BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG
LAPORAN KELOMPOK PESERTA
PPRA XLIX LEMHANNAS RI
STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TANGGAL 21 S.D 26 JULI 2013
PEMBANGUNAN NASIONAL
DI PROVINSI BENGKULU
BUKU 1
BERDASARKAN SURAT PERINTAH GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : SPRIN / 595 / IV / 2013
TANGGAL : 2 April 2013

iiiPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
KATA PENGANTAR

DenganRahmatTuhanYangMahaEsa,kamibisamenyelesaikanBukuIinisebagai
Laporan Pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX di Provinsi Bengkulu yang telah dilaksanakan pada tanggal 21
s/d 26 Juli 2013. Pelaksanaan SSDN di Provinsi Bengkulu tersebut berdasarkan Surat
Perintah Gubernur Lemhannas RI Nomor Sprin/595/IV/2013 tanggal 2 April 2013, yang
berisi tentang Kondisi “Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu”.
PadakesempataninikamisegenapanggotaKelompokSSDNdiProvinsiBengkulu,
mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan SSDN ke Provinsi Bengkulu. Kami
juga mengucapkan terimakasih kepada Mayjen TNI Edy Susanto sebagai Pimpinan
Rombongan, Drs. Edijan Tandjung, M.Si sebagai Tenaga Ahli I, H.Ario W, SH, MSc,
sebagai Tenaga Ahli II dan Laksma TNI Petrus Padmardjo sebagai Liaison Officer, Drs.
Iswidiyatmo, MM, MA sebagai Sekretaris Rombongan.
Kami telah berupaya menyusun laporan Buku I Studi Strategis Dalam Negeri
(SSDN) ke Provinsi Bengkulu ini sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu yang
sangat terbatas dan menggunakan sumber data yang ada, namun demikian kami
sepenuhnya menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh
karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari
para pembaca guna kesempurnaan laporan ini, sehingga laporan ini dapat bermanfaat
bagi upaya kita mewujudkan pembangunan Nasional, demi kesejahteraan bangsa
Indonesia pada umumnya.
Jakarta, Agustus 2013
Kombes Pol Drs. Lutfi Lubihanto, MM
KETUA KELOMPOK SSDN PROVINSI BENGKULU

vPEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
PENDAHULUAN
1. Umum 2
2. Maksud dan Tujuan 3
3. Ruang Lingkup dan Sistematika 4
4. Metode dan Pendekatan 5
5. Pengertian-Pengertian 6
LANDASAN PEMIKIRAN
6. Umum 14
7. Paradigma Nasional 15
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015
sebagai Landasan Operasional. 20
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu
Tahun 2010-2015 sebagai Landasan Operasional Pembangunan Daerah. 25
10. Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional 31
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
11. Umum 38
12. Kondisi Kehidupan Dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu 38
13. Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu 49
14. Permasalahan yang Dihadapi 62
DAFTAR ISI

BAB 1 - PENDAHULUAN
vi LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
15. Umum 68
16. Pengaruh Internal 69
17. Pengaruh Eksternal 77
18. Peluang dan Kendala 80
ANALISA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
19. Umum 84
20. Bidang Geografi 86
21. Demografi 86
22. Sumber Kekayaan Alam 87
23. Ideologi 89
24. Politik 89
25. Ekonomi 90
26. Sosial Budaya 92
27. Pertahanan dan Keamanan 96
PENUTUP
28. Kesimpulan 102
29. Saran 104
LAMPIRAN :
A BUKU-II TENTANG VALIDASI PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI
PROVINSI BENGKULU
B. DAFTAR NAMA KELOMPOK PESERTA
C. DATA LAIN YANG DIPERLUKAN

BAB 1 - PENDAHULUAN
viii LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI

PENDAHULUAN
1
LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI
TENTANG
PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BAB 1 - PENDAHULUAN
2 LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI PPRA XLIX LEMHANNAS RI
1. UMUM
Lemhannas RI menyelenggarakan Program Pendidikan baik Reguler (PPRA)
maupun Program Pendidikan Singkat (PPSA) guna penyiapan dan pemantapan kader
pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/
wawasan strategis serta terampil dalam memecahkan berbagai permasalahan strategis
baik dalam lingkup global, regional, nasional, maupun provinsial/lokal.
Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi Bengkulu bertujuan untuk
membekali para peserta PPRA XLIX Lemhannas RI agar memiliki cakrawala berpikir
yang lebih komprehensif dan integral tentang kondisi objektif Provinsi Bengkulu, yang
merupakan bagian integral dari NKRI, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan
Pembangunan Nasional di daerah serta kondisi Tannas Daerah Provinsi Bengkulu.
Di samping itu SSDN bertujuan untuk mempertajam kemampuan peserta dalam

3PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU
menemukan isu-isu strategis di daerah, mengambil keputusan dalam arti memberikan
rekomendasi kebijakan, serta memprediksi implikasi dari rekomendasi kebijakan yang
disarankan.
Melalui metode pembelajaran SSDN dengan melakukan peninjauan langsung ke
Provinsi Bengkulu baik ke pemerintahannya, tokoh dan para pemangku kepentingan
lainnya, maupun objek / produk unggulan dari Provinsi Bengkulu, para peserta
sebagai kader pimpinan tingkat nasional diharapkan akan memiliki kepekaan terhadap
spesifikasi dan kearifan lokal suatu wilayah yang merupakan bagian integral dari NKRI,
meningkatkan wawasan kebangsaan, mendapat gambaran tentang kondisi Ketahanan
Nasional serta mengetahui lebih dekat tentang proses Pembangunan Nasional di
Provinsi Bengkulu. Pemahaman terhadap semua itu diperlukan oleh para peserta untuk
menambah cakrawala berfikir yang lebih komprehensif, integral dan holistik dalam
bingkai NKRI.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang lengkap
tentang pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu guna memperoleh gambaran,
masukan, dan pemahaman tentang pencapaian pembangunan nasional pada provinsi
yang ditinjau, dalam hal ini adalah Provinsi Bengkulu.
b. Tujuan
Penulisan laporan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan
kepada peserta PPRA tentang pelaksanaan pembangunan nasional pada beberapa
provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Bengkulu, sehingga diharapkan
dapat menumbuhkan kepekaan terhadap proses pembangunan tidak hanya pada level
nasional, tetapi juga pada level kewilayahan.

BAB 1 - PENDAHULUAN
Melalui kegiatan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi
Bengkulu ini, para peserta PPRA diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang
pelaksanaan pembangunan nasional di provinsi Bengkulu secara lebih komprehensif,
muncul pemikiran dan sumbang saran untuk turut serta mengoptimalkan potensi yang
ada guna mendukung Pembangunan Nasional, khususnya di Provinsi Bengkulu, serta
menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA
Ruang lingkup Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu
ini dibatasi pada pelaksanaan pembangunan nasional Provinsi Bengkulu dengan tolok
ukur pencapaian output, outcome, dan impact atas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015. Pisau analisis yang digunakan pada
laporan Analisis Pelaksanaan Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu ini adalah
Ketahanan Nasional, meliputi aspek demografi, geografi, kekayaan alam, ideology,

politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sistematika penulisan
laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu:
a. Bab I Pendahuluan. Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
ruang lingkup, metoda dan pendekatan serta pengertian-pengertian.
b. Bab II Landasan Pemikiran. Menguraikan tentang Paradigma Nasional dan
berbagai peraturan yang terkait, dengan Pembangunan Nasional sebagai Landasan
Pemikiran dalam menganalisa kondisi dinamis ketahanan nasional dan pelaksanaan
pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu yang dikunjungi.
c. Bab III Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu. Menggambarkan fakta-fakta
yang ditemukan selama berkunjung di Provinsi Bengkulu, terutama tentang kondisi
dinamis kehidupan berbangsa dan bernegara dari prespektif Astagatra.
d. Bab IV Faktor-faktor yang mempengaruhi. Berisi uraian tentang berbagai faktor yang
berpengaruh terhadap dinamika kehidupan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu
yang dikunjungi.
e. Bab V Analisa tentang Pembangunan Nasional di Provinsi Bengkulu. Berisi tentang
uraian analisa data yang diperoleh peserta selama melaksanakan SSDN guna
keberhasilan Pembangunan Nasional secara keseluruhan.
f. Bab VI Penutup. Berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pengkajian yang telah
dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran.
4. METODE DAN PENDEKATAN
Metode yang digunakan pada laporan ini adalah metode deskriptif analitis
dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk
menggambarkan kondisi objek pengamatan secara detail sesuai dengan informasi yang
ditangkap oleh seluruh panca indera. Penjelasan atas Provinsi Bengkulu sebagai objek
penelitian ini akan menggambarkan pelaksanaan pembangunan nasional di Provinsi
Bengkulu saat ini.
Penjelasan tersebut akan membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi kinerja Pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta di Provinsi

