1. RGS Mitra 1 of 16
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2000
UMUM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2000 direncanakan dalam keadaan
ekonomi yang menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama berkaitan dengan membengkaknya beban
pengeluaran negara untuk membiayai subsidi, dan pembayaran bunga utang, baik dalam negeri maupun luar
negeri. Di lain pihak, kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara juga masih terbatas.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya tekanan terhadap APBN Tahun Anggaran 2000 dapat diatasi dengan
baik. Meskipun perkembangan ekonomi domestik belum cukup memadai dalam menggerakkan sektor riil,
perkembangan ekonomi dalam enam bulan pertama pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2000 menunjukkan
tanda-tanda perbaikan yang cukup berarti. Hal tersebut tercermin dari cukup baiknya perkembangan berbagai
indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang mulai positif, tingkat inflasi yang relatif
terkendali, serta perkembangan suku bunga yang relatif stabil. Di sisi eksternal, perkembangan harga minyak
mentah yang mengalami peningkatan, dan cukup baiknya perkembangan ekonomi global, juga memberikan
pengaruh positif bagi perkembangan perekonomian nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan
APBN Tahun Anggaran 2000. Sehubungan dengan itu, maka terhadap APBN Tahun Anggaran 2000
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000, perlu dilakukan berbagai penyesuaian,
agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan lebih tinggi dibanding
dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan adanya perkembangan tersebut, rasio pendapatan negara terhadap
produk domestik bruto (PDB) yang semula diasumsikan16,8 persen, realisasinya diperkirakan menjadi 20,7
persen. Lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih
tingginya perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri, baik yang bersumber dari penerimaan perpajakan
maupun penerimaan negara bukan pajak, meskipun terdapat pos penerimaan yang diperkirakan tidak mencapai
sasaran seperti pajak/pungutan ekspor.
Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih tinggi dari yang direncanakan. Hal tersebut
terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang luar negeri dan
subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak
mentah di pasar internasional. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan, baik pembiayaan rupiah
maupun yang bersumber dari pinjaman proyek diperkirakan tidak berbeda jauh dari yang direncanakan.
Sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan peningkatan pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan
perkiraan peningkatan belanja negara, defisit anggaran yang semula diperkirakan mencapai 4,8 persen dari PDB,
dalam realisasinya diperkirakan menurun menjadi 3,2 persen dari PDB. Pada sisi pembiayaan, penarikan
pinjaman luar negeri bruto yang semula direncanakan mencapai 3,0 persen dari PDB, dalam realisasinya
diperkirakan menurun menjadi 2,1 persen. Sementara itu, pembiayaan dalam negeri nonperbankan yang semula
ditargetkan 2,8 persen dari PDB, realisasinya diperkirakan hanya akan mencapai 2,0 persen dari PDB.
Sedangkan realisasi pembayaran pokok utang luar negeri diperkirakan tidak jauh berbeda dari yang
direncanakan.
Dengan lebih rendahnya defisit anggaran dari jumlah pembiayaan yang dapat dihimpun, maka dalam tahun
anggaran 2000 diperkirakan akan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

2. RGS Mitra 2 of 16
Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun
Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 194.146.126.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun
seratus empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000 diperkirakan berubah menjadi Rp 223.907.057.000.000,00 (dua ratus dua puluh tiga triliun
sembilan ratus tujuh miliar lima puluh tujuh juta rupiah). Dengan demikian, Defisit Anggaran dalam Tahun
Anggaran 2000 diperkirakan menjadi Rp 29.760.931.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun tujuh ratus enam
puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3944), maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2000 perlu diatur dengan Undang-undang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 111.064.477.000.000,00 yang terdiri dari :
(dalam rupiah)

