SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Télécharger pour lire hors ligne
BAB III

                    HUBUNGAN INTERNASIONAL



A. LATAR BELAKANG
         Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial
  negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana
  kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama dalam bentuk
  hubungan antarbangsa atau hubungan internasional sangat memerlukan aturan-aturan
  hukum yang bersifat internasional. Bangsa- bangsa di dunia sudah lama melakukan
  hubungan kerja sama dengan bangsa lain, ketentuan atas hubungan yang dapat
  mengikat dua atau beberapa pihak telah dibuat dalam bentuk aturan yang harus ditaati
  oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan kerja sama internasional.
  Ketentuan ini disebut “Pack sunt servanda”. Perjanjian internasional menjadi hukum
  terpenting bagi kerja sama internasional karena perjanjian internasional akan
  mengakibatkan hukum yang juga sekaligus akan menjalin kepastian hukum. Pada
  perjanjian internasional juga di atas hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban
  antara subjek-subjek hukum internasional. Menurut Pasal 38 Ayat (1) tentang Status
  Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa “Perjanjian internasional merupakan
  sumber utama dari sumber hukum yang lainnya”. Hal ini dapat dibuktikan dalam
  setiap kerja sama internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian
  internasional antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan
  yang sama, misalnya Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan organisasi ASEAN
  dengan tujuan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu negara-
  negara sepakat menolak kehadiran militer asing yang tidak ada kepentingan dengan
  ASEAN. Kedaulatan perjanjian internasional sebagai suatu usaha mempererat kerja
  sama internasional sangat penting. Hal itu disebabkan sebagai berikut :
  1. Kerja sama kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara
     tertulis
  2. Mengatur masalah-masalah kepentingan bersama dari kerja sama antarnegara.
B. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI
  1. Dasar Pertimbangan

     Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan
  pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak
  Barat (Amerika) dengan ideologi liberal dan di pihak lain blok Timur (Uni Soviet)
  dengan ideologi komunis. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha-
  usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh
  lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa
  Indonesia. Kondisi itulah membuat bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan
  politik luar negerinya.

     Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah segera mengumumkan pendirian
  politik luar negeri Indonesia di hadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia
  Pusat yang antara lain berbunyi : “.... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang
  memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara
  pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil
  dalam mengejar cita-cita kita”.

     Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian
  untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap
  menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan
  sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di
  atas semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas
  kesanggupan kita sendiri. Dengan semboyan ini kita menjalin hubungan dengan
  negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar
  pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya
  kita tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut
  dalam arus pertentangan negara-negara besar.

  2. Landasan
     Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut :
  a. Landasan idill Pancasila
  b. Landasan kontitusional/ struktur UUD 1945
  c. Landasan operasional, yaitu :
         1) Ketetapan MPR tentang GBHN
2) Kebijakan Presiden (Keppres)
       3) Kebijakan Menlu, antara lain peraturan Menlu.


3. Tujuan
   Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan seperti berikut :
a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara
   kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai
   Merauke.
b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam
   wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama
   sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk
   satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada
   perdamaian dunia yang sempurna.

   Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
Drs.Mohammad Hatta dalam bukunya dasar politik luar negeri Republik Indonesia
merumuskan sebagai berikut :

a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar
   kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan
   sendiri.
c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai,
   Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk
   memperbesar kemakmuran rakyat.
d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang
   tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.


4. Pedoman Perjuangan

   Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-
faktor berikut:

a. Dasa – Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri
   dengan kerja sama regional.
b. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara bangsa-bangsa lain terhadap
   maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan
   daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai
   dengan falsafah Pancasila.
c. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan
   sehingga pengaruhnya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama
   kepentingan ekonomi rakyat.


5. Prinsip-Prinsip Pokok

   Berdasarkan yang telah disampaikan pemerintah pada tanggal 2 September 1948
di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dapat ditemukan pokok-
pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a. Negara Indonesia menjalankan politik damai.
b. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai
   dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-
   masing.
c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi
   internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran
   internasional.
e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan sosial internasional dengan berpedoman
   pada Piagam PBB.
f. Negara Indonesia dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
   berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.
   Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak
   akan tercapai.


6. Pelaksanaan

   Pemerintah Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali kebijaksanaan politik
luar negeri kita pada tahun 1966, dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No.
XII/MPRS/1966. Ketetapan MPRS inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan
pemerintah yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR (GBHN)
Tahun 1973, 1978 dan Ketetapan-ketetapan MPR selanjutnya. Pengalaman masa Orde
Lama dengan politik luar negeri yang membentuk proses Jakarta-Pyongyang-Peking,
sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang tercermin dalam Pembukaan
UUD 1945. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan
sejahtera negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan
aktif.

a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-
    masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia
    yang secara ideologis bertentangan (blok Timur dengan komunisnya dan blok
    Barat dengan liberalnya).
b. Aktif, artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan
    terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif
    ikut serta menciptakan keadilan sosial.
    Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat
    pada contoh berikut ini :
    1) Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan
         semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika           yang kemudian
         melahirkan deklarasi Bandung.
    2) Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan Non Blok tahun
         1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan
         ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur.
    3) Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di
         kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
         Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di
         Bosnia, pertikaian dan konflik-konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa
         Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya.

         GBHN 1999-2004 tentang Bidang Politik (hubungan luar negeri) menegaskan
bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada
kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang,
mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam
segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional
untuk kesejahteraan rakyat. Penjelasan mengenai kehendak GBHN tidak terlepas dari
faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri yang mencakup hal-hal
berikut :

a. Posisi Geografis
    Indonesia berada di posisi silang dunia dapat membawa pengaruh terhadap segala
    aspek kehidupan bangsa Indonesia ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan,
    dan keamanan.
b. Sejarah Perjuangan
    Bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh bangsa lain, terus berjuang untuk
    memperoleh kemerdekaannya.
c. Jumlah Penduduk
    Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan. Sebaliknya, apabila
    jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dimanfaatkan akan mengundang
    kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan politik luar negeri.
d. Kekayaan Alam
    Bila kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara efektif dan optinal, tidak
    mustahil Indonesia pada suatu saat nanti dapat memainkan peranan yang besar
    dalam menanggulangi krisis pangan dunia.
e. Militer
    Bila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari
    dalam maupun dari luar.
f. Situasi Internasional
    Terjadi konflik regional maupun perkembangan iptek dpat memicu timbulnya
    konflik internasional.
g. Kualitas Diplomasi
    Keberadaan para diplomat agar dapat menjalankan tugas secara efektif.
h. Pemerintahan yang Bersih
    Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun
    negara lain, sangat diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
i. Kepentingan Nasional
    Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan segala
    bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi
    kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa.
C. PERJANJIAN INTERNASIONAL
1. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional
   Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan
   bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral ataupun multilateral dapat dilakukan
   melalui tahap-tahap :
a. Perundingan ( Negotiation)

   Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek
tertentu. Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan
penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak
yang berkepentingan. Dalam melaksanakan negoisasi, suatu negara dapat diwakili oleh
pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full power). Selain mereka, hal ini
juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau
duta besar.

b. Penandatanganan (Signature)

   Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau
kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan
teks perjanjian sudah dianggap sah jika dua per tiga suara peserta ynag hadir memberikan
suara, kecuali ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-
masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya atau perjanjian akan
berlaku setelah ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai berlaku pada
tanggal yang ditentukan pada perjanjian itu sendiri.

c. Pengesahan (Ratification)

   Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjajnjian dengan syarat apabila telah
disahkan oleh badan berwenang (treaty making powers) di negaranya. Penandatanganan
atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan
atau penguatan ini dinamakan ratifikasi.

   Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut :
1) Ratifikasi oleh badan eksekutif. Ini biasa digunakan oleh raja absolut dan
   pemerintahan otoriter.
2) Ratifikasi oleh badan legislatif. Secara umum sistem ini jarang digunakan, tetapi
   sistem ini pernah diterapkan di negara Turki tahun 1924, Elsavador tahun 1950,
   Honduras tahun 1936.
3) Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah) sistem ini paling banyak digunakan
   karena legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menentukan dalam proses
   ratifikasi suatu perjanjian.

   Dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 24 menyebutkan bahwa berlakunya sebuah
perjanjian internasional adalah sebagai berikut :

1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak
   disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat diberikan dengan
   berbagai    cara,   tergantung    pada    persetujuan   mereka.   Misalnya,   dengan
   penandatanganan ratifikasi pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan
   menerima (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah
   ditandatangani.

   Berikut ini beberapa contoh perjanjian internasional yang dapat ditemukan dari
perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.

a. Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang
   Papua). Karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka
   dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan
   persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat.
b. Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara
   Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari
   1973 dalam bentuk agreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam
   agreement tersebut maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan
   dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1973.
c. Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang
   selat Singapura (25 Mei 1973). Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting,
   namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan
   dalam bentuk keputusan presiden.
2. Persyaratan Perjanjian Internasional

   Negara yang mengajukan persyaratan, tidak mengundurkan diri dari perjanjian
(multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan
syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan
bagi kepentingan nasionalnya.

   Unsur-unsur yang penting dalam persyaratan adalah sebagai berikut :

a. Harus dinyatakan secara formal/resmi.
b. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari
   ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Mengenai persyaratan dalam
   perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup berkembang, yaitu sebagai
   berikut :
   1) Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle)
       Persyaratan itu sah atau dapat berlaku bagi yang mengajukan persyaratan ini dan
       diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian meskipun tidak secara aklamasi.
       Misalnya berdirinya Lembaga Bangsa Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap
       mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara
       dari seluruh anggota.
   2) Teori Pan Amerika (Menekankan Kedaulatan Negara)
       Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan
       negara yang menerima persyaratan. Hal ini dikarenakan oleh lunaknya sikap
       terhadap persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara
       Amerika. Misalya dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi
       kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk
       tersebut.


3. Berlakunya Perjanjian Internasional
   Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini:
a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara
   perunding.
b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah
   persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu
   berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali
   bila perjanjian menentukan lain.
d. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan
   persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal
   berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang
   timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlakunya sejak saat
   disetujuinya teks perjanjian itu.


4. Pelaksanaan Perjanjian Internasional
   Ketaatan terhadap perjanjian internasional dilakukan berdasarkan sebagai berikut :
a. Perjanjian yang Harus Dipatuhi (Pacta Sunt Servanda).
   Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan karena merupakan jawaban atas pertanyaan
   mengapa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat.
b. Kesadaran Hukum Nasional.
   Suatu negara akan menyetujui ketentuan perjanjian internasional yang sesuai dengan
   hukum nasionalnya.


5. Penerapan Perjanjian
a. Daya Berlaku Surut (Retroactivity)
   Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat setelah diratifikasi oleh peserta,
   kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan perjanjian sudah dimulai
   sebelum diratifikasi.
b. Wilayah Penerapan (Teritorial Scope)
   Suatu mengikat di wilayah negara peserta, kecuali bila ditentukan lain. Misalnya,
   perjanjian itu hanya berlaku pada bagian tertentu dari wilayah suatu negara, seperti
   perjanjian perbatasan.
c. Perjanjian Penyusul (Successive Treaty)
   Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perjanjian serupa
   yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang mendahului tidak sesuai lagi maka
   dibuatlah perjanjian pembaruan.
6. Penafsiran Ketentuan Perjanjian

   Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi atas
kasus hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran aspek-aspek pengkajian dan
penjelasan perjanjian tersebut. Penafsiran dalam praktiknya dilakukan dengan
menggunakan tiga metode. Adapun metode-metode itu seperti berikut :

a. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan
   memanfaatkan pekerjaan persiapan.
b. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran
   menurut arti yang umum dari kosa katanya.
c. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.


7. Kedudukan Negara Bukan Peserta

   Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk
mematuhinya. Akan tetapi bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya
besar (Terusan Suez, Selat Malaka, dan lain-lain) mereka juga dapat terikat dengan
kondisi sebagai berikut :

a. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu.
b. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.


8. Pembatalan Perjanjian Internasional

   Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan suatu perjanjian
internasional dapat batal antara lain sebagai berikut :

a. Negara atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya.
b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain
   waktu pembentukan perjanjian.
d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption) melalui kelicikan atau
   penyuapan.
e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik
   dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan.
f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
9. Berakhirnya Perjanjian Internasional

   Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. dalam buku pengantar hukum internasional
mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal berikut :

a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
b. Masa berlakunya perjanjian internasional itu sudah habis.
c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang
   terdahulu.
f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu
   sudah dipenuhi.
g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima
   oleh pihak lain.


D. PERWAKILAN DIPLOMATIK

   Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam
membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh
perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, duta kuasa usaha, dan atase-atase.
Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut :

1. Presiden mengangkat dua dan konsul.
2. Presiden menerima duta negara lain.
   Kekuasaan presiden dalam mengangkat dan menerima duta negara lain ini adalah
   konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara.


1. Diplomasi

   Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin, yaitu diploma yang berarti piagam, surat
perjanjian. Dalam pertumbuhan sejarah negara-negara, arti diplomatik itu berkembang
hingga meliputi kegiatan yang sangat luas seperti kegiatan yang menyangkut hubungan
antar-negara.
Dahulu hubungan antarnegara dilakukan secara tertutup dan rahasia serta dilakukan
antarkepala negara. Akan tetapi, sejak tumbuhnya kesadaran demokrasi, timbul pula apa
yang disebut diplomasi terbuka. Dalam kegiatannya, diplomasi dilakukan dengan suatu
tata cara yang halus, mengindahkan kesopanan hubungan yang menjadi kelaziman dalam
hubungan internasional, dan dijalankan oleh dinas diplomat yang merupakan bagian dari
Dinas Luar Negeri.

   Dalam praktik hubungan internasional diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk
mencapai tujuan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dapat diperkenalkan kepada
bangsa lain dengan menggunakan diplomasi. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh
kegiatan politik luar negeri, yaitu sebagai berikut :

a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai
   tujuan tersebut.
b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan
   tenaga dan daya yang ada padanya.
c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara
   lain.
d. Mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya.

   Dalam melaksanakan kegiatan diplomasi, selain terampil berdiplomasi juga harus
berhati-hati. Mengapa demikian? Karena hal itu sangat penting untuk menghindari
konflik antarbangsa dan membentuk perdamaian dunia. Pada umumnya, para diplomat
menggunakan sarana diplomasi ajakan, kompromi, dan menunjukkan kekuatan (militer
dan ekonomi) dalam mencapai tujuan negara yang diwakilinya.

   Ada tiga fungsi diplomat dalam mewakili negara dan bangsanya :

a. Sebagai lambang prestise nasional di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di
   negara penerima.
b. Bertindak sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintahannya. Misalnya,
   menandatangani perjanjian, mengumumkan pernyataan, dan ratifikasi dokumen.
c. Sebagai perwakilan politik, yaitu alat penghubung timbal balik antara kepentingan
   negaranya dengan kepentingan negara penerima.