BAB 1 - PENDAHULUAN
Bengkulu sebagai stakeholders. Faktor internal dan eksternal tersebut memiliki
kewajiban untuk melaksanakan pembanguan nasional Provinsi Bengkulu seutuhnya
serta memiliki hak untuk menikmati pembangunan Provinsi Bengkulu yang telah
dicapai. Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan
pendekatan yang dipergunakan adalah secara komprehensif integral dan holistik dalam
perspektif Ketahanan Nasional.
5. PENGERTIAN-PENGERTIAN
a. Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Asas otonomi dan Tugas Pembantuan
adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan
secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh
pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari
pemerintah kabupaten/kota ke desa.
b. Daya Saing Daerah. Daya Saing Daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor
kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia,
dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk
bersaing dengan daerah lain.
c. Desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 7
UU No 32/ 2004).
d. Geostrategi. Geostrategi adalah rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan
kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama ditambah berbagai faktor
internal dan eksternal yang akan memengaruhinya, yaitu geografi, demografi,
sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan
dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional.
e. Hubungan Administrasi. Hubungan Administrasi adalah hubungan yang terjadi
sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara.

f. Hubungan Kewilayahan. Hubungan Kewilayahan adalah hubungan yang terjadi
sebagai konsekuensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah
merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat.
g. Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Terwujudnya Keamanan dan
Kesejahteraan Masyarakat adalah tujuan nasional Indonesia, yang dinyatakan sebagai
berikut “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Alinea ke 4
Pembukaan UUD NRI 1945).
h. Ketahanan Nasional (Tannas). Tannas adalah kondisi dinamis suatu bangsa, berisi
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan
kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan

BAB 1 - PENDAHULUAN
gangguan, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.
i. Keutuhan NKRI. Keutuhan NKRI adalah cita-cita nasional yang dinyatakan yaitu
“Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. (Alinea ke 2
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945).
j. Kewaspadaan Nasional (Padnas). Padnas1
adalah Suatu sikap dalam hubungannya
dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta
perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman.
k. Lingkungan Strategis. Lingkungan Strategis adalah faktor-faktor yang potensial
dapat menjadi sumber dinamika perubahan keadaan, yang secara strategis atau dalam
jangka panjang dapat mempengaruhi, mengganggu atau mengubah arah, tujuan atau
pencapaian sasaran kepentingan nasional.
l. Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(UU NO 32/2004, pasal 1 point 5).
m. Paradigma Nasional. Paradigma nasional adalah pemahaman bangsa Indonesia
bahwa konsepsi tentang falsafah hidup bangsa Indonesia, dasar negara adalah
Pancasila dengan nilai instrumental sebagai landasan konstitusional adalah UUD
NRI Tahun 1945, wawasan visional adalah Wawasan Nusantara, landasan konseptual
adalah Ketahanan Nasional dan landasan operasional adalah RPJMN.
n. Pemangku Kepentingan (Stakeholders). Pemangku kepentingan adalah pihak-
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
o. Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang
dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
1 Lembaga Ketahanan Nasional RI. 2013. Modul 7 Bidang Studi/ Materi Pokok Kewaspadaan Nasional Modul 1 S.D.
3 Sub. B.S. Kewaspadaan Nasional Pasca Orde Baru, Lemhannas RI, Jakarta.

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
p. Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2, UU No 32/ 2004).
q. Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah
suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

BAB 1 - PENDAHULUAN
unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Perda Provinsi Bengkulu
No 4 Tahun 2011).
r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (Pasal 5 UU NO. 25 Tahun 2004).
s. Sistem Manajemen Nasional (Sismennas). Sismennas adalah perpaduan tata nilai,
struktur, fungsi, dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai
kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber
daya dan dana nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
t. Wawasan Nusantara (Wasantara). Wasantara adalah kesamaan persepsi pada
segenap komponen bangsa Indonesia sebagai dasar bagi terbangunnya rasa dan
semangat nasional yang tinggi dalam semua aspek kehidupan, yang akan menjadi

BAB 2 - LANDASAN PEMIKIRAN

LANDASAN
PEMIKIRAN
2
TENTANG

daya dorong untuk berbuat, mempersembahkan dan mendarmabaktikan karya
terbaik bagi bangsa dan negara.
6. UMUM
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
jika daerah gagal melakukan pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional
juga tidak berhasil. Namun harus tetap diperhatikan untuk tercapainya keberhasilan
pembangunan suatu daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan, kondisi dan
potensi yang dimiliki. Perbedaan kondisi daerah akan mengakibatkan kebijakan, strategi dan
upaya pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Kebijaksanaan yang diterapkan dan
berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan hasil yang sama bagi daerah lain.
Otonomi daerah yang saat ini terus bergulir merupakan sistem yang diharapkan
dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan potensi

lokal. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan dalam koridor ideal dan teoretik,
perlu dibahas teori dan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan dasar dari
proses dan tahapan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia.
Berikut ini akan diuraikan tentang paradigma Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD
NRI 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
7. PARADIGMA NASIONAL
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil
Pancasila merupakan landasan idiil bangsa Indonesia yang berisikan cita-cita
bangsa dan negara yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat. Adapun cita-cita yang terkandung dalam Pancasila yang harus menjadi

arah dalam setiap upaya pembangunan bangsa dan negara RI adalah mewujudkan
kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Hakikat pembangunan bangsa dan negara
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan Pancasila sebagai dasar,
tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan
merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari
masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan
seluruh rakyat sebagai bentuk perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang
menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional
dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk
memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.
Olehkarenaitu,penyelenggaraanpemerintahandiIndonesiaharusmencerminkan
adanya keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi
Bengkulu, yang menyelenggarakan pembangunan pada semua sektor kehidupan, harus
mencerminkan dan menunjukkan keinginan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi
Bengkulu yang adil, makmur dan sejahtera.
b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional NKRI adalah UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan
hukum dasar penyelenggaraan ketatanegaraan dan pemerintahan. UUD 1945 merupakan
landasan konstitusional yang menjadi pedoman kebijakan di tingkat nasional sebagai
suatu sumber hukum tertulis yang mengarahkan aparat / alat negara yang memiliki
kekuasaan dan tanggung jawab dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam
penyelenggaraan pemerintahan pada semua aspek kehidupan masyarakat dan di
lingkungan pemerintahan itu sendiri, harus berdasarkan landasan hukum yang telah
ditetapkan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmuryangmeratamateriildanspiritualberdasarkanPancasiladanUUD1945dalamwadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan

rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam
lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunannasionaldiselenggarakandari,oleh,danuntukrakyat,dilaksanakan
di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya,
dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan
Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan
dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka
panjang yang ingin diwujudkan.
Terkait dengan pembangunan kehidupan masyarakat di wilayah Propinsi
Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahannya harus mencerminkan penyelenggaraan pemerintah beserta rakyat
yang berlandaskan UUD NRI 1945, yang lebih konkrit dijabarkan dalam pasal-pasal
yang tertuang dalam UUD tersebut. Tugas pemerintahan dalam kerangka mewujudkan
keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Propinsi Bengkulu di semua sektor
harus melandasi ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Konstitusi tersebut.
Demikian juga peran, sikap dan perilaku pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat
sehari hari, harus sejalan dengan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan yang termuat
dalam UUD NRI 1945.
c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional
Sebagailandasanvisional,WawasanNusantaramerupakancarapandangdansikap
bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terhadap diri
dan lingkungannya dengan berlandaskan konstelasi geografis Indonesia yang berfungsi
menumbuhkan nasionalisme. Cara pandang tersebut diantaranya dimaksudkan
untuk menciptakan tanggung jawab, motivasi dan dorongan bagi bangsa Indonesia
guna mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu Wawasan Nusantara selanjutnya
menjadi landasan penentuan kebijakan politik Negara. Melalui Wawasan Nusantara,
bangsa Indonesia memiliki cara pandang dan sikap yang sama dalam penyelenggaraan
pembangunan nasional
Dalam kaitan itu, maka setiap langkah pembangunan harus berorientasi Wawasan

