Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.

1. Kebijakan Umum Pengadaan
Barang dan Jasa
Berdasarkan K
B d k Keppres 80/2003
Drs. H
Drs H. Dadang Solihin, MA
Solihin
PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BERDASARKAN KEPPRES 80/2003 UNTUK KIP/KPUD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
BANDA ACEH, 5-6 JUNI 2006

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Kewajiban KIP (RUU-PA)
1. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
2.
2 menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala
Pemerintahan Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan laporan kepada DPRA dan DPRD untuk setiap tahap
pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya
kepada masyarakat;
4. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang
inventaris KIP berdasarkan peundang undangan;
peundang-undangan;
5. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala
Pemerintahan Aceh, Bupati/Walikota; dan
6.
6 melaksanakan semua tahap pemilihan Kepala Pemerintahan
Aceh/Wakil Kepala Pemerintahan Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota secara tepat waktu.
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Introspeksi
AWAS…!!
Negara-negara ini Akan Sulit untuk Maju
g g j
1. Yang pernah menjadi negara jajahan (Taylor dan
Hudson, 1972)
H d 1972).
2. Yang kaya dengan SDA (Sachs dan Warner,
g y g (
1995).
3.
3 Yang memiliki banyak etnis (Mauro, 1995).
(Mauro 1995)
4. Yang tengah mengalami masa transisi dari
pemerintah otoriter kepada demokrasi dan
ekonomi pasar (Patrick Glynn, Stephen J. Kobrin,
dan Moises N i 1999)
d M i Naim, 1999).
5. Yang berlokasi di sekitar garis Katulistiwa
(Todaro, 2002). dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Ruang Lingkup Keppres 80/2003
• PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA
– Pembiayaan Pengadaan
– Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak
– Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
– Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
– Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
– Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan
– Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
– Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
– Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa
– Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan
Barang/Jasa Masyarakat
Pelelangan atau Seleksi Gagal
– Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
• SWAKELOLA
• PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA
USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL
– Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Dalam Negeri
– Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
– Keikutsertaan Perusahaan Asing
– Preferensi Harga
– Penggunaan Produksi Dalam Negeri
– Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Materi Pelatihan
1. KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2. SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
3. PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
4. PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
5.
5 PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
6. PEMILIHAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7. TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI
8. SWAKELOLA
9.
9 TATA CARA EVALUASI PENAWARAN
10. LEGAL DRAFTING
11. KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
O G G/J S
12. PERJANJIAN/KONTRAK dadang-solihin.blogspot.com 7

8. KEBIJAKAN UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

9. Tujuan dalam Pengadaan
Barang/Jasa
B /J
Secara umum, memperoleh
barang atau jasa dengan
harga yang dapat
dipertanggung jawabkan
jawabkan,
jumlah dan mutu sesuai, tepat
waktu.
kt

10. Background
Mengapa pengadaan barang/jasa di
sektor publik perlu di “reform”?
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Background
• Volume yang sangat besar
• Peran belanja negara bagi
perekonomian sangat significant
• Instrumen bagi pengembangan good
governance (Public dan Corporate)
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Problem
• Inefisiensi bagaimana belanja yang
Inefisiensi,
efisien
• Lemahnya daya saing nasional,
bagaimana memaksimalkan p
g peran
belanja pemerintah bagi pertumbuhan
perekonomian, khususnya mendorong
daya saing;
• Pendekatan yang protektif.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Faktor
• Legal framework
– Kurang memadainya peraturan
perundangan
d
• Human resources
– Kapasitas terbatas
• Institutional
– Belum adanya institusi yang khusus
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Lingkungan Strategis
Kebijakan p g
j pengadaan barang/jasa
gj
• Demokratisasi
• Otonomi daerah
• Liberalisasi perdagangan
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Basic Principles
of International Best Practices (WTO)
( )
• Value for money
• Tranparent
• Open and effective competition
• Accountability and due process
• Non discrimination
• Fair dealing
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Tujuan pengaturan
dgn Keppres 80 tahun 2003
Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan
secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing,
transparan,
transparan adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Prinsip Dasar
Keppres 80 Tahun 2003
pp
• Efisien
• Efektif
• Terbuka dan bersaing
• Transparan
• Adil/tidak diskriminatif
• Akuntabel
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Kebijakan umum
1. Meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri, rancang bangun dan
p
perekayasaan nasional y g sasarannya
y yang y
adalah memperluas lapangan kerja dan
mengembangkan industri dalam negeri
dalam rangka meningkatkan daya saing
barang/jasa produksi d l
b /j d k i dalam negeri pada
i d
perdagangan internasional;
dadang-solihin.blogspot.com 18
Created by IkakGP

19. Kebijakan umum
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil
termasuk k
k koperasi k il dan k l
i kecil d kelompok k
masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara
untuk mempercepat proses pengambilan
keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
4. Menumbuhkembangkan p
g peran serta usaha
nasional;
dadang-solihin.blogspot.com 19
Created by IkakGP

