Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
• Sinergi P
Si i Pusat-Daerah d A t d
tD h dan Antardaerah
h
(SPDAD)
• Perencanaan Pembangunan Kalimantan Barat
g
dalam RPJMN 2010-2014
• Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)
( )


1/2
Arah Kebijakan Pembangunan
 D l
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, k b h il
d li id id h keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat.
- diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah
Pusat Daerah
melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang
perlu dibangun secara efektif.
 P b
Pembangunan (d
(development) dit j k untuk menghasilkan:
l t) ditujukan t k h ilk
- kesejahteraan (prosperity),
- demokrasi (democracy) dan
- keadilan (justice).


2/2
Arah Kebijakan Pembangunan
• 6 (enam) k bij k d strategi d
( ) kebijakan dan i dasar d l
dalam pembangunan untuk
b k
semua (development for all), yaitu :
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi
yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara
nasional.
4.
4 Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
ekonomi ekonomi lokal
5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth,
pro job, pro poor).
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.


VISI RPJMN 2010-2014
2010-

VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN

Sejahtera Demokratis Berkeadilan

 Memperkuat penegakan
 Memperkuat triple
hukum
tracks strategy Memantapkan
 Pemberantasan korupsi
 Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi
 Pengurangan
dan berkeadilan
kesenjangan


Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat


SASARAN RPJMN 2010‐2014
Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-
Ekonomi-Pengangguran-
Kemiskinan

2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

Kemiskinan (%) 12,0 -13,5
12 0 -13 5 11,5 12,5
11 5 - 12 5 10,5 11,5
10 5 - 11 5 9,5 10,5
9 5 - 10 5 8,0 10,0
8 0 - 10 0


1/5
Kesejahteraan Rakyat

Ekonomi
No. Pembangunan Sasaran
 Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1. Pertumbuhan Ekonomi
 Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014


Kesejahteraan Rakyat 2/5
Pendidikan
Status A l
St t Awal Target
T t
No Indikator
(2008) (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 7,50 8,25
berusia 1 tahun ke atas (
15 (tahun)
)
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 5,97 4,18
15 tahun ke atas (%)
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,0
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7.
7 Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


3/5
j y
Kesehatan
Status Awal Target
No Indikator (2008) (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
2. 228 118
per 100.000 kelahiran hidup
100 000
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
3. 34 24
kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4. 18,4 < 15,0
kurang dan g buruk) p
g gizi ) pada anak balita (%)
( )


4/5

Pangan
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. g g
Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
p
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun


5/5
Energi
g
1. Peningkatan kapasitas 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
2. Meningkatnya rasio Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
3. Meningkatnya rasio desa Pada tahun 2014 mencapai 98 %
berlistrik
4. Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
minyak bumi juta barrel perhari
5.
5 Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
energi panas bumi 5.000 MW


Perkuatan Demokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran:
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2 Meningkatnya pemahaman nilai nilai kebangsaan dan
2. nilai-nilai
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5. Indeks D
5 I d k Demokrasi I d
k i Indonesia: 73 d i 100 pada 2014
i dari d

Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum ( l of l ) d
k h k (rule f law) dan
 terjaganya ketertiban umum

Sasaran:
1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2 T mb hn a keperca aan dan penghormatan p blik kepada
2. Tumbuhnya kepercayaan publik
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha y g baik sehingga kegiatan
g yang gg g
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2 8 pada tahun 2009
2,8

Tujuan SPDAD

1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
te a a dan sistematik dengan skenario yang
terarah da s ste at de ga s e a o ya g
disepakati semua pihak

2.
2 Meningkatkan keterkaitan pembang nan antar
pembangunan
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus


Agenda untuk Memperkuat SPDAD

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian d evaluasi yang mencakup sinergi
d li dan l i k i i
dalam:

1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah


Wilayah Sulawesi
Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp
Nasional
4,60%

Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi 7.72%
Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt
Share PDRB thdp 8,83%
Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Nasional
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua
Pendaptn perkapita 13,99 jt
Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional
Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt
Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp 62,00%
Nasional
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Wilayah Maluku
Pendapt perkapita 11,27 jt
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32%
Pendudk miskin 20,19 jt Nasional
(12,5%) Share PDRB thdp 1,42%
Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pertmbuh Ekonomi 3,50%
3 50% Pendaptn perkapita 2,81
2 81 jt
Sumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Ket : Atas Dasar
dadang-solihin.blogspot.com
Pendudk miskin 2,17 jt
Harga Konstan (24,8%) 21

Keterkaitan Antarwilayah

Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa d
t t J dan
Sumatera  Blok Ekonomi
Utama.

