1. Pengertian dan Istilah KB
Berikut ini adalah beberapa istilah yang digunakan dalam analisa keluarga
berencana (KB) beserta definisinya.
1. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya
berusia 15-49 tahun. Ini dibedakan dengan perempuan usia subur yang
berstatus janda atau cerai.
2. Pemakai alat/cara KB adalah seseorang yang sedang atau pernah memakai
alat/cara KB.
3. Pernah pemakai alat/cara KB (ever user) adalah seseorang yang pernah
memakai alat/cara KB.
4. Pemakai alat/cara KB aktif (current user) adalah seseorang yang sedang
memakai alat/cara KB.
5. Alat/cara KB adalah alat/cara yang digunakan untuk mengatur kelahiran.
6. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase
perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin
menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB.
Kegunaan
Informasi tentang perilaku pakai/alat cara KB penting dalam upaya pemenuhan akan
kebutuhan pelayanan dan alat/cara KB. Apa saja alat/caraKB yang dapat digunakan
untuk mengatur kelahiran? Apa saja indikator KB yang dapat digunakan oleh
penentu kebijakan pengendalian kelahiran? Apa ukuran-ukuran yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengendalian kelahiran?
Indikator KB yang umum dipakai adalah:
1. Pernah Pakai KB (Ever users)
2. Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR)
3. Kontraseptif mix
Permasalahan
Keluarga berencana dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk yang tidak sinkron dengan laju pertumbuhan ekonomi
khususnya di Indonesia yang menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan
populasi penduduk terbanyak di dunia. Di samping itu, Indonesia merupakan negara
berkembang dengan angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi. Dan ada
anggapan bahwa Program keluarga berencana dilaksanakan atas dasar suka rela
serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan moral Pancasila.
Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22-24): “Implementasi kebijakan pada
dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan
menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan
mempengaruhi prosese implementasi kebijakan, kontek kebijakan ini meliputi
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang telibat. Pencapaian
keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai
peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu

2. program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136)
merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu
program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat
kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas tugas
pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses
pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan
kebutuhan sasaran.
Diakui atau tidak, Indonesia sekarang ini menjadi terkenal di dunia. Dulu
orang-orang "manca" negara lebih mengenal Bali daripada Indonesia; bahkan ada
yang mengira bahwa Indonesia bagian dari Bali. Persepsi yang salah ini sekarang
mulai dapat diluruskan; dan orang sudah mengenal Indonesia sebagai negara yang
layak dikenal lebih jauh. Bali hanyalah bagian dari Indonesia saja. Apakah yang
membuat Indonesia menjadi terkenal di mata dunia? Kegairahan pembangunan
yang cukup konsistenlah yang membuat negara kita menjadi lebih dikenal,
khususnya pembangun-an pada bidang kependudukan dan keluarga berencana
(KB). Keberhasilan pembangunan pada bidang kependudukan dan KB di Indonesia
sudah mendapat pengakuan dunia, baik dunia berkembang maupun dunia maju.
Itulah sebabnya saat ini Indonesia menjadi semacam "family planning laboratory"
bagi negara-negara lain di dunia ini; hampir setiap bulan atau bahkan setiap minggu
negara kita mendapat kunjungan tamu dari luar negeri yang ingin memperdalam
dan mempelajari program-program kependudukan dan KB.
Banyak ahli ekonomi yang telah mengemukakan pendapat mereka mengenai
masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi perdebatan diantara mereka
sendiri. Beberapa di antara mereka ada yang mendukung teori korelasi antara
penduduk dan pembangunan, namun ada juga diantara mereka yang
mengasumsikan ini adalah sebuah pembalikan fakta terhadap kegagalan ekonomi
yang ada. Walaupun begitu,pada kenyataannya dukungan atau tidak didukungnya
atas asumsi-asumsi teori tersebut justru memberikan sinergi bagi perkembangan
teori korelasional pembangunan-kependudukan itu sendiri. Bagian paling klasik dari
teori itu dikenal Malthus. Dalam teori tersebut, Malthus menganggap bahwa jumlah
penduduk senantiasa bertambah banyak sementara pertumbuhan produksi tidaklah
banyak sehingga salah satu solusi terbaik adalah adanya pengendalian jumlah
penduduk. Malthus sangat khawatir terhadap dampak dari pertambahan penduduk
terhadap ekonomi walaupun sebetulnya bisa menjadi asumsi bahwa pertambahan
penduduk akan memicu proses industrialisasi. Namun hal ini tidaklah relevan bila
penerapan teori ini diterapkan di negara-negara terbelakang karena berbeda sekali
kondisinya dengan negara-negara maju. Kurangnya modal sementara jumlah
penduduk melimpah menjadi kesulitan tersendiri dalam mengatur perekonomian
yang ada. Karena itu pertumbuhan penduduk benar-benar dianggap sebagai
hambatan pembangunan ekonomi. Kondisi yang demikian ini terjadi juga di negara
Indonesia.
Hasil Konferensi Kependudukan Sedunia di Kairo menghasilkan Program of
Action untuk kurun waktu tahun 1995 sampai dengan tahun 2015. Tujuan kuantitaif
yang penting antara lain ialah tercapainya akses pelayanan kesehatan reproduksi

