Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Sistematika LKPJ Akhir Tahun
Anggaran
• LKPJ Akhir Masa Jabatan
• Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
• Ketentuan Lain

Sumber:
1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Permendagri 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Apa itu Desa dan BPD?
Desa adalah:
• Kesatuan masyarakat hukum.
• Memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.
• Berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Daerah Kabupaten/Kota.
BPD adalah:
• Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.


Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
• Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan
pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada,
meliputi:
1. Perencanaan.
2. Penetapan Kebijakan.
3. Pelaksanaan.
4. Pengorganisasian.
5. Pengawasan.
6. Pengendalian.
7. Pembiayaan.
8. Koordinasi.
9. Pelestarian.
10. Penyempurnaan dan Pengembangannya.


Lingkup Laporan Kepala Desa
1. LPPD Kepala Desa
1. LPPD Akhir Tahun Anggaran
2. LPPD Akhir Masa Jabatan
2. LKPJ Kepala Desa
1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran
2. LKPJ Akhir Masa Jabatan
3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat


Muatan Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul 7. tenaga kerja dan transmigrasi
Desa 8. kesehatan
Meliputi hak untuk mengatur dan 9. pendidikan dan kebudayaan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan asal usul, adat 10. sosial
istiadat yang berlaku dan tidak 11. penataan ruang
bertentangan dengan peraturan 12. pemukiman/perumahan
perundang-undangan.
13. pekerjaan umum
2. Urusan Pemerintahan yang
14. perhubungan
diserahkan Kab/Kota, yaitu Bidang-
bidang: 15. lingkungan hidup
1. Pertanian dan ketahanan pangan 16. politik dalam negeri dan administrasi
publik
2. Pertambangan dan energi serta
sumber daya mineral 7. otonomi desa
3. Kehutanan dan perkebunan 8. perimbangan keuangan
4. Perindustrian dan perdagangan 9. tugas pembantuan
5. Koperasi dan usaha kecil dan 10. pariwisata
menengah 11. pertanahan
6. Penanaman modal 12. kependudukan dan catatan sipil

Muatan Laporan
13. kesatuan bangsa dan perlindungan 3. Tugas Pembantuan
masyarakat dan Pemerintahan umum a. tugas pembantuan yang diterima dari
14. perencanaan Pemerintah
15. penerangan/informasi dan komunikasi b. tugas pembantuan yang diterima dari
16. pemberdayaan perempuan dan Pemerintah Provinsi
perlindungan anak c. tugas pembantuan yang diterima dari
17. keluarga berencana dan keluarga Pemerintah Kabupaten/Kota.
sejahtera
18. pemuda dan olah raga 4. Urusan Pemerintahan Lainnya
19. pemberdayaan masyarakat dan desa; Meliputi urusan Pemerintahan yang
20. statistik diserahkan kepada Desa berdasarkan
ketentuan peraturan
21. arsip dan perpustakaan perundangundangan


Materi Laporan
1. Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul 2. Urusan Pemerintahan yang
Desa diserahkan Kab/Kota
a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat
Desa, kerangka ekonomi desa, Desa, kerangka ekonomi desa,
prioritas pembangunan desa, prioritas pembangunan desa,
rencana kerja dan pendanaan rencana kerja dan pendanaan
b. Penyelenggaraan urusan mencakup: b. Penyelenggaraan urusan mencakup:
1. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian 2. Tingkat pencapaian
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan
Desa Desa
4. Data Perangkat Desa 4. Data Perangkat Desa
5. Alokasi dan realisasi anggaran 5. Alokasi dan realisasi anggaran
6. Sarana dan prasarana yang 6. Sarana dan prasarana yang
digunakan digunakan
7. Permasalahan dan Penyelesaian 7. Permasalahan dan Penyelesaian


Materi Laporan
3. Tugas Pembantuan 4. Urusan Pemerintahan
a. Dasar Hukum Lainnya
b. Instansi Pemberi Tugas a. Dasar Hukum
Pembantuan b. Instansi pemberi urusan
pemerintahan lainnya
c. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaksanaan Kegiatan
d. Realisasi Pelaksanaan
d. Realisasi pelaksanaan program
Program dan Kegiatan dan kegiatan
e. Sumber dan jumlah e. Sumber dan jumlah anggaran
anggaran yang digunakan yang digunakan
f. Satuan Pelaksana Kegiatan f. Satuan Pelaksana kegiatan
Desa Desa
g. Data Perangkat Desa g. Data Perangkat Desa
h. Sarana dan prasarana h. Sarana dan prasarana
i. Permasalahan dan i. Permasalahan dan
penyelesaian
penyelesaian

Penyusunan dan Tata Cara
Penyampaian
• Penyusunan LKPJ Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ
Akhir Masa Jabatan) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
• LKPJ Kepala Desa disusun dengan format dalam lampiran permendagri
35/2007
• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran:
– LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas
Kepala Desa
– Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana
tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan
Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir
tahun anggaran yang bersangkutan.
• LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan
sosial budaya masyarakat setempat;
• Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan
pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan
Desa.

Evaluasi
• BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ
• Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
• Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat
selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ


LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa
adalah:
– Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
– Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi
– Meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-
peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.