   Melihat fungsi dan kegiatan diplomasi di atas, dewasa ini ada tiga hal yang
memberikan kemungkinan adanya pengawasan diplomasi, antara lain sebagai berikut :
a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 102 yang mewajibkan negara-
   negara anggota PBB untuk mendaftarkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai
   oleh negara tersebut kepada Sekretariat PBB.
b. Kesempatan bagi Menteri Luar Negeri dari berbagai negara untuk dapat bertemu
   dalam Sidang Umum PBB setiap tahun.
c. Pemerintah demokrasi menghendaki bahwa setiap persetujuan yang telah diadakan
   antarnegara. Sebelum diresmikan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
   Perwakilan Rakyat negara masing-masing.


2. Organ dan Petugas Diplomatik
a. Jenis Perwakilan Diplomatik
   Dalam praktik internasional terdapat dua jenis perwakilan diplomatik.
1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling
   memberikan hubungan rutin antarnegara tersebut.
2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB).

   Ketua perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan
berkuasa penuh serta bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri luar negeri.

b. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik
   Secara umum, tugas perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut :
1. Menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara.
2. Menciptakan pengertian bersama (good will).
3. Memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara
   penerima.

   Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah mewakili negara
pengirim dinegara penerima untuk hal-hal berikut :

1. Melindungi segala kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara
   penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
2. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
3. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dengan
   cara yang diizinkan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara
   pengirim.
4. Memelihara hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan
   mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.


c. Kepangkatan Perwakilan Diplomatik

   Tingkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 adalah
sebagai berikut :

1. Duta Besar (Ambassador)
   Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta besar mempunyai
   kekuasaan penuh dan luar biasa, ditempatkan pada negara yang banyak hubungan
   timbal balik. Dalam beberapa hal, dia dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut
   negaranya tanpa konsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.
2. Duta (Gerzant)
   Adalah kepangkatan yang setingkat lebih rendah dari duta besar. Segala persoalan
   yang menyangkut kedua negara harus dikonsultasikan dengan pemerintah negaranya.
3. Menteri Presiden (Minister President)
   Adalah mereka yang tidak dianggap sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya
   ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.
4. Kuasa Usaha (Charge D’affair)
   Kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar
   negeri.


d. Kekebalan Diplomatik

   Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di
negara ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu merupakan ketentuan yang dalam
pergaulan internasional ditetapkan oleh protokol. Orang menetapkan semua aturan yang
berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik adalah Kepala
Protokol atau Direktur Protokol yang berasal dari pegawai Departemen Luar Negeri.
Selain diperlukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hak
imunitas) dan hak ekstrateritorial.
1. Hak Imunitas atau Kekebalan Diplomatik

   Hak imunitas menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya.
Yang dimaksud dengan hak imunitas pribadi adalah seorang anggota diplomatik berhak
mendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri serta harta bendanya.
Mengapa demikian? Tujuannya agar mereka mendapat perlindungan dari segala macam
gangguan dan dari penahanan penguasa-penguasa setempat. Ia dibebaskan dari kewajiban
membayar pajak, termasuk bea cukai. Akan tetapi, hal ini bukanlah hak melainkan hanya
sekedar resiprositas (timbal balik) saja.

   Anggota diplomatik tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan pidana maupun
perdata di negara yang didiaminya. Akan tetapi, ia wajib tunduk kepada undang-undang
pidana dan peraturan polisi dari negara yang didiaminya. Jika melanggar, dapat diusir
atau dikembalikan ke negara asalnya. Walaupun ia tidak tunduk pada yurisdiksi
(menyelesaikan perkara) perdata dimana ia berada, ia tidak kebal terhadap perkara yang
menyangkut benda tidak bergerak. Tuntutan terhadap perkara perdata dari seorang
anggota diplomatik harus dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Ia dapat pula dituntut
oleh negara yang mengutusnya. Terhadap anggota diplomatik tidak diperkenankan
penggunaan alat paksa. Seorang anggota diplomatik dapat pula tunduk atau mengikuti
yurisdiksi perdata maupun pidana dari negara tempat ia bertugas tetapi harus minta izin
kepada pemerintah yang mengutusnya. Ia juga dapat menolak terhadap permintaan untuk
menjadi saksi di muka hakim/pengadilan dalam perkara pidana.

   Imunitas terhadap gedung perwakilan dapat diartikan bahwa alat negara seperti polisi
dan pejabat kehakiman tidak boleh memasuki daerah kediaman anggota diplomatik tanpa
izin pihak perwakilan tersebut. Apabila seorang penjahat melarikan diri ke kedutaan, atas
permintaan pemerintah, penjahat itu harus diserahkan kepada yang berwajib.

2. Hak Ekstrateritorial

   Hak ekstrateritorial adalah hak yang dianggap berdiam di luar lingkungan wilayah
negara yang menerimanya. Akan tetapi, utusan diplomatik tidak memiliki hak asylum
atau hak suaka (hak perlindungan). Hak asylum dalam hukum antarbangsa merupakan
rangkaian peraturan yang memberikan kemungkinan suatu negara untuk memberi
perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri karena berbagai alasan.
Berdasarkan atas hak-hak istimewa tersebut, bagi siapapun yang berani mengganggu
hak-hak ini harus dihukum lebih berat daripada hukuman atas orang biasa, tetapi tidak
mutlak. Kalau bukti perkara seorang duta cukup lengkap dalam hal melakukan kekacauan
atau gangguan di dalam negara di mana ia ditempatkan, atau mengadakan komplotan
guna merongrong dan dengan sengaja telah merencanakan untuk menggulingkan
pemerintah negara tempat ia bertugas, maka duta ia dianggappersona nongrata.
Pemerintah dapat meminta kepada duta itu secara langsung untuk segera meninggalkan
negara yang ditempatinya sekaligus menarik kembali duta itu.




E. SIKAP      POSITIF      TERHADAP         KERJA      SAMA      DAN      PERJANJIAN
   INTERNASIONAL

   Negara Indonesia sebagai negera yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan
nasibnya sendiri serta kebijakan luar negerinya. Kerja sama dengan bangsa lain dalam
bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan baik yang mneyangkut bidang politik,
ekonomi maupun sosial budaya. Bagi Indonesia, hubungan kerja sama degan negara lain
dilandasi pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Menurut
buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA), hubungan
antarbangsa dalam segala hal aspeknya dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai
kepentingan nasional negara tersebut.

   Hubungan ini dalam Encylopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegara
atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya,
ekonomi, ataupun hukum. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek seperti
organisasi internasional, diplomasi hukum internasional, dan politik internasional. Bangsa
Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar
negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk
kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan
hubungan luar negeri Indonesia dituntut untuk meningkatkan persahabatan dan kerja
sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan
kepentingan dan kemampuan nasional.
Dalam hubungan ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri.
Untuk menandai hubungan dengan negara lain lazimnya didahului dengan pembukaan
utusan (konsuler dan diplomatik) yang bersifat bilateral. Dewasa ini hubungan
internasional diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen Luar
Negeri yang harus menjabarkan aspirasi nasional di luar negeri. Tugas-tugas yang
dijalankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum kepada presiden sebagai pemerintahan dan mandaris MPR.

