dalam melakukan investasi para pelaku usaha sangat mengharapkan adanya kepastian hukum

1. BAPPENAS
Kebijakan Tata Ruang dan
Pertanahan dalam Kerangka
Investasi
Drs. Dadang Solihin, MA
Diklat Peningkatan Investasi Daerah Angkatan II
LPEM-FEUI, Agustus 2004
LPEM FEUI 3 A t

2. Dadang Solihin’s Profile
Solihin s
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA
Colorado USA. His previous post is Head Center for Research
Head,
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 H got various t i i around th globe, i l d d D
He t i training d the l b included Developing M lti di
l i Multimedia
Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy
Development Training, Vancouver, Canada (
p g (2002); Local Government
)
Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He
published more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
 Investor?
 Faktor-Faktor Peningkatan Investasi
 Image tentang Indonesia
 Tinjauan I t
Ti j Internal
l
 Faktor-Faktor Dominan yang Menentukan Daya Tarik Investasi Daerah
Berdasarkan Persepsi Dunia Usaha
 Tinjauan Eksternal
 Ketidakpastian Investasi di Era Otonomi Daerah
 Kriteria Perda yang Kondusif terhadap Iklim Usaha dan Investasi
 Strategi Daerah dalam Menarik Investasi
g
 Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan
 Izin Lokasi
 Monopoli H k atas T
M li Hak t Tanah h
 Proses Permohonan Hak dalam Izin Lokasi
 Penyebab Rencana Tata Ruang Tidak Efektif
y g
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Investor?
In estor?
Kompas 25 J li 2004 hal 33
Juli
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Faktor-Faktor
Faktor Faktor Peningkatan Investasi
• Internal
1. Stabilitas Sospolkam
2.
2 Penegakan dan kepastian hukum
3. Kualitas pelayanan baik Sistem maupun SDM
4. Insentif belum kompetitif
5. Ti k suku b
Tingkat k bunga pinjaman
i j
6. Kondisi infrastruktur
7. Kondisi perburuhan
8. Peraturan terkait investasi belum saling mendukung
9. Tingkat penyelundupan
10. Dampak otonomi daerah
11. Daya saing global rendah
• Eksternal
– Liberalisasi perdagangan dan investasi (AFTA, AIA,APEC dan
WTO)
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Image tentang Indonesia
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Tinjauan Internal
Ti j I t l
• Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah, pada 2002 melakukan studi
pemeringkatan daya tarik investasi
Kabupaten/Kota dalam persepsi dunia usaha
• Mencakup 134 daerah dari 97 Kabupaten dan
37 Kota dari 26 Propinsi di Indonesia
• M
Menggunakan 5 variabel pemeringkatan, yaitu:
k i b l i k t it
Kelembagaan, Sosial Politik, Ekonomi Daerah,
Tenaga Kerja d P d kti it
T K j dan Produktivitas, ddan
Infrastruktur Fisik.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Faktor-Faktor
Faktor Faktor Dominan yang Menentukan
Daya Tarik Investasi Daerah Berdasarkan
Persepsi D nia Usaha
Dunia
31% 26% 17% 13% 13%
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Kelembagaan (31%)
Terdiri dari empat variabel, yaitu:
1.
1 Aparatur dan Pelayanan (22%)
2. Kepastian Hukum (39%)
3. Keuangan Daerah (14%)
4.
4 Peraturan Daerah ( 25%)
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam
melakukan investasi para pelaku usaha sangat
mengharapkan adanya kepastian hukum dalam
menanamkan modalnya di suatu daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Sosial Politik (26%)
Terdiri dari tiga variabel, yaitu:
1.
1 Keamanan (60%)
2. Sosial Politik (27%)
3.
3 Budaya (13%)
Terlihat bahwa hingga saat ini kondisi keamanan
