Dokumen tersebut membahas perlunya pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

1. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu
pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu HTI (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas nama PT. Riau
Andalan Pulp And Paper di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi
Riau dengan Keputusan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp And
Paper.
Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3419X
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68;
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OA4 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86; Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2AA7 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a725);
5. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2A04 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007
Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4a54;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OgT tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A7 Nomor 22:
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a814);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet lndonesia Bersatu ll;
/8. Peraturan .....