Perdagangan antardaerah
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang

Catatan:
 Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah.
 Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.
 Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
g g j p y
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com
22

Keterkaitan Perdagangan Antarpulau

1,82% 6,58%

83,10% 8,39%
81,54% 73,01% 4,32%
5,26%
5 26%
14,83%
54797.00 (minimum) 7,85%
245594.00
398937.00 (median)
9,49% 19,51%
639154.00 70,85%
22,2%
1339115.00 (maximum)

84,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Pengganda Output Antarwilayah
Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia
Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi
Bali
B li Timur
Ti
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
g g y
Kalimantan
K li t 0.023
0 023 0.056
0 056 1.480
1 480 0.068
0 068 0.022
0 022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
dadang-solihin.blogspot.com
23

Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
g g y 2010-
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa Bali
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui p
g y peningkatan
g
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik

3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan
k l t

1/2
Isu Spesifik
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 Provinsi Kalimantan
Barat (68,17) lebih rendah dari rata-rata nasional (71,17), juga di semua
indikator penyusunnya: usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-
rata lama sekolah, serta pengeluaran perkapita.
t l k l h t l k it
• Peringkat IPM Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan 29 secara
nasional.


2/2
Isu Spesifik
• Berdasarkan PDRB 2003 2007 sektor utama di Provinsi Kalimantan
2003-2007,
Barat:
– Pertanian dalam arti luas: tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan, d k h t
ik dan kehutanan;
– Perdagangan, hotel, dan restoran;
– Industri pengolahan nonmigas;
• Potensi pengembangan:
– Rasio potensi lahan budidaya dan penduduk relatif tinggi, memungkinkan
pengembangan sektor pertanian
– Pengembangan industri pengolahan nonmigas yang menyerap banyak
tenaga kerja mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap pengurangan
kemiskinan
– Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dalam arti luas
(agroindustri) berpeluang memberi dampak positif bagi kawasan perbatasan


1/2
Sasaran Pembangunan
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 4,7-5.2 persen pada tahun 2010 dan sebesar 4,8 – 5,4
p
persen p
pada tahun 2014.
2. Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 7,94 - 8,03 persen pada tahun 2010 dan 4,59 – 4,66
persen pada t h 2014
d tahun 2014.
3. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 5 7 – 6 2 persen pada tahun 2010 dan 4 9 – 5 4 persen
5,7 6,2 4,9 5,4
pada tahun 2014.
4. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan
g y g
Barat sebesar 7,06 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 7,42
tahun pada tahun 2014.


2/2
Sasaran Pembangunan
5. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 28 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 dan sebesar
25 per 1000 kelahiran hidup p
p p pada tahun 2014.
6. Meningkatnya angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 70,31 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 71,04 tahun
pada t h 2014
d tahun 2014.
7. Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Barat
sekitar Rp 6 763 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp 7 174 ribu pada
Rp.6.763 Rp.7.174
tahun 2014.


1/3
Strategi Pembangunan
1. Memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan
kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian,
dan sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
kelautan, kecil
mengurangi risiko dampak bencana alam;
2. Mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan
dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam
kerangka kerja sama ekonomi subregional BIMP-EAGA;
3.
3 Mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan
antarnegara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah
sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;


2/3
4. Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan Barat untuk
mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan
pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui
percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara
terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai,
angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara;
5. Mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak
pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan;
6.
6 Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor
kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara
berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada
penguatan dan pengembangan ekonomi sosial dan budaya
ekonomi,
masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;


g g 3/3
7. Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan
sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah
Kalimantan.
8. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) kota
Pontianak sebagai pusat pelayanan primer;
P ti k b i t l i
9. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kota
Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau sebagai p
g g, , p g, g, gg g pusat
pelayanan sekunder;
10. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kota
Mempawah, Putussibau Entikong,
Mempawah Putussibau, Entikong sebagai pusat pelayanan
tersier;
11. Mendorong p g
g pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis
g ( g g
Nasional) di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan
negara, diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk,
Jagoibabang, Nangabadau, Entikong.

