Pemberdayaan Masyarakat Desa

dadang-solihin.blogspot.com 2

Tentang Narasumber


Tema
Strategi Perencanaan Desa dan Upaya
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Aparatur Pemberdayaan Masyarakat Desa
dalam rangka Penguatan Infrastruktur dan
Percepatan Pembangunan Pedesaan


Materi
• Pembangunan Perdesaan
• Isu dan Masalah Pembangunan Daerah
• Pemberdayaan Masyarakat
• Pembagian Peranan Stakeholders dalam Pemberdayaan
Masyarakat
• Arah, Prinsip, Strategi dan Sasaran Pembangunan Perdesaan
dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010


Pembangunan Perdesaan
• 82,31% wilayah Indonesia adalah kawasan perdesaan yaitu
sejumlah 73.405 desa (Podes 2006)
• Sebagian besar penduduk miskin masih berada di perdesaan (23,61
juta jiwa dari 37,17 juta jiwa pada tahun 2007)
• Pembangunan perdesaan ditujukan kepada masyarakat perdesaan
yang sebagian besar adalah petani miskin dan melibatkan program
pengembangan yang komprehensif untuk meningkatkan
produktifitas dan kondisi kehidupannya.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih
baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya
rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

Pembangunan Daerah (1)
 Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga
tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam:
• memberikan pelayanan kepada masyarakat,
• mengelola sumber daya ekonomi daerah.


 Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk
memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga:
• tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat
untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
• memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi
peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.


• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi
daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada
terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance).
• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat
dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu:
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.


• Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran
yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum
yang kondusif bagi unsur-unsur lain.
• Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan pendapatan.
• Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi
dan politik.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan: Paradigma
Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Perumusan Visi Daerah
Stakeholders

PEMDA


Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

1. Pembangunan Ekonomi
 Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
 Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
mengembangkan sektor riil
 Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
cukup tinggi antarwilayah
2. Pembangunan Sosial
 Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).



3. Pembangunan Prasarana Wilayah
 Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
intra wilayah.
 Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan
dan pengelolaan infrastruktur.
 Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
listrik.
 Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
 Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan infrastruktur.



4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
 Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
wilayah perkotaan.
 Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.



5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada
Perencanaan.
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
serta meningkatnya DAS kritis.
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.



6. Permasalahan Khusus
 Lemahnya daya saing investasi
 Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
 Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
masyarakat
 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
keamanan di daerah perbatasan negara.


Mengapa Pemberdayaan?
Konsep Pertumbuhan
• Pembangunan dipandang sebagai proses yang
berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita
melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat
• Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
• Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat
"people-centered, participatory, empowering, and sustainable"
(Chambers, 1995).


Upaya Memberdayakan Masyarakat

1. Enabling
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang.

2. Empowering
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

3. Protecting
Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.


Strategi Utama
Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat (Community
1. Empowerment)

Perluasan Kesempatan (Promoting
2. Opportunity)

Pengembangan Perlindungan Sosial
3. (Enhancing Social Security)


1. Pemberdayaan Masyarakat (Community
Empowerment)

a. Pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di
tingkat nasional sampai desa
 sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan
dalam program pemberdayaan masyarakat;
 demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan
dari lapisan bawah kepada elite masyarakat;
b. Desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan
 agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris
yang kuat;
 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya
pemecahan masalah pembangunan;


1. Pemberdayaan Masyarakat (Community
Empowerment)…Lanjutan…

c. Peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam
melayani kebutuhan penduduk miskin dan marjinal;
d. Keberlanjutan program atau kegiatan dengan memfasilitasi gerakan
masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil
program dan kegiatan tersebut;
e. Penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok
dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial;
 fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan
komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marjinal
kepada pihak lainnya sehingga akses kepada penduduk miskin
terbuka lebar;


2. Perluasan Kesempatan (Promoting
Opportunity)

a. Penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik,
sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan
marjinal;
b. Pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi,
komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-
daerah tertinggal; pembangunan fisik diarahkan untuk
meningkatkan dan mempercepat perolehan impak kepada
perkembangan ekonomi wilayah;
c. Pemberian akses kepada lembaga pendidikan, lembaga
ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya,
terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan;
dengan demikian lapisan bawah dan kelompok marjinal memiliki
modal untuk bersaing dalam kehidupan modern.


3. Pengembangan Perlindungan Sosial
(Enhancing Social Security)

a. Pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa
digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro/kecil;
b. Pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara
modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses
ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi peningkatan ketahanan
sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. Pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga/
kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, dan
lembaga ekonomi;
 jaringan berguna untuk memperluas batas kemampuan
individu atau kelompok, serta sebagai pertahanan dari krisis
yang mungkin menghadang secara mendadak.