Nusantara, dimana pembangunan nasional harus sesuai dengan ciri dan karakteristik
kondisi bangsa Indonesia yang penuh dengan kebhinnekaan dan memahami kondisi
lingkungan geografis Indonesia yang berwujud dalam kepulauan serta memiliki wilayah
yang cukup luas.
Pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat yang
memiliki kebhinekaan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang
harmonis. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling
mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan
pembangunan nasional.
Demikian pula halnya dalam rangka menjalankan pembangunan Propinsi
Bengkulu, segenap aparatur dan masyarakat harus dapat menunjukkan sikap dan cara
pandang yang berlandaskan Wawasan Nusantara. Penyelenggaraan pemerintahan di
Propinsi Bengkulu harus mencerminkan nilai-nilai Wawasan Nusantara secara nyata
pada penyelenggaraan pembangunan di semua sektor pembangunan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Dalam kaitan itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu harus memahami dan
menghargai kebhinekaan masyarakat dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Disamping itu aparat pemerintah Provinsi Bengkulu termasuk kebijakan pembangunan
daerah Bengkulu harus mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan pada semua sektor
pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan.
Pembangunan Propinsi Bengkulu harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan
pribadi warga masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya
setempat dan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang
berkesinambungan dan berkelanjutan.
d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional
Ketahanan nasional adalah sebuah konsepsi untuk melakukan pengaturan dan
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam

seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan
Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Pengaturan dan penyelenggaraan tersebut
dilakukan di seluruh aspek kehidupan nasional, Geografi, Demografi, Sumber Kekayaan
Alam dan Ipoleksosbudhankam. Ketahanan pada setiap aspek kehidupan nasional
tersebut, akan mempengaruhi dan berkontribusi bagi terwujudnya kondisi ketahanan
nasional.
Dalam hal ini pembangunan Nasional harus mempertimbangkan adanya
keseimbangan antara berbagai kepentingan masyarakat, yaitu keseimbangan, keserasian
dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan
raga, individu, masyarakat dan negara pusat dan daerah Bengkulu sendiri
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Propinsi Bengkulu, maka
untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan semua
potensi daerah agar mampu menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan
gangguan, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa

dan Negara. Oleh karena itu penyelenggaraaan pemerintah propinsi Bengkulu tersebut,
diharapkan dapat menghadapi semua bentuk AGHT, sehingga berkontribusi kepada
pencapaian tujuan nasional. Pembangunan Daerah Bengkulu harus mencerminkan
kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Bengkulu secara
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan
negara yang maju dan demokratis.
Pembangunan Daerah Bengkulu diselenggarakan sebagai usaha bersama harus
merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah Propinsi Bengkulu di
mana setiap warga Propinsi Bengkulu berhak memperoleh kesempatan berperan dan
menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan
Untuk dapat mewujudkan pembangunan Propinsi Bengkulu yang dapat
memberikan kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraannya
perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahun dan teknologi, serta mendorong
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
seksama.
Penyelenggaraan pemerintah di wilayah Propinsi Bengkulu, harus dimaknai
dan diimplementasikan sebagai pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan
keamanan, bagi semua masyarakat Provinsi Bengkulu, yang mencakup semua sektor
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui pembangunan tersebut terwujud kemajuan dan kesejahteraan lahir
bathin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta
terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh
rakyat. Pembangunan nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia
dengan Tuhannya, antara sesame manusia dan antara manusia dengan lingkungan alam
sekitarnya.
8. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL.
a. Visi Pembangunan Indonesia 2010-2014

Dalam menetapkan perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia
melakukan inventarisasi dan analisis terhadap berbagai permasalahan, tantangan, dan
isu strategi yang dimiliki. Setidaknya dalam lima tahun mendatang, terdapat beberapa
tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan mayarakat Indonesia sejahtera di
tengah persaingan global yang meningkat, antara lain;
1.) Capaian laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6% selama periode 2004-2008 belum
cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2.) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi
yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive growth)
3.) Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, pertumbuhan ekonomi harus
tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang masih memiliki
tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
4.) Untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha, pertumbuhan ekonomi yang
tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata
ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja.
5.) Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup.
6.) Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi.
7.) Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal
dari peningkatan produktivitas.
8.) Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi.

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam
5 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan
Nasional tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis,
dan Berkeadilan”.

Misi tersebut mengandung beberapa penjelasan, yaitu:
a. Kesejahteraan Rakyat, yang berarti terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat,

melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,
kekayaan Sumber Kekayaan Alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan
penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,
berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab
serta hak asasi manusia.
c. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh
seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa
Indonesia.
b. Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014
Misi pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan bagian awal dari proses untuk
menuju cita-cita pembangunan Indonesia yang holistik dan komprehensif. Ia adalah
rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu
terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, namun tidak terlepas dari
kondisi dan tantangan lingkungan global,regional dan nasional yang mempengaruhinya.
Berikut adalah Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014:
Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera.
Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang
dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan
dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.
Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses
demokrasiyangmakinmatangdanmakindewasa.Meskipundemikian,masihdiperlukan
penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan

demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan
pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik,
juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara
negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi
dan peraturan perundang-undangan.
Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi
di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik
gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah
air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi
saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/ representasi
kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas
proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan
publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan
media masa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga
negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing, sesuai dengan yang diatur oleh
undang-undang.
Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen
bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat
dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi
konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Percepatan
pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu
didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah
dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem
wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah
administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses
industri dan distribusi.
Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah,

serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama
antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang
berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan
dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan
masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk
jaminan pelayanan publik dan keperintisan.
Prioritas Pembangunan Nasional
Visi dan Misi pemerintah 2009-2014 dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional
ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan
diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk
sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin
implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)
pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)
infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana;
(10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan,
kreativitas, dan inovasi teknologi.
Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan
Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya
di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang
kesejahteraan rakyat.
9. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2015 SEBAGAI LANDASAN
OPERASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH.
Penyusunan dokumen perencanaan di daerah merupakan amanatUndang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun),
jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun). Dalam hal
ini, setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai sebuah
dokumen perencanaan memiliki nilai strategis dan penting, diantaranya:
a. RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman Pembangunan Daerah selama
5 (lima) tahun, sebagai implementasi dari janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
terpilih pada saat kampanye PILKADA.
b. RPJMD merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalampenyusunan rencana
kerja tahunan (RKPD).

c. RPJMD merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal
(SPI) dan Bappeda agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan
daerah, mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan serta indikator capaian kinerja yang ditetapkan.
d. RPJMD menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mempertanggungjawabkan pelaksanaan
program dan kegiatan baik jangka menengah maupun tahunan sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsi masing-masing.
e. RPJMDmenjadipedomanevaluasipenyelenggaraanpemerintahandaerahsebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang hasilnya identik
dengan keberhasilan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa baktinya 5 (lima) tahun.
Proses penyusunan RPJMD terdiri dari 7 (tujuh) tahap utama yaitu: tahap pertama:
persiapan penyusunan RPJMD meliputi pembentukan tim, orientasi penyusunan agenda
kerja dan pengumpulan data/informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan awalRPJMD
dimana di dalamnya terdapat proses Focused Group Discussion (FGD) dengan SKPD,
pembahasan dengan DPRD dan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan
para pakar dan profesional. Tahap ketiga: Penyebaran surat edaran Gubernur kepada SKPD
untuk menyampaikan rancangan renstra SKPD. Tahap keempat: penyusunan rancangan
RPJMD berdasarkan masukan dari rancangan Renstra SKPD. Tahap kelima: Musrenbang
RPJMD. Tahap keenam: penyusunan rancangan akhir RPJMD meliputi: perumusan
rancangan akhir RPJMD, pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan
kepala daerah, penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan kepala daerah,
konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Kementerian Dalam Negeri dan penyempurnaan
rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasi. Tahap ketujuh: penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD.
RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 merupakan pelaksanaan tahun
kedua dari RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 dan menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2011-2015 serta dijabarkan
setiap tahunnya dalam dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama kurun waktu 2010 sampai
dengan 2015.
c. Visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015
Di dalam RPJMD Bengkulu, telah tertuang Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang
merupakan induk dari setiap strategi yang akan dilakukan pemerintah daerah. Visi
dan Misi tersebut merupakan acuan yang akan membawa arah pembangunan Provinsi
Bengkulu.DalamRPJMDProvinsiBengkulutahun2010-2015,tertuangvisi“Terwujudnya
Masyarakat Bengkulu yang Semakin maju, semakin bertakwa, dan sejahtera.”
Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu maju, bertakwa, dan sejahtera.
Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju
baik secara materi maupun non materi. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang
kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan, keteramplan, dan keahlian
yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan masyarakat/daerah lainnya.
Variabel maju ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pertumbuhan
ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Ketakwaan merupakan persyaratan dalam mewujudkan kehidupan agamis, serta
menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntuna ajaran agama yang diyakini.
Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan
dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan takwa. Selain itu juga dengan ketakwaan
akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun yang merupakan
salah satu modal utama dalam pembangunan.
Tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan
masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari
terpenuhinya kebutuhan yang bersifat jasmaniah seperti terpenuhinya kebutuhan
sehari-hari melainkan juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah dan rohaniah
seperti rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri dan aktualisasi diri.
Variabel sejahtera ditandai dengan indikator terus meningkatnya angka pendapatan
perkapita serta terus menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran.

d. Misi RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015
Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, perlu ada misi yang merupakan
acuan yang bersifat lebih operasional dibandingkan dengan visi. Di dalam RPJMD
Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015, ditetapkan empat misi, yaitu:
1.) Mewujudkan perekonomian rakyat yang berdaya saing;
2.) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan beriman;
3.) Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar
dan penanggulangan bencana dalam rangka menunjang daya saing perekonomian
daerah dan pembangunan yang berkelanjutan;
4.) Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta
mewujudkan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat;

e. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu
Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu merupakan operasionalisasi
dari empat misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan
Provinsi Bengkulu, sesuai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 adalah
sebagai berikut:
1.) Misi I : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing
Tujuan :
1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB;
3. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan;
4. Terwujudnya penanggulangan pengangguran;
5. Peningkatan keuangan daerah.
Sasaran :
1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7 – 7,2 % tahun 2015;
2. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat menjadi Rp. 14 - 15 juta tahun 2015;
3. Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 14,14 – 13,26 % pada tahun 2015;
4. Menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 2,21 - 1,8 % pada tahun 2015;
5. Meningkatkan pendapatan daerah menjadi sebesar 1,67 triliun pada tahun 2015.
1) Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Beriman
Tujuan :
1. Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
4. Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sasaran:
1. Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;