di sejumlah daerah di Indonesia perlu mendapat
perhatian yang serius karena sangat signifikan
mempengaruhi keputusan investor untuk
menanamkan modalnya di suatu d
k d l t daerah.h
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Ekonomi Daerah (17%)
Terdiri dari dua variabel, yaitu:
1. Potensi ekonomi (71%)
( )
2. Struktur ekonomi (29%)
• Faktor Ekonomi Daerah merupakan endowment
variable, yaitu faktor yang perubahannya tidak dapat
dengan segera terjadi dengan kebijakan-kebijakan y g
g g j g j j yang
dibuat oleh pemerintah daerah.
• Dalam melakukan investasi para p
p pelaku usaha lebih
banyak menekankan pada potensi ekonomi dari daerah
yang akan dituju sebagai tempat melakukan kegiatan
usaha dib di k d
h dibandingkan dengan struktur ekonomi yang
t kt k i
sudah berkembang di daerah tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Tenaga Kerja (13%)
Terdiri dari tiga variabel, yakni:
1. Ketersediaan Tenaga Kerja (35%)
2.
2 Biaya Tenaga Kerja (24%)
3. Produktivitas Tenaga Kerja (41%)
Pentingnya variabel produktivitas tenaga kerja
menunjukkan bahwa dalam memilih lokasi
j
usaha, para pelaku usaha lebih tertarik pada
daerah-daerah yang dapat menyediakan tenaga
y g p y g
kerja dengan kualitas yang baik yaitu dilihat dari
p
produktivitasnya.
y
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Infrastruktur
Infrastr kt r Fisik (13%)
Terdiri dari dua variabel yaitu:
1.Ketersediaan Infrastruktur Fisik (54%)
2.Kualitas
2 Kualitas Infrastruktur Fisik (46%)
Tampak bahwa kedua variabel ini
mendapat bobot yang cukup seimbang
seimbang.
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Tinjauan Eksternal
j
Prof. Kinoshita:
FDIs, export-oriented ones in particular, are strongly
required for Indonesia. Why?
q y
1.
1 To create jobs
2. To increase economic growth
3. To transfer technology higher productivity
international competitiveness
4. To improve Balance of payment position
5. To replace ODA which is not expected to
increase much (on net basis) from now.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Challenges t E h
Ch ll to Enhance FDI for Indonesia
f I d i
• Before the financial crisis, foreigners regarded
Indonesia as a good candidate p
g place for their FDIs.
• However, investment climate of Indonesia has
deteriorated to one of the worst in the world To world.
recover the situation, political leadership is
imperative.
imperative
• Foreigners consider that potentials of Indonesia are
still big and AFTA effect is sizable but its investment
sizable,
climate is apparently inferior.
• Main problems: Policy/legal uncertainty. ‘High cost’
/ ‘ ’
economy e.g. taxation, customs, various licensing,
deteriorating social infrastructure
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. What are problems in Indonesia for
foreign investors?
o eg esto s
• B i
Business-unfriendly l b di
f i dl labor disputes
t
• Relatively bad socio-political image
• Sharp increase of wages in the past years with
labor p oduct ty kept low.
abo productivity ept o
• Rampant KKN including non-transparent legal/
judicial system
• Confusion related to the ‘decentralization’ policies
• Deteriorating social infrastructure
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Why
Wh more FDI in China and other Asian
i Chi d th A i
nations and less in Indonesia?
• Better Socio-Economic Situation and Less Labor
Disputes China, Thailand,
Disputes---China Thailand Malaysia
• Bigger Market Potential by entrance to WTO---China
