Pernyataan mengutuk keras tindakan kepolisian di Bengkalis yang melakukan penangkapan secara brutal terhadap 3 warga Pulau Padang tanpa alasan hukum yang jelas dan melanggar prosedur hukum. Serikat Tani Nasional meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan represif, mencopot oknum polisi pelaku kekerasan, dan mencabut izin HTI PT RAPP.

1. No. 09/KPP-STN/B/VI/2011
Pernyataan Sikap:
Mengutuk Keras Tindakan Brutal Kepolisian Polres Bengkalis
Dalam Penangkapan Warga Pulau Padang Kab. Meranti Riau
Kamis (9/6/11), sekitar pukul 05.00 WIB, rombongan Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis
dan dibantu personil Polsek Merbau mendatangi Desa Lukit, Kecamatan Merbau, Kabupaten
Meranti. Kurang lebih 25 personil kepolisian melakukan penangkapan secara paksa
terhadap tiga orang warga Desa. Penangkapan tersebut dipimpin oleh Kasat Intel Polres
Bengkalis, AKP Yudi Fahmi.
Kronologi Penangkapan:
Penangkapan I:
Dilakukan terhadap warga RT/RW 1/2, Dusun 2, Desa Lukit yang bernama Solehan (36
tahun). Solehan yang hendak menunaikan sholat subuh, dikejutkan oleh suara drum
penampung air yang jatuh disamping rumah. Solehan yang mengira terjadi gempa,
kemudian bergegas berdiri menuju dapur untuk melihat sekeliling rumah, namun, yang
dilihatnya adalah pihak aparat polisi (berpakaian preman) telah mengepung rumahnya.
Sebanyak enam orang aparat kepolisian langsung mendobrak pintu belakang rumah, dan
menangkap Solehan. Dengan hanya mengenakan sarung, tangan di borgol dan mukanya
ditutup, Solehan dibawah paksa keluar rumah. Saat berada diluar rumah, Sholehan pun
meminta kepada istrinya Khoifah untuk menyampaikan perihal penangkapannya kepada
rekan-rekannya. Namun, mendengar hal tersebut, pihak kepolisian lalu memukuli
wajahnya sebanyak tiga kali. Lalu, beberapa meter kemudian Sholehan kembali dipukuli
lagi oleh polisi sebanyak lima kali, sebelum sampai di pelabuhan. Solehan kemudian di
introgasi diatas kapal kepolisian yang bersandar di Pelabuhan Jeti PT. Kundur DR. 03, Desa
Lukit, Merbau Pulau Padang Kab. Meranti.
Introgasi yang berjalan sekitar pukul 06.00 WIB tersebut, hendak menyudutkan Sholehan
sebagai tersangka dalam kasus pembakaran yang terjadi sebelumnya di perusahaan PT.
Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dimana dua eskpator milik perusahaan dan dua camp
karyawan perusahaan terbakar.
Penangkapan II:
Dilakukan terhadap tokoh masyarakat Desa Lukit, Dalail (55 Tahun). Sesudah shalat subuh
pukul 05.15 WIB, saat hendak membangunkan anaknya, Dalail mendengar suara panggilan
diluar rumah. Dalail meminta kepada istrinya Srinawangsih untuk membuka pintu
rumahnya. Ternyata yang masuk adalah beberapa orang aparat polisi dan langsung
meminta Dalail untuk ikut ke Polres Bengkalis.
Dalail yang masih mengenakan sarung sholat, meminta untuk mengenakan celana panjang,
namun, permintaan itu ditolak. Pihak kepolisian pun melakukan penggeledahan di kamar
dan ruangan lainnya di rumah Dalail. Dalail kemudian di borogol untuk dibawah menuju ke
pelabuhan tanpa mengenakan sandal.
Sekretariat : Jl.Tebet Dalam II G No.1 Jakarta Selatan 12820, Telp/Fax.(021)8354513, 08119910876 email:pusatdesa@gmail.com

2. Ketika didalam perjalanan menuju kepelabuhan, Dalail sempat mendengar percakapan
antara polisi, yang berkata, “hari ini kita makan enak, tanggungan lepas, tinggal ngitung
duit sesudah penangkapan ini".
Penangkapan III:
Dilakukan terhadap warga yang bernama Yahya (43 tahun). Pagi sekitar pukul 06.00 WIB,
Yahya yang baru balik dari rumah anaknya Sukathman menemukan aparat polisi telah
berada di rumahnya.
Yahya yang merupakan pengurus STR Pulau Padang, didesak untuk ikut pihak kepolisian ke
Bengkalis. Polisi kemudian memaksa Yahya untuk masuk kedalam Mobil Patroli milik
perusahaan PT. Kondur P.S.A. Yahya kemudian menolak. Karena menolak ikut, enam orang
aparat polisi yang berpakaian preman memegang dan mendorong Yahya kedalam mobil,
sambil dipukuli dibagian punggungnya dengan menggunakan pentungan.
Sebelum sampai dilokasi pelabuhan, di depan Kantor produksi milik PT. Kondur, mobil
polisi tersebut dihadang oleh sekitar 50 orang warga. Polisi kemudian mengeluarkan
tembakan peringatan, namun warga tidak menghiraukannya, dan Yahya pun dibebaskan
oleh warga.
Pagi sekitar pukul 06.30 WIB, rakyat dari berbagai desa, diantaranya, Desa Mungkiran,
Desa Bagan Melibur, Desa Mekar Sari, Desa Pelantai, Desa Mernati, Desa Bunting, Desa
Lukit, yang mengetahui adanya kejadian penangkapan dan dibawa ke pelabuhan Jeti, Desa
Lukit langsung mendatangi lokasi. Seribuan warga yang datang, berkumpul di pelabuhan
dan menuntut supaya dua warga lainnya yang ditahan di dalam kapal polisi agar segera
dibebaskan.
Karena tidak diindahkan oleh polisi, maka warga mendesak polisi yang masih berada di
pelabuhan untuk segera melepaskan dua warga yang ditahan di kapal polisi. Setelah
dilakukan negosiasi akhirnya Solehan dan Dalail dibebaskan.
Pihak kepolisian didesak untuk mengakui tindakan kekerasan dan pemukulan terhadap
Solehan, namum mereka menolak mengakui. Lalu polisi pun didesak ke kantor Desa guna
memberi keterangan yang sebenarnya. Karena terpojok, polisi melarikan diri dan masuk ke
kapal. Dan salah seorang polisi yaitu, Kasat Intel, AKP Yudi Falmi menceburkan diri ke laut
dan akhirnya diselamatkan oleh kapal polisi yang telah menunggunya.
Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, polisi melepaskan tembakan beruntun keudara
dengan menggunakan pistol dan senjata otomatis.
Berdasarkan kronologis tersebut, kami dari Serikat Tani Nasional (STN) menilai kepolisian
telah bertindak diluar prosedur dan menyalahgunakan kewenangannya. Pihak Kepolisian
telah bertindak diluar batas dengan cara-cara represif tanpa mengindahkan aturan hukum
(KUHAP).
Beberapa tindakan yang melanggar hukum tersebut antara lain:
1. Pihak kepolisian telah mengabaikan prosedur hukum dengan melakukan tindakan
sewenang-wenang (tanpa prosedur) melakukan penangkapan sehingga
mengabaikan hak asasi terdakwa yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
Sekretariat : Jl.Tebet Dalam II G No.1 Jakarta Selatan 12820, Telp/Fax.(021)8354513, 08119910876 email:pusatdesa@gmail.com

3. 2. Pihak kepolisian telah melakukan tindakan kekerasan fisik dan tekanan psikis
kepada warga dengan menjadikan warga seperti “buronan teroris”. Yaitu warga
diperlakukan tidak setara dihadapan hukum.
3. Tindakan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan secara “diam-diam” tanpa
surat penangkapan (vide pasal 17 KUHAP), membenarkan adanya upaya
“pengkambing hitaman” terhadap rakyat Pulau Padang dan aktivis STR/STN dalam
peristiwa terbakarnya alat perusahaan PT. RAPP.
Tindakan inkonstotusional yang dilakukan oleh pihak Polres Bengkalis hanya merupakan
upaya untuk melindungi kepentingan perusahaan PT. RAPP milik Sukanto Tanoto.
Perusahaan yang hendak menghancurkan lahan gambut dan memproduksi bubur kertas
(Pulp), rencanaya akan menguasai 40 persen lebih atau setara dengan 42.000 Ha hutan
gambut di Pulau Padang.
Suarat Keputusan nomor 327/Menhut/2009 tentang ijin pemanfaatan Hutan Tanaman
Industri (HTI) yang diterbitkan menteri kehutanan telah menjadi sumber malapetaka bagi
rakyat Pulau padang. Karena itu pula, rakyat pulau padang mendesak kepada pemerintah
untuk:
1. Mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Bengkalis yang sudah
melanggar koridor KUHAP dan HAM.
2. Mendesak pihak kepolisian untuk segera menghentikan penangkapan dan tindakan
represif terhadap rakyat Pulau Padang.
3. Menuntut kepada pihak kepolisian untuk segera mencopot oknum polisi yang
melakukan tindakan kekerasan, dan sekaligus menyatakan permohonan maaf
kepada rakyat Pulau Padang atas tindakan polisi yang meresahkan warga.
4. Segera mencabut SK Menhut nomor: 327 tahun 2009 tentang izin HTI PT RAPP.
Demikian peryataan politik ini dibuat dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
Jakarta, 9 Mei 2011.
Mengetahui;
Komite Pimpinan Pusat – Serikat Tani Nasional
( KPP – STN )
Ketua Umum Sekretaris Jendral
(Yudi Budi Wibowo) (Wiwik Widyanarko)
Sekretariat : Jl.Tebet Dalam II G No.1 Jakarta Selatan 12820, Telp/Fax.(021)8354513, 08119910876 email:pusatdesa@gmail.com