2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 – 75,8 pada
tahun 2015;
3. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat;
4. Meningkatnya peran pemuda dan olahraga dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.
2.) Misi III: Mengembangkan Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur
Dasar dan Penanggulangan Bencana dalam rangka Menunjang Daya Saing
Perekonomian Daerah dan Pembangunan yang Berkelanjutan
Tujuan :
1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan
hidup dan bencana dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan
yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah
dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sasaran :
1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan Sumber Kekayaan Alam, lingkungan
hidup dan bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahterahan
yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai
standar pelayanan minimum (SPM).
4.) Misi IV: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta
mewujudkan sistem politik, hukum dan kemanan yang mengayomi masyarakat
Tujuan :
1. Mewujudkan clean dan good governance;
2. Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan yang mengayomi masyarakat.
Sasaran :

1. Menurunnya angka korupsi;
2. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;
3. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi
dalam pemerintahan daerah;
4. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar
pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
5. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan dari tahun ke tahun.
10. PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL
Berbagai undang-undang terkait perencanaan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang–undang ini mengatur tentang pertanggung-jawaban keuangan negara yang
dikelola oleh penyelenggara negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara. Penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang
memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar
akuntansi pemerintah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan
pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan
keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna
anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang
ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD,
dari segi manfaat/hasil (outcome).
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Dalam undang–undang ini diatur tentang hak dan kewajiban negara yang perlu
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, yang dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat, yang diwujudkan

dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Dalam kaitan pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara
yang mengatur perbendaharaan negara, dan pejabat yang bertugas dan kewengana
yang dimiliki sehingga APBD (pengeluaran dan peneeimaan negara) untuk
pembangunan dapat berjalan secara maksimal.
c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
Dalam Undang-Undang ini ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
harus memuat perencanaan pembangunan untuk dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan
di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam proses penyusunan
rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-
program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala
Daerah.
Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat
kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan
pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan artisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan
mesyarakat adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Sedangkanpendekatanatas-bawahdan,bawah-atasdalamperencanaandilaksanakan
menurut jenjang pemerintah.
d. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Dalam ketentuan tersebut diatur tentang penyelenggaraan pembangunan di setiap
Daerah. Pemerintah Daerah termasuk Propinsi harus menyusun RPJP Daerah

yang mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan kebijakan dalam
rangka pembangunan Daerah yang harus sejalan dengan RPJPN Nasional. Oleh
karena perencanaan pembangunan di daerah tidak bisa terlepas dari ketentuan yang
digariskan oleh perencanaan pembangunan di tingkat Nasional.
e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah
Berdasarkan UU ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan kewenangan
untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan
tugas pembuatan serta diarahkan untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat serta meningkatkan daya saing masyarakat proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik akan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan
keadilan serta keistimewaan dan kekususan daerah-derah sehingga akan terciptanya
ketahanan dalam semua aspek kehidupan bangsa di daerah pada khususnya.

f. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
dan Daerah
Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya perlu diatur bahwa
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam
dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan
antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Dalam kerangka
pengaturan perimbangan keuangan tersebut. Hal ini diperlukan untuk mendukung
penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan
berrdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan
Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian
kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas.
g. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan anggaran
ditentukan bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan Anggaran ditentukan
mekanisme penyusunan anggaran oleh semua Lembaga Pemerintah termasuk
Pemerintah Provinsi, yang disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Pemerintah
termasuk Pemerintah Daerah.
h. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2010-2015
Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai ketentuan yang harus diperdomanidalam
rangka pemyusus RPJPM tingkat nasional dan Pemerintah Daerah selama kurun
waktu 2010 s/d 2015, yang harus sejalan dengan RPJPM Nasional, disesuaikan
dengan masa pemerintahan daerah masing-masing.

i. Peraturan Presiden No 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai mekanisme pengendalian penggunaan
dan pengelolaan keuangan negara, oleh setiap jenjang birokrasi pemerintah, sehingga
semua satuan / unit kerja dapat mencapai target dan hasil pembangunan sesuai
dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.
j. Peraturan Presiden No 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional
Dalam ketentuan tersebut diatur tentang mekanisme yang harus dilakukan dalam
kerangka menyusun Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Kementrian dan
Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mencakup pemikiran visioner untuk periode
jangka panjang, tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi,
budaya, politik, pertahanan dan keamanan serta hasil evaluasi pembangunan
sebelumnya.

BAB 3- PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
PROVINSI
BENGKULU3
TENTANG

11. UMUM
Pembangunan daerah seyogianya mendatangkan kesejahteraan melalui distribusi
hasil pembangunan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh
karena hal itu, kemampuan Pemerintah dalam menggali potensi daerah, baik potensi
Sumber Kekayaan Alam maupun sumber daya manusia, menjadi penting mengingat
akan menentukan model pembangunan yang akan dilakukan. Pemetaan potensi dan
kebutuhan melalui inventarisasi data dan informasi daerah menjadi salah satu proses
penting, khusunya dalam kaitan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu,
dokumen-dokumen perencanaan pembangunan berupa perencanaan jangka panjang
(RPJP), jangka menengah (RPJM), maupun tahunan (RKP) harus memuat desain, strategi,
bahkan rencana aksi pembangunan daerah. Hal tersebut agar visi kepala daerah untuk
menuntaskan pembangunan dapat tercapai dan terukur.
12. KONDISI KEHIDUPAN DINAMIS PEMBANGUNAN PROVINSI
BENGKULU
Kondisi kehidupan dinamis Pembangunan Provinsi Bengkulu disusun
berdasarkan aspek tinjauan Astagatra, yaitu sebagai berikut:

Aspek Alamiah (Trigatra):
a. Letak dan Kondisi Geografis
Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki luas 32.365,6 km² dengan luas daratan Laut
12.335,2 km² dan luas daratan 20.030,4 km².
Pada tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) , Bengkulu Provinsi
Bengkulu yang semula terbagi dalam 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota telah
berubah menjadi 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah perbatasn Propinsi
Bengkulu dapat digambarkan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat,
sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan dengan
Provinsi Lampung dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.
Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak pada 101 ̊ 01 – 103 ̊ 46 Bujur
Timur sera 2 ̊ 16 – 3 ̊ 31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera,
membujur dari Utara ke Selatan, sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka
alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan

dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ±
50 km.
Dari kondisi geografis tersebut, di wilayah Provinsi Bengkulu, terdapat 7 pulau
yaitu P. Enggano (terbesar), P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega.
Pulau Enggano merupakan pulau terluar dan relatif masih mengalami keterbatasan
transportasi, dimana sampai dengan saat ini hanya sarana kapal laut sebagai satu-satunya
alat transpotasi ke pulau tersebut.
b. Keadaan dan Sumber Kekayaan Alam
1. Pertanian Tanaman Pangan
Pendapatan daerah yang terbesar dengan produksi yang relatif terus meningkat
setiap tahunnya. Setiap tahunnya, lahan produksi maupun luas panen meningkat
lebih dari 20%. Pada tahun 2012, potensi lahan pertanian sebesar 1.447.229 Ha,
luas pemanfaatan sebesar 1.037.460 Ha. Sedangkan lahan pertanian yang belum
dimanfaatkan (terlantar) sebesar 409.769 Ha (28,3 %) produksi padi dari lahan
pertanian tersebut sebanyak 543.034 ton, dan produksi palawija sebanyak 165.351
ton. Adapun lahan yang belum termanfaatkan terdiri dari rawa, lebak dan lahan
kering. Adapun kabupaten dengan luas tanam dan luas panen pertanian tanaman
pangan terbesar adalah di Kabupaten Bengkulu Utara serta Kabupaten Seluma
dan Lebong.
2. Perkebunan
PerkebunanjugamerupakansubsektorpenyumbangPDRBcukupbesarbagiPDRB
ProvinsiBengkulu,komoditiunggulannyaadalahkelapasawit.Usahaperkebunan
di Provinsi Bengkulu, sebagian diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta,
dan sebagian lagi oleh perkebunan rakyat. Kawasan perkebunan besar kelapa
sawit swasta, serta kawasan perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang telah
bekerja sama dengan pabrik pengolahan maupun belum bekerjsama mencapai
luas total 327.122 Ha dengan produksi 642.305 ton per tahun yang tersebar di
masing-masing kabupaten dan kota. Sedangkan komoditas lain yang diusahakan
adalah kopi, karet, kelapa, cengkeh, coklat, aren, lada, kayu manis, pinang, jahe,