Ruang Lingkup LKPJ
1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa
2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;
3. Tugas pembantuan
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa


Tata Laksana
LKPJ Akhir Tahun Anggaran
• Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib
menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa
• LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan
Permusyawaratan Desa
• Laporan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran


Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran
BAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM
A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
B. GAMBARAN UMUM DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
1. KONDISI GEOGRAFIS DESA
2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan
DEMOGRAFIS Ekstensifikasi
3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi
a. Potensi unggulan Desa Pendapatan
b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan
PDRB penyelesaian
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN B. PENGELOLAAN BELANJA
JANGKA MENENGAH DESA DESA
A. Visi dan Misi 1. Kebijakan Umum Keuangan
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Desa
(sesuai Rencana Pembangunan 2. Target dan realisasi Belanja
Jangka Menengah Desa) 3. Permasalahan dan
C. Prioritas Desa penyelesaian


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA
DESA 1. Dasar Hukum
1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas
2. Realisasi Pelaksanaan Pembantuan
Kegiatan 3. Satuan Kerja Perangkat Desa

3. Permasalahan dan 4. Kegiatan yang diterima
Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISERAHKAN B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
KABUPATEN/KOTA DIBERIKAN
1. Program dan Kegiatan 1. Dasar Hukum

2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang
ditugas pembantuankan
Kegiatan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
3. Permasalahan dan
Penyelesaian 4. Sarana dan Prasarana


BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa
1. Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN
KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Kebijakan dan kegiatan
1. Gangguan yang terjadi
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkatg Desa
C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan kegiatan
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
3. Permasalahan dan penyelesaian Dalam penanggulangan
D. PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan
penanggulangannya
2. Status bencana


LKPJ Akhir Jabatan
LKPJ Akhir Jabatan adalah:
• Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum
berakhirnya masa jabatan
• Meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ruang Lingkup LKPJ
1. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
2. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
3. Hasil yang Dicapai, dan
4. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.


Tata Laksana
LKPJ Akhir Masa Jabatan
• LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan
penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada
Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD
• Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
• LKPJ Akhir Masa Jabatan memuat materi:
1. Dasar hukum
2. Kebijakan umum Pemerintah Desa
3. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas
4. Hasil yang dicapai
5. Dampak dari pelaksanaan kebijakan
6. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan
7. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah
dalam pelaksanaan
8. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan

Pembahasan LKPJ Akhir Masa Anggaran
dan Akhir Masa Jabatan oleh BPD
• BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
• LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD
• LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD
• Berdasarkan hasil pembahasan, BPD menetapkan Keputusan BPD
• Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah
LKPJ diterima
• Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna
yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan
• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ
diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.


Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan
BAB I PENDAHULUAN BAB III KEBIJAKAN UMUM
A. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA
B. GAMBARAN UMUM DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN
1. KONDISI GEOGRAFIS DESA
2. GAMBARAN UMUM 1. Intensifikasi dan
DEMOGRAFIS Ekstensifikasi
3. KONDISI EKONOMI 2. Target dan realisasi
a. Potensi unggulan Desa Pendapatan
b. Pertumbuhan Ekonomi/ 3. Permasalahan dan
PDRB penyelesaian
B. PENGELOLAAN BELANJA
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DESA
JANGKA MENENGAH DESA 1. Kebijakan Umum Keuangan
A. Visi dan Misi Desa
B. Strategi dan Arah Kebijakan 2. Target dan Realisasi Belanja
Desa (sesuai RPJM Desa) 3. Permasalahan dan
C. Prioritas Desa Penyelesaian


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN BAB V TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DESA A. TUGAS PEMBANTUAN YANG
A. URUSAN HAK ASAL USUL DITERIMA
DESA 1. Dasar Hukum
1. Program dan Kegiatan 2. Instansi Pemberi Tugas
Pembantuan
2. Realisasi Pelaksanaan 3. Satuan Pelaksana Kegiatan
Kegiatan Desa
3. Permasalahan dan 4. Pelaksanaan Kegiatan yang
Diterima
Penyelesaian 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan
penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/ KOTA B. TUGAS PEMBANTUAN YANG
DIBERIKAN
1. Program dan Kegiatan
1. Dasar Hukum
2. Realisasi Pelaksanaan 2. Urusan Pemerintahan yang
Kegiatan ditugas pembantuankan
3. Permasalahan dan
4. Sarana dan Prsarana
Penyelesaian


BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
A. KERJASAMA ANTAR DESA 4. Antisipasi Desa
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan 5. Potensi Bencana tang diperkirakan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan terjadi

3. Permasalahan dan Penyelesaian
Permasalahan dan penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK E. PENYELENGGARAAN
KETIGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Kebijakan dan kegiatan
1. Gangguan yang terjadi
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Permasalahan dan penyelesaian
3. Data Perangkat Desa
C. BATAS DESA
Kebijakan dan kegiatan
5. Penanggulangan dan Kendalanya
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan
Permasalahan dan penyelesaian dalam penanggulangan
D. PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana yang Terjadi dan
Bencana yang terjadi dan
Penanggulangannya
penanggulangannya
2. Status Bencana
Status bencana


Pembinaan dan Pengawasan
• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa
dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan,
supervisi, dan pelatihan.
• Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan
pemerintahan Desa kepada Camat.
• Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan:
– Bupati/ Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan
administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
– Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran
tertulis kepada Kepala Desa.


Berhenti Sebelum Akhir Masa Jabatan
• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD
dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau
pelaksana tugas Kepala Desa
• Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat
pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan:
– Laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang
diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun
anggaran yang bersangkutan.


Penyusunan Perda
• Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala Desa dan BPD ditetapkan paling lambat satu tahun sejak
Permendagri 35/2007 ditetapkan.
• Sebelum Perda terbentuk, Bupati/Walikota dapat membentuk
peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD
• Perda Kab/Kota wajib memperhatikan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.


Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

Similaire à Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa