1) Studi ini menganalisis implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kota Gorontalo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 2) Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan tahapannya, responsivitas pemerintah tinggi, dan masyarakat mendukung program tersebut. 3) Faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokras

1. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 1
Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KOTA GORONTALO
ASNA ANETA
Dosen Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk
implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo,
mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam
implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan
menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program
penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota
Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan focus group
discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk
implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah
dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, responsivitas pemerintah Kota
Gorontalo tinggi dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan,
masyarakat menerima dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan
faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi merupakan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan P2KP di Kota
Gorontalo.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan
PENDAHULUAN sosial politik, baik bagi perempuan
maupun laki-laki.
Kemiskinan merupakan masalah
Kemiskinan terjadi karena ke-
kompleks dan tidak lagi dipahami hanya
tidakberdayaan masyarakat untuk keluar
sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi
dari permasalahan kemiskinan yang
juga kegagalan memenuhi hak dasar dan
dihadapinya. Oleh karena itu, pem-
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau
berdayaan masyarakat dan peningkatan
sekelompok orang dalam menjalani
kesejahteraan masyarakat di daerah
kehidupan secara bermartabat. Hak-hak
sangat penting dikemukakan sebagai
dasar yang diakui secara umum meliputi
bagian terpenting dari berbagai strategi
terpenuhinya kebutuhan pangan,
kebjakan yang dilaksanakan oleh daerah.
kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
Melalui strategi yang terencana dengan
perumahan, air bersih, pertanahan,
baik, pemberdayaan masyarakat
sumber daya alam, dan lingkungan
dilakukan tidak hanya untuk memenuhi
hidup, rasa aman dari perlakuan atau
kebutuhan formal organisasi dan bersifat
ancaman tindak kekerasan dan hak
sporadis seolah-olah mempunyai tujuan
untuk berpartisipasi dalam kehidupan

2. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 55
nyata, serta substansinya hanya mekanisme dalam mencapai produk-
administratif. nya, dan
Berbagai kebijakan dan program 4. Sebagai suatu kerangka kerja,
pemerintah selama ini telah dilaksanakan kebijakan merupakan suatu proses
dalam rangka menanggulangi kemiskinan tawar menawar dan negosiasi untuk
di Indonesia, antara lain: Inpres Desa merumuskan isu-isu dan metode
Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung implementasinya.
Tunai (BLT), Program Pengembangan Proses analisis kebijakan publik
Kecamatan (PPK), Prograram Raskin dan menurut Dunn (2000) adalah serangkaian
Subsidi BBM, serta Program aktivitas intelektual yang dilakukan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dalam proses kegiatan yang pada
(P2KP). dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis
Kebijakan P2KP digulirkan tersebut dijelaskan sebagai proses
sebagai wujud konkrit kepedulian dan pembuatan kebijakan, dan di-
komitmen pemerintah dalam rangka visualisasikan sebagai rangkaian tahap
penanggulangan kemiskinan, khususnya yang saling bergantung dan diatur
di perkotaan, yang pelaksanaannya menurut urutan waktu, yang meliputi
berdasarkan instruksi Presiden Nomor 5 penyusunan agenda, formulasi kebijakan,
Tahun 1993 tentang Upaya Mempercepat adopsi kebijakan, implementasi
Penanggulangan Kemiskinan melalui kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya Sementara itu, aktivitas intelektual
Inpres tersebut pada tahun 2004 meliputi perumusan masalah, forecasting,
diderivasi oleh Direktorat Jenderal rekomendasi kebijakan, monitoring, dan
Perumahan dan Pemukiman Departemen evaluasi kebijakan.
Pemukiman dan Prasarana Wilayah
dalam perspektif kebijakan manajerial B. Teori Implementasi Kebijakan
dengan menerbitkan Keputusan Nomor: Publik
UM.01.11.Ma/594 tangal 1 Mei 2004
Implementasi kebijakan publik
tentang Program Penanggulangan
merupakan salah satu aktivitas dalam
Kemiskinan Perkotaan.
proses kebijakan publik yang
menentukan apakah sebuah kebijakan itu
KAJIAN TEORI
bersentuhan dengan kepentingan publik
A. Teori dan Proses Kebijakan Publik
serta dapat diterima oleh publik. Dalam
Menurut Keban (2004: 55) bahwa hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja
“Public Policy dapat dilihat sebagai dalam tahapan perencanaan dan
konsep filosofi, sebagai suatu produk, formulasi kebijakan dilakukan dengan
sebagai suatu proses, dan sebagai suatu sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan
kerangka kerja”. Selanjutnya dapat implementasinya tidak diperhatikan
dijelaskan sebagai berikut: optimalisasinya, maka tentu tidak jelas
1. Kebijakan sebagai suatu konsep apa yang diharapkan dari sebuah produk
filosofis merupakan serangkaian kebijakan itu. Pada akhirnya pun
prinsip atau kondisi yang diinginkan. dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi
2. Sebagai suatu produk, kebijakan kebijakan, akan menghasilkan penilaian
dipandang sebagai serangkaian bahwa antara formulasi dan implementasi
kesimpulan atau rekomendasi. kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa
3. Sebagai suatu proses, kebijakan implementasi dari kebijakan itu tidak
dipandang sebagai suatu cara dimana sesuai dengan yang diharapkan, bahkan
melalui cara tersebut suatu organisasi menjadikan produk kebijakan itu sebagai
dapat mengetahui apa yang batu sandungan bagi pembuat kebijakan
diharapkan darinya yaitu program dan itu sendiri.

3. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 56
Berkenaan dengan doman 4. Rumusan kebijakan yang jelas.
implementasi kebijakan tersebut, Edwar
III (1980: 1) menegaskan: “The study of D. Model-model Implementasi
policy implementatation is crusial for the Kebijakan
study of public administration and public
1. Model George Edwards III
policy. Policy implementation, as we
Edwards III (1980:1) me-
have seen, is the stage of policy-making
ngemukakan “In our approach to the
between the establishment of a policy-
study of policy implementation, we begin
such as the passage of a legislative act,
in the abstract and ask: What are the
the issuing of an executive order, the
preconditions for successful policy
handling down of a judicial decision, or
implementation?” Untuk menjawab
the promulgation of a regulatory rule-
pertanyaan penting itu Edwards III
and the consequences of the policy for
(1980: 10) menawarkan dan
the people whom it affects. If a policy is
mempertimbangkan empat faktor dalam
inappropriate, if it cannot alleviate the
implementasi kebijakan publik, yakni:
problem for which it was designed, it will
“Communication, resources, disposition
probably be a failure no matter how well
it is implemented. But even a brilliant or attitudes, and bureaucratic structure”.
Keempat faktor implementasi
policy poorly implemented may fail to
tersebut dipandang krusial oleh setiap
achieve the goals of its designers”.
implementor dalam menjalankan
kebijakan publik. Keempat faktor
C. Pendekatan Implementasi
tersebut saling berinteraksi satu sama
Kebijakan Publik
lain, artinya tdak adanya satu faktor,
Pendekatan implementasi kebija- maka tiga faktor lainnya akan
kan publik merupakan pendekatan terpengaruh dan berdampak pada
ilmiah. Oleh karena itu, dalam lemahnya implementasi kebijakan publik.
pendekatan implementasi kebijakan perlu
memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan 2. Model Meter dan Horn
dalam pendekatan ilmiah sebagaimana Model yang diperkenalkan oleh
dikemukakan oleh Abidin (2004: 62-63), duet Donald Van Meter dengan Carl
bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99),
beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan: menegaskan bahwa “Implementasi
1. Pengumpulan data dan analisis kebijakan berjalan secara linear dari
bersifat objektif atau tidak bias. kebijakan publik, implementor, dan
Dalam pendekatan ilmiah, analisis kinerja kebijakan publik”. Beberapa
dilakukan setelah memperoleh data variabel yang dimasukkan sebagai
secara objektif. Dengan demikian, variabel yang mempengaruhi dan yang
diharapkan dapat diperoleh informasi menyangkut dalam proses kebijakan
tentang kepastian dalam pelaksanaan publik adalah:
sesuatu kebijakan yang siap a. Aktivitas implementasi dan
diimplementasikan. komunikasi antar organisasi.
2. Pengumpulan data secara terarah. b. Karakteristik dan agen pelaksana/
Untuk kepentingan implementasi implementor.
kebijakan dibutuhkan data yang c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik,
akurat dan terarah agar setiap produk dan
kebijakan dapat diimplementasikan d. Kecenderungan (disposition) dari
sesuai dengan substansi dari produk pelaksana/implementor.
kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan dilakukan
3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang untuk meraih kinerja yang tinggi dan
relevan. berlangsung dalam antar hubungan

4. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 57
berbagai faktor. Suatu kebijakan 4. Model Hoogwood & Gun
menegaskan standar dan sasaran tertentu Model Brian W. Hoogwood dan
yang harus dicapai oleh para pelaksana Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:
kebijakan. 131) mengetengahkan bahwa untuk
3. Model Mazmanian dan Sabatier melakukan implementasi kebijakan
Model kerangka analisis diperlukan beberapa syarat, yaitu:
implementasi (a framework for a. Syarat pertama berkenaan dengan
implementation analysis) yang di- jaminan bahwa kondisi eksternal yang
perkenalkan oleh Mazmanian dan Paul dihadapi oleh lembaga/badan
A. Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129) pelaksana tidak akan menimbulkan
mengklasifikasikan proses implementasi masalah yang besar.
kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu: b. Syarat kedua, apakah untuk
a. Variabel independen, yaitu mudah melaksanakannya tersedia sumber
tidaknya masalah dikendalikan yang daya yang memadai termasuk sumber
berkenaan dengan indikator masalah daya waktu.
teori dan teknis pelaksanaan, c. Syarat ketiga, apakah perpaduan
keragaman obyek, dan perubahan sumber-sumber yang diperlukan
yang dikehendaki benar-benar ada.
b. Variabel intervening, yaitu variabel d. Syarat keempat, apakah kebijakan
kemampuan kebijakan untuk yang akan diimplementasikan didasari
menstrukturkan proses implementasi hubungan kausal yang andal.
dengan indikator kejelasan dan e. Syarat kelima adalah seberapa banyak
konsistensi tujuan, dipergunakannya hubungan kausalitas yang terjadi.
teori kausal, ketepatan alokasi sumber Asumsinya semakin sedikit hubungan
dana, keterpaduan hirarkis di antara sebab akibat semakin tinggi pula hasil
lembaga pelaksana, aturan dan yang dikehendaki oleh kebijakan
lembaga pelaksana, dan perekrutan tersebut dapat dicapai.
pejabat pelaksana dan keterbukaan f. Syarat keenam adalah apakah
kepada pihak luar, dan variabel di luar hubungan saling ketergantungan kecil.
kebijakan yang mempengaruhi proses Asumsinya adalah jika hubungan
implementasi yang berkenaan dengan saling ketergantungan tinggi,
indikator kondisi sosio-ekonomi dan implementasi tidak akan dapat
teknologi, dukungan publik, sikap dari berjalan secara efektif.
konstituen, dukungan pejabat yang g. Syarat ketujuh, pemahaman yang
lebih tinggi serta komitmen dan mendalam dan kesepakatan terhadap
kualitas kepemimpinan dan pejabat tujuan.
pelaksana. h. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah
c. Variabel dependen, yaitu tahapan dirinci dan ditempatkan dalam urutan
dalam proses implementasi dengan yang benar.
lima tahapan, yaitu pemahaman dari i. Syarat kesembilan, komunikasi dan
lembaga/badan pelaksana dalam koordinasi yang sempurna
bentuk disusunnya kebijakan j. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak
pelaksana, kepatuhan obyek, hasil yang memiliki wewenang kekuasaan
nyata, penerimaan atas hasil nyata, dapat menuntut dan mendapatkan
dan akhirnya mengarah kepada revisi kepatuhan yang sempurna.
atas kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan tersebut ataupun 5. Model Merilee S. Grindle
keseluruhan kebijakan yang bersifat Model Grindle (dalam Nugroho,
mendasar. 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan
dan konteks implementasinya”. Ide

5. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 58
dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 7. Model Jan Merse
ditransformasikan, maka implementasi Jan Merse (dalam Koryati, 2004:
kebijakan dilakukan”. 16) mengemukakan bahwa “Model
Dalam model Grindle tingkat implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
derajat implementability dari kebijakan a. Informasi
tersebut. Isi kebijakan mencakup: b. Isi kebijakan
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh c. Dukungan masyarakat (fisik dan non
kebijakan fisik), dan
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan d. Pembagian potensi.
c. Derajat perubahan yang diinginkan Khusus dukungan masyarakat,
d. Kedudukan pembuat kebijakan berkaitan erat dengan partisipasi
e. Pelaksana program, dan masyarakat sebagai salah satu
f. Sumber daya yang dikerahkan. stakeholder dalam proses pelaksanaan
Sementara itu, konteks program. Penegasan di atas membuktikan
implementasinya adalah: bahwa setiap implementasi program tetap
a. Kekuasaan, kepentingan, strategi membutuhkan dukungan masyarakat atau
aktor terlibat partisipasi masyarakat sebagai
b. Karakteristik lembaga dan penguasa stakeholder.
c. Kepatuhan dan daya tanggap
8. Model Warwic
6. Model Elmore, Lipsky, Hjem & Warwic (dalam Subarsono, 2005:
O’Porter 99) mengatakan bahwa “Dalam
Model implementasi kebijakan implementasi kebijakan terdapat faktor-
yang disusun oleh Richard Elmore, faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: a)
Michael Lipsky dan Benny Hjern & kemampuan organisasi, b) informasi, c)
David O’Porter (dalam Nugroho, 2006: dukungan, dan d) pembagian potensi”.