nilam, teh, dan tembakau. Usaha perkebunan di Provinsi Bengkulu sebagian
dilakukan oleh rumah tangga perkebunan rakyat, dan sebagian diusahakan
oleh perkebunan swasta. Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan rumah
tangga di Provinsi Bengkulu adalah tanaman karet, kelapa, kopi, kelapa sawit
dan cokelat Disisi lain dengan meningkatnya upaya memperluas perkebunan
baik oleh perusahaan swasta dan perkebunan milik rakyat, telah menyebabkan
munculnya konfilk lahan yang berlarut –larut yang berkaitan dengan kepemilikan
lahan pertanian dan perkebunan..
3. Pertambangan dan Industri
Kegiatan pertambangan meski tidak memilik peranan dalam PDRB terlalu
besar, Provinsi Bengkulu memiliki cadangan sumber daya mineral yang cukup
banyak meliputi pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam
wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP),
wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan negara (WPN),
sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi
pertambangan mineral dan pertambangan baru bara. Selanjutnya pertambangan
mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan
mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batu bara, pasir besi, serta emas
dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang batubara
sendiri sudah di beberapa wilayah. Batu bara yang diproduksi pada umumnya
ditujukan untuk pasar ekspor dengan produksi yang masih relatif kecil atau rata-
rata kurang dari 80.000 ton per bulan. Kegiatan eksploitasi tambang batu bara
berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, serta Seluma Disisi
lain masih adanya eksplorasi batu bara disekitar muara sungai Bengkulu yang
dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga mengakibatkan adanya kerusakan
lingkungan aliran sungai karena masyarakat melakukan penggalian yang tidak
terkontrol oleh pemerintah daerah. Sedangkan eksplorasi batubara berada di
beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Batik Nau, serta Lasi di Kabupaten

Bengkulu Utara; Kecamatan Air Nipal, Karang Tinggi, serta Taba Penanjung
di Kabupaten Bengkulu Tengah; Kecamatan Sukaraja, Seluma, serta Talo di
Kabupaten Seluma; Kecamatan Kedurang di Bengkulu Selatan; dan Kecamatan
Kaur Utara di Kabupaten Kaur.
4. Perikanan dan Kelautan
Produksi kelautan Provinsi Bengkulu hingga saat ini baru untuk pemenuhan
kebutuhan sendiri. Hal ini mengingat upaya penangkap ikan laut baru dilaksanakan
di wilayah pesisir pantai karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang
memadai untuk merambah kawasan ZEE. Kegiatan perikanan laut di Provinsi
Bengkulu, berlokasi di pantai barat pulau Sumatera yang menghadap laut Hindia
yang mempunyai pantai sepanjang 525 km dengan luas laut teritorial sebesar 53.000
km2
dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari
pantai dengan luas 685.000 Km2
sehingga mempunyai potensi produksi sumber daya
perikanan laut sebsar 29.246 ton dengan nilai produksi Rp. 251.706.089.000,-.
Usaha budi daya pengembangan perikanan air tawar (perikanan darat) di
Provinsi Bengkulu, pada umumnya diusahakan melalui tambak, keramba, sawah dan
perairan ul-num. Adapun luasnya mencapai 50.867,5 Ha yang tersebar di Kabupaten
Bengkulu Utara, Muko-Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahyang, Rejang
Lebong, serta Lebong. Luas kawasan yang digunakan untuk perikanan darat di
KabupatenBengkuluUtaradanMuko-Mukomencapai14.106,25Ha,dandiKabupaten
Seluma, Bengkulu Selatan, serta Kaur adalah 19.545 Ha. Sedangkan di Kabupaten
Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong mencapai 10.000 Ha.
c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 2.104.903 jiwa. pada tahun sebelumnya
penduduk Provinsi Bengkulu mencapai 1.715.518 jiwa dan pada tahun 2009 mencapai
1.666.920 jiwa atau meningkat 2,88 persen. Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada
tahun 2010 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan
terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu,
hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu

yag memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah 102, 103 dan
101. Sementara Muko-Muko sebesar 109. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Provinsi
Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 855.026 orang, dan tingkat pengangguran sebesar
3,61%.
Profil Demografi Provinsi Bengkulu
No Indikator Satuan 2010 2011
1. Jumlah Penduduk Jiwa (000) 1.715 1.742
2. Kepadatan Penduduk Jiwa/Km2 87 87
3. Pertumbuhan Penduduk % 2,88 1,58
4. Rasio Jenis Kelamin % 105 105
5. Jumlah Rumah Tangga RT (000) 432,9 435,5
6. Rata-rata ART Jiwa/RT 3,95 4,00
Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu (persen)
No URAIAN 2009 2010 2011
1. TPAK 74,09 71,86 73,83
2. Bekerja terhadap Angkatan Kerja 94,69 95,41 97,63
3. TPT 5,31 4,59 2,37
4. Bekerja di Sektor Primer 64,51 59,14 53,33
5. Bekerja di Sektor Sekunder 7,31 7,01 8,21
6. Bekerja di Sektor Tersier 28,18 33,85 38,46
Sumber : Provinsi Bengkulu dalam Angka 2012
Aspek Sosial (Pancagatra):
a. Ideologi
Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan ideologi yang berlaku umum, yaitu Pancasila.
b. Politik dan Pemerintahan
Sejak diberlakukaanya otonomi daerah pada tahun 2001, telah terjadi pemekaran
wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2008, Provinsi Bengkulu

terdiri dari 9 kabupaten da 1 Kota. Sedangkan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan,
mengalami perubahan dari 59 kecamatan dan 1.152 desa/kelurahan, menjadi 126
kecamatan dan 1.524 desa/kelurahan pada tahun 2012. Di bidang politik, pada saat ini
pemilihan umum anggota legislatif daerah se-Provinsi Bengkulu terpilih 295 anggota
DPRD yang berasal dari berbagai partai politik. Dari jumlah tersebut, 13 persen
merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin perempuan, sedangkan 87 persen
merupakan anggota DPRD dengan jenis kelamin laki-laki.
Sementara itu, di tingkat DPRD Provinsi Bengkulu terdapat 45 kursi yang
diperebutkan oleh 21 partai politik, 9 kursi diantaranya diraih Partai Golkar (dominan),
diikuti Partai Demokrat sebanyak 8 kursi, Partai Keadilan Sejahtera dengan 6 kursi
dan Partai Amanat Nasional sebanyak 5 kursi. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. 11 partai politik meraih kurang dari dua kursi
dan lima partai politik lainnya tidak memperoleh kursi. Jumlah fraksi yang adda di
DPRD Provinsi Bengkulu sebanyak 6 Fraksi ( terdiri dari 4 Fraksi Mandiri dan 2 Fraksi
Gabungan),
c. Ekonomi
Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dapat diukur dengan melihat
besaran produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2011 PDRB atas dasar
harga berlaku tercatrat Rp 21,2 trilyun meningkat dari Rp 18,7 trilyun pada tahun 2010.
Meningkatnya besaran PDRB ini berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita
penduduk yang diukur berdasarkan PDRB per kapita. Pada tahun 2009 pendapatn per
kapita tercatat sebesar Rp 9,7 juta sedangkan pada tahun 2011 pendapatan per kapita
tercatat sebesar Rp 12,1 juta. Sektor pertanian, perdagangan, hotal dan restoran serta
sektor jasa-jasa lainnya adalah tiga sektor kunci dalam perekonomian Bengkulu (PDRB
ADHB 2011) dengan peranan pada tahun 2011 masing-masing sebesar 40 persen, 19
persen, dan 16 persen.
Perkembangan PDRB Provinsi Bengkulu

No Sektor 2009 2010* 2011**
1. PDRB ADHB (Miliar rupiah) 16.385 18.650 21.150
2. PDRB ADHK (Milyar rupiah 7.860 8.336 8.869
3. Pertumbuhan Ekonomi 5,62 6,06 6,40
4. PDRB Perkapita ADHB (Ribu rupiah) 9.693 10.871 12.141
5. PDRB Perkapita ADHK (Ribu rupiah) 4.649 4.859 5.091
Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2012