F. MENGHARGAI KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

   Bagi bangsa Indonesia kerja sama internasional yang bermanfaat dapat diukur dari
perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai yang
dikandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut :

1. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :
   “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam hal ini, kerja sama dengan
   perjanjian internasional apapun bentuknya harus didukung sepanjang perjuangan
   kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai usaha menjamin kedaulatan bagi suatu
   negara.
2. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:
   “.......... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
   abadi, dan keadilan sosial”.
   Pernyataan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia akan mendukung bentuk-
   bentuk kerja sama internasional yang berkaitan dengan hak-hak berikut :
   a. Pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata.
   b. Pelucutan senjata.

      Selain itu citra positif Indonesia dalam pergaulan dunia terus dikembangkan,
   antara lain dengan usaha-usaha sebagai berikut :

   1. Memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah-
      daerah tujuan wisata.
   2. Pertukaran pelajar, mahasiswa,pemuda, dan kegiatan olahraga dalam skala
      internasional.
   3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan
      dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
4. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang
   bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
5. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan,perubahan, dan
   gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat
   sesuai dengan kepentingan nasional.
6. Penggalangan dan pemupukan solidaritas,kesatuan, dan sikap kerja sama di antara
   negara-negara   berkembang     maupun     negara    maju,   dilakukan    dengan
   memanfaatkan forum organisasi internasional, seperti ASEAN, OKI, Gerakan
   Non-Blok,dan PBB.
7. Meningkatkan kegiatan ekonomi (melalui perdagangan ekspor-ekspor yang saling
   menguntungkan), tukar-menukar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
   memperkukuah persatuan dan ketahanan nasional masing-masing negara serta
   terwujudnya kawasan dunia yang aman, damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas
   dari bahaya senjata nuklir. Misalnya, kerja sama internasional antara pemerintah
   Indonesia dengan Tunisia memiliki manfaat bagikedua belah pihak negara yang
   bersangkutan.peluang-peluang kerja sama yang diperoleh adalah dibidang
   perdagangan, perkebunan, elektronik, pariwisata, dan home industry, sangat
   berperan dalam mempererat hubungan internasional kedua negara.
KESIMPULAN

  1. Bangsa dan negara Indonesia dalam rangka kerja sama dengan bangsa lain senantiasa
     dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta kebijaksanaan
     politikluar negeri yang bebas dan aktif.
  2. Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga/organisasi regional dan internasional,
     yaitu dalam bentuk kerja sama ASEAN, Solidaritas Asia-Afrika, OPEC, dan PBB.
  3. Manfaat kerja sama antarbangsa terutama diabadikan pada kepentingan nasional
     dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, baik di bidang
     ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hankam.
  4. Melalui pengembangan hubungan kerja sama antarbangsa, masalah-masalah bilateral,
     regional, dan multilateral akan dapat diselesaikan dengan dilandasi rasa kekeluargaan,
     saling menghormati dan menghargai sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan
     bermartabat.
  5. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut :
     a. Perundingan (negotiation)
     b. Penandatanganan (signature)
     c. Pengesahan (ratification)
  6. Jenis perwakilan diplomatik ada dua, yaitu kedutaan besar dan perutusan tetap.
DAFTAR PUSTAKA

Lukman, Cecilia, Dadi Pakar. 1996. Ensiklopediku yang Pertama. Jakarta: PT Widyadara.

Majalah, Tempo. Jakarta: PT Tempo Inti Media, Tbk.

Majalah, Kartini. Jakarta: PT Kartini Cahaya Lestari.

Materu, Mohamad Sidky Daeng. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia.

       Jakarta: PT Gunung Agung.

Munandar, Haris. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia.

       Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Noor Effendi, Tajuddin. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogayakarta: Penerbit Pustaka

       Pelajar Offset.

Nursito. 1999. Membina Majalah Dinding. Jakarta: Adicita Karya Nusa.

Oetama,Jakob. 2001. Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi. Jakarta: Kompas.

Patton, John. 1997. Children’s Encylopedia, Jilid 5. Connecticut : Grolier Incorporated.

P. Huntington Joan Nelson, Samuel.---tt---. Partisipasi Politik di Negara Berkembang.

Patton, John.1997. Children’s Encylopedia, Jilid 6. Connecticut: Grolier Incorporated.

Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi.

       Jakarta: LP3S.

Contenu connexe

Tendances

Arti penting indonesia dalam percaturan internasional
Arti penting indonesia dalam percaturan internasionalArti penting indonesia dalam percaturan internasional
Arti penting indonesia dalam percaturan internasionalwahyumegananda
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalHelvyEffendi
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasionalridhoops
 
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia noussevarenna
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalpratista20
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasionaldewi
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalmaryuni ,.
 
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia Internasional
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia InternasionalTugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia Internasional
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia InternasionalEltani Kurniawan
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan InternasionalPendidikan Kewarganegaraan : Hubungan Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan InternasionalNadhira Felicia
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiHubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiapotek agam farma
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...eli priyatna laidan
 
Peranan indonesia
Peranan indonesiaPeranan indonesia
Peranan indonesiaImam Luthfi
 
Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Yuuto Backboners
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalayu larissa
 

Tendances (20)

Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesia
 
Arti penting indonesia dalam percaturan internasional
Arti penting indonesia dalam percaturan internasionalArti penting indonesia dalam percaturan internasional
Arti penting indonesia dalam percaturan internasional
 
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasionalPKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
PKN - Peran Indonesia dalam hubungan internasional
 
Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2Materi pkn kelas 11 semester 2
Materi pkn kelas 11 semester 2
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5Materi ppkn sma xii bab 5
Materi ppkn sma xii bab 5
 
Hubungan internasional
Hubungan internasionalHubungan internasional
Hubungan internasional
 
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia
Pola hubungan internasional yang dibangun indonesia
 
Peran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasionalPeran indonesia dalam hubungan internasional
Peran indonesia dalam hubungan internasional
 
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi InternasionalHubungan Internasional dan Organisasi Internasional
Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia Internasional
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia InternasionalTugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia Internasional
Tugas Makalah Peranan Indonesia Dalam Dunia Internasional
 
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Yoel Immanuella ~ Pengertian, Pentingnya & Sarana-Sarana Hubungan Internasional
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan InternasionalPendidikan Kewarganegaraan : Hubungan Internasional
Pendidikan Kewarganegaraan : Hubungan Internasional
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiHubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
 
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...Konsep hubungan internasional,   hukum   internasional,   dan   organisasi   ...
Konsep hubungan internasional, hukum internasional, dan organisasi ...
 
Makalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasionalMakalah hakikat hubungan internasional
Makalah hakikat hubungan internasional
 
Peranan indonesia
Peranan indonesiaPeranan indonesia
Peranan indonesia
 
Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional Tugas pkn hub. internasional
Tugas pkn hub. internasional
 
Hubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasionalHubungan internasional dan organisasi internasional
Hubungan internasional dan organisasi internasional
 

En vedette

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Penataan Ruang
 
Indikator soal pkn x
Indikator soal pkn xIndikator soal pkn x
Indikator soal pkn xmaryuni ,.
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikRochimudin
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5eli priyatna laidan
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalLintang Lintang
 
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Univ of Brawijaya
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalLalu Zhoulma'än
 
Makalah hubungan internasional
Makalah hubungan internasionalMakalah hubungan internasional
Makalah hubungan internasionalFenny Rosfita
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xikondios
 
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.20002. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000Adi Kuntarto
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalIca Diennissa
 
Soal dan-pembahasan-limit-fungsi
Soal dan-pembahasan-limit-fungsiSoal dan-pembahasan-limit-fungsi
Soal dan-pembahasan-limit-fungsiHaidar Bashofi
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaSawah Dan Ladang Ku
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalHyeonie Park
 

En vedette (19)

Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva...
 