134) bahwa "Model ini dimulai dari
mengidentifikasi jaringan aktor yang 9. Model Rippley dan Franklin
terlibat didalam proses pelayanan dan Menurut Rippley dan Franklin
menanyakan kepada mereka tujuan, (dalam Subarsono, 2005: 99) bahwa
strategi, aktivitas, dan kontak-kontak keberhasilan implementasi kebijakan
yang dimiliki”. program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:
Model implementasi ini didasarkan a. Perspektif kepatuhan yang mengukur
kepada jenis kebijakan publik yang implementasi dari kepatuhan aparatur
mendorong masyarakat untuk pelaksana.
mengerjakan sendiri implementasi b. Keberhasilan implementasi diukur
kebijakannya atau masih melibatkan dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
pejabat pemerintah, namun hanya di persoalan, dan
tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan c. Implementasi yang berhasil mengarah
yang dibuat harus sesuai dengan harapan, kepada kinerja yang memuaskan
keinginan, publik yang menjadi target semua pihak terutama kelompok
atau kliennya dan sesuai pula dengan penerima manfaat program.
pejabat eselon rendah yang menjadi
pelaksananya. Kebijakan model ini 10. Model Charles Jones
biasanya diprakarsai oleh masyarakat Charles Jones (dalam Ricky
baik secara langsung ataupun melalui Istamto, 1999: 296) mengatakan bahwa
lembaga swadaya masyarakat. implementasi kebijakan adalah suatu
kegiatan yang dimaksudkan untuk
mengoperasikan sebuah program dengan

6. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 59
memperhatikan tiga aktivitas utama stakeholders, yaitu: government, private
kegiatan, yaitu: sector, dan civil society.
a. Organisasi, pembentukan atau penataan
kembali sumber daya, unit-unit serta E. Strategi dan Kebijakan Program
metode untuk menunjang agar program Penanggulangan Kemiskinan
berjalan.
Kemiskinan dapat menunjuk pada
b. Interpretasi, menafsirkan agar
kondisi individu, kelompok maupun
program menjadi rencana dan
situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan
pengarahan yang tepat dan dapat
disebabkan oleh banyak faktor. Sulit
diterima serta dilaksanakan, dan
ditemukan bahwa kemiskinan hanya
c. Aplikasi (penerapan), berkaitan
disebabkan oleh faktor tunggal.
dengan pelaksanaan kegiatan rutin
Seseorang atau keluarga miskin bisa
yang meliputi penyediaan barang dan
disebabkan oleh beberapa faktor yang
jasa.
saling terkait satu sama lain, seperti
mengalami kecacatan, memiliki
11.Model Goggin, Brown, dkk.
pendidikan rendah, tidak memiliki modal
Goggin, Brown, dkk. (1990) dalam
bukunya Implementation Theory and atau keterampilan untuk berusaha, tidak
tersedianya kesempatan kerja, terkena
Practice Toward a Third Generation,
PHK, tidak adanya jaminan sosial
secara implicit mensyaratkan 3 hal
(pension, kesehatan, kematian), atau
penting dalam implementasi kebijakan,
hidup di lokasi terpencil dengan sumber
yakni: 1) isi pesan, 2) bentuk pesan, 3)
daya alam dan infrastruktur yang
persepsi mengenai pimpinan negara.
terbatas.
12.Model MSN-Approach (Model YK)
Tidak sedikit para ahli telah F. Birokrasi dan Pemberdayaan
mengemukakan tentang berbagai model Masyarakat Miskin
implementasi kebijakan publik, dan dari Peran birokrasi pemerintah dalam
kajian terhadap berbagai model tersebut, upaya menyukseskan program
maka penulis dapat menawarkan model penanggulangan kemiskinan perkotaan
atau formula hasil dari pengembangan (P2KP) memiliki kedudukan yang
model implementasi kebijakan yang juga strategis dan menentukan kelancaran
disadari belum sepenuhnya serta kesinambungan program tersebut.
mengakomodir substansi dari kehendak Peran birokrasi pemerintahan hingga ke
sebuah teori dengan aplikasi empirik, tingkat kelurahan yang mempunyai akses
tetapi paling tidak Kadji (2008: 59-68) langsung selaku penanggung jawab,
dapat menyumbangkan hasil pemikiran pelaksana dan pendamping (fasilitator),
akademik dalam tataran kepentingan harus mampu merangsang tumbuhnya
pengembangan teori atau formula model “development creativity and motivating”
implementasi kebijakan publik melalui di masyarakat.
pendekatan mentality, systems, and
networking atau oleh penulis disebut G. Eksistensi Kebijakan Program
model implementasi kebijakan melalui Penanggulangan Kemiskinan
MSN-Approach. Perkotaan di Kota Gorontalo
Pemikiran pengembangan teoritik
tersebut berangkat dari sebuah realitas Penanggulangan kemiskinan
bahwa sebuah produk kebijakan yang dengan menitikberatkan pada pem-
akan diimplementasikan, dipastikan berdayaan masyarakat sebagai
bermuara atau bersinggungan langsung pendekatan dalam tahapan implementasi
dengan tiga dimensi policy of kebijakan merupakan wujud komitmen
pemerintah dalam merealisasikan

7. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 60
kesejahteraan sosial bagi masyarakat. menerima dan mendukung kebijakan
Program penanggulangan kemiskinan P2KP.