Dalam RPJMD 2010-2015 Provinsi Bengkulu, indikator kinerja daerah di bidang
ekonomi pada tahun 2010-2012 dijabarkan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009 Bidang Ekonomi
No. Indikator Realisasi
2010
Target
2011
Realisasi
2011
Target
2012
Realisasi
2012
1 Pertumbuhan
ekonomi (%)
6,10 6,2-6,4 6,40 6,4 -6,6 6,61
2 Pendapatan perkapita
(Rp. juta)
10,87 11,14-
11,93
12,14 11,93-
12,72
13,68
3 Nilai Investasi PMDN
dan PMA (Rp Milyar)
254,53 375,23-
412,76
663,27 412, 76-
454,04
1.126
4. Inflasi % 9,08 4,49-4,27 3,96 4,27-
4,06
4,61
Sumber: BPS Propinsi Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi realisasi selama kurun waktu tahun 2011 sebesar 6,40 dari
target antara 6,2 -6,4. Sedangkan target pada tahun 2012 sebesar 6,64-6,6.
d. Sosial Budaya
Dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang kesejahteraan
rakyat pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa indikator kesejahteraan

sosial yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam angka kemiskinan,
angka pengangguran dan Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PNKS),
sebagai berikut:
Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2006-2009
Bidang Kesejahteraan Sosial
2010
Target
2011
Realisasi
2011
Target
2012
Realisasi 2012
1 Angka
kemiskinan
18,30 17,83-
16,92
17,5 16,92-16,00 17,51(Sept 2012)
2 Angka
Pengangguran
(%)
4,59 3,82-
3,42
2,37 3,42-3,01 3,61 (Agt 2012)
3 Jumlah
penyandang
maslah
kesejahteraan
sosial (PNKS)
(orang)
5.426 29.420-
27.949
3.812 27.949-
26.551
3.812
Angka kemiskinan pada tahun 2011 direalisasikan sebesar 17, 5 dari target 17,83
– 16,92. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2011 direalisasi sebesar 2,37 % dari
target 3,82 – 3,42
Selanjutnmya dalam rekapitulasi indikator kinerja daerah 2010-2012 bidang
prioritas sumber daya manusia pada RPJMD Bengkulu 2010-2015, terdapat beberapa
indikator yang mencerminkan kemajuan penduduk Bengkulu dalam bidang Indeks
pembangunan manusia, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka harapan
hidup dan angka kematian bayi, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah Bengkulu 2010-202012
Bidang SUMBER DAYA MANUSIA
2010
Target
2011
Realisasi
2011
Target
2012
Realisasi
2012
1 Indeks
pembangunan
manusia (IPM)
72,90 73,53-
74,00
73,40 74,00-
74,47
73,92
2 Angka rata-ta rata
lama sekolah (thn)
8,25 8,16-8,20 8,33 8,20-8,24 8,20
(TW III)
3 Angka melek huruf
(%)
95,30 96,70-
97,17
95,13 97,17-
97,63
95,30
(TW II)
4 Angka harapan
hidup (tahun)
69,9 72,0-72,7 72,0 72,7-73,4 72,7
(TWII)
5 Angka kematian bayi
(per 1000 kelahiran)
36 31-29 31 29-27 29
(TW II)
Dalam tabel di atas, dapat terlihat bahwa ipm tahun 2010 meningkat pada tahun
2012, sedangkan angka rata-rata lama sekolah mengalamipeningkatan dari tahun 2010
ketahun2011 sebesar 0,08. Kemudian,angka melek huruf mengalami penurunan yang
dapat direalisasikan pada tahun 2011 sebesar 95,13, angka harapan hidup dari 69,9
meningkatmenjadi 72,0. Selanjutnya Angka kematian bayi mengalami penurunan sebesar
5 per 1000 kelahiran
Untuk kebudayaan, penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berbudaya
Melayu, dengan titik berat kepada tradisi Ninik Mamak yang berorientasi kepada tradisi
Minang. Sebagian besar penduduk Bengkulu masih bertradisi Matrilineal dengan garis
keturunan ibu sebagai garis keturuanan.
e. Pertahanan Keamanan
Kondisi pertahanan di Propinsi Bengkulu, secara umum berada dalam situasi
kondusif dan belum ada hal-hal yang menonjol dibidang pertahanan, yang didukung
oleh peran serta masyarakat Provinsi Bengkulu. Kekuatan aparat pertahanan di Provinsi
BenguluterdiridariTNIADyaituKorem041/GamasdanKodim.KeberadaanKorem041/

Gamas dan jajaranya, cukup mendukung terwujudnya wilayah pertahanan di Provinsi
Bengkulu. Adapun tugas pokok dari Korem 041/Gamas adalah menyelenggarakan
pembinaan kemampuan kekuatan, penggelaran kekuatan, pembinaan etorial,
menyiapkan wilayah pertahanan dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka
mendukung tugas pokok Kodam II / Sriwijaya.
Selain aparat TNI AD, terdapat satuan TNI lainnya yaitu Pangkalan TNI AL
(Lanal) Bengkulu, yang bertugas menjalankan tugas pertahanan matra laut. Ancaman
dan permasalahan yang dihadapi oleh Lanal Bengkulu berkitan dengan tugas pertahanan
tersebut diantaranya pendangkalan di alur pelabuhan Bengkulu, cuaca di laut yang
sulit untuk di prediksi perubahannya, kerawanan terhadap bencana gempa bumi dan
tsunami, masih adanya perselisihan antar nelayan, masih adanya penangkapan ikan
dengan bom laut & trawl mini dan adanya pelintasan dan transit imigran gelap tujuan
Australia.
Dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum situasi dalam
keadaan kondusif dan dapat sepenuhnya mendukung proses Pembangunan Daerah
provinsi Bengkulu. Adapun permasalahan dibidang keamanan, terutama menyangkut
pelanggaran hukum, pada umumnya masih diwarnai oleh kejahatan konvensional
seperti kecelakaan lalu lintas jalan dan kriminalitas. Selama periode semester I tahun
2013 kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 370 kasus (korban jiwa 123 orang), yang
dominandiakibatkanolehfaktormanusia(pengemudi).Sedangkandibidangkriminalitas
(kejahatan konvensional) selama semester I tahun 2013 terjadi sebanyak 2.187 kasus.
Dari sejumlah kasus tersebut didominasi oleh kejahatan pencurian, pencurian
kendaraan bermotor roda 2 dan penipuan, yang kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor
ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan kejahatan Trans Nasional /
Lintas Negara terjadi sebanyak 67 kasus (paling banyak kasus Narkoba) dan kejahatan
yang berkaitan dengan hak sesorang sebanyak 32 kasus(yang didominasi kejahatan
terhadap anak-anak).
Dari data diatas dibandingkan dengan kasus kejahatan yang terjada pada periode
semester II tahun 2012 , maka terdapat kenaikan kasus kejahatan pada semester I tahun
2013. Disamping itu permasalahan lainnya yang dirasakan cukup menonjol terjadi di

wilayah Polda Bengkulu, adalah persoalan konflik perbatasan yang melibatkan 2 (dua)
pemerintah daerah yaitu wilayah Pemda Lebong dan wilayah Pemda bengkulu Utara,
dimana masih terdapat perebutan wilayah perbatasan ke dua Pemda tersebut2.
Hal ini sangat berpengaruh kepada semua aspek kehidupan berbangsa dan
bernegara, terutama menjelang Pemilu 2014, yang akan menyangkut pendataan domisili
dari penduduk yang akan menjalankan hak-hak politiknya. Sedangkan konflik lahan
terutama terjadi karena adanya persoalan kepemilikan lahan anatara perusahaan
perkebunan swasta dan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut, dengan melakukan
penggarapan lahan.
13. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI BENGKULU
Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Bengkulu berdasarkan atas prioritas
pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Bengukulu 2010-2015 dan 11+3
(sebelas dan tiga) prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN 2010-2014 yang
kemudian akan dibahas pada bab analisa pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu.
Berikut adalah prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015:
a. Perekonomian rakyat dan iklim invstasi
b. Sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemuda dan
olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana)
c. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan
d. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
e. Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kominfo)
f. Sumber Kekayaan Alam, lingkungan hidup dan mitigasi bencana
g. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tekonologi
h. Pemerintahan, hukum dan ketertiban umum
Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka dalam RKPD 2013, ditetapkan
prioritas, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Bengkulu sebagai berikut:
2 Pemprov Bengkulu,2011. Peraturan DaerahProvinsi Bengkulu No 4 Tahun 2011 Tentang RPJPMD Provinsi Bengkulu 2010-
2015. Pemprov. Bengkulu

14. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai pemenuhan prioritas
pembangunan daerah dan nasional adalah sebagai berikut :
a. Bidang Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi
1.) Masih rendahnya produktivitas daya saing produk-produk pertanian dan
perdagangan;
2.) Struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor primer terutama pertanian;
3.) Masih rendahnya kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri mikro dan kecil;
4.) Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai
dari sektor hulu sampai hilir;
5.) Prosedur perizinan dan regulasi investasi yang belum maksimal dalam menciptakan
iklim investasi yang kondusif;
6.) Masih belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bidang Sumber Daya Manusia
1.) Struktur penduduk didominasi oleh usia muda akibat dari tingginya tingkat kelahiran
dan rendahnya tingkat kematian penduduk sehingga tingkat ketergantungan cukup
tinggi;
2.) Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;
3.) Masih rendahnya mutu pendidikan;
4.) Kurangnya tenaga kesehatan baik tenaga medis, dokter maupun dokter spesialis;
5.) Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja masih rendah.
c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulanan Kemiskinan
1.) Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi;
2.) Masih cukup tingginya kesenjangan sosial ekonomi antar golongan pendapatan,
antar masyarakat dan antar wilayah;
3.) Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa,
kecamatan maupun kabupaten;
4.) Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendukung dan memanfaatkan program-
program pusat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengingkatan kesejahteraan
masyarakat seperti PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
d. Bidang Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.) Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian masih cukup rendah;
2.) Penggunaan teknologi pertanian belum optimal;
3.) Masih rendahnya teknologi, sarana dan prasarana perikanan tangkap;
4.) Kurangnya modal kerja dan belum profesionalnya manajemen pengelolaan perikanan
darat;
5.) Perlu adanya dukungan infrastruktur terutama jalan untuk memperlancar distribusi
dan pemasaran produk-produk pertanian;
6.) Perlunya dilakukan reformulasi ulang terhadap kebutuhan jumlah dan kompetensi
penyuluh.

e. Bidang infrastruktur Dasar
1.) Perlunya kelanjutan pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan
dan belum berfungsi optimal;
2.) Kondisi infrastruktur dasar masih banyak yang kurang dan mengalami kerusakan;
3.) Masih belum optimal pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasaran yang sudah
ada;
4.) Masih terbatasnya diversifikasi energi dan pemanfaatan energi alternatif;
5.) Belum maksimalnya pemerataan pasokan energi listrik antar wilayah.
f. Bidang Sumber Kekayaan Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.
1.) Kapasitas pengelolaan Sumber Kekayaan Alam dan lingkungan hidup masih belum
optimal;
2.) Masih kurangnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
3.) Belum maksimalnya pengelolaan sumber daya mineral dan tambang;
4.) Terbatasnya penggunaan ruang akibat adanya limitasi fisik berupa kawasan
lindung;
5.) Masih belum optimalnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan
hutan;
6.) Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi
dan mitigasi bencana alam.
h. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
1.) Potensi wisata masih belum optimal direncanakan dan dikembangkan secara terpadu
dan terintegrasi;
2.) Potensi wisata belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kegiatan
promosi wisata belum optimal;
3.) Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman budaya;
4.) Kreativitas masyarakat belum berkembang dalam menumbuhkan usaha kecil dan

rumah tangga;
5.) Masih rendahnya inovasi teknologi dan penggunaan tekonologi tepat guna pada
usaha mikro dan kecil.
i. Bidang pemerintahan, hukum dan ketertiban umum.
1.) Pelayanan publik masih belum optimal;
2.) Belum optimalnya pembangunan “capacity building” institusi-institusi pemerintahan
sehingga kurang berperan dalam alokasi sumber daya secara efektif dan efisien;
3.) Masih rendahnya moralitas di jajaran pemerintahan yang tercermin dalam banyaknya
kasus-kasus pelanggaraan asusila, narkoba maupun korupsi;
4.) Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah;
5.) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan dalam menjalani mekanisme pembangunan daerah;
6.) Rendahnya partisipasi masyarakat dan aparatur negara dalam melaksanakan
pembangunan daerah;
7.) Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan daerah;
8.) Masih banyaknya potensi dan aturan-aturan yang belum mempunyai kekuatan
hukum.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut kemudian disusun isu-isu strategis
daerah dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya
aparatur pelaksana, pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
dan daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap publik, daya ungkit terhadap
pembangunan daerah dan kemudahan untuk dilaksanakan.

BAB 4 - FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
DINAMIKA
PEMBANGUNAN
PROVINSI BENGKULU
4
TENTANG

15. UMUM
Kemajuan setiap daerah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang
berasal dari luar atau eksternal, maupun yang berasal dari dalam atau faktor internal.
Kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara simultan atas individu terhadap
kebijakan dan strategi yang dilakukan/diambil oleh stakeholders pada Pembangunan
ekonomi nasional di Provinsi Bengkulu, guna keberhasilan otonomi daerah dalam rangka
ketahanan nasional. Apabila faktor tersebut berdampak negatif terhadap pembangunan,
harus diantisipasi dengan kebijakan yang akan meminimalkan pengaruh disamping
mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan apabila faktor tersebut berimplikasi positif
terhadap pembangunan, harus disikapi dengan memanfaatkannya secara maksimal
untuk mensukseskan otonomi daerah sebagai pengejawantahan demokratisasi politik
dalam pembangunan ekonomi.
Keberhasilan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui kegiatan pembangunan
ekonomi yang mampu menciptakan partisipasi masyarakat dan menghasilkan
akuntabilitas pada kinerjanya. Faktor penentu dari keberhasilan tersebut terletak pada
tata kelola pemeirntahan yang baik, terutama dari sisi kepemimpinan daerahnya.
Kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah otonomi juga memegang peranan penting
dalam mempercepat proses pendewasaan daerah dalam berotonomi. Bahwa setiap

daerah mempunyai kondisi dan permasalahan yang unik, adalah keniscayaan dari suatu
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luas dengan budaya,
suku bangsa, dan karakter geografis yang berbeda.
Situasi global begitu cepat berubah menciptakan borderless region yang saling
bergantungan, juga membuat daerah harus selalu memperhatikan implikasinya terhadap
daerah tersebut, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemampuan
kepemimpinan daerah melihat lingkungan strategi global merupakan kunci dalam
menentukan grand strategy pembangunan nasional. RPJP tahun 2005-2025 Provinsi
Bengkulu merupakan hasil dari suatu proses pemikiran yang jauh ke depan tentang arah
pembangunan nasional daerah, dengan memperhatikan peranan otonom daerah yang
semakin nyata dan bertanggung jawab.
16. PENGARUH INTERNAL
Faktor pengaruh internal terdiri dari faktor tata kelola pemerintahan daerah dan
birokrasi, faktor infrastruktur daerah, faktor sosial budaya, faktor Sumber Kekayaan
Alam, dan faktor pertahanan keamanan.

a. Faktor Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Birokrasi
Pertumbuhan ekonomi daerah harus benar-benar merepresentasikan indikator
keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi lokal
harus dibangun secara sadar, penuh komitmen, konsistensi, dan berkesinambungan
antara berbagai komponen utama daerah otonom, yang tidak lain adalah pemerintah
daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya
menjadi dasar atau esensi orientasi, mengapa daerah-daerah otonom di seluruh penjuru
nusantara berlomba-lomba untuk mendorong pertumbuhan.
Seiring dengan perkembangan desentralisasi di Indonesia yang diamanatkan oleh
UU No 22 tahun 1999 dan telah disempurnakan melalui UU No 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, pembahasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah saat ini
tidak lepas dari konsep good lokal governance atau tata kelola pemerintahan daerah yang
baik. Dalam kaitannya dengan aktor atau komponen utama daerah otonom, berbagai
literature dan studi tentang pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan daerah
menyebut peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat daerah sama
dominannya satu sama lain.
Sinergisme hubungan ketiganya akan menciptakan iklim ekonomi yang positif
bagi Provinsi Bengkulu. Sinergisitas ini berkaitan erat dengan keterpaduan peran
ketiganya. Dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik, masing-masing pihak
dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran tertentu3
. Dunia usaha
memiliki peran di antaranya yaitu menciptakan nilai tambah keunggulan komparatif
yang tersedia; menciptakan beragam usaha, inovasi produk, dan lapangan kerja;
menciptakan pendapatan daerah; dan menumbuhkan ekonomi lokal berkelanjutan.
Adapun peran yang dimiliki masyarakat, diantaranya yaitu: menggerakan berbagai
kelompok dalam masyarakat untuk berpartisapasi aktif dalam kegiatan ekonomi, sosial,
budaya, dan politik; memfasilitasi interaksi dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya,
dan politik; dan menumbuhkan budaya baru yang berorientasi pada peningkatan nilai-
nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang dianut. Sehubungan dengan peran dunia
3 Faozan, Haris. 2010. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik dan pertumbuhan ekonomi local yang Menim-
bulkan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Administrai VolumeVII/No.4/Desember 2010.