3. RGS Mitra 3 of 16
a. Pajak dalam negeri 104.610.308.000.000,00
0110 Pajak penghasilan Nonmigas 40.143.900.000.000,00
0120 Pajak penghasilan migas 17.471.476.000.000,00
0130 Pajak pertambahan nilai barang dan
jasa, dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPN dan PPnBM) 31.525.200.000.000,00
0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 3.136.000.000.000,00
0150 Bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan (BPHTB) 688.400.000.000,00
0160 Cukai 10.631.732.000.000,00
0170 Pajak lainnya (Bea meterai) 1.013.600.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional 6.454.169.000.000,00
0210 Bea masuk 6.116.030.000.000,00
0230 Pungutan (pajak) ekspor 338.139.000.000,00
Angka 3
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

4. RGS Mitra 4 of 16
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 82.870.585.000.000,00 terdiri dari :
(dalam
rupiah)
a. Penerimaan sumber daya alam 70.186.045.000.000,00
0310 Penerimaan minyak bumi 44.891.800.000.000,00
0320 Penerimaan gas alam 14.726.425.000.000,00
0330 Penerimaan pertambangan umum 619.966.700.000,00
0340 Penerimaan kehutanan 9.922.931.000.000,00
0350 Penerimaan perikanan 24.922.300.000,00
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha
milik negara 5.281.300.000.000,00
0410 Bagian laba dari BUMN 5.281.300.000.000,00
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya 7.403.240.000.000,00
0510 Penjualan hasil produksi, sitaan 51.136.059.000,00
0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan 1.280.293.000,00
0512 Penjualan hasil peternakan 1.329.023.000,00
0513 Penjualan hasil perikanan 22.168.566.000,00
0514 Penjualan hasil sitaan 6.102.209.000,00
0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 176.505.000,00
0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan
lainnya 11.906.498.000,00
0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 7.032.139.000,00
0519 Penjualan lainnya 1.140.826.000,00
0520 Penjualan aset tetap 22.859.073.000,00
0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 4.306.577.000,00

5. RGS Mitra 5 of 16
0522 Penjualan kendaraan bermotor 448.034.000,00
0523 Penjualan sewa beli 13.401.734.000,00
0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,
dihapuskan 4.702.728.000,00
0530 Pendapatan sewa 6.009.315.000,00
0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri 3.357.102.000,00
0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 1.067.156.000,00
0533 Sewa benda-benda bergerak 1.116.788.000,00
0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 468.269.000,00
0540 Pendapatan jasa I 293.395.902.000,00
0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan
lainnya 24.489.718.000,00
0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum 170.466.000,00
0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, dan
SIM, STNK, BPKB 144.482.862.000,00
0544 Pendapatan jasa pertanahan 6.566.588.000,00
0545 Pendapatan hak dan perijinan 87.660.599.000,00
0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan,
pemeriksaan 7.283.411.000,00
0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan 14.325.243.000,00
0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 3.075.078.000,00
0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan 5.341.937.000,00
0550 Pendapatan jasa II 938.815.564.000,00
0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 172.544.635.000,00
0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan
denda 422.662.917.000,00
0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 7.651.403.000,00
0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil 3.889.047.000,00
0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara
dengan surat paksa 1.837.515.000,00

6. RGS Mitra 6 of 16
0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 11.564.290.000,00
0557 Pendapatan bea lelang 85.675.478.000,00
0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan
lelang negara 25.595.406.000,00
0559 Pendapatan jasa lainnya 207.394.873.000,00
0560 Pendapatan rutin dari luar negeri 256.163.000.000,00
0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana 1.123.818.900.000,00
0581 Pendapatan penjualan swadana 19.837.700.000,00
0582 Pendapatan sewa swadana 1.398.100.000,00
0583 Pendapatan jasa swadana 1.102.583.100.000,00
0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 15.488.973.000,00
0611 Legalisasi tanda tangan 120.360.900,00
0612 Pengesahan surat di bawah tangan 36.517.800,00
0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
badan pengadilan 587.768.000,00
0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya 9.674.497.800,00
0615 Ongkos perkara 768.016.700,00
0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 4.301.811.800,00
0710 Pendapatan pendidikan 6.146.437.000,00
0711 Uang pendidikan 2.663.089.000,00
0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan
akhir pendidikan 2.677.793.000,00
0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 11.015.000,00
0719 Pendapatan pendidikan lainnya 794.540.000,00
0780 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00
0781 Pendapatan pendidikan swadana 630.353.400.000,00
0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran
berjalan 420.346.693.000,00
0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 31.038.300.000,00