• Good Social Infrastructure Singapore Malaysia
Infrastructure--- Singapore, Malaysia,
China, Thailand
• Better Rule of Law: Singapore, Malaysia Thailand
Singapore Malaysia,
• Quickly Expanding Industrial Clusters ---China,
Thailand (esp auto related industries) Malaysia
(esp. auto-related industries),
• Qualified Human Capital ---China, India, Singapore,
Vietnam
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. All measures should be done
at the same time
• To call for Indonesian people to change mindset to
really welcome FDI.
y
• To improve labor issues and taxation.
• To improve social security
• To strengthen law and order including judicial
reform.
reform
• To avoid illegal taxation/ charges taken by many
provinces
• To improve and set up social infrastructure
• To make ministers a good single team
• Most important thing: Political leadership or a
strong will of the government to realize the above
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Ketidakpastian Investasi
di Era Otonomi Daerah
• Daerah dengan potensi PAD rendah cenderung
menerapkan P d di t tif
k Perda distortif
• Penyusunan Perda tidak partisipatif
• Ketidakpastian pengelolaan daerah otorita dan kawasan
otorita,
industri
• Perebutan aset usaha di daerah
• Perbedaan mencolok kebijakan antar daerah
• Konflik pada usaha berbasis lahan luas
• Kebimbangan tentang level pemerintahan yang harus
diikuti dalam pengelolaan aktivitas perekonomian
(ketenagakerjaan, perijinan, pungutan, dll.)
• Dll.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Kriteria Perda Yang Kondusif
Terhadap Iklim Usaha dan Investasi
1) Memiliki kesesuaian dengan Peraturan-Peraturan yang
Peraturan Peraturan
lebih tinggi yang berlaku (UU, PP, Kepres, Kepmen, dll)
2) Tidak mengakibatkan hambatan lalu-lintas distribusi
barang dan atau jasa yang bersifat tarif maupun non tarif
(tidak bertentangan dengan free internal trade principle)
principle).
3) Tidak mengakibatkan pungutan berganda (Double
Taxation) dengan Pajak Pusat (PPh PPN PBB dll)) atau
(PPh, PPN, PBB,
dengan Pajak/ Retribusi Daerah lainnya.
4) Besaran tarifnya berada dalam batas kewajaran sehingga
tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Kriteria Perda Yang Kondusif
Terhadap Iklim Usaha dan Investasi . . .
5) Tidak diskriminatif. Perda yang tidak mengakibatkan
penguasaan ekonomi pada k l
k i d kelompok-kelompok orang
kk l k
(tidak berpotensi menciptakan struktur pasar yang
monopolis dan oligopolis)
oligopolis).
6) Menjamin kepastian standar pelayanan (Perda-Perda
yang berkaitan dengan perizinan) meliputi:
perizinan),
kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu
p y
pelayanan, tarif, dan institusi y g berwenang.
yang g
7) Tidak mengharuskan atau mewajibkan investor untuk
menjalin kemitraan dengan mitra lokal dari daerah yang
bersangkutan.
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. St ateg ae a
Strategi Daerah Dalam Menarik Investasi
aa e a estas
1. Identifikasi potensi ekonomi daerah
2. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah
3. Pelayanan investasi satu atap
4. Pengembangan situs potensi daerah
5. Keikutsertaan dalam pameran investasi
6.
6 Studi banding l
St di b di pelayanan i investasi
t i
7. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan
8.
8 Menggali peluang d menetapkan unggulan d
M li l dan t k l daerahh
9. Mensinergikan peluang dan kebijakan antar daerah
10.
10 Membangun prasarana dasar dan SDM
11. Mengefektifkan promosi, pelayanan dan bimbingan
