Dokumen tersebut membahas tentang kewaspadaan nasional di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang diangkat, yaitu: (1) pentingnya kesadaran dan tekad bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah NKRI berdasarkan Pancasila; (2) berbagai potensi ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas bangsa seperti ketimpangan pembangunan, radikalisme, dan konflik sosial; (3) peran media dalam membentuk opini masyarak
3. 3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@gmail.com
Website : dadang-solihin.blogspot.com
4. Materi
1. Pokok-Pokok Pikiran
Kewaspadaan Nasional
2. Latar Belakang
Kewaspadaan Nasional
3. Manfaat Kewaspadaan
Nasional
4. Penyimpangan
Kewaspadaan Nasional
yang Ditemukan
5. Penutup
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Apa itu Padnas
Padnas adalah
Suatu sikap dalam hubungannya
dengan nasionalisme
yang dibangun dari rasa peduli
dan rasa tanggung jawab serta
perhatian seorang warga negara
terhadap kelangsungan
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegaranya
dari suatu potensi ancaman.
6dadang-solihin.blogspot.com
7. Apa itu Padnas
• Padnas merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi,
mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan
berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.
• Padnas adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab
bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan
bangsa/NKRI.
• Oleh karena itu, Padnas harus bertolak dari berkeyakinan ideologis
dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-
usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai
implikasi situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam
maupun di luar negeri.
dadang-solihin.blogspot.com 7
9. Perjalanan Pelaksanaan
Padnas sejak Orde Baru
dadang-solihin.blogspot.com 9
Tap MPR RI
XXV/MPRS/1966
tentang
Pembubaran PKI
Tap MPR RI
II/MPR/1978
tentang P-4
Inpres 10/1982
tentang Konsepsi
Kewaspadaan
Nasional
Tap MPR RI XVIII/MPR/1998
tentang Dicabutnya Tap MPR
RI II/MPR/1978 tentang P-4
Keppres 38/2000 tentang
Pembubaran Bakorstanas
yang Membina
Kewaspadaan Nasional
Surat Panglima No.
B/1305/14/23/SET/2000
tentang dialihkannya
tanggung jawab Tarpadnas
kepada Depdagri.
Kep Mendagri
No. 40/2001
tentang Dirjen
Kesatuan Bangsa
SE Mendagri No.
8933/2877/SE/2002
tentang Pelaksanaan
Kegiatan Penataran
Ketahanan Bangsa
UU 7/2012
tentang
Penanganan
Konflik Sosial
Inpres 2/2013
tentang Penanganan
Gangguan Kemanan
Dalam Negeri
10. dadang-solihin.blogspot.com 10
Tap MPR RI
XXV/MPRS/1966
tentang Pembubaran
PKI
Mencanangkan bahwa komunisme adalah bahaya laten bagi bangsa
Indonesia.
Bahaya laten itu merupakan sebuah ancaman terhadap kehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara.
Tap MPR RI No
II/MPR/1978 tentang
P-4
Menggiring bangsa Indonesia lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
yang terkandung dalam ideologi Pancasila agar komunisme tidak
berkembang di Indonesia.
Inpres No 10 Tahun
1982 tentang Konsepsi
Kewaspadaan
Nasional.
Pedoman dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional walaupun
dalam pelaksanaannya lebih menitikberatkan kepada bahaya laten
komunisme karena inpres ini mengacu pada Tap MPRS No.
XXV/MPRS/1966.
Tap MPR RI No.
XVIII/MPR/1998
tentang Dicabutnya
Tap MPR RI
NO.II/MPR/1978
tentang P-4
Pada awal era Reformasi, dicabutnya ketetapan tersebut tidak terlepas dari
suasana batin kebangsaan saat itu yang menganggap bahwa pelaksanaan
P-4 (Pedoman Pelaksanaan dan Pengamalan Pancasila) sudah mengalami
distorsi karena kenyataan pelaksanaan teori dalam P-4 berbeda dengan
pelaksanaan di lapangan.
