SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  47
Télécharger pour lire hors ligne
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com

2
dadang-solihin.blogspot.com

3
Materi
•
•
•
•

•
•

Fungsi DPD menurut UU 27/2009 tentang
MD3
Tujuan Kehadiran DPD
Sinergi Pusat – Daerah
Sinkronisasi Prolegnas dengan
Perencanaan Pembangunan Nasional
Reformasi Perencanaan: UU 25/2004
tentang SPPN
Integrasi Konsep Kerangka Regulasi dalam
RPJMN

dadang-solihin.blogspot.com

4
UU 27/2009
tentang MD3

dadang-solihin.blogspot.com

5
Tujuan Kehadiran DPD
• Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam proses
dan produk legislasi tingkat pusat.
• Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah.
• Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah ke
dalam proses pembentukan kebijakan.
• Menjembatani antara aspirasi daerah dengan kebijakan
pembangunan nasional.
• Sebagai perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah
dalam wadah NKRI.
Sumber: Kerangka Acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Fungsi
Pengawasan DPD RI

dadang-solihin.blogspot.com

6
dadang-solihin.blogspot.com

7
Monitoring dan
evaluasi
pembangunan di
daerah perlu
ditingkatkan

dadang-solihin.blogspot.com

Lemahnya Sinergitas
antara Pusat dan Daerah

Banyak Kab/Kota
langsung
berkoordinasi
dengan
Pemerintah tanpa
melalui Provinsi

Lemahnya Monitoring
dan Evaluasi

Lemahnya Peran
Provinsi

Permasalahan Koordinasi
Perlunya
sinkronisasi dan
harmonisasi
antara RKP dan
RKPD, serta
APBN dan APBD

8
Sinergi Pusat – Daerah
1

Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

2

Sinergi dalam Kerangka Regulasi

3

Sinergi dalam Kerangka Anggaran

4

Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur
Daerah

5

Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah
dadang-solihin.blogspot.com

9
1

Sinergi Perencanaan Kebijakan
ARAH SINERGI
sinergi dokumen
perencanaan
pembangunan
(RPJP dan RPJPD,
RPJM dan RPJMD,
RKP dan RKPD)

Sinergi penetapan
target pembangunan

Standarisasi indikator
pembangunan yang
digunakan oleh K/L dan
SKPD

Pengembangan basis
data dan sistem
informasi
pembangunan yang
lengkap dan akurat

Sinergi kebijakan
perijinan investasi di
daerah

Sinergi dalam kebijakan
pengendalian tingkat
inflasi.

Strategi:
Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan
dadang-solihin.blogspot.com

10
2
Sinergi Kerangka Regulasi
ARAH SINERGI

Meningkatkan
kesepahaman, kesepakatan
dan ketaatan dalam
melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

Mendorong harmonisasi
peraturan perundangundangan

Strategi :
(1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan;
(2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan
baru maupun review atas peraturan yang sudah ada;
(3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang
bermasalah.

dadang-solihin.blogspot.com

11
Sinergi Kerangka Anggaran
Efektivitas Dana
Perimbangan
(DAK, DBH, DAU)

3

Efektivitas Dana Otsus

Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus:
(1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah;
(2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian
urusan pemerintahan;
(3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
(4) Meningkatkan daya saing daerah;
(5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional;
(6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
(7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
(8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan
rencana pembangunan daerah.

Strategi :
Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com

12
Sinergi dalam Kerangka
4
Kelembagaan dan Aparatur Daerah
Menata dan
menyempurnakan
pengaturan kewenangan
antartingkat
pemerintahan;

Mengendalikan
pemekaran daerah dan
memantapkan
pengelolaan pengelolaan
daerah otonom

Meningkatkan kapasitas
aparatur yang mampu
menjembatani
kepentingan nasional
dan daerah serta
kerjasama antardaerah.
Strategi:
Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan
Kapasitas Aparatur Daerah.
dadang-solihin.blogspot.com

13
Sinergi dalam Kerangka
Pengembangan Wilayah
Sinkronisasi kebijakan
penggunaan lahan
dan tata ruang;

Meningkatkan
perhatian pemda
pada tata ruang;

Memperhitungkan
harmonisasi wilayah
pelayanan bersamasama dalam
pembangunan prasarana
dan sarana

Pengaturan bersama
alih fungsi lahan
melalui padu serasi

Penyelesaian segera
aspek pemanfaatan
ruang khususnya
dengan sektor
kehutanan

5

Mempercepat
penyusunan
peraturan pendukung
pelaksanaan rencana
tata ruang wilayah;

mempercepat
penyusunan rencana
tataruang wilayah
provinsi dan
kabupaten/kota;

Kesepakatan dalam
penentuan lokasi
wilayah-wilayah cepat
tumbuh terutama
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)

Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
dadang-solihin.blogspot.com

14
dadang-solihin.blogspot.com

15
Prolegnas
•

•

•

Menurut UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen
perencanaan program pembentukan UU yang
disusun secara berencana, terpadu, dan
sistematis.
Pengertian ini menunjukkan bahwa Prolegnas
merupakan instrumen mekanisme perencanaan
hukum, yakni para pembentuk UU (DPR dan
Pemerintah) merencanakan pembangunan
materi hukum melalui perundang-undangan,
melalui suatu program yang terencana, terpadu
dan tersistematis.
Prolegnas menjadi acuan dalam proses
perencanaan penyusunan UU secara nasional
dan memiliki peran yang sangat penting dalam
pembangunan hukum secara keseluruhan.

dadang-solihin.blogspot.com

16
dadang-solihin.blogspot.com

17
Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

dadang-solihin.blogspot.com

18
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

dadang-solihin.blogspot.com

19
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com

20
Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen

DAERAH
Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com

21
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com

22
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com

23
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

dadang-solihin.blogspot.com

24
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas

dadang-solihin.blogspot.com

25
Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019
4

Aspirasi
Masyarakat
RPJPN
2005-2025
Background
Study

Hasil
Evaluasi
RPJMN

Musrenbang
Jangka
Menengah
Nasional

SIDANG
KABINET

Platform
Presiden

6

5
1

Rancangan
Teknokratik
RPJMN

RANCANGAN
AWAL RPJMN

3

RANCANGAN
RANCANGAN
RPJMN
RPJMN

RANCANGAN
AKHIR RPJMN

RPJMN
2015-2019

Pedoman Penyesuaian
SIDANG
KABINET

Bilateral
Meeting
Penyesuaian
Renstra K/L

TRILATERAL
MEETING

Pedoman
Penyusunan

Rancangan
Teknokratik
Renstra K/L

Penelaahan
2

Rancangan
Renstra K/L

RENSTRA K/L

Pembagian Tugas

Hasil
Evaluasi
Renstra

PEMERINTAH
DAERAH

RPJMD

dadang-solihin.blogspot.com

Bahan penyusunan
dan Perbaikan
Bilateral
Meeting
Penyesuaian
RPJMD

26
dadang-solihin.blogspot.com

27
Format Rancangan Teknokratis
Penulisan RPJMN 2015-2019
Bagian I

•
•
•
•
•
•

Bagian II

Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam
Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian III

Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Bagian IV

Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan
Regulasi

Arahan RPJPN 2005-2025
Lingkungan Strategis
Kerangka Ekonomi Makro
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kerangka Regulasi
Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019
• Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
• Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com

28
dadang-solihin.blogspot.com

29
PERAN NEGARA
REGULATOR
(KERANGKA REGULASI )
OPERATOR
(KERANGKA PENDANAAN)
APBN = 15%-18% PDB

MASYARAKAT
(GROSS NATIONAL PRODUCT)

dadang-solihin.blogspot.com
Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan dan Regulasi
TUJUAN BERNEGARA
e.g. Keadilan Sosial

Sasaran RPJMN
IMPLEMENTASI REGULASI
(Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/
Kewilayahan)

SISTEM
REGULASI NASIONAL
Kebijakan Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan)
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL,
SEKTORAL DAN

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

KEBIJAKAN
SEKTORAL

(KEWILAYAHAN)

dadang-solihin.blogspot.com

31
Kebijakan vs Regulasi
Kebijakan

Regulasi

1. Pilihan tindakan diantara sejumlah
alternatif tindakan

1. Instrumen operasional dari tindakan
yang terpilih

2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu
menjadi norma regulasi.

2. Regulasi selalu bersubstansikan
kebijakan

3. Mengarahkan perubahan: bersifat
fleksibel dan dinamis.

3. Mengelola ketertiban: perubahan harus
berlangsung secara tertib

4. Bebas norma: perubahan kebijakan
4. Terikat norma, mengacu pada strata
dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau
regulasi (tidak boleh ada konflik norma,
dalam format regulasi, ia harus patuh
harus konsisten dan harmonis dengan
norma.
norma yang lain).

