3. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
www.dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
M t i
• Alat Kelengkapan DPRD
• Tugas Badan Musyawarah, Badan
g y ,
Legislasi Daerah, dan Badan
Kehormatan DPRD
• Tupoksi DPRD
• Mengukur Kinerja DPRD
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Perencanaan Pembangunan D
P P b Daerah
h
• Best Practices
www.dadang-solihin.blogspot.com 4
5. Alat Kelengkapan DPRD
PP16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib DPRD
1. Pimpinan;
y ;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Legislasi Daerah;
g ;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
;
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
Pasal 36 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 5
6. Badan Musyawarah
1.
1 Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Bamus terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan
p g
jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah
anggota DPRD.
3. Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna
setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran,
dan fraksi.
fraksi
4. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan
Bamus merangkap anggota.
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Bamus dan
bukan sebagai anggota.
Pasal 46 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 6
7. 1/2
1/2
Tugas Badan Musyawarah
T B d M h
1. Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan
waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian
Ranperda, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan
g
garis kebijakan y g menyangkut p
j yang y g pelaksanaan tugas dan
g
wewenang DPRD;
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat
kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/
penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
www.dadang-solihin.blogspot.com 7
8. 2/2
Tugas Badan Musyawarah
T B d M h
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
p p p g ;
6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna
kepada Bamus.
Pasal 47 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 8
9. 1/2
1/2
Badan Legislasi Daerah
• Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap,
dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
p p p
• Susunan dan keanggotaan Balegda dibentuk pada permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
• Jumlah anggota Balegda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
• Jumlah anggota Balegda setara dengan jumlah anggota satu
komisi.
• Anggota Balegda diusulkan masing masing fraksi
masing-masing fraksi.
• Pimpinan Balegda terdiri atas satu orang ketua dan satu orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Balegda berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.
www.dadang-solihin.blogspot.com 9
10. 2/2
Badan Legislasi Daerah
• Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Balegda
bukan anggota.
gg
• Masa jabatan pimpinan Balegda paling lama dua setengah tahun.
• Masa keanggotaan Balegda dapat diubah pada setiap tahun
anggaran.
Pasal 50-52 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 10
11. 1/2
1/2
Tugas Badan Legislasi Daerah
T B d L i l iD h
1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat
daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap
tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara
DPRD dan pemerintah daerah;
3. Menyiapkan Raperda usul DPRD berdasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Raperda yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum Raperda tersebut disampaikan kepada
pimpinan DPRD;
www.dadang-solihin.blogspot.com 11
12. 2/2
Tugas Badan Legislasi Daerah
T B d L i l iD h
5. Memberikan pertimbangan terhadap Raperda yang diajukan oleh
anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas
Raperda tahun berjalan atau di luar Raperda yang terdaftar dalam
program legislasi daerah;
6.
6 Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan Raperda melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;
p ;
7. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas Raperda yang
ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD
baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat
digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan
berikutnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 12
13. 1/3
1/3
Badan Kehormatan
1. Badan K h
1 B d Kehormatan dibentuk oleh DPRD d merupakan alat
t dib t k l h dan k l t
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
2.
2 Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan keputusan
DPRD.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD
gg p gg
dengan ketentuan:
a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai
dengan 34 orang b j l h ti orang, d
d berjumlah tiga dan
b. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 – 50 orang
berjumlah lima orang;
www.dadang-solihin.blogspot.com 13
14. 2/3
Badan Kehormatan
4. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas satu orang ketua dan satu
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Kehormatan.
5. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat
paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing masing fraksi
masing-masing fraksi.
6. Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing masing fraksi
berhak mengusulkan satu orang calon anggota Badan
Kehormatan.
7. Dalam hal di DPRD hanya terdapat dua fraksi, fraksi yang memiliki
jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan dua orang calon
anggota Badan Kehormatan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 14
15. 3/3
Badan Kehormatan
8. Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua
setengah) tahun.
9. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota
Badan Kehormatan yang digantikan.
10. Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
Pasal 56 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Tugas
T gas Badan Kehormatan
1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap
moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD
terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
pimpinan DPRD anggota DPRD dan/atau masyarakat;
DPRD, DPRD,
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.
5. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan
Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.
Pasal 57 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Kewenangan B d K h
K Badan Kehormatan
t
1. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan
klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran
yang dilakukan;
2.
2 Meminta keterangan pengadu saksi dan/atau pihak pihak lain
pengadu, saksi, pihak-pihak
yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
3.
3 Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
Pasal 58 PP16/2010
www.dadang-solihin.blogspot.com 17
19. Wadah P
W d h Perwakilan Rakyat
kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan
Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM
Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif
Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai
Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p
www.dadang-solihin.blogspot.com 20
Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
21. Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009
1.
1 Legislasi
2.
2 Anggaran
A
3. Pengawasan
www.dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalah kewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.
www.dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah y g p g
y j yang progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
P d F i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
26. Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi d masyarakat di d
k i dan k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
lalu,
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 1/2
1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
28. 2/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif
T t b i Ef ktif
• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
29. Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i
www.dadang-solihin.blogspot.com 30
32. Agenda Politik Nyata
A d P litik N t
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k
www.dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
g g
www.dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Siklus R
Sikl Representasi Wakil Rakyat
t i W kil R k t
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 37
38. 1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadang-solihin.blogspot.com 38
39. 2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik
Secara substansial
p
perlindungan hak
g
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
p
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 39
41. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
www.dadang-solihin.blogspot.com 41
42. How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
www.dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
www.dadang-solihin.blogspot.com 43
44. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y
Memberikan pelayanan kepada M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
M
Mengelola sumber d
l l b daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
www.dadang-solihin.blogspot.com 44
45. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil
Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
www.dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya
www.dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good
www.dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
www.dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g
STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange
www.dadang-solihin.blogspot.com 49
51. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
www.dadang-solihin.blogspot.com 51
55. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
www.dadang-solihin.blogspot.com 55
56. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadang-solihin.blogspot.com 56
57. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
www.dadang-solihin.blogspot.com 58
60. 1/4
1/4
Best Practices
B tP ti
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan
memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya
dalam proses pembuatan keputusan.
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
• Setiap tahun DPRD memiliki dua kali masa reses untuk
tahun, reses,
melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik
baik,
misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.
www.dadang-solihin.blogspot.com 60
61. 2/4
Best Practices
B tP ti
Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
• Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
kebijakan lokal t k
k bij k l k l untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil d l
lib tk i i k t i il dalam
proses penyusunan peraturan daerah.
• Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses
pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
mantap dan mudah dilaksanakan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 61
62. 3/4
Best Practices
B tP ti
Dengar Pendapat Publik
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan
masyarakat melalui dengar pendapat publik.
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
konsultatif yang lebih i t ktif dibandingkan dengan komunikasi
k lt tif l bih interaktif dib di k d k ik i
satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna
meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini
pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 62
63. 4/4
Best Practices
B tP ti
Transparansi Anggaran
• Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
kepada publik dalam bentuk poster.
• B b
Beberapa DPRD t l h melakukan di l i t ktif melalui program
telah l k k dialog interaktif l l i
radio untuk membicarakan anggaran daerah.
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.
www.dadang-solihin.blogspot.com 63