20. Kebijakan umum
5. Meningkatkan profesionalisme,
kemandirian, dan tanggungjawab
p gg
pengguna, p
, panitia/pejabat p g
p j pengadaan,
,
dan penyedia barang/jasa;
6.
6 Meningkatkan penerimaan negara
melalui sektor perpajakan;
dadang-solihin.blogspot.com 20
Created by IkakGP

21. Kebijakan umum
7. Mengharuskan pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa dil k k di d l
di b /j dilakukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Kewajiban mengumumkan secara terbuka
rencana pengadaan barang/jasa kecuali
pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia
pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada
masyarakat luas.
dadang-solihin.blogspot.com 21
Created by IkakGP

22. KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
Prinsip-
Prinsip-prinsip pengadaan
Kebijakan2
K bij k 2 Tujuan
j Kebijakan
K bij k Kebijakan
K bij k
Sektoral Kegiatan/ Penggunaan Pemberdayaan
Proyek Produksi Dalam Usaha Kecil
Negeri
g
Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan
Kapasitas SDM
Persaingan Public and
Pengelola Daya Saing
usaha yang Corporate
Pengadaan Nasional
sehat Governance
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Pokok-pokok gagasan
okok-
dalam Keppres 80 Tahun 2003
• Menyederhanakan prosedur;
M d h k d
• Mengurangi ekonomi biaya tinggi;
• Mendorong persaingan usaha yang sehat;
• Mengefektifkan p
g perlindungan dan p g perluasan
peluang usaha kecil;
• Meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri;
• Menjamin konsistensi ketentuan-ketentuan
pengadaan barang dan jasa; dan
• Mendorong peningkatan profesionalitas
pengelola proyek.dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Mengurangi ekonomi biaya tinggi
dan
d meningkatkan efisiensi
i k k fi i i
• ketentuan persyaratan penyedia
barang/jasa cukup dengan
dipenuhinya persyaratan perizinan
di hi t i i
usaha
• sertifikat badan usaha tidak
diperlukan untuk menentukan
kualifikasi dan klasifikasi serta tidak
menjadi persyaratan untuk mengikuti
pengadaan barang/jasa
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Mengurangi ekonomi biaya tinggi
dan
d meningkatkan efisiensi
i k k fi i i
• Dokumen-dokumen dalam rangka
penilaian kualifikasi diganti dengan
surat pernyataan di atas meterai
t t t t i
terhadap kebenaran informasi
kualifikasi dilarang menambah
p y
persyaratan baru y g tidak
yang
ditetapkan dalam Keppres yang dapat
mengurangi persaingan
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Mengurangi ekonomi biaya tinggi
dan
d meningkatkan efisiensi
i k k fi i i
• Untuk paket-paket proyek kecil
kecil,
kepanitiaan pengadaan
disederhanakan.
di d h k
• Pengadaan dapat dilaksanakan oleh
g p
seorang pejabat pengadaan dan tidak
perlu oleh panitia pengadaan
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Meningkatkan persaingan sehat
• Penggolongan usaha ke dalam
kelompok besar, menengah dan kecil
dihilangkan.
dihilangkan
• Selanjutnya hanya dikenal kelompok
usaha kecil berdasarkan undang
undang-
undang untuk melaksanakan paket
pekerjaan sampai d
k j i dengan R 1
Rp.
milyar;
• Menghilangkan pembatasan wilayah
operasi badan usaha.
dadang-solihin.blogspot.com 27

28. Meningkatkan persaingan sehat
• Memberlakukan sistem pasca kualifikasi
terhadap + 90% proses pengadaan
pemerintah sehingga menghilangkan barrier
to entry bagi badan usaha untuk ikut serta
dalam proses pengadaan.
• Kewajiban mengumumkan pengadaan di
koran dengan sirkulasi wilayah propinsi
untuk pengadaan di kabupaten/kota untuk
memperluas kesempatan usaha bagi dunia
usaha.
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Meningkatkan persaingan sehat
• Kewajiban memberi waktu yang cukup
untuk mempersiapkan keikutsertaan
dalam pengadaan.
d l d
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Penyederhanaan prosedur
• Penyederhanaan persyaratan keikutsertaan
dunia usaha dalam pengadaan.
• Dokumen-dokumen kualifikasi yang
Dokumen dokumen
diserahkan diganti dengan check list dan
surat pernyataan kebenaran data dokumen.
• Sertifikasi badan usaha tidak
dipersyaratkan.
• Menghilangkan persyaratan-persyaratan
tambahan yang biasanya diwajibkan oleh
departemen/lembaga/pemerintah daerah
yang bertentangan dengan Keppres.
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Perlindungan dan Perluasan Peluang
Usaha Kecil
U h K il
• Paket di bawah Rp 1 milyar yang
Rp.
dicadangkan untuk usaha kecil
dilarang dilaksanakan oleh pengusaha
dil dil k k l h h
menengah/besar.
• Instansi pemerintah diwajibkan
menyediakan paket paket pekerjaan
paket-paket
yang cukup banyak untuk membuka
peluang usaha kecil
kecil.
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Perlindungan dan Perluasan
Peluang Usaha K il
P l U h Kecil
• Larangan penggabungan paket-paket
yang semestinya lebih efisien
dilaksanakan oleh usaha k il
dil k k l h h kecil.
• Memperluas informasi p
p peluang usaha
g
untuk usaha kecil.
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Usaha Paket b
P k t besar
Kecil yg dan yang
Kompetitif menuntut
kualifikasi
tinggi
Program Usaha Usaha
Pencadangan
Peningkatan
g kecil yg yg mengaku
Kompetensi paket untuk
k t t k
memenuhi usaha
usaha kecil usaha kecil
syarat kecil
Usaha KERANGKA KERJA
Program
kecil yg tdk PENGEMBANGAN
pemberdayaan
usaha kecil memenuhi USAHA KECIL MELALUI
syarat PENGADAAN BARANG/JASA
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Mendorong Penggunaan
Produksi D l
P d k i Dalam Negeri:
N i
• Memaksimalkan penggunaan produksi
g
dalam negeri.
• Tetap diwajibkannya penggunaan SNI
dalam spesifikasi teknis
teknis.
• Keikutsertaan perusahaan asing hanya
untuk paket di atas R 50 milyar.
t k k t t Rp. il
• Tetap diberlakukan preferensi harga
untuk barang/jasa produksi dalam
negeri.
dadang-solihin.blogspot.com 34