5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan
kebijakan nasional/sektoral/regional ke
dalam sistem regulasi nasional dalam
rangka penyelenggaraan negara dan
pencapaian tujuan bernegara.
dadang-solihin.blogspot.com

32
Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi
dalam Mewujudkan Tujuan
ENFORCEMENT

EVALUATION

IMPLEMENTATION
GOAL

REGULATORY
MAKING

POLICY
MAKING

Regulasi
Perilaku Sosiall
dadang-solihin.blogspot.com

33
Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
KERANGKA KEBIJAKAN

KERANGKA REGULASI
UU

PENGKAJIAN
evaluasi

PENELITIAN

Pembahasan

REKOMENDASI ≠
REGULASI
REGULATORY POLICY
(UU)

Naskah
Akademik
dan RUU

ALTERNATIVE
POLICY

RUU

REKOMENDASI = REGULASI
1. REGULATORY POLICY (PP
KEBAWAH)
2. NON REGULATORY POLICY

PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis
dan/atau cost effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU
3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi:
a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah)
b. Kegiatan lain yang bersifat executorial
dadang-solihin.blogspot.com

34
Permasalahan Kebijakan dan Regulasi
• Permasalahan
–
–
–
–

Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral
Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif
Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi
Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang
tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan
pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak
perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena
dampak
– Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation)

• Penyebabnya:
– Lemahnya pengelolaan regulasi
– Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar).

dadang-solihin.blogspot.com

35
Ilustrasi Permasalahan Regulasi
No

REGULASI

POTENSI MASALAH

KETERANGAN

I

UNDANG-UNDANG

I.1

UU NO. 32 TAHUN 2004 vs UU NO. 7 TAHUN 2004 vs UU NO. 27 tahun 2007

I.1.1

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 2 ayat (9):

K/L TERKAIT

“Negara mengakui dan menghormati KESATUANKESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

Konflik

x

Inkonsisten
Duplikasi
Multi-tafsir
Tdk Operasional

Uu No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, Pasal 6
ayat (3):

UU No. 32 tahun 2004,
UU No. 7 Tahun 2004,
dan UU No. 27 tahun
2007 menggunakan istilah
yang berbeda-beda
(inkonsisten) untuk
penyebutan masyarakat
dengan hukum dan hakhak tradisional.

1. Kementerian
Dalam Negeri
2. Kementerian
kehutanan

3. Kementerian
Lingkungan
Hidup

“Hak ulayat MASYARAKAT HUKUM ADAT atas sumber
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tetap
diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah
dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”.
UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 33:
“MASYARAKAT ADAT adalah kelompok Masyarakat
Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
dan hukum”.

dadang-solihin.blogspot.com

36
Jumlah Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan Penomoran Pertahun
TAHUN

UU

PERPU

PP

PERPRES

2005

14

3

80

83

2006

23

2

55

112

2007

47

2

82

100

2008

56

5

89

67

2009

52

4

77

47

2010

13

-

94

84

2011

24

-

79

90

2012

24

-

116

126

2013

9

-

16

21

Sumber: BPHN Juni 2013

Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK
harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya.
dadang-solihin.blogspot.com

37
Kerangka Regulasi dalam RPJMN
• Definisi Kerangka Regulasi:
– ‘Kegiatan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan pemerintah
dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong maupun mengatur
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh
masyarakat’ (PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional)
• Definisi yang disarankan:
– ‘Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku
masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara’

dadang-solihin.blogspot.com

38
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN
Bagian/Buku I

1. Mewujudkan Tujuan bernegara:
Substansi:
a. Alinea 4 pembukaan konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Peran Negara (regulator & operator) dalam mewujudkan tujuan bernegara
tsb.
2. Kerangka Ekonomi Makro:
Gambaran mengenai progres pencapaian tujuan bernegara dalam priode
2015-2019 berdasarkan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang dituangkan
dalam agenda pembangunan.
a. Kerangka Regulasi Makro : proyeksi regulasi tingkat undang-undang di bdg
SDM, SDA & Iptek yg diperlukan (penggantian/revisi/pencabutan) dalam
untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2015 – 2019 dan tujuan
bernegara.
b. Kerangka Ekonomi Makro : konsep sama dengan RPJMN 2010 -2014
dadang-solihin.blogspot.com

39
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN
Bagian/Buku II:
a. Kerangka Regulasi Lintas Bidang (oleh direktorat sektor)
• Walaupun bersifat lintas bidang tetap harus ada leading
institusinya. Kegiatan dan anggaran mengikuti leading
institusinya.
• Perencanaan regulasi dilakukan menggunakan model MTEF
• Pada tingkat UU, kegiatan meliputi pengkajian, penelitian,
penyusunan NA dan RUU, dan Pembahasan RUU di DPR
• Pada tingkat PP kebawah, tidak diperlukan NA tetapi proposal
harus memberikan alasan dan penjelasan.
b. Kerangka Regulasi Sektoral (oleh direktorat sektor)
• S.d.a. tetapi sektor ybs. menjadi leading institusinya.