Indikator soal pkn x
Indikator soal pkn xIndikator soal pkn x
Indikator soal pkn x
 
Perwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatikPerwakilan diplomatik
Perwakilan diplomatik
 
Soal ham pkn kelas xi
Soal ham pkn kelas xiSoal ham pkn kelas xi
Soal ham pkn kelas xi
 
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
Rencana pelaksanaan pembelajaran pkn xii kur 2013 bab 5
 
Bab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasionalBab iv-hubungan-internasional
Bab iv-hubungan-internasional
 
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
Makalah - Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WTO (World Trade Organizati...
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 
Makalah hubungan internasional
Makalah hubungan internasionalMakalah hubungan internasional
Makalah hubungan internasional
 
Limit fungsi
Limit fungsiLimit fungsi
Limit fungsi
 
Hubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xiHubungan internasional kls xi
Hubungan internasional kls xi
 
makalah biologi
makalah biologimakalah biologi
makalah biologi
 
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.20002. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
2. uu perjanjian internasional no.24 th.2000
 
Resume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata InternasionalResume Hukum Perdata Internasional
Resume Hukum Perdata Internasional
 
Soal dan-pembahasan-limit-fungsi
Soal dan-pembahasan-limit-fungsiSoal dan-pembahasan-limit-fungsi
Soal dan-pembahasan-limit-fungsi
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasilaKedudukan, fungsi dan peranan pancasila
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
 
Bab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasionalBab iv hubungan internasional
Bab iv hubungan internasional
 

Similaire à Bab 3 Hubungan Internasional

PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional
PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan InternasionalPPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional
PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan InternasionalShieni Rahmadani Amalia
 
Tugas ringkasan ppkn bab 5
Tugas ringkasan ppkn bab 5Tugas ringkasan ppkn bab 5
Tugas ringkasan ppkn bab 5Mustain Doang
 
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptPolitik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptDella Ikaningtyas
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaSeptian Muna Barakati
 
Politik bebas aktif (1)
Politik bebas aktif (1)Politik bebas aktif (1)
Politik bebas aktif (1)Rochimudin
 
Pkn-Partisipasi SMA Kelas X
Pkn-Partisipasi  SMA Kelas XPkn-Partisipasi  SMA Kelas X
Pkn-Partisipasi SMA Kelas XKhodijahadrebi16
 
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesia
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di IndonesiaMateri Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesia
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesiavievie wii
 
PERAN INDONESIA.pptx
PERAN INDONESIA.pptxPERAN INDONESIA.pptx
PERAN INDONESIA.pptxKaylaLidya
 
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesia
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesiaMenghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesia
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesiapoppydesn
 
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2iin1970
 
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif IndonesiaLandasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif IndonesiaNadila Embun Sari
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaWarnet Raha
 
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)Makalah hubungan internasional di indonesia (2)
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)Septian Muna Barakati
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaSeptian Muna Barakati
 

Similaire à Bab 3 Hubungan Internasional (20)

PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional
PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan InternasionalPPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional
PPKN : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional
 
Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1Pkn materi smstr1
Pkn materi smstr1
 
Tugas ringkasan ppkn bab 5
Tugas ringkasan ppkn bab 5Tugas ringkasan ppkn bab 5
Tugas ringkasan ppkn bab 5
 
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional pptPolitik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
Politik luar negeri indonesia dan organisasi internasional ppt
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesia
 
Politik bebas aktif (1)
Politik bebas aktif (1)Politik bebas aktif (1)
Politik bebas aktif (1)
 
Pkn-Partisipasi SMA Kelas X
Pkn-Partisipasi  SMA Kelas XPkn-Partisipasi  SMA Kelas X
Pkn-Partisipasi SMA Kelas X
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesia
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di IndonesiaMateri Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesia
Materi Sejarah Tentang Politik Luar Negeri di Indonesia
 
PERAN INDONESIA.pptx
PERAN INDONESIA.pptxPERAN INDONESIA.pptx
PERAN INDONESIA.pptx
 
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesia
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesiaMenghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesia
Menghargai kerja sama_internasional_yang_bermanfaat_bagi_indonesia
 
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2
Politik luar negeri.pptx kelas 6 semester 2
 
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif IndonesiaLandasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia
Landasan Luar Negeri Politik Bebas Aktif Indonesia
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesia
 
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)Makalah hubungan internasional di indonesia (2)
Makalah hubungan internasional di indonesia (2)
 
Makalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesiaMakalah hubungan internasional di indonesia
Makalah hubungan internasional di indonesia
 
Materi 12
Materi  12Materi  12
Materi 12
 
PKN Globalisasi
PKN GlobalisasiPKN Globalisasi
PKN Globalisasi
 
Kelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasiKelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasi
 
Kelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasiKelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasi
 

Plus de Arini Nurmala Sari (20)

B. inggris bisnis 2 ( activities )
B. inggris bisnis 2 ( activities )B. inggris bisnis 2 ( activities )
B. inggris bisnis 2 ( activities )
 
B. inggris bisnis 2 ( job interview )..
B. inggris bisnis 2 ( job interview )..B. inggris bisnis 2 ( job interview )..
B. inggris bisnis 2 ( job interview )..
 
B, INGGRIS BISNIS 2 ( LETTER )
B, INGGRIS BISNIS 2 ( LETTER )B, INGGRIS BISNIS 2 ( LETTER )
B, INGGRIS BISNIS 2 ( LETTER )
 
B. INGGRIS BISNIS 2 ( TENSES )
B. INGGRIS BISNIS 2 ( TENSES )B. INGGRIS BISNIS 2 ( TENSES )
B. INGGRIS BISNIS 2 ( TENSES )
 
Iklan dan dimensi etisnya
Iklan dan dimensi etisnyaIklan dan dimensi etisnya
Iklan dan dimensi etisnya
 
Iklan tidak etis lasegar
Iklan tidak etis lasegarIklan tidak etis lasegar
Iklan tidak etis lasegar
 
Iklan tidak etis lasegar
Iklan tidak etis lasegarIklan tidak etis lasegar
Iklan tidak etis lasegar
 
Iklan tv yang tidak etis
Iklan tv yang tidak etisIklan tv yang tidak etis
Iklan tv yang tidak etis
 
Hak pekerja
Hak pekerjaHak pekerja
Hak pekerja
 
Tanggung jawab sosial perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaanTanggung jawab sosial perusahaan
Tanggung jawab sosial perusahaan
 
Puisi softskill
Puisi softskillPuisi softskill
Puisi softskill
 
ETIKA BISNIS
ETIKA BISNISETIKA BISNIS
ETIKA BISNIS
 
Etika bisnis
Etika bisnisEtika bisnis
Etika bisnis
 
ETIKA BISNIS
ETIKA BISNISETIKA BISNIS
ETIKA BISNIS
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Sikap ilmiah
Sikap ilmiahSikap ilmiah
Sikap ilmiah
 
Cara menghilangkan stres menenangkan pikiran
Cara menghilangkan stres menenangkan pikiranCara menghilangkan stres menenangkan pikiran
Cara menghilangkan stres menenangkan pikiran
 
