Sistem Pemerintahan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com

2

Penyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas
Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at
Denver, U.S.A ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).
Alumni Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah
menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan
Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, serta
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di dunia
maya. Silahkan email dadangsol@yahoo.com HP
08129322202 web: http://dadang-solihin.blogspot.com
Pada tahun 2013 kakek satu cucu ini lulus Dengan Pujian dan
dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha sebagai
peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIX,
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.


3

Materi

Otonomi NKRI

Amanat Konstitusi

Perspektif Kebijakan

Perspektif Teori

Perspektif Praktek


4


5

Argumentasi dalam Memilih
Desentralisasi
1.

Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
Tidaklah mungkin mengelola negara yang kompleks dilakukan
dengan cara yang sentralistik, karena akan menjadi tidak
efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan
baik.

2.

Pendidikan Politik.
Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (training
ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara.

3.

Pemerintahan Daerah sebagai persiapan untuk karier
politik lanjutan.

SistemPemda


6

4.

Stabilitas Politik

5.

Stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas
politik pada tingkat lokal.
Kesetaraan Politik (Political Equality).
Masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara
berkelompok akan ikut terlibat dalam mempengaruhi
pemerintahnya untuk membuat kebijakan, terutama yang
menyangkut kepentingan mereka.

6.

Akuntabilitas publik.
Si pemegang jabatan publik harus mampu
mempertanggung-jawabkan segala bentuk pilihan
kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat
yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.

SistemPemda


7

Mengapa Otonomi NKRI?
1.

Indonesia masih belum memungkinkan menganut
federasi.


Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah Negara
Federasi Indonesia



Harus menetapkan mekanisme "Checks and Balances" antara
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang mencakup Pemerintah
Nasional serta Propinsi atau Negara Bagian.
Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam
"Konstitusi Negara Bagian ".




SistemPemda

Dll.


8

2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang

sangat strategis dalam rangka memelihara
nation state (negara bangsa).
 Kembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di Daerah dengan

memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen
politik lokal.
 Berikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang

menyimpang dari kepentingan nasional.
 Daerah yang kuat di dalam membangun masyarakatnya, mereka

dengan sendirinya akan mendukung Negara Kesatuan, dan tidak
ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan separatisme.

SistemPemda


9

3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi
krisis nasional.
 Pemerintah berhasil melakukan perubahan sosial-ekonomi secara

fundamental dengan menggunakan mekanisme "Carrot and Stick".
 Seharusnya tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan

masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada
Daerah.
 Sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden.
 Akan tetapi, ketika terjadi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun

1997 negara sama sekali tidak mampu menghadapinya.

SistemPemda


10

4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi
di masa-masa yang akan datang.
 Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat

rapuh.
 Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di Jakarta

saja.
 Lembaga Perwakilan Rakyat sudah sewajarnya mengadopsi sistem

"Dua Kamar" atau sistem "Bicameral".
 Kamar pertama atau First Chamber harus memberikan tempat

khusus kepada perwakilan kepentingan Daerah dengan
menjadikannya sebagai "Upper Chamber" atau "Upper House" .
 Kamar kedua "Lower House" atau "Second Chamber" merupakan

perwakilan rakyat secara langsung yang diberi nama "Dewan
Perwakilan Rakyat“.

SistemPemda


11

5. Aspek keadilan.
 Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya

kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam
sebuah negara.
 Atas nama negara, Pemerintah pada masa lalu dengan sekehendak

hatinya mengambil alih tanah-tanah masyarakat setempat yang
merupakan hak milik mereka yang diwariskan secara turun-temurun.
 Kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan untuk
menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan
kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan
penguasaan sumber daya alam.

SistemPemda


12


13

Pasal 18 UUD
1) Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang.
2) Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
3) Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

4) Gubernur, Bupati dan Walikota
masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.
5) Pemerintah daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.
6) Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
7) Susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang.


14

Hubungan
wewenang

Pasal 18A UUD
1) Hubungan wewenang antara
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota
atau antara provinsi dan kabupaten
dan kota, diatur dengan Undangundang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.
2) Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.


Hubungan
keuangan

15

Pasal 18B UUD

Masyarakat
Tradisional

1) Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan
Undang-undang.

Daerah
Khusus

2) Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.


16


17

Pemisahan dan Pembagian
Kekuasaan
 Teori pemisahan kekuasaan (separation of power)

oleh Montesquieu.
 Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontal melalui fungsi

legislatif, eksekutif, dan judikatif.

 Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power

atau division of power).
 Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan

‘atas-bawah’.
 Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian kekuasaan

antara pemerintah federal dan negara bagian.

SistemPemda


18

Alasan Dianutnya Desentralisasi
(The Liang Gie, 1968)

Dari sudut politik:
•

Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
akhirnya dapat menimbulkan tirani;

•

Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
mempergunakan hak-hak demokrasi;

Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi
•

Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,
pengurusannya diserahkan kepada daerah.

•

Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.

Dari sudut kultural:
•

Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan
suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi,
watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;

Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:
•

Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu
pembangunan tersebut.

19

14 Manfaat Otonomi Daerah
(Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai
dengan kepentingan masyarakat di
daerah yang bersifat heterogen.
2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta
prosedur yang sangat terstruktur dari
pemerintah pusat.
3. Perumusan kebijaksanaan dari
pemerintah akan lebih realistik.
4. Desentralisasi akan mengakibatkan
terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari
Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah
yang terpencil atau sangat jauh dari
pusat, di mana seringkali rencana
pemerintah tidak dipahami oleh
masyarakat setempat atau dihambat oleh
elite lokal, dan di mana dukungan
terhadap program pemerintah sangat
terbatas.

5. Representasi yang lebih luas dari
berbagai kelompok politik, etnis,
keagamaan di dalam perencanaan
pembangunan yang kemudian dapat
memperluas kesamaan dalam
mengalokasikan sumber daya dan
investasi pemerintah.
6. Peluang bagi pemerintahan serta
lembaga privat dan masyarakat di
Daerah untuk meningkatkan kapasitas
teknis dan managerial.
7. Dapat meningkatkan efisiensi
pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi
pejabat puncak di Pusat menjalankan
tugas rutin karena hal itu dapat
diserahkan kepada pejabat Daerah.


20

14 Manfaat Otonomi Daerah
(Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

8. Dapat menyediakan struktur di mana
berbagai departemen di pusat dapat
dikoordinasi secara efektif bersama
dengan pejabat Daerah dan sejumlah
NGOs di berbagai Daerah. Propinsi,
Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan
basis wilayah koordinasi bagi program
pemerintah.
9. Struktur pemerintahan yang
didesentralisasikan diperlukan guna
melembagakan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan dan implementasi
program.
10.Dapat meningkatkan pengawasan atas
berbagai aktivitas yang dilakukan oleh
elite lokal, yang seringkali tidak simpatik
dengan program pembangunan nasional
dan tidak sensitif terhadap kebutuhan
kalangan miskin di pedesaan.

11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah
disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka
berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang
lainnya.
12. Memungkinkan pemimpin di Daerah
menetapkan pelayanan dan fasilitas secara
efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang
terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi
implementasi proyek pembangunan dengan
lebih baik dari pada yang dilakukan oleh
pejabat di Pusat.
13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan
nasional dengan memberikan peluang kepada
berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk
berpartisipasi secara langsung dalam
pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan
demikian akan meningkatkan kepentingan
mereka di dalam memelihara sistem politik.
14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di
tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah,
karena hal itu tidak lagi menjadi beban
pemerintah Pusat karena sudah diserahkan
kepada Daerah.


21


22

Tujuan Otonomi Daerah


Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui


peningkatan pelayanan,
 pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.


Meningkatkan daya saing daerah
dengan memperhatikan
 prinsip demokrasi,


pemerataan,



keadilan,



keistimewaan dan kekhususan serta



potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem NKRI.
Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)

23

Sasaran Otonomi Daerah
1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan pusat dan daerah.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur
pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara
transparan, akuntabel, dan profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru.
Sumber: RPJM 2004-2009


24

Pembagian Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintah:
1. Politik Luar Negeri.
2. Pertahanan.
3. Keamanan.
4. Yustisi.
5. Moneter dan Fiskal Nasional.
6. Agama.
Urusan Pemerintahan Daerah:
• Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.

25

Beberapa Pengertian
Prinsip otonomi seluas-luasnya:
•

Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.

Asas otonomi:
•

Pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh
pemerintahan daerah itu sendiri,

Asas tugas pembantuan:
•

Penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota
dan desa,

•

Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

26

Kriteria Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
1. Kriteria Eksternalitas
• Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan
mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
• Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan
pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila
regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi
kewenangan Pemerintah.
2. Kriteria Akuntabilitas
• Pertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah
tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat
dari urusan yang ditangani tersebut.
3. Kriteria Efisiensi
• Pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan)
untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang
harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.

