Materi ini guna memenuhi mata kuliah Ekonomi Pertanian I, yang berisi tentang kebijakan pemerintah untuk membangun sektor pertanian di Indonesia.

1. Ekonomi Pertanian I
Nama Anggota Kelompok:
1. Cut Endang Kurniasih
2. Lia Maifiana
3. Ade Eka Afriska
4. Sabila Fildzah

2. KEBIJAKAN PEMERINTAH
dalam
PEMBANGUNAN PERTANIAN

3.  Indonesia merupakan Negara agraris dan memiliki banyak
pulau. Tidak heran Indonesia di juluki zamrud khatulistiwa. Itu
karena hijaunya negeri tercinta ini. Sudah jelas dengan
keadaan yang seperti ini, membuat Indonesia mempunyai
komoditas terbanyak bahkan utama di sektor pertanian.
 Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah
berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok
tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat.
Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja
yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama
kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk
mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan
mendapatkan hasil terbaik dan banyak

4. PERTANIAN DI INDONESIA
• Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia
• Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India
• Penghasil kopi nomor 4
• Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading
dan Ghana
• Penghasil lada putih nomor 3
• Penghasil karet alam nomor 4,
• Penghasil cengkehnomor 1
• Penghasil sawit nomor 2

5. Dari Sisi Impor
Tahun 2010 Indonesia masih impor:
 Beras, gula, kedelai, gandum
 Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,
 Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

6.  Tujuan Kebijakan Pertanian
 Memajukan pertanian
 Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih
produktif
 Meningkatnya produksi dan efisiensi produksi
 Tingkat pendapatan petani meningkat
 Tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat
meningkat

7.  KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA SEKTOR
PERTANIAN DIPERLUKAN KARENA
BEBERAPA HAL:
 Untuk stabilisasi harga input dan output
 Kegagalan pasar timbul karena eksternalitas.
Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak,
subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga
biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya
eksternalitas.

8. Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang
Pertanian Mencakup Beberapa Hal:
• Kebijakan Harga
• Kebijakan Perdagangan
• Kebijakan Subsidi
• Kebijakan Struktural
• Kebijakan Pengaturan
• Kebijakan Fasilitas
• Kebijakan Intervensi
• Kebijakan Pemasaran

9.  Program Pemerintah Lain
 Monopoli dan manipulasi oleh pemerintah
 Penelitian dan pembangunan station percobaan
 Pembentukan pusat-pusat penelitian
 Penetapan pajak, bea cukai
 Marketing agreement
 Pengawasan produk
 Penjatahan barang

10.  Strategi Kebijakan Pertanian
 Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada
sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu
penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani
 Program industrialisasi mestinya difokuskan pada
aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan
mayoritas.
 Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan
ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas
 Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar
memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah
(value added).

11.  Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani
sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih
diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam
oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat
mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya
produk bukan dijual sebagai barang mentah.
 Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi
perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru
akan sangat berbahaya.
 Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas
pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya
diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand).
 Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur
tangan dan atau peran pemerintah.

12.  Kebijakan-Kebijakan yang Sudah Dilakukan Oleh
Pemerintah Era Orde Baru dan Reformasi dalam
Pembangunan Pertanian.
1. Kebijakan Pertanian di Era Orde Baru
a. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
b. Revolusi Hijau
Revolisi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan
produksi biji-bijian dari hasi penemuan ilmiah berupa benih
unggul baru dari beragam varietas gandum, padi dan jagung
yang membuat hasil panen komoditas meningkat di negara-
negara berkembang.
c. Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi
d. BIMAS, INMAS, INSUS dan Panca Usaha
Pertanian.

13. 2. Kebijakan Pertanian di Era Reformasi
a. SRI (System of Rice Intensification)
Perkembangan pdi SRI (System of Rice
Intensification) yang terkenal dengan motonya “More
Rice with Less Water” atau hasil beras meningkat
dengan penggunaan air yang sedikit.
b. Pembangunan Pertanian Lahan Beririgasi
Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun
2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi
diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu,
berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel,
dan berkeadilan.

14. Kesimpulan
www.themegallery.com
Penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang
pertanian, diterapkannya pertanian berkelanjutan,
penerapan sumberdaya baik manusia maupun
sumberdaya alam seoptimal mungkin, dan
mempermudah akses modal untuk para petani. Semua
hal ini bertujuan sebagai peningkatan produktivitas
dan sumber ekonomi rakyat juga negara yang
teraplikasikan dalam bentuk pembangunan pertanian.

15. www.themegallery.com