pelaksanaan penanaman modal
12. Mensinkronisasikan kebijakan antara Pusat dan Daerah
13.
13 Kesediaan meninjau ulang Perda yang bermasalah
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Kebijakan Tata Ruang dan
Pertanahan
• Kebijakan pertanahan dan penataan ruang
dalam kerangka investasi diarahkan kepada
upaya mendorong investasi dengan mengurangi
berbagai hambatan yang selama ini
menurunkan minat investasi dan melemahkan
daya saing ekspor di p
y g p pasar internasional.
• Dalam prakteknya, kebijakan ini banyak sekali
terkait dengan permasalahan izin lokasi
lokasi.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Izin L k i
I i Lokasi
• izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam
rangka penanaman modal
• berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan
hak,
untuk menggunakan tanah tersebut guna
keperluan usaha penanaman modalnya.
modalnya
• Perusahaan tsb adalah perseorangan atau
badan hukum yang t l h memperoleh i i untuk
b d h k telah l h izin t k
melakukan penanaman modal di Indonesia
sesuai k t t
i ketentuan yang berlaku.
b l k
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Tujuan Izin Lokasi
• Memastikan bahwa kegiatan penanaman modal
yang membutuhkan tanah harus sesuai dengan
rencana tata ruang yang berlaku.
• Membantu dalam memberi kemudahan bagi
p
penanam modal untuk memonopoli p p perolehan
tanah di mana tanah yang berada dalam area
izin lokasi tidak dapat diperoleh dan dibangun
oleh pihak lain di luar investor yang memegang
izin lokasi
lokasi.
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Proses Formal Izin Lokasi
1. Perencanaan tata guna tanah. Permohonan
izin lokasi harus sesuai dengan rencana tata
g
ruang yang berlaku.
2. Alokasi penggunaan tanah. Merupakan detail
p gg p
penggunaan tanah yang lebih spesifik.
3. Monopoli hak atas tanah. Tidak ada pihak
p p
lain yang dapat memiliki dan membangun
tanah dalam area izin lokasi yang dikeluarkan
4. Mengalihkan semua hak atas tanah yang
berada dalam area izin lokasi dengan
mengeluarkan master HGB/HGU
l k t
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Monopoli Hak atas Tanah
• Sudah menjadi persepsi umum bahwa investor yang
memegang izin lokasi seakan-akan ia sudah memiliki
kontrol t t
k t l atas tanah yang berada d l
h b d dalam i i l k i
izin lokasinya.
• Bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam lokasi
izin lokasi tidak diperbolehkan membangun tanahnya
dan muncul persepsi umum bahwa tanah mereka hanya
dapat diperjualbelikan kepada pemegang izin lokasi
saja.
j
• Sesungguhnya tidak ada satu peraturan pun yang
mengharuskan menjual tanah hanya kepada pemegang
izin lokasi.
• Persepsi y g salah kaprah ini seringkali dimanfaatkan
p yang p g
oleh pihak pemegang izin lokasi/investor untuk
memaksa atas kepemilikan tanah masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Luas optimum
1. Perumahan dan Permukiman:
 Kawasan Perumahan/ - Satu provinsi = 400 ha
permukiman - Seluruh Indonesia = 4.000 ha
 Kawasan - Satu provinsi = 200 ha
Resort/Perhotelan - Seluruh Indonesia = 2.000 ha
2. Kawasan industri: - Satu provinsi = 400 ha
- Seluruh Indonesia = 4.000 ha
3. Perkebunan:
 Komoditas Tebu - Satu provinsi = 60.000 ha
- Seluruh Indonesia = 150.000 ha
 Komoditas lainnya - Satu provinsi = 20.000 ha
- Seluruh Indonesia = 100.000 ha
4. Tambak:
 Di Jawa - Satu provinsi = 100 ha
- Seluruh Indonesia = 1.000 ha
 Di Luar Jawa - Satu provinsi
dadang-solihin.blogspot.com
= 200 ha
28
- Seluruh Indonesia = 2.000 ha