perkotaan (P2KP) merupakan salah satu 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan pemerintah dalam upaya implementasi kebijakan program
menanggulangi kemiskinan di Indonesia. penanggulangan kemiskinan di Kota
Gorontalo, yakni komunikasi, sumber
METODE PENELITIAN daya, sikap pelaksana, dan struktur
organisasi.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan
5. Teknik Pengumpulan Data
pendekatan kualitatif dengan metode
Teknik pengumpulan data yang
studi kasus.
digunakan adalah
2. Lokasi Penelitian a. Teknik Indept-Interview Analysis
Penelitian ini dilaksanakan di Kota dengan menggukanak pedoman
Gorontalo Provinsi Gorontalo. wawancara.
b. Teknik Focus Group Discussion
3. Sumber Data Penelitian (FGD).
Sumber data dalam rangka
penelitian ini meliputi: a) sumber data 6. Teknik Pengabsahan Data
primer. b) sumber data sekunder Pengabsahan data dilakukan
dengan cara, yaitu:
4. Fokus Masalah Penelitian dan a. Perpanjangan pengamatan
Deskripsi Fokus b. Peningkatan ketekunan peneliti dalam
pengamatan dan wawancara
Fokus masalah penelitian
c. Triangulasi sumber dan metode
berorientasi pada masalah penelitian,
d. Focus Group Discussion (FGD).
yaitu:
e. Analisis kasus negatif
1) Bentuk-bentuk implementasi ke-
f. Kecukupan referensi.
bijakan program penanggulangan
kemiskinan perkotaan (P2KP) di
Kota Gorontalo, meliputi: a) HASIL PENELITIAN DAN PEM-
pendidikan dan keterampilan teknis, BAHASAN
b) bantuan modal, c) program 1. Profil kemiskinan di Kota
pembangunan rumah layak huni, d) Gorontalo
kegiatan pendampingan. Jumlah rumah tangga miskin
2) Responsivitas pemerintah Kota (RTM) di Kota Gorontalo secara
Gorontalo dalam implementasi signifikan turut dipengaruhi oleh dampak
kebijakan program penanggulangan implementasi kebijakan program
kemiskinan di Kota Gorontalo. penanggulangan kemiskinan perkotaan
Menganalisis dan mendalami daya (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun
tanggap pemerintah kota terhadap 2005. Data angka kemiskinan
kebutuhan masyarakat, dan menunjukkan penurunan yang sangat
kepedulian pemerintah kota signifikan, yakni pada tahun 2006
Gorontalo dalam memenuhi berjumlah 13.297 RTM menjadi 6.989
tanggung jawabnya sebagai aktor RTM, berarti terjadi penurunan angka
dan implementor kebijakan P2KP. persentase kemiskinan secara drastis
3) Keberterimaan masyarakat terhadap yakni sebesar 52,56 persen.
kebijakan program penanggulangan
kemiskinan di Kota Gorontalo.
Menganalisis dan mendalami sikap
serta pemahaman masyarakat dalam

8. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 61
2. Bentuk-bentuk Implementasi Ke- terhadap kebutuhan masyarakat,
bijakanProgram Penanggulangan kemampuan aparatur pemerintah dalam
Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di mengenali kebutuhan masyarakat, dan
Kota Gorontalo yang tidak kalah pentingnya adalah
Bentuk-bentuk implementasi sejauhmana tanggung jawab pemerintah
kebijakan P2KP di Kota Gorontalo dalam melaksanakan seluruh tahapan
diarahkan pada tiga bidang P2KP. Berikut ini ditunjukkan
pengembangan yang disebut dengan konsistensi pemerintah Kota Gorontalo
tridaya, atau upaya meningkatkan dalam mendukung pelaksanaan P2KP
keberdayaan masyarakat pada tiga bidang khususnya dalam pengalokasian
utama, yaitu bidang ekonomi, bidang anggaran pada APBD sebagai dana
fisik, dan bidang social. Upaya ini pada sharing ataupun dana pendamping
gilirannya menuju pada keberdayaan pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan
masyarakat dalam kemandirian berusaha P2KP di kota Gorontalo.
untuk segera keluar dari masalah
kompleksitas kemiskinan. Tabel 1.