3. yang universal, termasuk di dalamnya adalah pelayanan keluarga berencana (KB)
kesehatan seksual. Kesepakatan unutk melaksanakan Program of Action tersebut
secara garis besar tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan program nasional,
khususnya dalam bidang Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan ajakan
Program of Action tersebut perlu dilakukan pemahaman, identifikasi pada hal – hal
yang sudah dan belum dilaksanakan, dijabarkan dan dikaitkan pada kebijakan dan
program KB yang sedang dan akan dilaksanakan, serta dilakukan pemantauan
evaluasi implementasinya di Indonesia. Dalam melaksanakan langkah – langkah
tersebut, masalahnya ialah diperlukan penjabaran dalam kebijaksanaan, program
dan kegiatan KB yang sesuai dengan prinsip – prinsip Program of Action, yang
antara lain memerlukan pertimbangan kedaulatan bangsa, konsisten dengan
peraturan perundang-undangan yang ada dan prioritas pembangunan bangsa, serta
menghargai sepenuhnya pertimbangan religius, nilai etis, dan latar belakang budaya
bangsa, dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak asasi manusia yang telah
diterima masyarakat Internasional. Masalah lainnya ialah pengertian KB dalam
Program of Action mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan KB
yang berada di Indonesia. Maka dari itu, perlu dipahami perbedaan dan persamaan
tersebut.
Akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang bermutu merupakan
suatu upaya mencapai pelayanan kesehatan reproduksi. Secara khusus dalam hal
ini termasuk hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan akses terhadap
berbagai metode kontrasepsi yang aman, efektif dan terjangkau (Saifudin, 2004).
Pelayanan keluarga berencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas
melalui pengaturan jumlah keluarga secara terencana dalam upaya mewujudkan
keluarga kecil. Keluarga berencana memiliki peranan dalam menurunkan resiko
kematian ibu melalui pencegahan kehamilan, menunda kehamilan, menjarangkan
kehamilan atau membatasi kehamilan bila anak sudah dianggap cukup. Dengan
demikian pelayanan keluarga berencana merupakan upaya pelayanan kesehatan
preventif yang paling dasar dan utama (Asri,et al. 2008). Menurut Imbalo (2006),
kepuasan merupakan suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari
kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya setelah pasien membandingkan
dengan apa yang diharapkannya. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan
oleh pelanggan dalam menilai suatu pelayanan, yaitu ketepatan waktu, dapat
dipercaya, kemampuan teknis, diharapkan, berkualitas dan harga yang sepadan.
Akseptor akan merasa puas atau tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan
ditentukan oleh bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan,
karena melalui pendekatan petugas membantu klien dalam memilih dan
memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakannya dan sesuai dengan
keinginannya, membuat klien merasa lebih puas, meningkatkan hubungan dan
kepercayaan yang sudah ada antara petugas dan klien, membantu klien dalam
menggunakan kontrasepsi lebih lama dan meningkatkan keberhasilan keluarga
berencana (Saroha, 2009).

4. Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia masih adanya
kontroversi mengenai masyarakat muslim di Indonesia yang tidak menyetujui
adanya Kebijakan Keluarga Berencana, yang bertujuan untuk mengatasi ledakan
penduduk di Indonesia. Keluarga Berencana (KB) pernah menjadi salah satu isu
kontroversial dalam pemikiran Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul
terkait dengan masalah Islam dan Keluarga Berencana, mulai dari masalah hukum
ber-KB, makna Keluarga Berencana. Mayoritas berpendapat hidup berkeluarga
sangat penting dan membuat orang bisa hidup lebih bahagia. Keyakinan akan
kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dipengaruhi oleh hubungan baik mereka
dengan orang tua. Mereka mengakui orang tua telah memberikan pengasuhan dan
bimbingan yang baik. Mereka juga menunjukkan bahwa orang tua selalu
mengarahkan mereka, dan hal ini tampaknya tidak mengganggu mereka. Sikap
menerima nasehat orang tua sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang
mewajibkan penghormatan kepada orang yang lebih tua, dan ajaran-ajaran Islam
yang mewajibkan kepatuhan mutlak kepada orang tua. Kemudian, menarik untuk
dicatat bahwa di Malaysia, lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang ingin
membesarkan anaknya dengan cara yang lebih religius. . Selain itu, semakin tinggi
tingkat pendidikan, semakin tinggi persentase yang ingin membesarkan anak
dengan cara yang lebih religius. Hanya sedikit (2.5%) yang menginginkan cara yang
lebih tidak religius. Sebanyak 20.1% menginginkan pendidikan yang lebih keras
terhadap anak mereka, sementara 15.9% menginginkan lebih penuh kasih sayang.
Berbicara tentang bentuk keluarga, kaum muda Muslim Indonesia cenderung
menginginkan punya banyak anak. Tidak satupun responden menginginkan hanya
satu anak. Kondisi demikian jelas pengaruh dari interpretasi keislaman konservatif,
menganggap anak sebagai kodrat Tuhan. Karena itu, merencanakan atau
membatasi jumlah anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam. Di
Indonesia, pandangan konservatif ini sudah bergeser. Hanya sedikit yang
menginginkan punya banyak anak. Perubahan pandangan keislaman ini erat
kaitannya dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru meminta kaum ulama dari
organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar ikut
menyukseskan program KB (Keluarga Berencana) di Indonesia, walau pasca
reformasi kehadiran ormas-ormas Islam transnasional dan partai-partai Islam yang
gencar mempromosikan keharaman KB menyebabkan program KB kembali
tersendat.
2. Teori
Keluarga Berencana (family planning) adalah gerakan untuk mewujudkan
keluarga kecil sejahtera dan bahagia melalui penurunan tingkat kelahiran secara
bermakna. Dalam hal ini, pengertian kb dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Pembatasan Kelahiran, (tahdid an-nasl) yaitu program nasional
untuk membatasi jumlah populasi penduduk. Program ini dilandasi oleh teori bahwa
semakin banyak penduduk maka persediaan pangan akan semakin berkurang.
2. Pengaturan Kelahiran (tandzim an-Nasl), yaitu program yang
dijalankan oleh individu (bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah

5. kelahiran (man’u al-hamli) dalam masa tertentu agar bisa mendidik dan merawat
anaknya serta menjaga kesehatan ibu.
Program ini mendapat respon dari ulama indonesia dalam menentukan aspek
hukumnya secara lebih terfokus. Para ulama lebih mempersoalkan cara dan alat
yang dipergunakan dalam rangka menjalankan program keluarga berencana.
Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan
peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan perekonomian
Negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh
lebih ketinggalan. Kalau hal tersebut diatas tidak segera ditanggulanginya, maka
akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan Nasional; karena pemerintah bisa
kewalahan menydiakan sarana perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana
pendidikan, tempat wisata dan sebagainya. Dengan menyadari ancaman yang bakal
terjadi, maka pemerintah menjadikan Program Keluarga Berencana bagian dari
Pembangunan Nasional, yang kegiatannya dimulai sejak Pelita I yang lalu. Dalam
kegiatan selanjutnya, Keluarga Berencana di Indonesia mengalami proses yang
tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sedang
berkembang lainnya ; yaitu sangat ditentukan oleh alasan keehatan. Tetapi
perkembangan selanjutnya, semakin disadari lagi, bahwa permasalahanya
bertambah luas, dimana Kelurga Berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk
menurunkakn angka kelahiran, sebagai suatu sarana untuk mengendalikan
pertambahan penduduk yang semakin pesat.
Sejak tahun 1957, sudah ada perkumpulan swasta yang bergerak di bidang
Keluarga Berencana ( KB ), yang bernama “Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia ( PKBI ).” Tetapi ketika itu, pemerintah belum melembagakannya, karena
faktor suasana politik yang belum memungkinkannya. Ketika tahun 1967, baru
terlihat ada persiapan-persiapan menuju kepada pelaksanaan program tersebut.
Dan seja itu pula, pemerintah muali mendorong masyarakat Indonesia, untuk
menciptakan iklim, yang dapat menguntungkan pelaksanaan progra KB secara
Nasional. Maka pada tahun 1968, yang bertujuan untuk membentuk suatu lembaga
resmi pemerintah, yang bernama “Lembaga Keluarga Berencana Nasional ( LKBN
)”, yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Keluarga Berencana. Kemudian
pada tahun 1969, program tersebut mulai dimasukkan ke dalam program
pembangunan Nasional pada Pelita I.