29. Luas optimum…
• Luas tanah optimum untuk usaha tersebut merupakan
minimum penguasaan tanah skala besar tanpa
p g p
mengabaikan aspek sosial, dan ekosistem dalam rangka
pembangunan berkelanjutan.
• Pembatasan penguasaan tanah skala besar (luas
maksimum) ditetapkan berdasarkan pertimbangan
luasan optimum yang dapat memberikan keuntungan
finansial bagi investor dan pemerataan kesempatan
penguasaan tanah untuk usaha oleh semua investor
sebagai upaya untuk pemerataan kesempatan
p
pembangunan di seluruh Indonesia.
g
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Batas Maksimum Penguasaan Tanah Skala Besar
• Dikuasai oleh satu badan hukum atau sekelompok perusahaan
yang saham mayoritasnya dikuasai oleh seseorang tertentu;
• Dalam satu wilayah propinsi luasnya dua kali luas tanah optimum;
• Yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, luasnya 10 kali luas
maksimum untuk tingkat propinsi, kecuali untuk perkebunan maka
luas maksimum pada wilayah propinsi seluas 20.000 hektar,
sedangkan untuk seluruh wilayah Indonesia seluas 100 000 hektar;
100.000
• Khusus untuk perkebunan tebu luas maksimum wilayah propinsi
seluas 60.000 hektar dan luas maksimum seluruh Indonesia
150.000 hektar; dan
• Untuk Propinsi Papua, luas maksimum dua kali luas maksimum
propinsi l i
i i lain.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Proses Izin Lokasi
(Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1993)
APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI
KEPALA
KANTOR TANAH
KAB/KOTA
SEKSI SEKSI
PEMOHON ADMINISTRASI PENGGUNAAN
TANAH
• Menerima • Meregister ke
Aplikasi dan dalam buku
y
Persyaratan g
register RAPAT
• Pendaftaran • Memeriksa KOORDINASI
Administrasi Aplikasi dan
• Memeriksa Persyaratan HASIL DAN
Aplikasi • Undangan Rapat KESIMPULAN
Koordinasi
APLIKASI
(Persiapan)
LENGKAP
IZIN LOKASI
APLIKASI TIDAK (Draft)
LENGKAP
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Proses Izin Lokasi
(Peraturan Menneg Agraria/ Kepala BPN No 2/1999)
APLIKASI DAN PEMBERIAN IZIN LOKASI
6 BUPATI/
WALIKOTA
3
2 5
1 4
KEPALA Menyiapkan RAPAT KONSULTASI
PEMOHON KANTOR TANAH KOORDINASI PUBLIK
KAB/KOTA
HASIL DAN
APLIKASI KESIMPULAN
LENGKAP
APLIKASI TIDAK
LENGKAP
IZIN LOKASI
(Draft)
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Prosedur Umum Pembebasan Hak Atas Tanah
No Status Awal Prosedur Pembebasan
1 Tanah privat yang Pembelian Tanah, yang dicatat oleh Pejabat
terdaftar dan Pembuat Akta Tanah (PPAT)
bersertifikat*
2 Tanah tidak terdaftar Melepaskan haknya (di hadapan PPAT atau
Camat) untuk kemudian memohon hak ke BPN
) kk di h h kk
3 Tanah negara Permohonan hak baru
4 Tanah pemerintah Melalui pertukaran drngan izin Menteri Keuangan
5 Tanah adat Ganti rugi kepada masyarakat sebagai pengganti
hak i i d l b t k
h k ini dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain
t i t b t kl i
(fasilitas publik).
*) Perusahaan tidak dibolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Oleh karenanya untuk
) milik karenanya,
tanah dengan status hak milik, hak tersebut harus dilepas terlebih dahulu menjadi tanah negara
untuk kemudian diberikan status HGB/HGU
Sumber: LAP C Topic Cycle 2, Land Acquisition and Development Control, 1997
2 Control
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Proses Permohonan Hak dalam Izin Lokasi
Proses Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha
Permohonan Permohonan diajukan kepada Permohonan diajukan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Wilayah BPN
setempat setempat
Penerbitan SK Berdasarkan risalah yang dibuat Berdasarkan risalah yang dibuat
Hak oleh panitian pemeriksa tanah, oleh panitian pemeriksa tanah,
Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Wilayah BPN
menerbitkan SK HGB (jik
bitk (jika menerbitkan SK HGU (jik
bitk (jika
disetujui) atas permohonan yang disetujui) atas permohonan yang
luasnya tidak lebih dari 5 (lima) luasnya tidak lebih dari 200 (dua
hektar. Untuk luas tanah di atas ratus) hektar. Untuk luas tanah
5 hektar maka SK HGB (jika di atas 200 hektar maka SK
disetujui) diterbitkan oleh
j ) HGB (jika disetujui) diterbitkan
(j j )
Kepala Kantor Wilayah. oleh Kepala BPN.
Sanksi Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi syarat yang ditetapkan
dalam k t
d l keputusan pemberian hak atas tanah dan tanah tersebut tidak
b i h k t t hd t ht b t tid k
digunakan sesuai dengan peruntukan tata ruang maka hak yang
telah diterima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
dadang-solihin.blogspot.com 34
Sumber: Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 2/1993

35. Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi
(Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)
APLIKASI HAK GUNA BANGUNAN
KEPALA KANTOR
KEPALA KANTOR WILAYAH
TANAH KAB/KOTA
3
1 APLIKASI
PEMOHON 2b
LAYAK
PENERBITAN SK
<5Ha
HGB
APLIKASI TIDAK LAYAK
PANITIA PEMERIKSA
TANAH
2a
4
dadang-solihin.blogspot.com 35

36. Proses Pemberian Hak Atas Tanah Izin Lokasi
(Peraturan Menneg Agraria/Kepala BPN No 2 Tahun 1993)
APLIKASI HAK GUNA USAHA
KEPALA BPN
KEPALA KANTOR
WILAYAH BPN 2 3
1 APLIKASI
PEMOHON <200
LAYAK
PENERBITAN SK
2b HGU
APLIKASI TIDAK LAYAK
PANITIA PEMERIKSA
TANAH
2a
2
4
dadang-solihin.blogspot.com 36

37. Proses Penanaman Modal
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENERBITAN IZIN PRINSIP
(Keppres No 97/1993 tentang (Untuk penanaman modal bukan luar
Tata Cara Penanaman Modal) bidang pertambangan diluar minyak
dan
d gas bumi, d bid
b i dan bidang k h t
kehutanan)
)
PERMOHONAN IZIN LOKASI RAPAT KOORDINASI
• Rencana Penanaman Modal • Melibatkan instansi yang terkait
• Rencana Penggunaan Tanah • Kesesuaian dengan Tata Ruang
• Rencana Detail Site
PENERBITAN IZIN LOKASI
PEMBEBASAN TANAH (Sebagai izin membebaskan tanah dan
monopoli hak atas tanah)
PERMOHONAN HAK ATAS PANITIA
TANAH PEMERIKSA TANAH
• Bukti izin lokasi (dibentuk oleh Kantah BPN)
• Bukti Perolehan tanah
• Peta situasi hasil pengukuran
kadasteral PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
(SK HAK)
PEMBANGUNAN
dadang-solihin.blogspot.com 37

38. Penyebab Rencana Tata Ruang
Tidak Efektif
• Kualitas rencana tata ruang yang masih di
bawah standar;
• Rencana tata ruang sulit diakses oleh
g
publik;
• Rencana tata ruang kurang fleksibel;
• Penegakan tata ruang yang tidak tegas;
dadang-solihin.blogspot.com 38

39. Kesimpulan
K i l
Ditemukan beberapa titik lemah sistem
p
yang ada yang bersumber dari:
• aspek k
k konsepsi sistem yang memang
i i
salah sehingga dalam implementasinya
justru menimbulkan kekacauan (chaos)
sistem
i t
• aspek implementasi yang kurang baik
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 39

40. Terkait dengan P b b
T k it d Pembebasan Tanah
T h
• Proses pembebasan tanah merupakan tahap
yang paling berpotensi menimbukan konflik
konflik.
• Pembebasan tanah semestinya dapat dilakukan
kapan saja (tidak harus menunggu izin lokasi)
dan harus melalui proses j
p jual-beli yang adil
y g
serta tidak mengandung unsur tekanan yang
memaksa pemilik tanah untuk menjual tanahnya
kepada pemegang izin lokasi.
dadang-solihin.blogspot.com 40

41. Terkait dengan Hak Atas Tanah
• Kepastian penggunaan tanah yang sesuai
dengan tata ruang harus menjadi p y
g g j prasyarat y g
yang
harus dipenuhi sebelum hak atas tanah
diberikan.
• Izin lokasi menjadi instrumen yang
menjembatani antara kesesuaian penggunaan
tanah d
t h dengan h k atas t
hak t tanah.h
• Untuk memastikan bahwa penggunaan tanah
tetap
t t sesuai dengan arahan t t ruang maka
id h tata k
mekanisme pengendalian dapat dilakukan
melalui mekanisme sanksi terhadap hak atas
tanah.
dadang-solihin.blogspot.com 41

42. Terima Kasih
dadang-solihin.blogspot.com 42