dadang-solihin.blogspot.com

40
Akomodasi Kerangka Regulasi
dalam RPJMN
Bagian/Buku III
Kerangka Regulasi Kewilayahan
Arahan kepada pemerintah daerah (provinsi/kebupaten/kota)
untuk tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Untuk itu, penyusunan peraturan daerah tidak boleh
keluar dari ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang merupakan
‘FACTOR INTEGRASI’ bagi eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

dadang-solihin.blogspot.com

41
MENTERI
HUKUM DAN
HAM

MENTERI
KEUANGAN

MENTERI
DALAM NEGERI

MENTERI
SEKRETARIS
NEGARA

ARAHAN/
DAFTAR

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

RPJM

PEMBAHASAN ARAH REGULASI
DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN KEDEPAN

MENTERI PPN/
KEPALA
BAPPENAS

UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN
PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM
MASYARAKAT
(PSL. 18 UU12/2011)

Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN

ANALISIS
AWAL

dadang-solihin.blogspot.com

42
SOP Penanganan Proposal Kerangka
Regulasi di Bappenas
PEMBAHASAN

KOMITE REGULASI

APPROOVAL
KOMREG

DEPUTI SEKTOR
DIREKTORAT SEKTOR
(PERSPEKTIF POLICY)

PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI

ANALISIS
AWAL

DEPUTI
POLHUKHANKAM
DIT. ANALISA PP
(PERSPEKTIF LEGALITAS)

ANALISIS
AWAL

DEPUTI PENDANAAN
DIT. ALOKASI PP
(PERSPEKTIF BUDGET)
CBA atau CEA

ANALISIS
AWAL

APPROOVAL
&
PROPOSAL

HASIL
ANALISIS
AWAL

APPROOVAL
&
PROPOSAL

MULTILATERAL MEETING
DNG K/L PENGUSUL

MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

PROPOSAL
KEBIJAKAN/
REGULASI

PEMBAHASAN
HASIL ANALISIS AWAL

MENTERI/
KEPALA LPNK

dadang-solihin.blogspot.com

B.A.
MULTILATERAL
MEETING

INTEGRASI
KE RKP

B.A.
MULTILATERAL
MEETING

MONEV

B.A.
MULTILATERAL
MEETING

ALOKASI
BUDGET

43
SOP Penanganan Kerangka Regulasi RKP di Komite
Regulasi
HASIL IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN REGULASI

MENTERI
KEUANGAN
MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

MENTERI
DALAM NEGERI
MENTERI
SEKRETARIS NEGARA

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

ANALISIS
AWAL

PEMBAHASAN/IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN REGULASI

MENTERI
HUKUM DAN HAM

UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN,
DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN
KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT
(PSL. 18 UU12/2011)

MENTERI/
KEPALA LPNK

ANALISIS
AWAL

dadang-solihin.blogspot.com

44
Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka
Panjang 2015-2025
Fokus Prioritas
Burden of Government Regulation
Index Tahun 2012-13

Worldwide Governance Indicators
(WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012

2013
(Baseline)

2015-2019

2020-2024

2025

3,9

4,5

5,0

5,1

43,1%

Kenaikan
Indeks
7%

Kenaikan
Indeks
8%

Kenaikan
Indeks
2%

Tersimplifikasinya 100% regulasi

-

Penetapan baseline
tersimplifikasinya
100% regulasi di
Bidang SDA, SDM dan
IPTEK

Penetapan baseline
Kenaikan 5 % dari
tersimplifikasinya 100% regulasi di
baseline
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.

Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
dan regulasi

-

Penetapan Baseline
Pelaksanaan
harmonisasi
kebijakan dan
regulasi di Bidang
SDA, SDM dan IPTEK

Penetapan baseline
Kenaikan 5 % dari
Pelaksanaan harmonisasi kebijakan
baseline
dan regulasi 100% di
segala bidang dengan struktur
perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif.

Terlaksananya pelatihan bagi tenaga
perancang regulasi dan perrencana

-

5000 0rang

Kenaikan 20% pelaksanaan pelatihan Kenaikan 5%
pelaksanaan
pelatihan

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

dadang-solihin.blogspot.com

45
Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi
Jangka Menengah 2015-2019
FOKUS PRIORITAS

2013
(Baseline)

2015

2016

2017

2018

2019

Burden of Government
Regulation Index Tahun 201213

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,5

43,1%

45,5%

46,7%

47,9%

49,1%

50,1%

Tersimplifikasinya 100%
regulasi di Bidang SDA, SDM
dan IPTEK

-

Penetapan
baseline

Kenaikan 15%
dari baseline

Kenaikan 25%
dari baseline

Kenaikan 30%
dari baseline

Kenaikan 30%
dari baseline

100% pelaksanaan
harmonisasi kebijakan dan
regulasi Bidang SDA, SDM
dan IPTEK

-

Kenaikan 25%
dari baseline

Kenaikan 40%
dari baseline

Kenaikan 20%
dari baseline

Kenaikan 15%
dari baseline

Terlaksananya pelatihan bagi
tenaga perancang regulasi
dan perumus kebijakan

-

1200 orang

1200 orang

1200 orang

700 orang

Worldwide Governance
Indicators (WGI) on
Regulatory Quality/ Kualitas
Regulasi Tahun 2012

