Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019

Tugas BEK
• Membantu Presiden dalam
1. Merumuskan,
2. Menetapkan,
3. Mengoordinasikan, dan
4. Sinkronisasi Kebijakan
• di bidang Ekonomi Kreatif.
dadang-solihin.blogspot.com 4

Fungsi Strategis
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi
kreatif;
2. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan
program di bidang ekonomi kreatif;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua
pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
6. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara,
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah,
dan pihak lain yang terkait; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan
ekonomi kreatif.

Susunan Organisasi BEK
Kepala BEK
Sestama
Deputi 6Deputi 5Deputi 4Deputi 3Deputi 2Deputi 1
Wakil Kepala
Biro 3Biro 1
Biro 2
Riset, Edukasi,
Pengembangan
Akses
Permodalan
Infrastruktur Pemasaran Fasilitasi HAKI
dan Regulasi
Hubungan Antar
Lembaga dan
Wilayah
Biro 4
InspektoratSatuan
Tugas
Jabatan
Fungsional

Sekretariat Utama
Tugas Fungsi
Memberikan dukungan
teknis dan administrasi
dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan
Ekonomi Kreatif.
1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi
Kreatif;
2. Koordinasi, penyusunan rencana dan program di
lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan
perundangundangan, kerumahtanggaan, kearsipan,
dan dokumentasi;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan
tata laksana, kerja sama, dan hubungan
kemasyarakatan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang
milik/kekayaan negara; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro.
(2) Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Deputi Riset, Edukasi, dan
Pengembangan
Tugas Fungsi
Merumuskan, menetapkan,
mengoordinasikan dan
sinkronisasi kebijakan dan
program riset, edukasi dan
pengembangan ekonomi
kreatif.
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan dan program riset, edukasi dan
pengembangan ekonomi kreatif;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan
kebijakan dan program riset, edukasi dan
pengembangan ekonomi kreatif;
3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan
program riset, edukasi dan pengembangan
ekonomi kreatif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan dan program riset, edukasi
dan pengembangan ekonomi kreatif;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan
kepada semua pemangku kepentingan dalam riset,
edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Kepala.

Deputi Akses Permodalan
Tugas Fungsi
Merumuskan, menetapkan,
mengoordinasikan, dan
sinkronisasi kebijakan
Dan program terkait akses
permodalan ekonomi kreatif.
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
dan program terkait akses permodalan ekonomi
kreatif;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan
kebijakan dan program terkait akses permodalan
ekonomi kreatif;
program terkait akses permodalan ekonomi kreatif;
pelaksanaan kebijakan dan program terkait akses
permodalan ekonomi kreatif;
kepada semua pemangku kepentingan terkait akses
permodalan ekonomi kreatif;
6. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak
lain yang terkait di dalam dan luar negeri untuk akses
permodalan ekonomi kreatif; dan

Deputi Infrastruktur
Tugas Fungsi
Merumuskan,
menetapkan,
dan program
pengembangan
infrastruktur ekonomi
kreatif.
1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan
program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, elaksanaan
kebijakan dan program pengembangan infrastruktur
ekonomi kreatif;
program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan
infrastruktur ekonomi kreatif;
kepada semua pemangku kepentingan terkait
pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif; dan

Deputi Pemasaran
Tugas Fungsi
Merumuskan,
menetapkan,
dan program
pengembangan
branding, promosi dan
publikasi produk
ekonomi kreatif di dalam
dan luar negeri.
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan program
pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi
kreatif;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan
program pengembangan branding, promosi dan publikasi produk
ekonomi kreatif;
3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program
pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi
kreatif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijakan dan program pengembangan branding, promosi dan
publikasi produk ekonomi kreatif;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada
semua pemangku kepentingan terkait pengembangan branding,
promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif;
6. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga
Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait di dalam dan luar
negeri untuk pengembangan branding, promosi dan publikasi
produk ekonomi kreatif; dan

Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan
Intelektual dan Regulasi
Tugas Fungsi
Merumuskan,
menetapkan,
Mengoordinasikan,
dan sinkronisasi
kebijakan dan
program fasilitasi hak
kekayaan intelektual
dan sinkronisasi
regulasi di bidang
ekonomi kreatif.
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan
program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi
kreatif;
2. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan
dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di bidang
ekonomi kreatif;
3. Koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan regulasi di
bidang ekonomi kreatif;
4. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program fasilitasi
Hak Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif;
kebijakan dan program fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di
bidang ekonomi kreatif;
semua pemangku kepentingan dalam memfasilitasi Hak
Kekayaan Intelektual di bidang ekonomi kreatif; dan

Deputi Hubungan Antar
Lembaga dan Wilayah
Tugas Fungsi
Merumuskan,
menetapkan,
dan program hubungan
antar lembaga dan
wilayah.
1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan program
hubungan antar lembaga dan wilayah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan dan program hubungan antar lembaga
dan wilayah;
3. Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program hubungan
antar lembaga dan wilayah;
kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah;
semua pemangku kepentingan terkait hubungan antar lembaga
dan wilayah;
6. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga
Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait hubungan antar
lembaga dan wilayah; dan

Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Nasional
1. Peningkatan agroindustri,
hasil hutan dan kayu,
perikanan, dan hasil
tambang;
2. Akselerasi pertumbuhan
industri manufaktur;
3. Akselerasi pertumbuhan
pariwisata;
4. Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi Kreatif; serta
5. Peningkatan daya saing
UMKM dan koperasi.

Sasaran Pembangunan
Ekonomi Kreatif
SASARAN
Baseline
2014
2019
1 Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif 7,1 % 12,0 %
2 Tenaga Kerja (juta orang) 12 13
3 Kontribusi Ekspor / Devisa Bruto 5,8% 10,0%
Sumber: RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan dan Strategi
ARAH KEBIJAKAN
•Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi Orang Kreatif
(OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, distribusi,
konsumsi, hingga konservasi.
STRATEGI
•Strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu
dengan:
1. Memperluas pasar produk kreatif Indonesia baik di pasar ekspor maupun pasar
domestik;
2. Memfasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang
kreatif;
3. Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi denganmenyediakan akses
ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi,dan akses ke pasar;
4. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

Tantangan dan Isu Strategis
• Indonesia akan mengalami bonus demografi
mulai tahun 2012 hingga tahun 2035. Untuk itu,
perlu penciptaan lapangan kerja baru dalam
jumlah yang sangat besar, khususnya bagi
penduduk yang berusia muda.
• Usaha di bidang ekonomi kreatif umumnya
berskala kecil dan memiliki sifat risiko bisnis yang
berbeda dengan usaha di sektor lain dan
didominasi oleh orang muda.
• Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif
membuka kesempatan untuk menciptakan
manfaat ekonomi dari bonus demografi di atas.
• Dengan demikian isu strategis pembangunan
ekonomi kreatif adalah “Mencapai pertumbuhan
yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan
usaha pemula di ekonomi kreatif.”
Orang Kreatif (OK), UNCTAD
menyebutnya dengan Creative Class,
adalah lapisan masyarakat yang
memiliki talenta kreatif dan mampu
menggerakkan dinamika ekonomi,
sosial dan budaya khususnya di
daerah perkotaan.
OK meliputi ilmuwan, insinyur, arsitek,
desainer, pendidik, artis, musisi yang
didalam perekonomian berfungsi
melahirkan ide baru, teknologi baru,
dan konten kreatif.
OK umumnya memiliki etos kerja
kreatif yang menjunjung tinggi
kreativitas, individualitas, perbedaan,
dan meritokrasi.

Sasaran Pertumbuhan EK
Sasaran
Baseline
2014
Rata-rata
Pertumbuhan
2015-2019
1 PDB Ekraf (Harga Berlaku, Rp T.) 693,1 7 %
2 Tenaga Kerja (juta orang) 11,9 2 %
3 Jumlah Usaha (juta unit) 5,4 0,5 %
4 Devisa (USD Juta) 128,4 7 %
5 Jumlah Film 110 4 %
Sumber: RPJMN 2015-2019

Rantai Nilai Produk Kreatif

Fasilitasi Orang Kreatif
Kreasi
Menyediakan fasilitas bagi OK untuk kegiatan kreasi seperti ruang
kreatif, sarana kreatif, pada lingkup yang lebih luas mendorong
terbangunnya klaster kreatif.
Produksi
Memfasilitasi OK memproduksi kreasinya dalam skala usaha yang
layak secara ekonomi, dalam bantuk penetapan usaha baru (start-
up), akses terhadap permodalan (pembiayaan), akses terhadap
sarana/alat produksi, dan penyediaan sumberdaya manusia /
teknisi produksi dengan keterampilan yang tinggi.
Distribusi
Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan
akses ke pasar dan menjaga struktur pasar yang memudahkan
pendatang baru.
Konsumsi
Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif membangun pasar
(market development) dan bila perlu membatu pembelajaran pasar
(market learning).
Konservasi
Memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produk kreatif
yang dimanfaatkan OK sebagai sumber inspirasi pada proses
kreasi berikutnya.

Strategi Pengembangan EK
1. Memperluas pasar produk kreatif
Indonesia, baik di pasar ekspor maupun
pasar domestik.
2. Memfasilitasi proses kreasi seperti
pembangunan ruang kreasi, jaringan
orang kreatif, dsb.
3. Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang
rantai produksi dengan menyediakan
akses ke sumber permodalan atau
pasokan SDM produksi dan akses ke
pasar.
4. Memfasilitasi penumbuhan usaha
kreatif terutama bagi usaha pemula.

Prinsip Penyusunan Renstra K/L
• Merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional;
• Dilakukan K/L bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing;
• Mengintegrasikan rencana tata ruang
dan rencana pembangunan daerah;
serta
• Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing
K/L, sesuai dinamika perkembangan
global, nasional dan daerah.

Siklus Perencanaan (Nasional dan K/L)
(Menurut UU 25/2004 dan PP 40/2006 Serta Permen PPN/Kepala Bappenas tentang
Penyusunan Renstra)
Keterkaitan Perencanaan Nasional dan K/L
NASIONAL (Dikoordinasikan BAPPENAS*) K/L
VISI, MISI,
PROGRAM
PRESIDEN
TERPILIH
UUD 1945
RENSTRA
K/L
RPJPN
RENJA
K/L
RPJMN
RKPN
Catatan :
*) Dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas namun produknya menjadi Produk Nasional
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Dijabarkan
Berpedoman
Disusun
Berdasarkan
Pedoman

Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran
serta Pelaporan Kinerja (Nasional dan K/L)
(Menurut UU 17/2003 dan UU 25/2004)
Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran serta Kinerja (Nasional Dan K/L
NASIONAL
(Dikoordinasikan KPU)
NASIONAL
(Dikoordinasikan
BAPPENAS*)
NASIONAL
(Dikoordinasikan
Kemenkeu
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENPAN DAN RB
VISI, MISI,
PROGRAM
PRESIDEN TERPILIH
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
RPJMN
RKPN
Pedoman
Pedoman
Dijabarkan
Dijabarkan
Disusun
Berdasarkan
RKA/DIPA
K/LRAPBN
Pedoman
Berpedoman
Dijabarkan
LAKIP

SASARAN HASIL
(OUTCOMES)
VISI
MISI
TUJUAN
STRATEGI KEBIJAKAN
DAN PENDANAAN
PROGRAM:
PROGRAM RIORITAS
PROGRAM RUTIN
SASARAN
KELUARAN
(OUTPUT)
KEGIATAN
KEPALA
BEK
KEDEPUTIAN
DIREKTORAT
Tingkatan Sasaran Strategis Organisasi dalam Renstra
INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
INDIKATOR
SASARAN HASIL
INDIKATOR
SASARAN
KELUARAN
SASARAN
STRATEGIC
(IMPACT)

Review Renstra BEK
36
Bab I Pendahuluan √
1.1. Kondisi Umum √
1.2. Potensi Permasalahan √
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BEK √
2.1. Visi √
2.2. Misi √
2.3. Tujuan √
2.4. Sasaran Strategis √
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan √
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional √
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BEK √
3.3. Kerangka Regulasi √
3.4. Kerangka Kelembagaan √
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan √
4.1. Target Kinerja √
4.2. Kerangka Pendanaan √
Bab V Penutup √
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BEK √
2. Matriks Kerangka Regulasi √
dadang-solihin.blogspot.com

4. Penyusunan
Tujuan dan
Sasaran
Strategis
Delapan Langkah
Penyusunan Renstra BEK
3. Penyusunan
Visi dan Misi
2. Identifikasi Kondisi
Umum dan Analisis
Potensi dan
Permasalahan
1. Persiapan
Penyusunan
8. Penyusunan
Kerangka
Kelembagaan
7. Penyusunan
Target dan
Pendanaan
6. Penyusunan
Program, Kegiatan,
Sasaran, dan
Indikator
5. Penyusunan Arah
Kebijakan, Strategi
dan Kerangka
Regulasi
1. Evaluasi Pencapaian
Program dan Kegiatan
2. Aspirasi Masyarakat
3. SWOT Analysis
Balance
Scorecard
Logic Model
Identifikasi
1. Isu-isu Strategis
2. Asas Legal
3. Struktur Organisasi
4. Data dan Informasi