7. RGS Mitra 7 of 16
0812 Penerimaan kembali belanja daerah otonom 22.960.607.000,00
0813 Penerimaan kembali belanja pensiun 349.751.737.000,00
0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 7.680.507.000,00
0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 8.915.542.000,00
0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
tahun anggaran yang lalu 141.690.933.000,00
0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 97.793.410.000,00
0822 Penerimaan kembali belanja pegawai otonom 3.885.375.000,00
0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 7.899.115.000,00
0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 7.362.545.000,00
0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
rupiah murni 24.750.488.000,00
0840 Pendapatan pelunasan piutang 2.815.750.000.000,00
0841 Pendapatan pelunasan piutang 2.815.750.000.000,00
0880 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00
0881 Pendapatan lain-lain swadana 41.984.800.000,00
0890 Pendapatan lain-lain 639.280.951.000,00
0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji 2.642.370.000,00
0892 Penerimaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan 12.520.515.000,00
0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian
yang diderita oleh negara 6.612.341.000,00
0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih
subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan
SPM nihil KPKN 23.518.000,00
0895 Pendapatan atas denda administrasi BPHTB 139.907.000,00
0899 Pendapatan anggaran lainnya 617.342.300.000,00
Angka 4
Pasal 5
Ayat (1)

8. RGS Mitra 8 of 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 181.680.200.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 111.145.418.000,00
01.1 Subsektor Industri 111.145.418.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 9.280.380.520.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 290.945.207.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 8.989.435.313.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 15.347.327.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 0.00
03.2 Subsektor Irigasi 15.347.327.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 349.310.947.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 349.310.947.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 126.481.865.581.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 104.567.907.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 67.787.156.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 0,00

9. RGS Mitra 9 of 16
05.4 Subsektor Keuangan 126.287.670.917.000,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 21.839.601.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA 329.725.523.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 18.917.552.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 31.341.312.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 163.939.133.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 61.028.597.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
dan Penyelamatan (SAR) 54.498.929.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 325.899.770.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 19.428.616.000,00
07.2 Subsektor Energi 6.471.154.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 110.222.081.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 31.330.831.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 78.891.250.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 17.742.862.329.000,00
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 17.731.412.502.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 11.449.827.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 369.432.555.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 9.390.063.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 360.042.492.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA 6.941.398.206.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 6.403.035.053.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 420.064.949.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 107.462.218.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 10.835.986.000,00

10. RGS Mitra 10 of 16
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 470.847.468.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 470.847.468.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA 666.939.831.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 59.028.653.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 607.911.178.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja 0,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 24.482.754.000,00
14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 7.110.507.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 17.372.247.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.230.487.686.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 279.980.483.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 950.507.203.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 494.027.491.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 0,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 284.613.071.000,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 43.373.028.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 0,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.045.708.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 163.995.684.000,00
17 SEKTOR HUKUM 983.470.934.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 862.364.847.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 121.106.087.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum 0,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 5.920.214.965.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.577.993.371.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
Pelaksanaan Pengawasan 342.221.594.000,00

11. RGS Mitra 11 of 16
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 1.579.750.614.000,00
19.1 Subsektor Politik 123.576.197.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 1.408.492.313.000,00
19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 47.682.104.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 8.252.388.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat 0,00
20.2 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia 5.108.123.002.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 2.983.801.740.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 160.463.258.000,00
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.226.857.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
Nilai Rupiah
Rupiah Pinjaman Proyek Jumlah
dan Kredit Ekspor
01 SEKTOR INDUSTRI 81.283.400.000,00 58.682.000.000,00 139.965.400.000,00
01.1 Subsektor Industri 81.283.400.000,00 58.682.000.000,00 139.965.400.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN
KEHUTANAN 1.050.177.400.000,00 1.686.436.000.000,00
2.736.613.400.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 1.041.094.700.000,00 1.627.611.000.000,00
2.668.705.700.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 9.082.700.000,00 58.825.000.000,00 67.907.700.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 719.960.800.000,00 .395.444.000.000,00
2.115.404.800.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan
Sumber Daya Air 213.096.000.000,00 709.825.000.000,00 922.921.000.000,00
03.2 Subsektor Irigasi 506.864.800.000,00 685.619.000.000,00 1.192.483.800.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 357.351.000.000,00 0,00 357.351.000.000,00
04.1. Subsektor Tenaga Kerja 357.351.000.000,00 0,00 357.351.000.000,00