Penetapan
Baseline

700 orang

Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

dadang-solihin.blogspot.com

46
dadang-solihin.blogspot.com

47

Contenu connexe

Tendances

Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Dadang Solihin
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikJoseph Sitepu
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004Dadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negaraSembrina Aries Sandy
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpidRonalto_Tan
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Dadang Solihin
 

Tendances (20)

Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai UU 25/2004
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Khi dan waris islam
Khi dan waris islamKhi dan waris islam
Khi dan waris islam
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
pengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negarapengertian & dasar hukum keuangan negara
pengertian & dasar hukum keuangan negara
 
2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid2 kepentingandanasashkacpid
2 kepentingandanasashkacpid
 
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahanAsas–asas penyelenggaraan pemerintahan
Asas–asas penyelenggaraan pemerintahan
 
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
Roadmap pengembangan keuangan syariah indonesia 2017 2019
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
 

Similaire à Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRDDadang Solihin
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDDadang Solihin
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Dadang Solihin
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Dadang Solihin
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Review Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Review  Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan DaerahReview  Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Review Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahE_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Dadang Solihin
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPeran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Dadang Solihin
 

Similaire à Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (20)

Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan  Renstra dan Renja DPRDPenyusunan  Renstra dan Renja DPRD
Penyusunan Renstra dan Renja DPRD
 
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPDParadigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
Paradigma Baru Perencanaan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar SKPD
 
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanFungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
 
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan DaerahSinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
Sinergi Kebijakan Anggaran dan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan DaerahPerencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
Sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD menuju e_government (e_planning dan e_monev)
 
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD Sinergi Pembangunan  Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Review Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Review  Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan DaerahReview  Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Review Rancangan Awal Perda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan DaerahE_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
E_Government dan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis KinerjaKonsep Perencanaan Pembangunan Daerah  berbasis Kinerja
Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja
 
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah
 
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMemahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahPeran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Peran DPRD dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006
 

Plus de Dadang Solihin

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaDadang Solihin
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRADadang Solihin
 

Plus de Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Dernier

MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptxSuarniSuarni5
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfatsira1
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 

Dernier (20)

MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptxMATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN  AQIDAH ISLAM.pptx
MATERI PESANTREN KILAT RAMADHAN AQIDAH ISLAM.pptx
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdfkeutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
keutamaan dan hikmah shaalat fardhu .pdf
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 

Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah

  • 4. Materi • • • • • • Fungsi DPD menurut UU 27/2009 tentang MD3 Tujuan Kehadiran DPD Sinergi Pusat – Daerah Sinkronisasi Prolegnas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN Integrasi Konsep Kerangka Regulasi dalam RPJMN dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 6. Tujuan Kehadiran DPD • Mewakili kepentingan daerah dan/atau rakyat daerah dalam proses dan produk legislasi tingkat pusat. • Pengawal desentralisasi dan otonomi daerah. • Mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah ke dalam proses pembentukan kebijakan. • Menjembatani antara aspirasi daerah dengan kebijakan pembangunan nasional. • Sebagai perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI. Sumber: Kerangka Acuan Peer Review Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan DPD RI dadang-solihin.blogspot.com 6
  • 8. Monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah perlu ditingkatkan dadang-solihin.blogspot.com Lemahnya Sinergitas antara Pusat dan Daerah Banyak Kab/Kota langsung berkoordinasi dengan Pemerintah tanpa melalui Provinsi Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Lemahnya Peran Provinsi Permasalahan Koordinasi Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara RKP dan RKPD, serta APBN dan APBD 8
  • 9. Sinergi Pusat – Daerah 1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan 2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi 3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran 4 Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah 5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. 1 Sinergi Perencanaan Kebijakan ARAH SINERGI sinergi dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD) Sinergi penetapan target pembangunan Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh K/L dan SKPD Pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat Sinergi kebijakan perijinan investasi di daerah Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Strategi: Mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. 2 Sinergi Kerangka Regulasi ARAH SINERGI Meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Mendorong harmonisasi peraturan perundangundangan Strategi : (1) Konsultasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundangan; (2) Pembentukan forum koordinasi lintas instansi: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; (3) Fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Perda yang bermasalah. dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. Sinergi Kerangka Anggaran Efektivitas Dana Perimbangan (DAK, DBH, DAU) 3 Efektivitas Dana Otsus Arah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Otsus: (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah; (2) Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) Mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) Meningkatkan daya saing daerah; (5) Mendukung kesinambungan fiskal nasional; (6) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (8) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Strategi : Penataan dan Penguatan Kerangka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Sinergi dalam Kerangka 4 Kelembagaan dan Aparatur Daerah Menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan; Mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan pengelolaan daerah otonom Meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah. Strategi: Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Kapasitas Aparatur Daerah. dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Sinkronisasi kebijakan penggunaan lahan dan tata ruang; Meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang; Memperhitungkan harmonisasi wilayah pelayanan bersamasama dalam pembangunan prasarana dan sarana Pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi Penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan 5 Mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah; mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; Kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 16. Prolegnas • • • Menurut UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pengertian ini menunjukkan bahwa Prolegnas merupakan instrumen mekanisme perencanaan hukum, yakni para pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) merencanakan pembangunan materi hukum melalui perundang-undangan, melalui suatu program yang terencana, terpadu dan tersistematis. Prolegnas menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan UU secara nasional dan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 18. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 22. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 25. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 25
  • 26. Bagan Alur Penyusunan RPJMN 2015-2019 4 Aspirasi Masyarakat RPJPN 2005-2025 Background Study Hasil Evaluasi RPJMN Musrenbang Jangka Menengah Nasional SIDANG KABINET Platform Presiden 6 5 1 Rancangan Teknokratik RPJMN RANCANGAN AWAL RPJMN 3 RANCANGAN RANCANGAN RPJMN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN 2015-2019 Pedoman Penyesuaian SIDANG KABINET Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L TRILATERAL MEETING Pedoman Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L Penelaahan 2 Rancangan Renstra K/L RENSTRA K/L Pembagian Tugas Hasil Evaluasi Renstra PEMERINTAH DAERAH RPJMD dadang-solihin.blogspot.com Bahan penyusunan dan Perbaikan Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD 26
  • 28. Format Rancangan Teknokratis Penulisan RPJMN 2015-2019 Bagian I • • • • • • Bagian II Uraian Sembilan Bidang Pembangunan yang dijabarkan dalam Kerangka Pembangunan Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian III Uraian Isu Lintas Bidang & Wilayah  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Bagian IV Kegiatan Strategis Nasional  Kerangka Pendanaan dan Regulasi Arahan RPJPN 2005-2025 Lingkungan Strategis Kerangka Ekonomi Makro Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka Regulasi Sasaran Pokok, Arah kebijakan dan Strategi RPJMN 20152019 • Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah • Prinsip-Prinsip Pengarusutamaan Pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 30. PERAN NEGARA REGULATOR (KERANGKA REGULASI ) OPERATOR (KERANGKA PENDANAAN) APBN = 15%-18% PDB MASYARAKAT (GROSS NATIONAL PRODUCT) dadang-solihin.blogspot.com
  • 31. Kerangka Konseptual Sinergi Kebijakan dan Regulasi TUJUAN BERNEGARA e.g. Keadilan Sosial Sasaran RPJMN IMPLEMENTASI REGULASI (Substansi: Kebijakan Pembangunan Nasional/ Sektoral/ Kewilayahan) SISTEM REGULASI NASIONAL Kebijakan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan) KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTORAL DAN KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL KEBIJAKAN SEKTORAL (KEWILAYAHAN) dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. Kebijakan vs Regulasi Kebijakan Regulasi 1. Pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif tindakan 1. Instrumen operasional dari tindakan yang terpilih 2. Kebijakan terpilih tidak harus/selalu menjadi norma regulasi. 2. Regulasi selalu bersubstansikan kebijakan 3. Mengarahkan perubahan: bersifat fleksibel dan dinamis. 3. Mengelola ketertiban: perubahan harus berlangsung secara tertib 4. Bebas norma: perubahan kebijakan 4. Terikat norma, mengacu pada strata dapat dilakukan kapan saja, tetapi kalau regulasi (tidak boleh ada konflik norma, dalam format regulasi, ia harus patuh harus konsisten dan harmonis dengan norma. norma yang lain). 5. Faktor Integrasi: mengintegrasikan kebijakan nasional/sektoral/regional ke dalam sistem regulasi nasional dalam rangka penyelenggaraan negara dan pencapaian tujuan bernegara. dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33. Hubungan antara Kebijakan dan Regulasi dalam Mewujudkan Tujuan ENFORCEMENT EVALUATION IMPLEMENTATION GOAL REGULATORY MAKING POLICY MAKING Regulasi Perilaku Sosiall dadang-solihin.blogspot.com 33
  • 34. Penyusunan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi KERANGKA KEBIJAKAN KERANGKA REGULASI UU PENGKAJIAN evaluasi PENELITIAN Pembahasan REKOMENDASI ≠ REGULASI REGULATORY POLICY (UU) Naskah Akademik dan RUU ALTERNATIVE POLICY RUU REKOMENDASI = REGULASI 1. REGULATORY POLICY (PP KEBAWAH) 2. NON REGULATORY POLICY PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation PENELITIAN: 1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost effectiveness analysis. 2. Hasil penelitian tidak selalu merekomendasiakan pembentukan /amandemen/penggantian UU 3. Dalam hal hasil penelitian tidak bersifat regulatory pada level UU, maka rekomendasi meliputi: a. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU (PP ke bawah) b. Kegiatan lain yang bersifat executorial dadang-solihin.blogspot.com 34
  • 35. Permasalahan Kebijakan dan Regulasi • Permasalahan – – – – Penyusunan rumusan kebijakan bersifat sektoral Proses perumusan kebijakan kurang partisipatif Minimnya Pemahaman antara kebijakan dan regulasi Kualitas Regulasi: regulasi yang multi tafsir; berpotensi konflik; tumpang tindih; tidak harmonis/tidak sinkron; tidak adanya aturan pelaksanaannya; tidak konsisten ; dan menimbulkan beban yang tidak perlu, baik terhadap kelompok sasaran maupun kelompok yang terkena dampak – Kuantitas Regulasi: tidak proporsional (over regulation) • Penyebabnya: – Lemahnya pengelolaan regulasi – Tidak jelasnya otoritas pengelola regulasi (masih tersebar). dadang-solihin.blogspot.com 35
  • 36. Ilustrasi Permasalahan Regulasi No REGULASI POTENSI MASALAH KETERANGAN I UNDANG-UNDANG I.1 UU NO. 32 TAHUN 2004 vs UU NO. 7 TAHUN 2004 vs UU NO. 27 tahun 2007 I.1.1 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9): K/L TERKAIT “Negara mengakui dan menghormati KESATUANKESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Konflik x Inkonsisten Duplikasi Multi-tafsir Tdk Operasional Uu No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, Pasal 6 ayat (3): UU No. 32 tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, dan UU No. 27 tahun 2007 menggunakan istilah yang berbeda-beda (inkonsisten) untuk penyebutan masyarakat dengan hukum dan hakhak tradisional. 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian kehutanan 3. Kementerian Lingkungan Hidup “Hak ulayat MASYARAKAT HUKUM ADAT atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”. UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 angka 33: “MASYARAKAT ADAT adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”. dadang-solihin.blogspot.com 36
  • 37. Jumlah Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Penomoran Pertahun TAHUN UU PERPU PP PERPRES 2005 14 3 80 83 2006 23 2 55 112 2007 47 2 82 100 2008 56 5 89 67 2009 52 4 77 47 2010 13 - 94 84 2011 24 - 79 90 2012 24 - 116 126 2013 9 - 16 21 Sumber: BPHN Juni 2013 Berdasarkan rekomendasi dari BPHN disampaikan bahwa Kementerian/ LPNK harus mempunyai agenda dan program untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. dadang-solihin.blogspot.com 37
  • 38. Kerangka Regulasi dalam RPJMN • Definisi Kerangka Regulasi: – ‘Kegiatan dalam kerangka regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat’ (PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional) • Definisi yang disarankan: – ‘Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong maupun mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara’ dadang-solihin.blogspot.com 38