35. Peningkatan Profesionalitas
Pengelola Proyek
P l l P k
• Kewajiban memiliki sertifikat Ahli
Pengadaan Pemerintah bagi pengelola
P d P i t hb i l l
proyek dengan masa transisi 3 tahun.
• Penegasan wewenang dan kewajiban
pengelola proyek.
• Menghilangkan conflict of interest dari
pengelola proyek.
l l k
dadang-solihin.blogspot.com 35

36. konsistensi ketentuan ketentuan
ketentuan-ketentuan
p g
pengadaan barang dan jasa
g j
• Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam
petunjuk teknis K
j k k i Keppres 18 tahun 2000
h
menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003.
• Melarang ketentuan-ketentuan
instansi/daerah yang bertentangan dengan
prinsip pengadaan dalam Keppres.
• Membentuk lembaga pengembangan
g p g g
kebijakan pengadaan yang lintas
departemen/sektor/tingkatan p
p g pemberintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 36

37. PENILAIAAN KUALIFIKASI
Penilaiaan Kualifikasi Penyedia
Barang/Jasa Dengan:
1. Pascakualifikasi:
Pengadaan barang/jasa
p
pemborongan/jasa lainnya tidak
g j y
kompleks yang menggunakan metoda
p
pelelangan umum.
g
dadang-solihin.blogspot.com 37

38. 2. Prakualifikasi :
• Pengadaan jasa konsultansi dengan
metoda apapun.
• Pengadaan barang/jasa lainnya yang
menggunakan metoda pelelangan terbatas.
• Pengadaan barang/jasa l i
P d b /j lainnya yang
menggunakan metoda pemilihan langsung.
• Pengadaan barang/jasa lainnya yang
kompleks yang menggunakan metoda
penunjukan langsung.
dadang-solihin.blogspot.com 38

39. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam
Pelaksanaan Penilaiaan Kualifikasi:
P l k P il i K lifik i
1. Panitia wajib menyederhanakan proses
penilaiaan kualifikasi.
2.
2 Larangan melakukan pembatasan wilayah.
wilayah
3. Larangan menambah persyaratan
kualifikasi
k lifik i yang di luar Keppres ini.
l K i i
4. Larangan melakukan prakualifikasi
massal.
5. Larangan memungut biaya apapun dalam
g g y p p
proses penilaiaan kualifikasi
dadang-solihin.blogspot.com 39

40. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
e sy e yed g/j s
a) memenuhi ketentuan peraturan
) p
perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia
barang/jasa;
b) memiliki keahlian, pengalaman,
kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;
c) tidak dalam pengawasan p g
) p g pengadilan, tidak
,
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan, dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana;
p ;
dadang-solihin.blogspot.com 40

41. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
e sy e yed g/j s
d) secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani kontrak;
e) sebagai wajib pajak sudah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir,
dibuktikan dengan melampirkan foto copy
bukti tanda terima penyampaian Surat
Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
(PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
dadang-solihin.blogspot.com 41

42. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
e sy e yed g/j s
f) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
terakhir pernah memperoleh pekerjaan
menyediakan barang/jasa baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta
termasuk pengalaman subkontrak, kecuali
penyedia barang/jasa yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun;
g) memiliki sumber daya manusia, modal,
peralatan,
peralatan dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
dadang-solihin.blogspot.com 42

43. Persyaratan Penyedia Barang/jasa
e sy e yed g/j s
h) tidak masuk dalam daftar hitam;
i) memiliki alamat tetap dan jelas serta
dapat dijangkau dengan pos;
j) khusus untuk penyedia barang/jasa
orang perseorangan persyaratannya
sama dengan di atas kecuali huruf ff.
dadang-solihin.blogspot.com 43

44. Terima kasih
dadang-solihin.blogspot.com 44