12. RGS Mitra 12 of 16
05 SEKTOR PERDAGANGAN,
PENGEMBANGAN USAHA
NASIONAL, KEUANGAN
DAN KOPERASI 440.632.500.000,00 171.849.000.000,00 612.481.500.000,00
05.1. Subsektor Perdagangan
Dalam Negeri 14.664.400.000,00 21.730.000.000,00 36.394.400.000,00
05.2. Subsektor Perdagangan Luar
Negeri 36.124.000.000,00 2.376.000.000,00 38.500.000.000,00
05.3. Subsektor Pengembangan Usaha
Nasional 3.113.200.000,00 0,00 3.113.200.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 250.570.900.000,00 139.876.000.000,00 390.446.900.000,00
05.5. Subsektor Koperasi dan
Pengusaha Kecil 136.160.000.000,00 7.867.000.000,00 144.027.000.000,00
05 SEKTOR TRANSPORTASI,
METEOROLOGI DAN
GEOFISIKA 869.774.400.000,00 2.642.468.000.000,00 3.512.242.400.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 616.542.400.000,00 1.361.404.000.000,00
1.977.946.400.000,00
06.2. Subsektor Transportasi Darat 111.864.000.000,00 484.276.000.000,00
596.140.000.000,00
06.3. Subsektor Transportasi Laut 55.834.000.000,00 440.404.000.000,00
496.238.000.000,00
06.4. Subsektor Transportasi Udara 79.605.000.000,00 356.384.000.000,00
435.989.000.000,00
06.5. Subsektor Meteorologi, Geofisika,
Pencarian dan Penyelamatan (SAR) 5.929.000.000,00 0,00 5.929.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN
ENERGI 398.857.400.000,00 1.375.513.000.000,00 1.774.370.400.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan 7.055.400.000,00 0,00 37.055.400.000,00
07.2 Subsektor Energi 361.802.000.000,00 1.375.513.000.000,00 1.737.315.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI 56.907.900.000,00 706.290.000.000,00 763.197.900.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata 26.588.900.000,00 20.000.000.000,00 46.588.900.000,00
08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 30.319.000.000,00 686.290.000.000,00
716.609.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH
DAN TRANSMIGRASI 16.000.387.900.000,00 1.159.861.000.000,00 17.160.248.900.000,00

13. RGS Mitra 13 of 16
09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 15.636.031.000.000,00 1.159.861.000.000,00
16.795.892.000.000,00
09.2 Subsektor Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan 364.356.900.000, 00 0,00 364.356.900.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
DAN TATA RUANG 104.937.200.000,00 418.354.000.000,00 523.291.200.000,00
10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 68.132.000.000,00 339.865.000.000,00 407.997.000.000,00
10.2 Subsektor Tata Ruang 36.805.200.000,00 78.489.000.000,00 115.294.200.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDA-
YAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.548.903.500.000,00 2.866.301.000.000,00
5.415.204.500.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan 2.354.185.300.000,00 2.754.970.000.000,00 5.109.155.300.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar
Sekolah dan Kedinasan 133.041.800.000,00 111.061.000.000,00 244.102.800.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan
Nasional dan Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 30.740.600.000,00 0,00 30.740.600.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 30.935.800.000,00 270.000.000,00 31.205.800.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA 142.397.300.000,00 225.217.000.000,00 367.614.300.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan
Keluarga Berencana 142.397.300.000,00 225.217.000.000,00 367.614.300.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN
SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN
WANITA, ANAK DAN REMAJA 841.088.000.000,00 1.639.636.000.000,00
2.480.724.000.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 170.690.000.000,00 84.575.000.000,00 255.265.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 660.442.000.000,00 1.555.061.000.000,00 2.215.503.000.000,00
13.3 Subsektor Peranan Wanita,
Anak dan Remaja 9.956.000.000,00 0,00 9.956.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN 225.564.400.000,00 555.168.000.000,00 780.732.400.000,00
14.1 Subsektor Perumahan
dan Permukiman 218.744.000.000,00 546.821.000.000,00 765.565.000.000,00
14.2 Subsektor Penataan Kota
dan Bangunan 6.820.400.000,00 8.347.000.000,00 15.167.400.000,00