  • 39. Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku I 1. Mewujudkan Tujuan bernegara: Substansi: a. Alinea 4 pembukaan konstitusi, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b. Peran Negara (regulator & operator) dalam mewujudkan tujuan bernegara tsb. 2. Kerangka Ekonomi Makro: Gambaran mengenai progres pencapaian tujuan bernegara dalam priode 2015-2019 berdasarkan kebijakan, regulasi dan pendanaan yang dituangkan dalam agenda pembangunan. a. Kerangka Regulasi Makro : proyeksi regulasi tingkat undang-undang di bdg SDM, SDA & Iptek yg diperlukan (penggantian/revisi/pencabutan) dalam untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMN 2015 – 2019 dan tujuan bernegara. b. Kerangka Ekonomi Makro : konsep sama dengan RPJMN 2010 -2014 dadang-solihin.blogspot.com 39
  • 40. Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku II: a. Kerangka Regulasi Lintas Bidang (oleh direktorat sektor) • Walaupun bersifat lintas bidang tetap harus ada leading institusinya. Kegiatan dan anggaran mengikuti leading institusinya. • Perencanaan regulasi dilakukan menggunakan model MTEF • Pada tingkat UU, kegiatan meliputi pengkajian, penelitian, penyusunan NA dan RUU, dan Pembahasan RUU di DPR • Pada tingkat PP kebawah, tidak diperlukan NA tetapi proposal harus memberikan alasan dan penjelasan. b. Kerangka Regulasi Sektoral (oleh direktorat sektor) • S.d.a. tetapi sektor ybs. menjadi leading institusinya. dadang-solihin.blogspot.com 40
  • 41. Akomodasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN Bagian/Buku III Kerangka Regulasi Kewilayahan Arahan kepada pemerintah daerah (provinsi/kebupaten/kota) untuk tetap berada pada koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, penyusunan peraturan daerah tidak boleh keluar dari ‘Sistem Regulasi Nasional’ yang merupakan ‘FACTOR INTEGRASI’ bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. dadang-solihin.blogspot.com 41
  • 42. MENTERI HUKUM DAN HAM MENTERI KEUANGAN MENTERI DALAM NEGERI MENTERI SEKRETARIS NEGARA ARAHAN/ DAFTAR ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL RPJM PEMBAHASAN ARAH REGULASI DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN KEDEPAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT (PSL. 18 UU12/2011) Integrasi Kerangka Regulasi dalam RPJMN ANALISIS AWAL dadang-solihin.blogspot.com 42
  • 43. SOP Penanganan Proposal Kerangka Regulasi di Bappenas PEMBAHASAN KOMITE REGULASI APPROOVAL KOMREG DEPUTI SEKTOR DIREKTORAT SEKTOR (PERSPEKTIF POLICY) PROPOSAL KEBIJAKAN/ REGULASI ANALISIS AWAL DEPUTI POLHUKHANKAM DIT. ANALISA PP (PERSPEKTIF LEGALITAS) ANALISIS AWAL DEPUTI PENDANAAN DIT. ALOKASI PP (PERSPEKTIF BUDGET) CBA atau CEA ANALISIS AWAL APPROOVAL & PROPOSAL HASIL ANALISIS AWAL APPROOVAL & PROPOSAL MULTILATERAL MEETING DNG K/L PENGUSUL MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS PROPOSAL KEBIJAKAN/ REGULASI PEMBAHASAN HASIL ANALISIS AWAL MENTERI/ KEPALA LPNK dadang-solihin.blogspot.com B.A. MULTILATERAL MEETING INTEGRASI KE RKP B.A. MULTILATERAL MEETING MONEV B.A. MULTILATERAL MEETING ALOKASI BUDGET 43
  • 44. SOP Penanganan Kerangka Regulasi RKP di Komite Regulasi HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI MENTERI KEUANGAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS MENTERI DALAM NEGERI MENTERI SEKRETARIS NEGARA ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL ANALISIS AWAL PEMBAHASAN/IDENTIFIKASI KEBUTUHAN REGULASI MENTERI HUKUM DAN HAM UUD 1945, TAP MPR, UU LAINNYA, SPPN, DOKUMEN PERENCANAAN, ASPIRASI DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT (PSL. 18 UU12/2011) MENTERI/ KEPALA LPNK ANALISIS AWAL dadang-solihin.blogspot.com 44
  • 45. Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka Panjang 2015-2025 Fokus Prioritas Burden of Government Regulation Index Tahun 2012-13 Worldwide Governance Indicators (WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas Regulasi Tahun 2012 2013 (Baseline) 2015-2019 2020-2024 2025 3,9 4,5 5,0 5,1 43,1% Kenaikan Indeks 7% Kenaikan Indeks 8% Kenaikan Indeks 2% Tersimplifikasinya 100% regulasi - Penetapan baseline tersimplifikasinya 100% regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan baseline Kenaikan 5 % dari tersimplifikasinya 100% regulasi di baseline segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi - Penetapan Baseline Pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK Penetapan baseline Kenaikan 5 % dari Pelaksanaan harmonisasi kebijakan baseline dan regulasi 100% di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Terlaksananya pelatihan bagi tenaga perancang regulasi dan perrencana - 5000 0rang Kenaikan 20% pelaksanaan pelatihan Kenaikan 5% pelaksanaan pelatihan Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports dadang-solihin.blogspot.com 45
  • 46. Roadmap Pembangunan Kerangka Regulasi Jangka Menengah 2015-2019 FOKUS PRIORITAS 2013 (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 Burden of Government Regulation Index Tahun 201213 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 43,1% 45,5% 46,7% 47,9% 49,1% 50,1% Tersimplifikasinya 100% regulasi di Bidang SDA, SDM dan IPTEK - Penetapan baseline Kenaikan 15% dari baseline Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 30% dari baseline Kenaikan 30% dari baseline 100% pelaksanaan harmonisasi kebijakan dan regulasi Bidang SDA, SDM dan IPTEK - Kenaikan 25% dari baseline Kenaikan 40% dari baseline Kenaikan 20% dari baseline Kenaikan 15% dari baseline Terlaksananya pelatihan bagi tenaga perancang regulasi dan perumus kebijakan - 1200 orang 1200 orang 1200 orang 700 orang Worldwide Governance Indicators (WGI) on Regulatory Quality/ Kualitas Regulasi Tahun 2012 Penetapan Baseline 700 orang Sumber: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf dan http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports dadang-solihin.blogspot.com 46