Kuliah sambil kerja
Kuliah sambil kerjaKuliah sambil kerja
Kuliah sambil kerja
 

Bab 3 Hubungan Internasional

  • 1. BAB III HUBUNGAN INTERNASIONAL A. LATAR BELAKANG Perkembangan dunia yang sudah melintasi batas-batas wilayah teritorial negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama dalam bentuk hubungan antarbangsa atau hubungan internasional sangat memerlukan aturan-aturan hukum yang bersifat internasional. Bangsa- bangsa di dunia sudah lama melakukan hubungan kerja sama dengan bangsa lain, ketentuan atas hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak telah dibuat dalam bentuk aturan yang harus ditaati oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan kerja sama internasional. Ketentuan ini disebut “Pack sunt servanda”. Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi kerja sama internasional karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hukum yang juga sekaligus akan menjalin kepastian hukum. Pada perjanjian internasional juga di atas hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional. Menurut Pasal 38 Ayat (1) tentang Status Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa “Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber hukum yang lainnya”. Hal ini dapat dibuktikan dalam setiap kerja sama internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian internasional antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan yang sama, misalnya Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan organisasi ASEAN dengan tujuan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk itu negara- negara sepakat menolak kehadiran militer asing yang tidak ada kepentingan dengan ASEAN. Kedaulatan perjanjian internasional sebagai suatu usaha mempererat kerja sama internasional sangat penting. Hal itu disebabkan sebagai berikut : 1. Kerja sama kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis 2. Mengatur masalah-masalah kepentingan bersama dari kerja sama antarnegara.
  • 2. B. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI 1. Dasar Pertimbangan Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu munculnya dua kekuatan besar di dunia. Satu pihak Barat (Amerika) dengan ideologi liberal dan di pihak lain blok Timur (Uni Soviet) dengan ideologi komunis. Kenyataan demikian sangat berpengaruh terhadap usaha- usaha bangsa Indonesia untuk konsolidasi demi kelangsungan hidup negara. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia. Kondisi itulah membuat bangsa Indonesia bertekad untuk merumuskan politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi : “.... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita”. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan kita harus dilaksanakan di atas semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan diri sendiri dan berjuang atas kesanggupan kita sendiri. Dengan semboyan ini kita menjalin hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah seharusnya kita tetap mempertahankan politik luar negeri bebas aktif itu agar kita tidak hanyut dalam arus pertentangan negara-negara besar. 2. Landasan Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut : a. Landasan idill Pancasila b. Landasan kontitusional/ struktur UUD 1945 c. Landasan operasional, yaitu : 1) Ketetapan MPR tentang GBHN
  • 3. 2) Kebijakan Presiden (Keppres) 3) Kebijakan Menlu, antara lain peraturan Menlu. 3. Tujuan Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan seperti berikut : a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna. Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif Drs.Mohammad Hatta dalam bukunya dasar politik luar negeri Republik Indonesia merumuskan sebagai berikut : a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. 4. Pedoman Perjuangan Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor- faktor berikut: a. Dasa – Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri dengan kerja sama regional.
  • 4. b. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila. c. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengaruhnya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. 5. Prinsip-Prinsip Pokok Berdasarkan yang telah disampaikan pemerintah pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dapat ditemukan pokok- pokok yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut : a. Negara Indonesia menjalankan politik damai. b. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing- masing. c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan sosial internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. f. Negara Indonesia dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah. Tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional, hal itu tidak akan tercapai. 6. Pelaksanaan Pemerintah Orde Baru telah berhasil menetapkan kembali kebijaksanaan politik luar negeri kita pada tahun 1966, dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Ketetapan MPRS inilah yang menjadi pedoman pelaksanaan pemerintah yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Ketetapan MPR (GBHN)
  • 5. Tahun 1973, 1978 dan Ketetapan-ketetapan MPR selanjutnya. Pengalaman masa Orde Lama dengan politik luar negeri yang membentuk proses Jakarta-Pyongyang-Peking, sangat tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah- masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (blok Timur dengan komunisnya dan blok Barat dengan liberalnya). b. Aktif, artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dapat kita lihat pada contoh berikut ini : 1) Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan deklarasi Bandung. 2) Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan Non Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. 3) Indonesia juga aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik-konflik antara pemerintah Filipina dan bangsa Moro, dan masih banyak lagi yang lainnya. GBHN 1999-2004 tentang Bidang Politik (hubungan luar negeri) menegaskan bahwa arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional untuk kesejahteraan rakyat. Penjelasan mengenai kehendak GBHN tidak terlepas dari
  • 6. faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri yang mencakup hal-hal berikut : a. Posisi Geografis Indonesia berada di posisi silang dunia dapat membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. b. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh bangsa lain, terus berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. c. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal kekuatan. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dimanfaatkan akan mengundang kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan politik luar negeri. d. Kekayaan Alam Bila kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara efektif dan optinal, tidak mustahil Indonesia pada suatu saat nanti dapat memainkan peranan yang besar dalam menanggulangi krisis pangan dunia. e. Militer Bila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. f. Situasi Internasional Terjadi konflik regional maupun perkembangan iptek dpat memicu timbulnya konflik internasional. g. Kualitas Diplomasi Keberadaan para diplomat agar dapat menjalankan tugas secara efektif. h. Pemerintahan yang Bersih Untuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. i. Kepentingan Nasional Kepentingan nasional Indonesia lebih berorientasi pada pembangunan segala bidang. Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa.
  • 7. C. PERJANJIAN INTERNASIONAL 1. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral ataupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap : a. Perundingan ( Negotiation) Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan negoisasi, suatu negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full power). Selain mereka, hal ini juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. b. Penandatanganan (Signature) Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika dua per tiga suara peserta ynag hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing- masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya atau perjanjian akan berlaku setelah ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian itu sendiri. c. Pengesahan (Ratification) Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjajnjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan berwenang (treaty making powers) di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan ini dinamakan ratifikasi. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut : 1) Ratifikasi oleh badan eksekutif. Ini biasa digunakan oleh raja absolut dan pemerintahan otoriter.
  • 8. 2) Ratifikasi oleh badan legislatif. Secara umum sistem ini jarang digunakan, tetapi sistem ini pernah diterapkan di negara Turki tahun 1924, Elsavador tahun 1950, Honduras tahun 1936. 3) Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah) sistem ini paling banyak digunakan karena legislatif dan eksekutif secara bersama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 24 menyebutkan bahwa berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut : 1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. 2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan ratifikasi pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan menerima (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Berikut ini beberapa contoh perjanjian internasional yang dapat ditemukan dari perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. a. Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Papua). Karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat. b. Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1973. c. Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang selat Singapura (25 Mei 1973). Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.
  • 9. 2. Persyaratan Perjanjian Internasional Negara yang mengajukan persyaratan, tidak mengundurkan diri dari perjanjian (multilateral). Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingan nasionalnya. Unsur-unsur yang penting dalam persyaratan adalah sebagai berikut : a. Harus dinyatakan secara formal/resmi. b. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Mengenai persyaratan dalam perjanjian internasional, terdapat dua teori yang cukup berkembang, yaitu sebagai berikut : 1) Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle) Persyaratan itu sah atau dapat berlaku bagi yang mengajukan persyaratan ini dan diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian meskipun tidak secara aklamasi. Misalnya berdirinya Lembaga Bangsa Bangsa (LBB) atau PBB yang pada setiap mengeluarkan resolusi atau menerima anggota baru, memerlukan kebulatan suara dari seluruh anggota. 2) Teori Pan Amerika (Menekankan Kedaulatan Negara) Setiap perjanjian itu mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Hal ini dikarenakan oleh lunaknya sikap terhadap persyaratan. Teori ini biasanya dianut oleh organisasi-organisasi negara Amerika. Misalya dengan adanya NATO atau AFTA, setiap negara peserta diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam perjanjian yang dibentuk tersebut. 3. Berlakunya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini: a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
  • 10. c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. d. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlakunya sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu. 4. Pelaksanaan Perjanjian Internasional Ketaatan terhadap perjanjian internasional dilakukan berdasarkan sebagai berikut : a. Perjanjian yang Harus Dipatuhi (Pacta Sunt Servanda). Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan karena merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat. b. Kesadaran Hukum Nasional. Suatu negara akan menyetujui ketentuan perjanjian internasional yang sesuai dengan hukum nasionalnya. 5. Penerapan Perjanjian a. Daya Berlaku Surut (Retroactivity) Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat setelah diratifikasi oleh peserta, kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan perjanjian sudah dimulai sebelum diratifikasi. b. Wilayah Penerapan (Teritorial Scope) Suatu mengikat di wilayah negara peserta, kecuali bila ditentukan lain. Misalnya, perjanjian itu hanya berlaku pada bagian tertentu dari wilayah suatu negara, seperti perjanjian perbatasan. c. Perjanjian Penyusul (Successive Treaty) Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perjanjian serupa yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang mendahului tidak sesuai lagi maka dibuatlah perjanjian pembaruan.
  • 11. 6. Penafsiran Ketentuan Perjanjian Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi atas kasus hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran aspek-aspek pengkajian dan penjelasan perjanjian tersebut. Penafsiran dalam praktiknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode. Adapun metode-metode itu seperti berikut : a. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan. b. Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut arti yang umum dari kosa katanya. c. Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian. 7. Kedudukan Negara Bukan Peserta Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Akan tetapi bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Selat Malaka, dan lain-lain) mereka juga dapat terikat dengan kondisi sebagai berikut : a. Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu. b. Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. 8. Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan suatu perjanjian internasional dapat batal antara lain sebagai berikut : a. Negara atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya. b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat. c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption) melalui kelicikan atau penyuapan. e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman maupun penggunaan kekuatan. f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
  • 12. 9. Berakhirnya Perjanjian Internasional Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. dalam buku pengantar hukum internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal berikut : a. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. b. Masa berlakunya perjanjian internasional itu sudah habis. c. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. d. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain. D. PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, duta kuasa usaha, dan atase-atase. Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut : 1. Presiden mengangkat dua dan konsul. 2. Presiden menerima duta negara lain. Kekuasaan presiden dalam mengangkat dan menerima duta negara lain ini adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. 1. Diplomasi Istilah diplomatik berasal dari bahasa latin, yaitu diploma yang berarti piagam, surat perjanjian. Dalam pertumbuhan sejarah negara-negara, arti diplomatik itu berkembang hingga meliputi kegiatan yang sangat luas seperti kegiatan yang menyangkut hubungan antar-negara.
  • 13. Dahulu hubungan antarnegara dilakukan secara tertutup dan rahasia serta dilakukan antarkepala negara. Akan tetapi, sejak tumbuhnya kesadaran demokrasi, timbul pula apa yang disebut diplomasi terbuka. Dalam kegiatannya, diplomasi dilakukan dengan suatu tata cara yang halus, mengindahkan kesopanan hubungan yang menjadi kelaziman dalam hubungan internasional, dan dijalankan oleh dinas diplomat yang merupakan bagian dari Dinas Luar Negeri. Dalam praktik hubungan internasional diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Kepentingan nasional dapat diperkenalkan kepada bangsa lain dengan menggunakan diplomasi. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri, yaitu sebagai berikut : a. Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada padanya. c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. d. Mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan kegiatan diplomasi, selain terampil berdiplomasi juga harus berhati-hati. Mengapa demikian? Karena hal itu sangat penting untuk menghindari konflik antarbangsa dan membentuk perdamaian dunia. Pada umumnya, para diplomat menggunakan sarana diplomasi ajakan, kompromi, dan menunjukkan kekuatan (militer dan ekonomi) dalam mencapai tujuan negara yang diwakilinya. Ada tiga fungsi diplomat dalam mewakili negara dan bangsanya : a. Sebagai lambang prestise nasional di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. b. Bertindak sebagai perwakilan yuridis yang resmi dari pemerintahannya. Misalnya, menandatangani perjanjian, mengumumkan pernyataan, dan ratifikasi dokumen. c. Sebagai perwakilan politik, yaitu alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerima. Melihat fungsi dan kegiatan diplomasi di atas, dewasa ini ada tiga hal yang memberikan kemungkinan adanya pengawasan diplomasi, antara lain sebagai berikut :
  • 14. a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pasal 102 yang mewajibkan negara- negara anggota PBB untuk mendaftarkan persetujuan-persetujuan yang telah dicapai oleh negara tersebut kepada Sekretariat PBB. b. Kesempatan bagi Menteri Luar Negeri dari berbagai negara untuk dapat bertemu dalam Sidang Umum PBB setiap tahun. c. Pemerintah demokrasi menghendaki bahwa setiap persetujuan yang telah diadakan antarnegara. Sebelum diresmikan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat negara masing-masing. 2. Organ dan Petugas Diplomatik a. Jenis Perwakilan Diplomatik Dalam praktik internasional terdapat dua jenis perwakilan diplomatik. 1. Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan rutin antarnegara tersebut. 2. Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB). Ketua perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh serta bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri luar negeri. b. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Secara umum, tugas perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut : 1. Menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara. 2. Menciptakan pengertian bersama (good will). 3. Memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara penerima. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah mewakili negara pengirim dinegara penerima untuk hal-hal berikut : 1. Melindungi segala kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. 2. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 3. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dengan cara yang diizinkan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