usaha dan masyarakat tersebut, maka pemerintahan daerah memiliki berbagai peran
strategis dalam membangun sinergisitas tripartite sebagai bagian tak terpisahkan dari
keberadaannya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah.
Konsekuensi atas peran strategis yang dimiliki pemerintah daerah, dalam hal ini
Pemerintahan Provinsi Bengkulu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut untuk
dapat melakukan berbagai hal sangat mendasar guna tercapainya sinergisitas tripartit
tersebut, di antaranya yaitu:
1.) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu mengatur secara handal
eksistensi peran dunia usaha dan masyarakat.
2.) Kebijakan Pemerintah provinsi Bengkulu dituntut mampu memberdayakan dan
mengoptimalkan peran dunia usaha dan masyarakat.
3.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik
kepada dunia usaha dan masyarakat selaku customer.
4.) Pemerintah Provinsi Bengkulu dituntut mampu melakukan perubahan, sejalan
dengantuntutanyangdikehendakiolehduniausahadanmasyarakatselakucustomer.
Berdasarkan penjelasan dan pembahasan singkat di atas dapat disimpulkan

bahwa jika Pemerintah provinsi Bengkulu dapat menciptakan tata kelola pemerintahan dan
birokrasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dunia usaha dan masyarakat, maka
pintu Pembangunan Provinsi Bengkulu semakin terbuka lebar. Peran pengungkit (leveraging
role) Pemerintah provinsi Bengkulu ini lah yang harus digarisbawahi dan diperhatikan.
Dalam kajiannya, The Asia Foundation & B-Trust sebagaimana dikutip Haris
(2010), mengidentifikasi beragam masalah yang dikeluhkan oleh pelaku usaha berkaitan
dengan proses perijinan, yaitu: Biaya Perijinan. Biaya perijinan berkaitan dengan biaya
yang cukup membebankan khusunya bagi pelaku usaha kecil. Pembebanan biaya ini juga
semakin besar karena pungutan liar yang belum dapat dikendalikan oleh Pemerintah.
Selain itu, transparansi biaya juga menjadi aspek yang relative dipertanyakan oleh
banyak pelaku usaha.
1.) Waktu. Proses yang berbelit menyebabkan waktu yang diperlukan untuk mengurus
perijinan relative lama, tidak ada kepastian waktu kapan ijin akan diselesaikan, dan
lamanya waktu proses perijinan
2.) Persyaratan. Seringkali persyaratan yang sama dan diminta berulang-ulang untuk
berbagai jenis ijin, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk
diperoleh dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga terdapat beberapa
persyaratan yang sulit dipenuhi khususnya oleh pengusaha kecil. tergantung pada
pola birokrasi setempat.
Permasalahan tersebut jika tidak ditangani akan menciptakan iklim usaha dan
investasi daerah yang buruk. Pada kesudahannya, hal tersebut akan menghambat
pertumbuhan ekonomi daerah akibat terjadinya penyumbatan pada pos-pos ekonomi
potensial daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu seharusnya mampu melahirkan keijakan-kebijakan yang menjadi solusi
bagi permasalahan hubungan dengan dunia usaha. Beberapa kebijakan tata kelola
pemerintahan daerah dan birokrasi yang seharusnya menjadi focus adalah menciptakan
organisasi birokrasi pemerintah daerah yang efektif baik dalam hal struktur maupun
aparatur, membangun sistem perizinan satu pintu, mengesahkan perda transparansi,
dan mengupayakan pelaporan yang handal dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

b. Faktor Infrastruktur Daerah
Dalam meningkatkan perkembangan indikator sosial dan indikator ekonomi
wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal yang penting. Pembangunan
tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek kehidupan
sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang merupakan satuan terbesar
dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena itu, dalam mengsukseskan
pembangunansetiaplembagasosialdansektorkehidupanekonomiharusmemperhatikan
infrastrukturnya. Berdasarkan pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak
efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan
potensi daerah dan permasalahan daerah, serta penyimpangan bersifat teknis maupun
non-teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit.
Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan berbagai sektor
infrastruktur antara lain sektor transportasi, sektor energi dan ketanaga listrikan, sektor
telekomunikasi, sektor sumber air bersih, sektor perumahan atau permukiman, sektor
sumber daya air, dan beberapa sektor lainnya. Kesemua sektor tersebut dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)4
, masing-
masing sektor infrastruktur memiliki fungsi yang vital bagi pembangunan wilayah.
Sektor Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur transportasi mencakup transportasi
jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan
udara. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik
dan misi pembangunan nasional. Di sisi lain transportasi juga berkembang sebagai
industri jasa. Pembangunan transportasi, diarahkan untuk mendukung perwujudan
Indonesia yang lebih sejahtera dan sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman
dan damai serta adil dan demokratis.
4 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2008. Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintah-
an dan pembangunan Daerah: Infrastruktur dan pembangunan Daerah.

Sektor energi memiliki peran bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan
Provinsi Bengkulu, karena energi merupakan input utama bagi kegiatan ekonomi
maupun sosial. Untuk itu, diperlukan jaminan keamanan pasokan energi untuk
mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut serta memberikan
akses energi terhadap masyarakat luas. Sektor Telekomunikasi memiliki peran untuk
mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut.
Kemampuan yang sama juga mutlak dimiliki setiap daerah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ketersediaan
akses informasi terutama infrastruktur telekomunikasi sangat esensial untuk membuka
keterisolasian suatu daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi daerah tersebut.
Sektor airbersih/minummempunyaifungsidanperanMeningkatkancakupanpelayanan
sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Sektor Perumahan dan
permukiman mempunyai fungsi dan peran dalam menyediakan hunian sewa dan milik
yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fungsi dan peran lain adalah
meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sektor Sumber Daya Air memiliki
keterkaitandenganpembangunansektor-sektorlainnya,sepertipembangunanpertanian,
perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, serta
pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang semuanya akan mendukung kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Seluruh sektor infrastruktur tersebut harus dapat tersedia dengan kualitas
dan kuantitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan seluruh
infrastruktur tersebut, pembangunan Provinsi Bengkulu akan terhambat dan tidak
berjalan sesuai dengan target capaian Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah.
c. Faktor Sosial Budaya
Faktor ketiga yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional di
Provinsi Bengkulu adalah kondisi faktor sosial budaya pada masyarakat Provini
Bengkulu. Faktor sosial budaya ini meliputi tingkat pendidikan masyarakat, interaksi
sosial masyarakat, background sosial masyarakat, partisipasi masyarakat. Dalam kajian

sosiologi pembangunan, faktor sosial ini sering kali digambarkan dengan modal sosial.
Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai
investasiuntukmendapatkansumberdayabarudalammasyarakat.Olehkarenaitumodal
sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakan keberamaan
, mobilitas ide, saling kepercayaan dan saling menguntungkan, untuk mencapai
kemajuan bersama.5
Beberapa unsur yang membangun modal sosial adalah participation
in a network, reciprocity atau saling tukar kebaikan antarindividu, trust atau kepercayaan
yang terbangun antarindividu masyarakat,social norms atau norma sosial yang terbangun
di masyarakat, values atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan proactive action
atau tindakan pro aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan provinsi
Bengkulu.
Keseluruhan unsur dalam modal sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan masyarakat Provinsi Bengkulu serta informasi yang berkembang diantara
mayarakat. Semakin tinggi background education masyarakat Bengkulu, maka semakin
terbangun modal sosial masyarakat. Terbangunnya modal sosial ini akan meningkatkan
partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor
yang mendorong pembangunan nasional di provinsi Bengkulu.
d. Faktor Sumber Kekayaan Alam
Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pembangunan nasional Provinsi
Bengkulu adalah Kekayaan Alam yang dimiliki suatu daerah. Kekayaan alam merupakan
given factor dari Tuhan. Dengan demikian, tidak semua wilayah memiliki kekayaan alam
dengan jumlah, jenis, dan kualitas yang sama. Meskipun demikian, keberadaan kekayaan
alam menjadi faktor yang mampu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah tersebut.
Meskipun bukan faktor tunggal, namun kekayaan alam berkontribusi cukup signifikan.
Sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi
5 Inayah. 2012. Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan. Jurnal Pengembangan Humaniora/Vol.12/1 April 2012

Pendapatan Asli Daerah yang besar biasanya memiliki kekayaan alam yang besar dan
dimanfaatkan secara baik.
Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Potensi
pertanian dan perkebunan menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakatnya,
sekaligus memiliki kontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi. Dengan mengetahui potensi kekayaan alam yang dimiliki, seharusnya
Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu memanfaatkan dengan menciptakan kebijakan
dan program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi kekayaan alam yang ada.
e. Faktor Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Pembangunan pertahanan dan keamanan di Provinsi Bengkulu merupakan bagian
integral dari pembangunan Provinsi Bengkulu itu sendiri. Berhasilnya Pembangunan
Provinsi Bengkulu akan meningkatkan ketahanan wilayah dan selanjutnya ketahanan
wilayah yang tangguh akan lebih mendorong lagi pembangunan yang sudah dicapai.
Upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bengkulu
haruslah menjamin tercegahnya atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak
langsung dapat mengganggu jalannya pembangunan setempat. Hal-hal yang
langsung dapat mengganggu jalannya Pembangunan Daerah, adalah gangguan
keamanan dari dalam provinsi seperti tindak kriminal dan kejahatan yang tinggi
dan aksi-aksi separatisme dari kelompok-kelompok masyarakat. Bentuk kejahatan
dan kriminalitas yang biasanya terjadi di daerah pun cukup banyak, antara lain
pencurian, penodongan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pembalakan hutan
yang dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Tindakan-tindakan ini
dapat menimbulkan instabilitas keamanan di dalam wilayah provinsi Bengkulu.
Kesudahannya, instabilita keamanan akan berdampak buruk bagi iklim investasi
karena tingginya resiko yang akan diterima investor akibat kejahatan dan kriminalitas
yang tidak terkendali.
Semakin Pemerintah Provinsi Bengkulu mampu mengendalikan dan
meminimalisasi tindakan kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di wilayahnya, maka hal

BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (19)

Similaire à BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU

Similaire à BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

BUKU I: LAPORAN STUDI STRATEGIS DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN NASIONAL DI PROVINSI BENGKULU