Peranan Pemda (1)
1. Memahami aspirasi masyarakat dan harus peka terhadap masalah
yang dihadapi oleh masyarakat .
2. Membangun partisipasi masyarakat .
 Berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada masyarakat
untuk memperbaiki dirinya sendiri.
 Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak
dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik pengetahuannya
maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat
dapat efektif.
 Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk
memungkinkan masyarakat membangun dengan kemandirian.


Peranan Pemda (2)
4. Membuka dialog dengan masyarakat.
 Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan
kesadaran (awareness) masyarakat,
 agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang
tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.
4. Membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh
masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
5. Menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme
pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.


Peranan LSM
1. LSM dapat berperan sebagai:
 pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah),
 dapat menjadi konsultan pemerintah, dan
 dapat juga menjadi konsultan masyarakat dalam program
pemerintah.
2. LSM dapat pula mengembangkan programnya sendiri dan
bersinergi dengan program pemerintah.
3. LSM diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam upaya
pemberdayaan masyarakat.


Peranan Koperasi
1. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang secara
khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha
yang paling sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.
2. Koperasi dapat merupakan wahana yang efektif bagi upaya
pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia
modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan
kegotongroyongan yang menjadi ciri demokrasi Indonesia.
3. Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok
masyarakat yang sudah dapat melampaui tahap awal
kerjasama dan kerja bersama dalam kelompok.
4. Kelompok dan anggotaanggotanya harus benar-benar
dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh
menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota
yang dilakukan secara bersama.


Peranan Pendamping (1)
1. Masyarakat pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam
mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping
untuk membimbing dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya.
2. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan
penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator,
komunikator, ataupun dinamisator.
3. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas
para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan
kemampuan usaha anggota. Untuk maksud tersebut, pendamping
perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan
kelompok.


Peranan Pendamping (2)
4. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat
itu sendiri, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera
dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya.
5. Selain itu, pendamping dapat diambil dari petugas lapangan pada
tingkat kecamatan dan desa dari berbagai departemen dan
lembaga kemasyarakatan.
6. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping
harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok,
mengorganisasikan program latihan, serta membantu kelompok
dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang
dibutuhkan.


Arah dan Prinsip
• Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2010-2014 adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan secara
langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan
berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan
kualitas SDM.
• Prinsip pembangunan perdesaan adalah mewujudkan kawasan
perdesaan yang layak huni, aman, damai; dimana masyarakat
perdesaan makin berdaya, mandiri, dan sejahtera; serta
pemerintahan desa yang capable, transparan, akuntabel, dan
bersih, dengan memperhatikan: Kemandirian lokal, Keberlanjutan,
Keseimbangan


Strategi RPJMN 2010-2014
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan
1. pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi
maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi);
Meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan;
2.
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perdesaan dan
3. penataan ruang perdesaan;
Mengembangkan fungsi kelembagaan perdesaan dan tata kelola
4. kepemerintahan perdesaan yang baik;
Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat perdesaan;
5.
Meningkatkan kualitas dasar SDM perdesaan;
6.
Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan SDA dan LH yang
7. seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana.

Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan
1. pangan baik untuk produksi/ ketersediaan, konsumsi pribadi
maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi)

• Meningkatkan ketersediaan pangan (cukup untuk domestik baik
luar daerah baik volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi).
• Menurunkan permasalahan yang timbul dari peralihan lahan
dari penduduk asli ke pendatang, akibat penjualan lahan-lahan
dari penduduk asli baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah
transmigrasi.
• Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan.
• Meningkatkan tingkat sertifikasi tanah.
• Menciptakan stabilitas harga produk pertanian yang disertai
dengan upah yang layak.
• Meningkatkan perlindungan hukum pada masyarakat dalam
melakukan konversi produk pertanian menjadi energi alternatif.


2. Meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan.

• Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian.
• Meningkatkan status kepemilikan lahan.
• Menciptakan kemudahan/akses untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sekaligus mendorong perekonomian masyarakat.
• Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana ekonomi
dengan pemberian akses kepada modal, mendukung sistem
produksi dan distribusi komoditi pertanian, dan informasi peluang
usaha/pasar (pengetahuan, manajemen, teknologi, pasar,
ketrampilan teknis dan kewirausahaan)) menuju daya saing.
• Mengembangkan keterpaduan dalam agribisnis, desa wisata dan
agroindustri.


2. Meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan
…lanjutan

• Mengembangkan kewirausahaan (kemandirian ekonomi)
masyarakat perdesaan.
• Meningkatkan produktivitas desa dalam pengembangan komoditas
unggulan.
• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penerapan teknologi
tepat guna dan penyerapan informasi pasar di perdesaan
khususnya untuk peningkatan nilai tambah hasil pertanian,
kehutanan dan perikanan.
• Meningkatkan penguatan Permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil
Menengah (UMK) termasuk BUMDes.
• Meningkatkan usaha dan investasi di perdesaan.
• Pengembangan Pasar.


Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana
3. prasarana perdesaan dan penataan ruang
perdesaan.
• Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap
sarana dan prasarana kelistrikan, sumber daya air (termasuk
pengairan dan irigasi), jalan, jembatan, transportasi, komunikasi
dan informatika, energi, perumahan dan permukiman di kawasan
perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi.
• Meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap
sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
• Meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemerintah
kabupaten/kota untuk menyusun rencana tata ruang perdesaan.


Mengembangkan fungsi kelembagaan perdesaan dan
4. tata kelola kepemerintahan perdesaan yang baik.

• Menciptakan pembagian tugas, wewenang dan peran dalam proses
pembangunan antara pemerintah, lembaga non pemerintah,
lembaga swasta, dan organisasi masyarakat desa.
• Meningkatkan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan
penguatan pemerintahan desa.
• Menciptakan kebijakan yang saling selaras dan diimplementasikan
dengan konsisten dengan kebijakan nasional pembangunan
perdesaan.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses
pembangunan (voice and choice).


Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
5. perdesaan.

• Meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam pengembangan
sosial dan budaya masyarakat perdesaan.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif dalam
lembaga sosial dan keagamaan.
• Menurunkan ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan di
perdesaan.
• Meningkatkan potensi kelembagaan, modal sosial, dan budaya
dalam proses pembangunan.
• Melaksanakan kegiatan-kegiatan seni dan budaya lokal secara
reguler.
• Meningkatkan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja indonesia
termasuk wanita dan anak-anak (dari bahaya perdagangan wanita
dan anak) di perdesaan.


Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia
6. perdesaan.

• Menurunkan angka buta huruf serta meningkatkan angka partisipasi
kerja dan tingkat pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan
kejuruan di kawasan perdesaan.
• Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan
ketersediaan layanan pendidikan di daerah perdesaan.
• Menaikkan angka harapan hidup di kawasan perdesaan.
• Menaikkan angka kecukupan gizi khususnya bagi ibu hamil dan
balita.
• Menurunkan resiko tertularnya HIV dan AIDS serta penyakit
menular lainnya antara lain disentri, demam berdarah, kolera, tbc,
malaria dan sebagainya.


Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber
7. daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang,
berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana.
• Meningkatkan pengelolaan keseimbangan pemanfaatan dan
perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
• Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan dan
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
• Menurunkan kasus illegal logging dan pencemaran lingkungan
akibat eksplorasi industri yang tidak berwawasan lingkungan.
• Meningkatkan kepahaman dan kewaspadaan dalam pembangunan
perdesaan.
• Meningkatkan kesadaran aparat dan masyarakat dalam
pembangunan bidang fisik dan tata ruang berbasis mitigasi
bencana.
• Meningkatkan penggunaan energi mandiri berwawasan lingkungan
di perdesaan.


Sasaran RKP 2010

1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Meningkatnya produktivitas pertanian di
2. perdesaan
Meningkatnya akses masyarakat desa pada
3. lahan
Meningkatnya pelayanan infrastruktur di
4. perdesaan
Berkembangnya usaha ekonomi lokal dan
5. daya saing daerah

1. Meningkatnya Keberdayaan
Masyarakat
• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah,
kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan;
• Diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
• Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial
ekonomi perdesaan;
• Fasilitasi penguatan kelembagaan sosial ekonomi,
pemantauan, dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan perdesaan.


2. Meningkatnya Produktivitas
Pertanian di Perdesaan
• Mendukung peningkatan pembangunan pertanian dan
penguatan ketahanan pangan nasional
• Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian
• Peningkatan kegiatan produksi pertanian pasca panen
• Peningkatan pemasaran komoditas pertanian
• Pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan.


3. Meningkatnya Akses
Masyarakat Desa pada Lahan
• Penertiban secara legal terkait pengaturan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,
• Redistribusi tanah,
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah,
• Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah.


4. Meningkatnya Pelayanan
Infrastruktur di Perdesaan
• Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
perdesaan untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi;
• Peningkatan ketersediaan air baku, air bersih dan
terkelolanya air tanah untuk air minum di perdesaan
sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
perdesaan;
• Peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan jaringan
irigasi dan pengelolaan irigasi partisipatif;
• Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi, komunikasi
dan kelistrikan sehingga potensi perekonomian daerah dan
pengembangan produk unggulan daerah dapat berkembang.


5. Berkembangnya Usaha Ekonomi
Lokal dan Daya Saing Daerah
• Diversifikasi ekonomi perdesaan;
• Peningkatan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan
perekonomian perdesaan;
• Diseminasi teknologi tepat guna;
• Pengembangan pasar lokal;
• Pengembangan kemandirian usaha kecil dan menengah;
• Promosi ekonomi daerah dan sarana prasarana
perekonomian daerah.


Terima Kasih


Pemberdayaan Masyarakat Desa

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (10)

Similaire à Pemberdayaan Masyarakat Desa

Similaire à Pemberdayaan Masyarakat Desa (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Pemberdayaan Masyarakat Desa