  • 15. 4. Memelihara hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. c. Kepangkatan Perwakilan Diplomatik Tingkatan perwakilan diplomatik menurut Kongres di Aachen tahun 1918 adalah sebagai berikut : 1. Duta Besar (Ambassador) Adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik. Duta besar mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa, ditempatkan pada negara yang banyak hubungan timbal balik. Dalam beberapa hal, dia dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa konsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu. 2. Duta (Gerzant) Adalah kepangkatan yang setingkat lebih rendah dari duta besar. Segala persoalan yang menyangkut kedua negara harus dikonsultasikan dengan pemerintah negaranya. 3. Menteri Presiden (Minister President) Adalah mereka yang tidak dianggap sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya. 4. Kuasa Usaha (Charge D’affair) Kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri. d. Kekebalan Diplomatik Para anggota diplomatik memperoleh perlakuan yang istimewa dari pemerintah di negara ia ditempatkan. Perlakuan istimewa itu merupakan ketentuan yang dalam pergaulan internasional ditetapkan oleh protokol. Orang menetapkan semua aturan yang berhubungan dengan tugas, hak serta kewajiban anggota diplomatik adalah Kepala Protokol atau Direktur Protokol yang berasal dari pegawai Departemen Luar Negeri. Selain diperlukan istimewa, seorang anggota diplomatik mendapat hak kekebalan (hak imunitas) dan hak ekstrateritorial.
  • 16. 1. Hak Imunitas atau Kekebalan Diplomatik Hak imunitas menyangkut diri pribadi seorang diplomat serta gedung perwakilannya. Yang dimaksud dengan hak imunitas pribadi adalah seorang anggota diplomatik berhak mendapat perlindungan istimewa terhadap keselamatan diri serta harta bendanya. Mengapa demikian? Tujuannya agar mereka mendapat perlindungan dari segala macam gangguan dan dari penahanan penguasa-penguasa setempat. Ia dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, termasuk bea cukai. Akan tetapi, hal ini bukanlah hak melainkan hanya sekedar resiprositas (timbal balik) saja. Anggota diplomatik tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan pidana maupun perdata di negara yang didiaminya. Akan tetapi, ia wajib tunduk kepada undang-undang pidana dan peraturan polisi dari negara yang didiaminya. Jika melanggar, dapat diusir atau dikembalikan ke negara asalnya. Walaupun ia tidak tunduk pada yurisdiksi (menyelesaikan perkara) perdata dimana ia berada, ia tidak kebal terhadap perkara yang menyangkut benda tidak bergerak. Tuntutan terhadap perkara perdata dari seorang anggota diplomatik harus dilakukan oleh pemerintahannya sendiri. Ia dapat pula dituntut oleh negara yang mengutusnya. Terhadap anggota diplomatik tidak diperkenankan penggunaan alat paksa. Seorang anggota diplomatik dapat pula tunduk atau mengikuti yurisdiksi perdata maupun pidana dari negara tempat ia bertugas tetapi harus minta izin kepada pemerintah yang mengutusnya. Ia juga dapat menolak terhadap permintaan untuk menjadi saksi di muka hakim/pengadilan dalam perkara pidana. Imunitas terhadap gedung perwakilan dapat diartikan bahwa alat negara seperti polisi dan pejabat kehakiman tidak boleh memasuki daerah kediaman anggota diplomatik tanpa izin pihak perwakilan tersebut. Apabila seorang penjahat melarikan diri ke kedutaan, atas permintaan pemerintah, penjahat itu harus diserahkan kepada yang berwajib. 2. Hak Ekstrateritorial Hak ekstrateritorial adalah hak yang dianggap berdiam di luar lingkungan wilayah negara yang menerimanya. Akan tetapi, utusan diplomatik tidak memiliki hak asylum atau hak suaka (hak perlindungan). Hak asylum dalam hukum antarbangsa merupakan rangkaian peraturan yang memberikan kemungkinan suatu negara untuk memberi perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri karena berbagai alasan.
  • 17. Berdasarkan atas hak-hak istimewa tersebut, bagi siapapun yang berani mengganggu hak-hak ini harus dihukum lebih berat daripada hukuman atas orang biasa, tetapi tidak mutlak. Kalau bukti perkara seorang duta cukup lengkap dalam hal melakukan kekacauan atau gangguan di dalam negara di mana ia ditempatkan, atau mengadakan komplotan guna merongrong dan dengan sengaja telah merencanakan untuk menggulingkan pemerintah negara tempat ia bertugas, maka duta ia dianggappersona nongrata. Pemerintah dapat meminta kepada duta itu secara langsung untuk segera meninggalkan negara yang ditempatinya sekaligus menarik kembali duta itu. E. SIKAP POSITIF TERHADAP KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Negara Indonesia sebagai negera yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasibnya sendiri serta kebijakan luar negerinya. Kerja sama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan baik yang mneyangkut bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Bagi Indonesia, hubungan kerja sama degan negara lain dilandasi pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA), hubungan antarbangsa dalam segala hal aspeknya dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini dalam Encylopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun hukum. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek seperti organisasi internasional, diplomasi hukum internasional, dan politik internasional. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia dituntut untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.
  • 18. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri. Untuk menandai hubungan dengan negara lain lazimnya didahului dengan pembukaan utusan (konsuler dan diplomatik) yang bersifat bilateral. Dewasa ini hubungan internasional diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen Luar Negeri yang harus menjabarkan aspirasi nasional di luar negeri. Tugas-tugas yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kepada presiden sebagai pemerintahan dan mandaris MPR. F. MENGHARGAI KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Bagi bangsa Indonesia kerja sama internasional yang bermanfaat dapat diukur dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai berikut : 1. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam hal ini, kerja sama dengan perjanjian internasional apapun bentuknya harus didukung sepanjang perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai usaha menjamin kedaulatan bagi suatu negara. 2. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: “.......... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia akan mendukung bentuk- bentuk kerja sama internasional yang berkaitan dengan hak-hak berikut : a. Pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata. b. Pelucutan senjata. Selain itu citra positif Indonesia dalam pergaulan dunia terus dikembangkan, antara lain dengan usaha-usaha sebagai berikut : 1. Memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah- daerah tujuan wisata. 2. Pertukaran pelajar, mahasiswa,pemuda, dan kegiatan olahraga dalam skala internasional. 3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
  • 19. 4. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 5. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan,perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional. 6. Penggalangan dan pemupukan solidaritas,kesatuan, dan sikap kerja sama di antara negara-negara berkembang maupun negara maju, dilakukan dengan memanfaatkan forum organisasi internasional, seperti ASEAN, OKI, Gerakan Non-Blok,dan PBB. 7. Meningkatkan kegiatan ekonomi (melalui perdagangan ekspor-ekspor yang saling menguntungkan), tukar-menukar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkukuah persatuan dan ketahanan nasional masing-masing negara serta terwujudnya kawasan dunia yang aman, damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas dari bahaya senjata nuklir. Misalnya, kerja sama internasional antara pemerintah Indonesia dengan Tunisia memiliki manfaat bagikedua belah pihak negara yang bersangkutan.peluang-peluang kerja sama yang diperoleh adalah dibidang perdagangan, perkebunan, elektronik, pariwisata, dan home industry, sangat berperan dalam mempererat hubungan internasional kedua negara.
  • 20. KESIMPULAN 1. Bangsa dan negara Indonesia dalam rangka kerja sama dengan bangsa lain senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta kebijaksanaan politikluar negeri yang bebas dan aktif. 2. Indonesia menjalin kerja sama dengan lembaga/organisasi regional dan internasional, yaitu dalam bentuk kerja sama ASEAN, Solidaritas Asia-Afrika, OPEC, dan PBB. 3. Manfaat kerja sama antarbangsa terutama diabadikan pada kepentingan nasional dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hankam. 4. Melalui pengembangan hubungan kerja sama antarbangsa, masalah-masalah bilateral, regional, dan multilateral akan dapat diselesaikan dengan dilandasi rasa kekeluargaan, saling menghormati dan menghargai sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. 5. Tahap-tahap perjanjian internasional sebagai berikut : a. Perundingan (negotiation) b. Penandatanganan (signature) c. Pengesahan (ratification) 6. Jenis perwakilan diplomatik ada dua, yaitu kedutaan besar dan perutusan tetap.
  • 21. DAFTAR PUSTAKA Lukman, Cecilia, Dadi Pakar. 1996. Ensiklopediku yang Pertama. Jakarta: PT Widyadara. Majalah, Tempo. Jakarta: PT Tempo Inti Media, Tbk. Majalah, Kartini. Jakarta: PT Kartini Cahaya Lestari. Materu, Mohamad Sidky Daeng. 1985. Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Jakarta: PT Gunung Agung. Munandar, Haris. 1994. Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Noor Effendi, Tajuddin. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogayakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Offset. Nursito. 1999. Membina Majalah Dinding. Jakarta: Adicita Karya Nusa. Oetama,Jakob. 2001. Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi. Jakarta: Kompas. Patton, John. 1997. Children’s Encylopedia, Jilid 5. Connecticut : Grolier Incorporated. P. Huntington Joan Nelson, Samuel.---tt---. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Patton, John.1997. Children’s Encylopedia, Jilid 6. Connecticut: Grolier Incorporated. Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi. Jakarta: LP3S.