Sejak diberlakukannya ketetapan itu kita sempat “alergi” terhadap Pancasila,
sebuah ideologi yang kita sepakati berdasarkan amanat dalam pembukaan
UUD 1945.
Sejak diberlakukannya ketetapan itu muncul berbagai wacana tentang
ideologi baru termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Piagam
Jakarta. Cara berpikir kita menjadi terbalik.
Kita menyalahkan Pancasila -bukan manusianya- yang harus melaksanakan
nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu.
11. dadang-solihin.blogspot.com 11
Keppres 38/2000
tentang Pembubaran
Bakorstanas yang
Membina Kewaspadaan
Nasional
Keppres ini lahir tidak terlepas dari penilaian yang menganggap bahwa
lembaga ini adalah lembaga pemerintahan otoriter yang sangat
menghambat tumbuhnya demokrasi karena lembaga ini sangat
mengedepankan pendekatan keamanan dengan berbagai pembatasan-
pembatasan terhadap masyarakat madani (civil society).
Sosialisasi Kewaspadaan Nasional untuk mengantisipasi berbagai bentuk
ancaman dalam rangka penciptaan keamanan yang dilakukan oleh
lembaga ini menjadikan anggapan lembaga ini sebagai momok
demokratisasi.
Akibatnya, lahirnya keputusan presiden ini membuat pembinaan terhadap
kewaspadaan nasional menjadi tidak mempunyai wadah serta tidak
mempunyai arah di tengah-tengah lingkungan strategis yang semakin
kompleks.
Surat Panglima No.
B/1305/14/23/SET/2000
tentang dialihkannya
tanggung jawab
Tarpadnas kepada
Depdagri.
Surat Panglima ini menjadikan Depdagri mengambil alih tugas-tugas
pembinaan kewaspadaan nasional dengan melakukan sosialisasi tentang
potensi ancaman disintegrasi bangsa di tengah-tengah badai multikrisis
bangsa.
Keputusan Mendagri No.
40 Th 2001 tentang
Dirjen Kesatuan Bangsa
Mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa menjadikan Depdagri
harus merumuskan konsepsi implementasi kewaspadaan nasional yang
pada gilirannya diharapkan mampu menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa.
12. dadang-solihin.blogspot.com 12
SE Mendagri No.
8933/2877/SE tanggal
16 Desember 2002
tentang pelaksanaan
Kegiatan Penataran
Ketahanan Bangsa
Diharapkan mampu menjadi dasar sosialisasi kewaspadaan nasional untuk
muara kesatuan bangsa.
Persoalan muncul ketika Reformasi disikapi secara berlebihan.
Sosialisasi Kewaspadaan Nasional dituduh sebagai manuver pemerintah
untuk kembali kepada cara –cara Orde Baru dalam mengendalikan
perpolitikan nasional yang bergaya doktriner.
Akibatnya, sebagian masyarakat begitu alergi mendengar kewaspadaan
nasional yang sejatinya adalah bentuk upaya pemerintah mengajak
masyarakat bangsanya agar lebih waspada terhadap ancaman yang ada
yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara ke depan.
Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan
Konflik Sosial
benturan antarkelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang
mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya
pembangunan nasional
Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanganan
Gangguan Kemanan
Dalam Negeri
Presiden menginstruksikan kepada para pejabat tertentu trntang efektivitas
penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing
14. 1. Adanya pemahaman, kesadaran, dan tekad bersatu sebagai
bangsa Indonesia dalam wadah NKRI dari Sabang sampai
dengan Merauke berlandaskan Pancasila.
2. Adanya pemahaman, kesadaran, dan kesepakatan tentang cita-
cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945.
3. Terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang berkeadilan di
seluruh wilayah Indonesia. Tanpa kesejahteraan yang
berkeadilan sulit diciptakan kondisi keamanan. Sebaliknya
tanpa kondisi keamanan yang kondusif, pembangunan untuk
mewujudkan kesejahteraan sukar dilaksanakan.
dadang-solihin.blogspot.com 14
16. Permasalahan Padnas
(Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)
1. Negara Republik Indonesia dengan
keanekaragaman suku bangsa, agama, dan
budaya yang masih diwarnai ketimpangan
pembangunan, ketidakadilan, dan
kesenjangan sosial, ekonomi dan politik,
berpotensi melahirkan konflik di tengah
masyarakat.
2. Indonesia pada satu sisi sedang mengalami
transisi demokrasi dan pemerintahan,
membuka peluang bagi munculnya gerakan
radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain
hidup dalam tatanan dunia yang terbuka
dengan pengaruh asing sangat rawan dan
berpotensi menimbulkan konflik.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Permasalahan Padnas
(Sumber: Penjelasan atas UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial)
3. Kekayaan SDA dan daya dukung lingkungan
yang makin terbatas dapat menimbulkan
konflik, baik karena masalah kepemilikan
maupun karena kelemahan dalam sistem
pengelolaannya yang tidak memperhatikan
kepentingan masyarakat setempat.
4. Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman,
timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan
pranata sosial, kerugian harta benda, jatuhnya
korban jiwa, timbulnya trauma psikologis
(dendam, benci, antipati), serta melebarnya
jarak segresi antara para pihak yang berkonflik
sehingga dapat menghambat terwujudnya
kesejahteraan umum.
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Kebebasan Informasi
(Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011)
• Akibat dari euphoria reformasi dan kebebasan
informasi, media berpengaruh besar dalam
membentuk opini masyarakat dari pemberitaan
konflik yang terjadi di berbagai pelosok negeri.
• Atas nama keterbukaan informasi, media banyak
mengeksplorasi dan mengekspolitasi kejadian-
kejadian yang dapat mendegradasi semangat
persatuan dan kesatuan bangsa.
• Ideologi Pancasila yang mempersatukan bangsa
sebagai common platform, tereduksi pelan-pelan
oleh pemberitaan pertikaian diberbagai kelompok
masyarakat yang mengeliminasi persatuan
bangsa diatas kepentingan golongan dan
kelompok.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Kebebasan Informasi
(Sumber: Persatuan Wartawan Indonesia, 2011)
• Pertikaian sosial yang menjadi bahan
pemberitaan media setiap hari secara
perlahan mendegradasi ketahanan
sosial sebagai fondasi ketahanan
nasional.
• Pemberitaan konflik secara periodik
oleh media membuat ketahanan
sosial menjadi ringkih.
• Gempuran pemberitaan konflik dan
pertikaian masyarakat dapat
menggerus kemampuan bertahan di
tingkat sistem lokal dari arus media
akibat globalisasi informasi.
dadang-solihin.blogspot.com 19
21. Penutup
• Keanekaragaman suku, agama, ras, dan
budaya Indonesia dengan jumlah penduduk
lebih dari 240 juta jiwa, pada satu sisi
merupakan suatu kekayaan bangsa yang
secara langsung ataupun tidak langsung dapat
memberikan kontribusi positif bagi upaya
menciptakan kesejahteraan masyarakat.
• Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat
membawa dampak buruk bagi kehidupan
nasional apabila terdapat ketimpangan
pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan
sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian
dinamika kehidupan politik.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Penutup
• Padnas merupakan suatu kualitas
kesiapan dan kesiagaan yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia
untuk mampu mendeteksi,
mengantisipasi sejak dini, dan
melakukan aksi pencegahan
berbagai bentuk dan sifat potensi
ancaman terhadap NKRI.
• Padnas adalah manifestasi
kepedulian dan rasa tanggung
jawab bangsa Indonesia terhadap
keselamatan dan keutuhan bangsa.
dadang-solihin.blogspot.com 22