14. RGS Mitra 14 of 16
15 SEKTOR AGAMA 31.385.800.000,00 4.723.000.000,00 36.108.800.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan
Kehidupan Beragama 20.654.100.000,00 4.723.000.000,00 25.377.100.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan
Pendidikan Agama 10.731.700.000,00 0,00 10.731.700.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI 370.701.500.000,00 336.919.000.000,00 707.620.500.000,00
16.1 Subsektor Teknik Produksi
dan Teknologi 89.563.600.000,00 194.338.000.000,00 283.901.600.000,00
16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan
Terapan dan Dasar 28.489.200.000,00 0,00 28.489.200.000,00
16.4 Subsektor Kelembagaan
Prasarana dan Sarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi 41.916.700.000,00 38.911.000.000,00 80.827.700.000,00
16.4 Subsektor Kelautan 32.190.400.000,00 5.520.000.000,00 37.710.400.000,00
16.5 Subsektor Kedirgantaraan 25.479.800.000,00 59.481.000.000,00 84.960.800.000,00
16.6 Subsektor Sistem Informasi
dan Statistik 153.061.800.000,00 38.669.000.000,00 191.730.800.000,00
17 SEKTOR HUKUM 122.798.400.000,00 0,00 122.798.400.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan
Hukum Nasional 14.668.000.000,00 0,00 14.668.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur
Hukum 33.854.200.000,00 0,00 33.854.200.000,00
17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana
Hukum 74.276.200.000,00 0,00 74.276.200.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN 361.287.900.000,00 198.783.000.000,00 560.070.900.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 311.336.600.000,00 198.783.000.000,00 510.119.600.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan
Sistem dan Pelaksanaan
Pengawasan 49.951.300.000,00 0,00 49.951.300.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN
LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 41.411.300.000,00 0,00 41.411.300.000,00
19.1 Subsektor Politik 1.595.000.000,00 0,00 1.595.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 10.986.000.000,00 0,00 10.986.000.000,00

15. RGS Mitra 15 of 16
19.3 Subsektor Penerangan,
Komunikasi dan Media Massa 28.830.300.000,00 0,00 28.830.300.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN
KEAMANAN 861.049.000.000,00 1.158.356.000.000,00 2.019.405.000.000,00
20.1 Subsektor Rakyat Terlatih
Dan Perlindungan Masyarakat 5.941.400.000,00 0,00 5.941.400.000,00
20.2 Subsektor TNI 411.290.600.000,00 0,00 411.290.600.000,00
20.3 Subsektor Kepolisian 127.000.000.000,00 0,00 127.000.000.000,00
20.4 Subsektor Pendukung 316.817.000.000,00 1.158.356.000.000,00 1.475.173.000.000,00
Angka 5
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.138.881.000.000,00 terdiri dari :
(dalam rupiah)
a. Privatisasi 0,00
b. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 18.900.000.000.000,00
c. Penjualan obligasi dalam negeri 0,00
Dikurangi dengan :
d. Pembiayaan perbankan dalam negeri 761.119.000.000,00
Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 11.622.050.000.000,00 terdiri dari :
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto 19.684.936.000.000,00
– Penarikan pinjaman program 3.296.000.000.000,00
– Penarikan pinjaman proyek 16.388.936.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri 8.062.886.000.000,00

16. RGS Mitra 16 of 16
Angka 6
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4047