Berdasarkan penjelasan para Dana Sharing PemerintahKota Gorontalo
informan yang diwawancarai peneliti, Melalui APBD Selang Tahun 2005-2009
maka dapat ditegaskan kembali bahwa Sumber Dana
Tahun APBN/ APBD/ Jumlah
bentuk-bentuk implementasi kebijakan Jumlah Jumlah
P2KP di Kota Gorontalo, meliputi 2005 2.112.500.000 2.112.500.000 4.225.000.000
kegiatan: 2006 2.112.500.000 2.112.500.000 4.225.000.000
2007 2.700.000.000 2.700.000.000 5.400.000.000
a. Pendidikan dan keterampilan berupa 2008 2.650.000.000 2.650.000.000 5.300.000.000
pelatihan bagi kelompok usaha 2009 3.450.000.000 3.450.000.000 6.900.000.000
masyarakat. Sumber: Bappeda Kota Gorontalo, 2009
b. Bantuan modal atau dana bergulir
bagi kelompok usaha ekonomi Berdasarkan analisis terhadap hasil
produktif masyarakat. wawancara yang didukung oleh data dan
c. Program perbaikan rumah layak huni dokumen yang relevan dapat ditegaskan
(mahyani), dan bahwa responsivitas atau daya tanggap
d. Kegiatan pendampingan oleh aparatur pemerintah Kota Gorontalo terhadap
terkait dengan kegiatan dan tahapan implementasi kebijakan P2KP, terlihat
P2KP di Kota Gorontalo. pada kepedulian pemerintah terhadap
kebutuhan dan kepentingan masyarakat
khususnya komitmen pemerintah dalam
3. Responsivitas Pemerintah Kota
mengalokasikan dana sharing melalui
Gorontalo dalam Implementasi
APBD Kota Gorontalo setiap tahunnya,
Kebijakan Program Penanggulang-
sebesar 50 persen dari total anggaran
an Kemiskinan Perkotaan di Kota
P2KP dari pemerintah pusat.
Gorontalo
Program apapun yang digulirkan 4. Keberterimaan Masyarakat ter-
oleh pemerintah pusat termasuk hadap Kebijakan Program
kebijakan P2KP, tidak saja membutuhkan Penanggulangan Kemiskinan di
dukungan dari masyarakat sasaran Kota Gorontalo
kebijakan P2KP, tapi yang lebih penting Keberterimaan masyarakat dapat
adalah bagaimana tingkat responsivitas dilihat melalui seberapa jauh pemahaman
pemerintah dan aparaturnya dalam dan dukungan atau partisipasi masyarakat
mendukung kelancaran pelaksanaan dalam program implementasi kebijakan
kebijakan P2KP. Dalam perspektif ini P2KP di Kota Gorontalo. Perspektif ini
tingkat responsivitas pemerintah dapat menunjukkan bahwa masyarakat telah
dilihat dari daya tanggap pemerintah mengetahui, memahami dan mendukung

9. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 62
serta berpartisipasi langsung terhadap mewarnai dinamika pelaksanaan
pelaksanaan berbagai tahapan dan bentuk program pembangunan, yang dalam
program dari kebijakan P2KP tersebut. bahasa daerah Gorontalo disebut
Berdasarkan analisis terhadap hasil “Huyula”, artinya bekerja bersama
wawancara yang didukung oleh data untuk kepentingan bersama.
yang relevan, dapat ditegaskan bahwa d. Kebiasaan lain masyarakat dalam
eksistensi dan peran masyarakat sebagai membangun desa/kelurahannya
wujud keberterimaan masyarakat adalah apa yang disebut “Heluma”,
terhadap kebijakan program P2KP saling mengajak bermufakat, atau
ditunjukkan dengan semakin tingginya bermusyawarah dalam semangat
tingkat pemahaman dan dukungan atau kegotongroyongan membangun
partisipasi masyarakat dalam setiap bersama untuk kepentingan
tahapan program kebijakan P2KP di Kota masyarakat.
Gorontalo. Situasi inilah yang
menjadikan bahwa implementasi SIMPULAN DAN SARAN
kebijakan P2KP dapat terlaksana sesuai
dengan tujuan dan hakikat program P2KP 1. Simpulan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan sebagaimana dikemukakan
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi sebelumnya, maka dapat disimpulkan
Implementasi Kebijakan Program sebagai berikut:
Penanggulangan Kemiskinan di a. Implemantasi kebijakan program
Kota Gorontalo penanggulangan kemiskinan di Kota
Gorontalo dilaksanakan dalam bentuk
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan dan keterampilan berupa
implementasi kebijakan P2KP di Kota pelatihan bagi kelompok usaha
Gorontalo, yakni: a) komunikasi, b) masyarakat, kursus komputer,
sumber daya, c) sikap pelaksana, dan d) pemberian bantuan modal atau dana
struktur birokrasi. Faktor lainnya sebagai bergulir bagi kelompok usaha
temuan selain dari empat faktor di atas, ekonomi produktif masyarakat, dan
adalah sebagai berikut: program pembangunan rumah layak
a. Warga masyarakat Kota Gorontalo huni, serta kegiatan pendampingan
tidak lagi mengalami perlakuan teknis telah dilaksanakan sesuai
diskriminatif dalam setiap pe- tahapan kebijakan P2KP.