6. Dan kira-kira satu tahun sesudahnya, maka pemerintah menganggap perlu
membentuk suatu Badan Pemerintah, yang diberi nama dengan “Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasiional ( BKKBN )”; yanng bertugas untuk mengkoordinir
semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah kependudukan di
Indonesia sudah bisa terkendalikan dengan baik. Serta seluruh lembaga pemerintah
dan swasta, mengambil bagian untuk menukseskan pembangunan Nasional di
bidang kependudukan. Apabila laju pertumbuhan penduduk sudah dapat
dikendalikan dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan
peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas perekonomian,
kesehatan, pedidika, dan sebagianya ; sehinga pada masa yanng akan datang,
penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya dan semakin maju tingkat
kecerdasannya.
Dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia adalah adanya permasalahan
kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah :
1. Jumlah besarnya penduduk.
2. Jumlah pertumbuhan penduduk.
3. Jumlah kematian penduduk.
4. Jumlah kelahiran penduduk.
5. Jumlah perpindahan penduduk.
Tahun 1798, pendeta Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus
menerbitkan sebuah buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population as
It Affects the Future Improvement of Society. Pokok tesis Malthus ini adalah
pemikiran bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan
Malthus menekankan bahwa penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas
hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua bentuk uraian tesis itu,
Malthus berkesimpulan bahwa kuantitas manusia akan berhubungan dengan
masalah kemiskinan dan kelaparan. Dalam jangka panjang, tidak ada kemajuan
teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu karena kenaikan suplai makanan
terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak terbatas.
Malthus yakin bahwa manusia akan tetap hidup miskin/melarat selama terjadi
ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan, khususnya
ketidak-seimbangan jumlah penduduk dengan persediaan bahan makanan. Jumlah
penduduk yang terus bertambah mencerminkan pula makin padat jumlah penduduk

7. tiap 1 km2, dapat mempercepat eksploitasi sumberdaya alam dan mempersempit
persediaan lahan hunian dan lahan pakai. Dengan kata lain jumlah penduduk yang
terus bertambah dan makin padat sangat mengganggu daya dukung dan daya
tampung lingkungan.
Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak
menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung
lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal
panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian.
Karena itu menurutnya, ada bentuk pengekangan penduduk yang terdiri atas
pengekangan segera dan hakiki. Pengekangan ini dibagi menjadi dua, preventif
seperti penundaan nafsu seksual dan juga pengekangan positif yang mempengaruhi
angka kematiaan seperti penyakit dan kemiskinan. Sedangkan pengekangan adalah
yang berhubungan dengan masalah pangan.
Teori Malthus.
Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk.
Dalam “Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting
untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan
penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan.
Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk
dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan
hawa nafsu dan pantangan kawin); Possitive checks (bencana alam, wabah
penyakit, kejahatan dan peperangan).
Kontroversi Teori Malthus.
Salah sama sekali, karena mengabaikan peningkatan teknologi, penanaman
modal dan perencanaan produksi. Pengikut Malthus (Neo Malthusionism),
berpendapat: untuk mencegah laju cepatnya peningkatan penduduk dilakukan
Methode Birth Control dengan menggunakan alat kontrasepsi.
Pengikut Malthus.
Pengikut teori Malthus antara lain Francis Flace (1771 – 1854) : menulis buku
yang berjudul “Illustration And Proofs of The Population” atau penjelasan dari bukti
mengenai asas penduduk. Richard Callihie (1790 – 1843) : menulis buku “What’s

8. love ?” (Apakah Cinta Itu?). Any C. Besant (1847-1933) : menulis buku berjudul
“Hukum Penduduk, Akibatnya dan Artinya Terhadap Tingkah Laku dan Moral
Manusia”. dr. George Drysdale : keluarga berencana dapat dilakukan tanpa
merugikan kesehatan dan moral.
Sejarah Lahirnya Keluarga Berencana.
Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan
kelangsungan hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan
membunuh bayi yang sudah lahir, melakukan abortus dan mencegah/ mengatur
kehamilan. KB di Indonesia dimulai pada awal abad XX.
Di Inggris, Maria Stopes. Upaya yg ditempuh untuk perbaikan ekonomi
keluarga buruh dg mengatur kelahiran. Menggunakan cara-cara sederhana
(kondom, pantang berkala). Amerika Serikat, Margareth Sanger.Memperoleh
pengalaman dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang
tidak diinginkan. Ia menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal
tersebut merupakan tonggak permulaan sejarah berdirinya KB.