Kerangka Kerja EKPD
RPJMN 2010-2014

Evaluasi Relevansi RPJMD dgn RPJMN

Hasil Evaluasi Relevansi
RPJMD dengan RPJMN 2010-2014
Prioritas RPJMD 11 Prioritas
Provinsi Pembangunan
Nasional dan 3
prioritas lainnya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Nasional/Daerah

Analisis Prioritas/Program RPJMD yang
Mendukung Prioritas Nasional


Tahapan Evaluasi Relevansi
RPJMD Provinsi Dengan RPJMN 2010-2014
2010-
1 2 3 4
Identifikasi
Identifikasi Dokumen
Prioritas/ Analisis Relevansi Rekomendasi
RPJMD dan RPJMN
Program
g

Mengumpulkan Menyandingkan a. Menganalisis prioritas/ Rekomendasi kebijakan
program dalam RPJMD
dan memahami prioritas/program yang mendukung kepada pemerintah
dokumen RPJMN
d k daerah (
d h (yang ada
d pencapaian target prioritas daerah (t k it d
d h (terkait dengan
2010-2014 dan dalam RPJMD pembangunan nasional penyempurnaan RPJMD
dalam RPJMN 2010-2014.
RPJMD Provinsi. Provinsi) yang b. Melakukan analisis kualitatif Provinsi) dan nasional
terkait dengan 11 yang diarahkan pada tiga (terkait dengan revisi
prioritas pilihan sbb: penyempurnaan RPJMN
 Tidak ada program
pembangunan daerah yang mendukung 2010-2014).
nasional dan 3 prioritas/program
prioritas l i
i it lainnya nasional.
nasional
 Ada program daerah yang
dalam RPJMN mendukung sepenuhnya
2010-2014 . prioritas/program
nasional.
 Prioritas daerah yang
tidak ada di prioritas
nasional
c. Membuat penjelasan
terhadap Analisis Kualitatif.


Hasil Evaluasi Tim EKPD
Universitas T j
U i it Tanjungpura, 2010
 RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008 – 2013 memiliki relevansi yang
kuat dengan RPJMN 2010 – 2014 yang terlihat dari perbandingan program
aksi dan prioritas program yang termuat dalam RPJMN dengan prioritas
program Provinsi.

 Hanya sebagian kecil saja dari prioritas program Nasional yang tidak ada
p
pada RPJMD terutama y g terkait dengan p g
yang g program di bawah kewenangan g
pusat seperti bidang hukum dan batas negara, sistem transportasi nasional
di luar pulau Kalimantan dan sebagainya.

 Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan prioritas antara RPJMN dengan
RPJMD. Hal ini terutama terkait dengan semangat otonomi daerah yang
mana daerah memiliki kewenangan dalam menentukan program prioritas
sesuai dengan nilai strategis dan ekonomis, manfaat dan dampak bagi
kesejahteraan masyarakat yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan
Barat.

Rekomendasi untuk RPJMD Provinsi
 Untuk mendorong kegiatan investasi, selain diperlukan pengembangan
inovasi daerah melalui regulasi yang mampu menumbuhkan membuka
peluang usaha dan investasi juga diperlukan peraturan daerah tentang
penanaman modal.

 Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah sektor usaha
daerah,
produktif perlu ditumbuhkan dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah
dalam memfasilitasi kemitraan maupun dukungan pembiayaan dari
perbankan.
perbankan

 Untuk percepatan peningkatan produktivitas pertanian perlu
memprioritaskan program/kegiatan pembukaan lahan baru untuk tanaman
pangan dan perkebunan rakyat.

 Perlu dibuat program p
p g prioritas p g
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

 Perlu ditambahkankan program peningkatan kemampuan penanggulangan
bencana.


Rekomendasi untuk RPJMN 2010-2014
2010-

 Perlu dipertegas kembali tentang kewenangan dalam perizinan
investasi antar pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam
lingkup k i t i
li k kegiatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber
t i f tk t i b
daya dan unggulan daerah.

 Prakarsa pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja di
daerah sangat diharapkan terutama dukungan yang konsisten
terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
mikro,
(UMKM) melalui skim pembiayaan murah dan bantuan permodalan.

 Perlu sinkronisasi RPJMN dan RPJMD dalam menentukan masalah
dan sasaran dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup.


Prioritas Nasional-Daerah
Nasional-
Urutan Prioritas Daerah
No Prioritas Nasional
Sesuai Hasil EKPD 2010
1 Reformasi Birokrasi 6
2 Pendidikan 1
3 Kesehatan 2
4 Penanggulangan Kemiskinan 3
5 Pangan 7
6 Infrastruktur 4
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 10
8 Energi 6
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9
10 Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Pasca 5
Konflik
11 Kebudayaan, Kreatifitas
Kebudayaan Kreatifitas, Inovasi Teknologi 11


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
g g
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity

Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Terima Kasih


Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan
P k j : Di kt E l
Direktur Evaluasi Kinerja
i Ki j
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor
p : (021) 392 6248
( )
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (8)

Similaire à Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional

Similaire à Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional