Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
•
0 j'aime•965 vues
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk SMA/MA sederajat se-Priangan Timur Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Siliwangi di Gedung Mandala Unsil-Tasikmalaya, 31 Maret 2014
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
Similaire à Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia (20)
Plus de Dadang Solihin
Plus de Dadang Solihin (20)
Dernier
Dernier (20)
Seminar Nasional: Green Economic Goes to Clean Indonesia
- 4. Materi • Green Economic • Tantangan Pembangunan ke Depan • Pengembangan Green Economic dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan • Rencana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan • Perubahan Perilaku yang Diharapkan • Menciptakan Indonesia Bersih melalui Good Governance 4dadang-solihin.blogspot.com
- 5. Green Economic • Green Economic adalah sistem ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, produksi dan konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, sekaligus tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan atau kelangkaan ekologis (UNEP, 2009). dadang-solihin.blogspot.com 5
- 6. Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis SDA (Kontribusi: 26,6% dari PDB Nasional) Pertambahan Penduduk yang terus meningkat (Diperkirakan pada tahun 2019 268 juta jiwa) Pemanfaatan SDA-LH dan Keanekaragaman Hayati (Ekstraktif) Pola Konsumsi yang berlebihan/ boros (Rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM: 7%/tahun dari tahun 2001-2010) Krisis Pangan Krisis Energi Krisis Air Kerusakan Lingkungan Tantangan Pembangunan ke Depan dadang-solihin.blogspot.com 6
- 7. Pengembangan Green Economic dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Aspek Sosial 1. Pemerataan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Keamanan 5. Perumahan 6. Kependudukan Aspek Ekonomi 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi Aspek Lingkungan 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Sumber Daya Air 5. Keaneka-ragaman Hayati Aspek Kelembagaan 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 MDG Tata KelolaEkonomi Hijau Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Pembangunan Berkelanjutan Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial dadang-solihin.blogspot.com 7
- 8. Rencana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Penurunan emisi GRK (pembangunan rendah karbon) dan Pembangunan yang berketahanan (resilience) Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) Green Economic ----- Pembangunan berkelanjutan + Penurunan polusi air dan lahan • Resource efficient • Sustainable production • Sustainable consumption Green procurement Green standard • Sustainable Consumption and Production (SCP) • Struktur ekonomi Green financing Green banking Green jobs PENTAHAPAN 1. Perpres 61/2011 tentang RAN GRK 2. Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi Penurunan Emisi GRK 3. Peluncuran RAN-API tahun 2014 dan Pilot 1. KLH meluncurkan 10Y Framework of SCP 2. Kerangka akan diisi dengan berbagai inisiatif K/L yg menjadi komponennya. • Instrumen Fiskal untuk Ekonomi Hijau • Pricing issue Adaptasi Perubahan Iklim RPJMN 2015 - 2019 dadang-solihin.blogspot.com 8
- 9. Perubahan Perilaku yang Diharapkan 1. Pertanian 2. Gedung 3. Kota 4. Energi 5. Perikanan 6. Kehutanan 7. Manufaktur 8. Pariwisata 9. Transportasi 10. Limbah 11. Air 1. Mengkonfigurasi ulang aktivitas bisnis dan infrastruktur yang memberikan dampak positif terhadap alam, manusia dan investasi ekonomi. 2. Mereduksi emisi GRK energi terbarukan, transportasi rendah karbon, pengelolaan hutan, dll 3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam 4. Mengurangi timbulan limbah dan peningkatan pengelolaan limbah 5. Mengurangi kesenjangan sosial ; dan 6. Memelihara atau mengembalikan kualitas lingkungan efisiensi energi, teknologi bersih, penyediaan air bersih, pertanian berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, etc Proses Transisi Green Jobs dadang-solihin.blogspot.com 9
- 11. Indonesia: Rich with Natural Resources gas petroleum precious metals coal tropical forest biodiversity marine wealth geothermal dadang-solihin.blogspot.com 11
- 12. dadang-solihin.blogspot.com 12 Good Governance • Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik. • Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum. • Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.
- 13. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. 13dadang-solihin.blogspot.com
- 14. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui Pelayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja 14dadang-solihin.blogspot.com
- 15. dadang-solihin.blogspot.com 15 Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik; Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; Pusat/balai informasi; Website (e-government, e- procurement, dsb); Iklan layanan masyarakat; Media cetak dan elektronik; Papan pengumuman; Pameran pembangunan.
- 16. dadang-solihin.blogspot.com 16 Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal; Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan; Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Survei-survei kepuasan stakeholders; Peraturan organisasi dan tata laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien; Program kerja yang tidak tumpang tindih.
- 17. dadang-solihin.blogspot.com 17 Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif; Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama. Pedoman pelaksanaan proses partisipatif; Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum stakeholders; Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat.
- 18. Pelaku Pembangunan: Stakeholders Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS 18dadang-solihin.blogspot.com
- 20. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia UsahaGood Governance 20dadang-solihin.blogspot.com