Persiapan Penyusunan Renstra BEK
1.
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi selama periode 2015-2019. √
2. Identifikasi asas legal bagi BEK dalam pelaksanaan tugas
dan justifikasi fungsi dan kewenangannya.
- sebagai gambaran awal latar belakang perlunya keberadaan
BEK terhadap kondisi umum yang dihadapi.
√
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan
fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan
lingkup kewenangan BEK.
√
4. Identifikasi data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra BEK.
√

Identifikasi Kondisi Umum BEK
2.
1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan
Kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan/atau standar
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BEK
2009-2014.
√
2. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup
kewenangan BEK.
- Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan BEK
harus melalui wadah dan mekanisme yang akuntabel.
√

Analisis Potensi dan Permasalahan BEK
2.
1. Analisa SWOT √
2. Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan BEK, √
3. Penjaringan aspirasi masyarakat, √
4. Identifikasi potensi, permasalahan dan penyebabnya, √
5. Identifikasi tantangan yang akan dihadapi √

Review Visi BEK
3.
1. Memberikan gambaran umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BEK
pada akhir periode perencanaan.
√
2. Memberikan gambaran konsistensi kinerja BEK selama 5 tahun mendatang serta
gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi organisasi BEK.
√
3. Memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan
organisasi BEK;
√
4. Memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh
organisasi BEK; √
5. Ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami; √
6. Dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat; √
7. Dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian; √
8. Selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi
sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.
√

Review Misi BEK
3.
1. Upaya pencapaian visi organisasi BEK dan berlaku pada
periode tertentu;
√
2. Menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas
yang dibebankan oleh undang-undang terkait;
√
3. Menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsi organisasi BEK atau bersifat unik
terhadap organisasi BEK lainnya;
√
4. Menjembatani penjabaran Visi BEK ke dalam Tujuan
BEK. √

Review Tujuan BEK
4.
1. Sejalan dengan Visi dan Misi organisasi BEK dan berlaku
pada periode jangka menengah;
√
2. Menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengah;
√
3. Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh BEK;
√
4. Mengarahkan perumusan:
• Sasaran Strategis,
• Arah Kebijakan,
• Strategi,
• Program,
• Kegiatan dalam rangka merealisasikan misi BEK
√

Review Indikator Sasaran Strategis BEK
4.
1. Dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis BEK √
2. Setiap sasaran strategis dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran
strategis.
√
3. Dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada
dalam RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi BEK
√
4. Sesuai dengan visi, misi, dan tugas fungsi BEK. √
5. Memenuhi kriteria SMART: √
• Specific: indikator kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak bermakna
ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
√
• Measurable: indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala
penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas atau harga;
√
• Achievable: indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat dicapai; √
• Relevant: mencerminkan keterkaitan (relevansi) secara logis dan langsung antara
target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
√
• Time Bond: waktu/periode pencapaian indikator kinerja ditetapkan. √

Review Renstra BEK
45
Bab I Pendahuluan
1.1. Kondisi Umum Menggambarkan mengenai:
• Pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan
dalam renstra BEK periode sebelumnya,
• Aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan
pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan
publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan
BEK.
1.2. Potensi
Permasalahan
Menjelaskan mengenai:
• analisis permasalahan, potensi, kelemahan,
peluang serta tantangan jangka menengah dalam
lingkup BEK maupun nasional
• yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan
penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang
menjadi lingkup kewenangan BEK serta
• untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi
BEK.dadang-solihin.blogspot.com

Review Renstra BEK
46
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BEK
2.1. Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan
yang ingin dicapai oleh BEK pada akhir periode
perencanaan.
2.2. Misi Merupakan rumusan umum upaya-upaya yang
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
2.3. Tujuan Tujuan adalah penjabaran dari visi
2.4. Sasaran Strategis Sasaran Strategis sebagai ukuran kinerja Tujuan.

Review Renstra BEK
47
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan
3.1. Arah Kebijakan
dan Strategi
Nasional
Menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi
yang sesuai dengan penugasan RPJMN kepada BEK
terkait dengan prioritas nasional/ bidang, termasuk di
dalamnya penjelasan mengenai penugasan BEK
terkait Program Lintas.
3.2. Arah Kebijakan
dan Strategi
BEK
• Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan
Strategi BEK secara lengkap, tidak hanya yang
dilaksanakan langsung oleh BEK tetapi juga
mempertimbangkan keterlibatan daerah dan
swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan
untuk melaksanakannya.
• Arah kebijakan BEK dilaksanakan melalui Program
dan/atau Lintas Program yang sesuai dengan tugas
dan kewenangan BEK yang bersangkutan.
• Program juga harus dilengkapi dengan sasaran
program (outcome) dari masing-masing Program.