laksanaan pembangunan se- b. Responsivitas pemerintah Kota
bagaimana terjadi sebelum Gorontalo dalam implementasi
terbentuknya Provinsi Gorontalo. kebijakan program penanggulangan
Artinya bahwa dalam setiap tahapan kemiskinan menunjukkan adanya
pembangunan komunitas masyarakat sikap kepedulian dan daya tanggap
menjadi sasaran dan dapat secara pemerintah, berupa dukungan sharing
langsung berpartisipasi dalam proses cost melalui APBD Kota Gorontalo,
pembanguan kota. dan dukungan aparatur terhadap
b. Falsafah hidup masyarakat adat semua tahapan implementasi
Gorontalo, yakni “Adat bersendi kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.
syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, c. Keberterimaan masyarakat terhadap
sebagai bingkai moral masyarakat kebijakan program penanggulangan
Gorontalo dalam menjalankan kemiskinan di Kota Gorontalo
aktivitas kehidupan bermasyarakat. ditunjukkan oleh adanya pemahaman
c. Semangat kegotongroyongan dan penerimaan serta pastisipasi aktif
masyarakat Gorontalo yang masih masyarakat warga sasaran dalam
berlangsung dan senantiasa tetap

10. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 63
menyukseskan kegiatan dan program sebagai upaya berkelanjutan untuk
yang tertuang dalam kebijakan P2KP, mengurangi jumlah penduduk miskin.
baik bidang sosial, bidang fisik b. Melihat dampak yang signifikan
lingkungan, maupun bidang ekonomi implementasi kebijakan P2KP di Kota
produktif. Gorontalo terhadap penurunan angka
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka responsivitas
implementasi kebijakan program pemerintah kota sangat dibutuhkan
penanggulangan kemiskinan di Kota dalam mengalokasikan anggaran
Gorontalo, meliputi faktor melalui APBD pada setiap tahun
komunikasi, sumber daya, sikap secara berkelanjutan.
pelaksana dan struktur birokrasi c. Keberterimaan masyarakat terhadap
merupakan faktor yang didalami kebijakan P2KP ditumbuhkan dalam
dalam penelitian, dan pada realitasnya realitas kemasyarakatan agar warga
dapat mendukung terhadap masyarakat akan lebih mengetahui,
pelaksanaan seluruh tahapan program memahami dan melibatkan diri secara
dan kegiatan dalam kebijakan P2KP langsung dalam setiap kebijakan
di Kota Gorontalo. Di samping pemerintah kota, tidak terkecuali
keempat faktor tersebut, masih ada terhadap keberlanjutan implementasi
faktor lain yang juga memahami kebijakan P2KP di Kota Gorontalo.
kondisi sosial budaya masyarakat d. Aparatur pemerintah kota dalam
Gorontalo, bahwa keberhasilan mengefektifkan komunikasi, sikap
program pembangunan khususnya pelaksana, sumber daya, dan struktur
kebijakan P2KP juga ditentukan oleh birokrasi agar lebih fleksibel dan tidak
faktor empirik masyarakat dalam hal birokratis dalam implementasi
ini meliputi; tidak adanya diskriminasi kebijakan P2KP.
pada masyarakat sebagai sasaran e. Kebijakan P2KP perlu dilanjutkan
pembangunan, adanya bingkai moral dimasa yang akan datang dengan tetap
masyarakat adat Gorontalo: Adat mempertahankan dan menstranfor-
bersendi syara’, syara’ bersendikan masikan nilai-nilai budaya masyarakat
kitabullah”, semangat kegotong lokal yang hidup dan berkembang
royongan yang disebut “Huyula”, dan sebagai bingkai dan spirit dalam
saling mengajak bermufakat membangun daerah.
bekerjasama dalam membangun
daerag yang disebut dengan
DAFTAR PUSTAKA
“Heluma”.
2. Saran Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis
Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke
Berdasarkan simpulan hasil
Implementasi Kebijaksanaan
penelitian ini, maka dapat dikemukakan
Negara. Jakarta: Penerbit PT.
beberapa saran sebagai berikut:
Bumi Aksara.
a. Untuk menjaga keterjaminan dan
Dunn, N William. 2000. Pengantar
keberlanjutan program P2KP di Kota
Analisis Kebijakan Publik.
Gorontalo, maka pemerintah Kota
(Diterjemahkan oleh: Samodra
Gorontalo dalam memberdayakan
Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gajah
organisasi masyarakat seperti Badan
Mada University Press.
Keswadayaan Masyarakat di tingkat
Dye, Thomas R 1987. Understanding
kelurahan dibutuhkan aktivitas yang
Public Policy. USA: Prentice-Hall
partisipatif dalam menyusun dan
Englewood Cliffs.
merencanakan bentuk-bentuk kegiatan
program P2KP di Kota Gorontalo

11. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 64
Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
Organisasi Pelayanan Publik. UGM.
