Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Materi
• Sinergi Perencanaan Pembangunan
Daerah
• RPJMN dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
• Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
• Tantangan RT RPJMN 2015-2019
• Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Sasaran RPJMN 2015-2019 (Indikatif)
5dadang-solihin.blogspot.com

IMPACT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUTOUTCOMEINPUT OUTPUT OUTCOME

Alur Pikir Logic Model
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran

12 dadang-
solihin.blogspot.com

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 13
Diacu Diperhatikan
Diserasikan melalui
MUSRENBANG
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra KL
Renja ‐
KL
RAPBN
RKA‐KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja ‐
SKPD
RAPBD
RKA ‐
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN (No.25/2004)
Pemerintah
Daerah
Bahan
Bahan (diserasikan
dlm RAKORPUS &
Trilateral Meeting)
Bahan Bahan
UU KeuNeg (No.17/2003)

RPJMN 2015-2019
dalam Kerangka RPJPN 2005-2025
Visi Pembangunan 2005‐2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)

Kerangka Penyusunan RPJMN
Rancangan
Teknokratis
RPJMN
2015‐2019
Rancangan
RPJMN
2015‐2019
Rancangan
Akhir
RPJMN
2015‐2019
Visi – Misi
Presiden terpilih
Musrenbang RPJMN
dan Sidang Kabinet
Arahan
RPJPN 2005‐2025
Isu Strategis Jangka
Menengah 2015‐2019
(background studies)
Evaluasi
RPJMN 2010‐2014
Aspirasi
Masyarakat

RPJMN :
Menjabarkan Visi – Misi Presiden Terpilih Ke Dalam
Berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan
RPJMN 2015‐2019 :
1. Prioritas Nasional
2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional
3. Dukungan Mekanisme Implementasi :
‐ Kerangka Regulasi
‐ Kerangka Kelembagaan
‐ Kerangka Pendanaan
4. Pembangunan Bidang‐bidang
5. Pembangunan Wilayah
Visi – Misi
Presiden
terpilih
Arahan
RPJPN 2005‐2025

Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2015-2019
Background
Studies
Background
Studies
SDASDMIPTEK *Sumber UU 17/2007 tentang
RPJPN Tahun 2005-2025
Evaluasi
RPJMN 2
MASUKAN
STAKEHOLDERS
1. Sosial Budaya
dan Kehidupan
Beragama
2. Ekonomi
3. Iptek
4. Sarana dan
Prasarana
5. Politik
6. Hankam
7. Hukum dan
Aparatur
8. Wilayah dan
Tata Ruang
9. SDA dan LH
9 Bidang:
PEMBANGUNAN
BERDAYA SAING,
INKLUSIF,
BERKELANJUTAN &
BERKEADILAN
Pengarusutamaan
Tantangan &
Kendala
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
Aspek Ekonomi
1. Struktur Ekonomi
2. Pola Konsumsi dan
Produksi
3. Ketahanan Pangan
4. Ketahanan Energi
5. Infrastruktur/
Konektivitas
Aspek Sosial
1. Pemerataan
2. Kesehatan
3. Pendidikan
4. Keamanan
5. Perumahan
6. Kependudukan
Aspek Lingkungan
1. Atmosfir
2. Tanah
3. Pesisir dan Laut
4. Air Bersih
5. Keaneka-ragaman
Hayati
Aspek Kelembagaan
1. Kerangka
Kelembagaan
2. Kapasitas
Kelembagaan dan
Aparatur
Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001
MDG dan Post-2015
Development Agenda
Tata Kelola dan
Pemberantasan
Korupsi
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : Bukan Lagi Pilihan, Namun menjadi Keharusan
Kelemahan 1: aspek lingkungan
belum berkembang seperti pilar
sosial dan ekonomi ukuran dan
indikatorKelemahan 2: valuasi aspek
lingkungan dan internalisasi ke
dalam pilar ekonomi dan sosial
Ekonomi Hijau

Kerangka Teknokratik RPJMN 2015 – 2019
Menguatkan Landasan untuk Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
Keluar dari
MIT
RT-RPJMN 2015 – 2019
Amanat RPJP :SDA, SDM, Iptek
Kerangka
Pendanaan :
APBN dan Non
Kerangka
Regulasi
Polhukam
Bonus Demografi, AEC, Post 2015, Climate Change
Ekonomi Kesra Lingkungan
-RB
-Tertib hukum
-Anti korupsi
-Demokrasi
-Stabilitas DN
- Tranfromasi
Struktur
- Resiliensi
- Infrastruktur
- Inovasi
Daerah
- Mutu SDM
- Kemiskinan
- Pemerataan
- Employment
- BPJS
- Pengelolaan
SDA dan
biodiv
- Kelautan
- Mitigasi
adaptasi PI
- Pemerataan
- SPM terpenuhi
- Urbanisasi
- Pelaksanaan
Desentralisasi
Kerangka
Kelembagaan
• Membutuhkan
Comprehensif reform
• Not BAU (out the box)
• Prinsip berkelanjutan
• Terpadu tidak sendiri-
sendiri
Delivery Mechanism
Jangka Panjang:
Tercapai tahun 2030 apabila
Ekonomi tumbuh 6-8%/tahun
• Sangat penting untuk menguatkan
fondasi keluar MIT
• Tidak boleh meleset masa 5 tahun
ke depan.
20

Keluar dari Middle Income Trap (MIT)
pada tahun 2030
1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan
2. Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA
yang lebih baik dan pengembangan iptek dan inovasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Ketahanan pangan, energi, dan air
5. Penyediaan infrastruktur yang memadai

Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan
yang berkualitas untuk semua
jenjang pendidikan dengan
memberikan perhatian lebih
pada daerah, penduduk miskin,
dan anak dengan kebutuhan
khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa
Indonesia dalam bidang
matematika, sains, dan literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi
SMK dengan kegiatan ekonomi
utama di masing-masing
kab/kota.

Tantangan Utama RT-RPJMN 2015-2019
1. Percepatan pemerataan
pembangunan dan
pengurangan kesenjangan
2. Pemberantasan korupsi
3. Percepatan konsolidasi
demokrasi
4. Potensi bencana alam besar
dan resiko perubahan iklim

Tantangan RT-RPJMN 2015-2019:
Bidang-Bidang RPJPN
Sosial Budaya
 Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
 Penurunan kesenjangan akses pendidikan (antarwilayah, antarkelompok
status ekonomi, dan antargender).
 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , pencegahan dan
pengendalian penyakit
 Penguatan karakter dan jati diri bangsa.
Ekonomi:
 Pemanfaatan Bonus Demografi
 Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi
 Debottlenecking dan peningkatan kapasitas infrastruktur
 Pengembangan sistem inovasi dan ekonomi kreatif
 Penanggulangan kemiskinan dan pemerataan
 Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas
 Peningkatan kontribusi UKM terhadap ekonomi

Bidang-Bidang RPJPN
Polhukhankam:
 Pemantapan dan percepatan konsolidasi demokrasi
 Peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional
 Perbaikan tata kelola pembangunan dan penegakan hukum yang
berkualitas.
 Peran Indonesia dalam berbagai forum internasional.
Wilayah dan Tata Ruang:
 Pengurangan kesenjangan antar wilayah
 Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
 Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah
 Peningkatan efektivitas penataan ruang

Bidang-Bidang RPJPN
Sarana Prasarana:
 Penguatan konektivitas nasional dan sinergi antarsektor
 Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar
 Peningkatan kapasitas infrastruktur untuk meningkatkan daya saing
SDA dan LH:
 Pemantapan ketahanan pangan
 Penguatan ketahanan energi dan air
 Penguatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan
 Pengembangan ekonomi hijau (green economy)
 Penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi)

Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan
dengan memberikan perhatian lebih pada daerah, penduduk miskin, dan anak
dengan kebutuhan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan
literasi.
3. Menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing
kab/kota.
4. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang
berkualitas.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak.
6. Memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun.
7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan.
8. Meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan kebijakan afirmatif : pelayanan dasar, pengembangan penghidupan
berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
dan Berkelanjutan
1. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green
secara bertahap) dan penguasaan iptek.
2. Menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal.
3. Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas manufaktur
dan jasa (parawisata dan lainnya).
4. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja
yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

Penyiapan Landasan Pembangunan
yang Kokoh
1. Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan penegakan hukum serta efektivitas pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
3. Memantapkan dan mempercepat konsolidasi demokrasi.
4. Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan
nasional.
5. Meningkatkan kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia
dalam forum internasional.

Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah
1. Menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan
Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan
wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan
Papua.
2. Menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi
seluruh lapisan masyarakat.
3. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan
perbatasan.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.
5. Mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah.
6. Mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
1. Memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan
pembangunan
2. Mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air
bersih, sanitasi, dan listrik).
3. Menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung
ketahanan nasional
4. Mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan
5. Meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam
pembangunan infrastruktur
6. Mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur

Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai
Tambah SDA yang Berkelanjutan
1. Meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian.
2. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi
pertanian/perikanan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
mineral dan tambang lainnya.
4. Meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi.
5. Meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi.
6. Mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor
dan antarwilayah.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Mitigasi Bencana Alam dan
Perubahan Iklim
1. Memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk
mengurangi resiko bencana
2. Mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana
3. Memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

1. Keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada 2030
1. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6-8 persen per tahun, terutama didukung
oleh industri yang mempunyai nilai tambah tinggi
2. PDB per kapita 2019 sekitar USD 7000
3. Pengurangan angka kemiskinan menjadi 6-8 persen pada periode 2015-
2019
4. Meningkatnya kualitas SDM:
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan
tinggi):
• APM SD/MI/sederajat : 97 % (2019)
• APM SMP/MTs/sederajat : 80 % (2019)
• APK SMP/MTs//sederajat : 104 % (2019)
• APK SMA/SMK/MA : 89 % (2019)
• APK PT/PTA : 33 % (2019)
b. Membaiknya kualitas pendidikan
c. Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu
(2019)

RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4
Pertumbuhan
PDB
6 - 8 %
per tahun
PDB per kapita
2013
Sktr USD 4.000
2019:
Sktr USD 7.000
2025:
> USD 12.000
Kemiskinan 2013 :
11,47%
6 - 8 %
per tahun
Pengangguran 2013:
6,25%
Roadmap MITRoadmap MIT
2015 2020 2025 20302010
Threshold Middle Income Trap
USD
12.000
BONUS DEMOGRAPHIC2010 2030

2. Terjaganya Swasembada Pangan
• Produksi Beras: 46,1 juta ton (pertumbuhan 2,9% per tahun)
3. Ketahanan Energi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
4. Meningkatnya Kuantitas Sarana Prasarana dan
Kualitas Layanan
• Rasio Elektrifikasi 100 %
• Jangkauan air bersih 85%
• Kelayakan jalan raya 100 %
5. Menurunnya Emisi GRK
• Mendekati 26 % (2019)

6. Menurunnya Kesenjangan
• Meningkatnya peranan PDRB di luar Jawa:
– Luar Jawa: dari 41 % (2014)  menjadi 45-47 % (2019)
– Jawa: dari 59 % (2014)  menjadi 53-55 % (2019)
• Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal:
– Dari 114 Kab (2014)  39 Kab (2019)
7. Menurunnya Praktek Korupsi
• Meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi
(renewable energy) dari 4 % (2014)  6-7 % (2019)
• Kapasitas terpasang pembangkit listrik : 92,9 GW
8. Meningkatnya Konsolidasi Demokrasi

Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Similaire à Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019