Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah,
Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang
yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
• Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat
Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serahterima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan
Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh
Pimpinan di atasnya.

17. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah:
Pimpinan Pusat
Pimpinaan Wilayah
Pimpinaan Daerah
Pimpinan Cabang
Pimpinan Ranting
Jama'ah Muhammadiyah
Pembantu Pimpinan Persyarikatan Majelis
Majelis Tarjih dan Tajdid
Majelis Tabligh
Majelis Pendidikan Tinggi
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Majelis Pendidikan Kader
Majelis Pelayanan Sosial
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Majelis Pemberdayaan Masyarakat
Majelis Pembina Kesehatan Umum
Majelis Pustaka dan Informasi
Majelis Lingkungan Hidup
Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Lembaga
Lembaga Pengembangan Cabang dan
Ranting
Lembaga Pembina dan Pengawasan
Keuangan
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Penanganan Bencana
Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqqoh
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
Lembaga Hubungan dan Kerjasama
International
Organisasi Otonom
Aisyiyah
Pemuda Muhammadiyah
Nasyiyatul Aisyiyah
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Hizbul Wathan
Tapak Suci

18. Susunan Pimpinan Pusat Periode
2010-2015

19. PIMPINAN PUSAT
Pimpinan Pusat mempunyai tugas menentukan kebijaksanaan
Persyarikatan dan mentanfidzkan keputusan Muktamar dan Tanwir
serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya berdasar
prinsip-prinsip Muhammadiyah serta ketentuan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan Tanwir

20. SEKRETARIS UMUM
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat
yang diserahkan kepadanya. Mengendalikan segala informasi
masukan dan informasi keluaran yang diperlukan
Persyarikatan.
b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat
Pimpinan Pusat serta menyiapkan dan menyelesaikan hasilnya
dalam tuangan kesimpulan dan atau rumusan keputusan sampai
kepada penyiapan tanfidznya.
c. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan keputusan rapatrapat Pimpinan Pusat.

21. SEKRETARIS UMUM
d. Membantu Ketua Umum/Ketua dalam memimpin rapat-rapat
Pimpinan Pusat khususnya ketika mereka berhalangan.
e. Memimpin kegiatan Sekretariat Pimpinan Pusat.
f. Mengkordinasikan kegiatan Sekretariat yang dilakukan oleh
Unsur Pembantu Pimpinan
g. Membina dan mengkordinasikan:
i. Biro Organisasi
ii. Biro Perencanaan dan Pengendalian Program
h. Memimpin dan menyelenggarakan penerbitan BRM

22. BENDAHARA UMUM
a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Pimpinan Pusat
yang diserahkan kepadanya.
b. Menyelenggarakan pengelolaan dan perbendaharaan keuangan
Persyarikatan.
c. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan
dan belanja Pimpinan Pusat.
d. Mengkordinasikan usaha penggalian dana.

23. BENDAHARA UMUM
e. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan
Pimpinan Pusat.
f. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran Pimpinan
Pusat.
g. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan Pimpinan
Pusat.
h. Membina Biro Keuangan dan Lembaga Pembina dan Pengawas
Keuangan.

24. PERKEMBANGAN CABANG ISTIMEWA
MUHAMMADIYAH (PCIM) DI LUAR NEGERI
PCIM Kairo-Mesir:
Pada saat berdiri bernama
Ikatan Keluarga
Muhammadiyah (IKM)
Kairo – Mesir
PCIM Republik Islam Iran
PCIM Khartoum – Sudan
PCIM Belanda
PCIM Jerman
PCIM Inggris
Calon PCIM Libya:
Dalam proses
PCIM Kairo, Mesir
PCIM Iran
PCIM Khartoum, Sudan
PCIM Belanda
PCIM Jerman
PCIM Inggris (UK)
PCIM Libya
PCIM Kualalumpur, Malaysia
PCIM Perancis
PCIM Amerika Serikat
PCIM Jepang