Review Renstra BEK
48
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan
3.3. Kerangka
Regulasi
• Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka
Regulasi yang dibutuhkan oleh BEK dalam
pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan
penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam
mendukung pencapaian Sasaran Strategis BEK.
• Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan
Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks
Kerangka Regulasi.
3.4. Kerangka
Kelembagaan
Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur
organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian
sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar
unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta
pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di
dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara
kualitas maupun kuantitas.

Review Renstra BEK
49
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1. Target Kinerja Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang
akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu
Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program dan Indikator Kinerja Kegiatan.
4.2. Kerangka
Pendanaan
• Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan
secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran
Strategis BEK, meliputi sumber pendanaan dari
APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.
• Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan
pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN)
seperti: PPP (KPS) dan CSR.
• Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan
Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan
Prakiraan Maju

Review Renstra BEK
50
Bab IV Penutup • Kesimpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra
BEK yang telah disusun
• arahan dari pimpinan BEK yang bersangkutan dalam
pelaksanaan perencanaan strategis BEK sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan BEK.
• Mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan
perencanaan strategis BEK yang bersangkutan.
Lampiran
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BEK
2. Matriks Kerangka Regulasi

Review Renstra
51dadang-solihin.blogspot.com
1.Aspek Fungsi dan Struktur Organisasi
PARAMETER
Penggambaran atas visi-
misi tujuan prioritas
sumber daya aktivitas
organisasi; divison of
responsibility, rules-roles,
regulasi dan hirarki
otoritas; batasan urusan
dan fungsi kelembagaan
1. Apakah struktur organisasi
telah sesuai pada tujuan
RPJMN 2015-2019 dan visi
misi Presiden
2. Apakah struktur organisasi
telah sesuai dengan tugas
dan fungsi BEK yang
diamanatkan oleh UU atau
Perpres
3. Apakah terdapat tugas dan
fungsi yang tumpang tindih
dengan struktur organisasi di
BEK lainnya?
a. Kejelasan dan keterkaitan visi-misi-
tujuan-prioritas sumber daya BEK
b. Penjabaran visi-misi tujuan-prioritas ke
dalam tugas-fungsi BEK
c. Kinerja Utama Organisasi
d. Kejelasan dan ketepatan urusan utama
fungsi BEK
e. Penjabaran fungsi regulator-eksekutor
f. Hubungan-mekanisme antar lembaga
g. Kejelasan tugas-fungsi dan akuntabilitas
h. Rentang kendali
i. Pendelegasian otoritas
j. Pengaturan tugas-fungsi unit organisasi

Review Renstra
2.Aspek Bisnis Proses dan Tata Laksana
PARAMETER
Penggambaran atas
hubungan intra-
organisasi; proses
pembuatan
keputusan;
implementasi;
evaluasi; perubahan
keputusan dan
penanganan konflik
1. Apakah koordinasi antar unit
kerja dan intra unit kerja telah
dijelaskan dengan jelas?
2. Apakah kerangka kelembagaan
telah mengacu peraturan
perundangan yang berlaku?
3. Apakah mekanisme bisnis
proses dan tata laksana BEK
sudah memperhatikan prinsip
efektif , efisien dan transparan
a. Prosedur-mekanisme hubungan kerja antar
unit organisasi, antar BEK dan Pemerintah
Daerah
b. Penjabaran tata kelola pembuatan
keputusan
c. Penjabaran tata kelola implementasi
keputusan
d. Penjabaran tata kelola evaluasi
e. Penjabaran manajemen kinerja
pembangunan
f. Prosedur-mekanisme penanganan konflik
antar unit organisasi
g. Kejelasan tata laksana dengan kesesuaian
peraturan perundangan
h. Penjabaran mekanisme tahapan
pencapaian Good Governance.

Review Renstra
3. Aspek Analisis SDM Aparatur
PARAMETER
Pendeskripsian atas
standar kompetensi,
analisis pekerjaan,
analisis beban kerja
dan manajemen
kinerja/ kinerja individu
dan ketersediaan
anggaran
1. Apakah kebutuhan ASN
secara kualitas dan
kuantitas sudah
terpenuhi?
2. Apakah kebutuhan ASN
yang disusun telah
mempertimbangkan
ketersediaan anggaran?
a. Penjabaran atas amanat pelaksanaan yang
berkelanjutan terkait Reformasi Birokrasi
b. Penjabaran kebutuhan jumlah ASN melalui
proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja
c. Penjabaran rencana peningkatan kompetensi
dan profesionalisme ASN
d. Penjabaran atas mekanisme Penilaian Kinerja
individu ASN pada BEK
e. Penjabaran kebutuhan anggaran untuk biaya
rutin ASN

Program
Program Teknis/Fungsi Utama K/L
• Program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok
sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal).
• Program teknis harus mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi
K/L. Untuk tugas dan fungsi BEK adalah PROGRAM
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
• Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode
waktu tertentu (jangka menengah)
Program Generik/Fungsi Pendukung K/L
• Program-program yang bersifat pelayanan internal.
• Program generik ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program
teknis

Formulir Program dan Kegiatan
Renstra Periode 2015-2019
No.
Program/
Kegiatan
Sasaran Indikator
Target Kinerja Sasaran Program
dan Kegiatan
Unit Kerja
Eselon I
Pelaksana2015 2016 2107 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. PROGRAM
TEKNIS
Program A
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Kegiatan 3
2. PROGRAM
GENERIK
Program B
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Kegiatan 3

56
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury,
Republic of South Africa, May 2007
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubah
IMPACT /
DAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil
dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOME /
HASIL
Produk/barang/jasa akhir yang
dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau dilayani
(jasa)
OUTPUT /
KELUARAN
Proses/kegiatan menggunakan
input untuk menghasilkan output
yang diinginkan
Apa yang dikerjakan
PROSES /
KEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan
kontribusi dalam menghasilkan
output
Apa yang digunakan
dalam bekerja (4M)
INPUT
PROBLEMS / NEEDS
Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran,
dan Indikator dengan Logic Model

•Tidak ada
perubahan
strategi/
kebijakan
pemerintah
•Stabilitas politik
•Kerangka kerja
institusi yang
sesuai
•Stabilitas
peraturan
•Cukup
menguntungkan
utk menarik
minat investor
swasta
Asumsi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif
Impact
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs Alokasi APBN Rp 1 triliun
• Membangun pusat-pusat pengembangan ekonomi kreatif
sebanyak 100 unit disetiap daerah
• Melatih pelaku ekonomi kreatif baru/pemula sebanyak 5000
orang
• Meningkatnya produktifitas dan akses ekonomi kreatif
ke/dari pasar
• Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif baru/pemula dalam
pengembangan ekonomi kreatif
• Terbangunnya sarana dan prasarana di bidang
pengembangan ekonomi kreatif
• Terdidiknya 5000 pelaku usaha ekonomi kreatif
baru/pemula
Rendahnya pengembangan ekonomi kreatif dlm mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Problems /
Needs
Penyusunan Logic Model
(Contoh: Pengembangan Ekonomi Kreatif)

Program
Sasaran
Program
Kegiatan
Strategis
Sasaran
Kegiatan
Indikator
Target
PIC
2015 2016 2017 2018 2019
Program
Pengembang
an Ekonomi
Kreatif
Meningkatnya
produktifitas dan
akses ekonomi
kreatif ke/dari
pasar
Membangun
pusat-pusat
pengembangan
ekonomi kreatif
sebanyak 100 unit
disetiap daerah
Terbangunnya
sarana dan
prasarana di
bidang
pengembangan
ekonomi kreatif
1. Jumlah sarana
dan prasaran
yang dibangun
2. % sarana dan
prasarana yang
dimanfaatkan
Deputi
Infrastruktur
Meningkatnya
pelaku ekonomi
kreatif baru/
pemula dalam
pengembangan
ekonomi kreatif
Melatih pelaku
ekonomi kreatif
baru/pemula
sebanyak 5000
orang
Terdidiknya
5000 pelaku
usaha ekonomi
kreatif
baru/pemula
1. Jumlah pelaku
usaha ekonomi
kreatif
baru/pemula
yang dididik
2. % pelaku usaha
ekonomi kreatif/
pemula yang
berkreasi
Deputi Riset,
Edukasi dan
Pengemba-
ngan
Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran
Kegiatan, Indikator di Lingkungan Kedeputian
Contoh

Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019

Similaire à Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019 (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Renstra Badan Ekonomi Kreatif 2015-2019