Yogyakarta: UGM. Liliweri, Alo. 1997. Ilmu Komunikasi.
Edwards III, George C. 1980. Bandung: Remaja Karya.
Implementing Public Policy. Mafruhah, Izza. 2009. Multidimensi
Washington DC: Congressional Kemiskinan. Surakarta: LPP UNS.
Quarterly Press. Mustopadidjadja, AR. 2003. Manajemen
Effendi Harianja, Marihot Tua. 2006. Proses Kebijakan Publik,
Perilaku Organisasi: Memahami Formulasi, Implementasi dan
dan Mengelola Perilaku dalam Evaluasi Kinerja. Jakarta. LAN.
Organisasi. Bandung: UNPAR Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan
Press. Publik: Formulasi, Implementasi
Goggin, Malcolm L., et al. 1990. dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex
Implementation Theory and Media Komputindo.
Practice: Toward and Third _______________. 2006. Kebijakan
Generation. Illinois: Scoot, Publik untuk Negara-negara
Foresman and Company. Berkembang. Jakarta: PT. Elex
Hadar, Ivan A. 2004. Utang, Kemiskinan Media Komputindo.
dan Globalisasi: Pencarian Solusi Polak, Paul. 2008. Out of Poverty: What
Alternatif. Yogyakarta: Lapera Must When Traditional
Pustaka Utama. Approaches Fail. San Fransisco:
Hikmat, Harry. 2004. Strategi Berret-Koehler Publishers, Inc.
Pemberdayaan Masyarakat. Rakhmat. 2009. Teori Administrasi dan
Bandung: Humaniora. Manajemen Publik. Jakarta:
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Pustaka Arif.
Kebijakan Publik. (Public Policy) Ritonga. 2008. Analisis Kemiskinan dan
Diterjemahkan oleh Ricky Penanggulangannya di Indonesia.
Ismanto. Jakarta: PT. Jakarta: Pustaka.
RajaGrafindo Persada. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan
Kadji, Yulianto. 2008. Implementasi Publik. Yogyakarta: Pustaka
Kebijakan Publik melalui MSN Pelajar.
Approach. Jurnal Teknologi dan Subhan Imran dan Sri Haryani. 2007.
Manajemen Informatika. Volume 6 Studi Implementasi Pelaksanaan
Edisi Khusus Juli 2008. Malang: P2KP di Kabupaten Bantul.
Universitas Merdeka Malang. Yogyakarta.
___________. 2008. Kemiskinan: Sugiyono. 2007. Metode Penelitian
Realitas yang tak Kunjung Usai. Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Volume 7 Edisi Khusus September Bandung: Penerbit Alfabeta.
2008. Malang: Universitas Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan
Merdeka Malang. Publik: Panduan Praktis Mengkaji
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Masalah dan Kebijakan Sosial.
Strategis Administrasi Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta.
Konsep, Teori dan Isu. __________. 1997. Kemiskinan dan
Yogyakarta: Gava Media. Perlindungan Sosial di Indonesia.
Koryati, Nyimas Dwi Dkk. 2004. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Kebijakan dan Manajemen Sumodiningrat, Gunawan. 1997.
Pembangunan Wilayah. Kemiskinan: Teori, Fakta dan
Yogyakarta: YPAPI. Kebijakan. Impact Edisi.
Kuncoro, Mudradjat. 1997. Pengantar Supriatna, Tjahya. 1998. Birokrasi
Ekonomi Pembangunan. Pemberdayaan dan Pengentasan

12. Asna Aneta / Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010 65
Kemiskinan. Bandung: Humaniora Winardi. 2003. Pengantar tentang Teori
Utama Press. Sistem dan Analisis Sistem.
_______________. 2000. Strategi Bandung. Penerbit Mandar Maju.
Pembangunan dan Kemiskinan. _______. 2003. Teori Organisasi dan
Bandung. Rineka Cipta. Pengorganisasi. Jakarta: PT.
Sobandi, Baban. 2004. Etika Kebijakan RajaGrasindo.
Publik. Bandung. Humaniora _______. 2004. Manajemen Perilaku
Utama Press. Organisasi. Jakarta: Prenada
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Media.
Publik. Bandung: Puslit KP2W Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses
Lemlit UNPAD. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Pressindo.
Kebijakan Publik yang Membumi. Wiranto, Tatag. 2004. Profil Kemiskinan
Yogyakarta: Yayasan Pembaruan di Perdesaan/Perkotaan. Jakarta:
Administrasi Publik Indonesia dan Pustaka.
Lukman Offset. Zainal Abidin, Said. 2004. Kebijakan
________________. 2003. Implementasi Publik. Jakarta: Yayasan Pancur
Kebijakan Publik. Yogyakarta: Siwah.
Yayasan Pembaruan Administrasi
Publik Indonesia dan Lukman
Offset.