27

Hubungan antar Pemerintahan


Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
• Hubungan dalam bidang keuangan
• Hubungan dalam bidang pelayanan umum
• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya



Antar Pemerintahan Daerah
• Hubungan dalam bidang keuangan
• Hubungan dalam bidang pelayanan umum
• Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya


28

Arah Kebijakan Pembentukan DOB
Pembentukan daerah secara umum adalah untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan rakyat melalui:
•
•

Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
Percepatan Pertumbuhan Kehidupan Demokrasi;

•

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;

•

Percepatan Pengelolaan Potensi Daerah;

•

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban;

•

Peningkatan Hubungan yang Serasi antara Pusat dan Daerah.


29


30

Kewenangan yang Tumpang Tindih
•

Pelaksanaan otonomi daerah masih kental
diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih
antar institusi pemerintahan dan aturan yang
berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi
atau aturan yang lebih rendah.

Anggaran
•

Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran
telah bergeser ke arah apa yang disebut
dengan anggaran partisipatif.

•

Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan
selalu bertabrakan dengan kepentingan elit,
sehingga dalam penetapan anggaran belanja
daerah, lebih cenderung mencerminkan
kepentingan elit daripada keinginan
masyarakat.

31

Elit Lokal
•

Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit
lokal yang mencoba memanfaatkan otonomi
daerah sebagai momentum untuk mencapai
kepentingan politiknya, dengan cara
memobilisasi massa dan mengembangkan
sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah”
dalam pemilihan kepala daerah.

Politik Identitas Diri
• Menguatnya politik identitas diri selama
pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong
satu daerah berusaha melepaskan diri dari
induknya yang sebelumnya menyatu.
•

Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi
konflik horisontal yang bernuansa etnis.


32

Orientasi Kekuasaan
•

Otonomi daerah masih menjadi isu
pergeseran kekuasaan di kalangan elit
daripada isu untuk melayani masyarakat
secara lebih efektif.

•

Langkah-langkah desentralisasi belumlah
dirasakan langsung manfaatnya oleh
masyarakat.

•

Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang
diharapkan menjadi pintu masuk bagi
demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di
tingkat lokal, mengandung banyak peluang
bagi proses peminggiran kepentingan rakyat
dan menguntungkan kepentingan elit lokal.


33

Dimana Posisi Otoda?
Visi Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


34

Dimana Posisi Otoda?
Sasaran Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


35

Permasalahan Otonomi Daerah
1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama
ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga
proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya
ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris
mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat
pemerintahan di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan
antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber
daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber
daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang
menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000

36

Permasalahan Otonomi Daerah
1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.
2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan terhadap
Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
3. Masih Rendahnya Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang
Efektif dan Efisien.
5. Terbatasnya dan Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah.
6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah.
7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran Wilayah) yang
Masih Belum Sesuai dengan Tujuannya.
Sumber: RPJM 2004-2009


37

Urusan Pemerintahan
•

Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara
UU Otoda dengan UU Sektor.

•

Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai
potensi pendapatan (revenue).

•

Adanya gejala keengganan dari K/L untuk mendesentralisasikan
urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu
melaksanakan urusan tsb secara optimal.


38

Kelembagaan Daerah
•

Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk
akibat tekanan birokrasi dan politisi

•

Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga
menyulitkan kordinasi dan pembinaan

•

Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk
gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD
dibandingkan untuk pelayanan publik.

•

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya
mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan
pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.


39

Kepegawaian
•

Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi
rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.

•

Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk
menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan
kompetensi/profesionalisme.

•

Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).

•

Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career
development akibat tidak adanya manpower planning di daerah.

•

Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada
reward atau punishment terkait dengan kinerja.

•

Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung
mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.

40

Keuangan Daerah
1.

Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial
Insufficiency).

2.
3.

Overhead cost pemda yang tinggi.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
APBD.

4.
5.

Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
Kurangnya manajemen aset Pemda.

6.

Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah


41

Perwakilan
1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.
2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.
3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir.
4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
perundangan.
5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking.


42

Pelayanan Publik
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan
2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan pelayanan.
3. Tidak jelasnya standar pelayanan.
4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan.


43

Daerah Otonom Baru

1/3

•

Pada tahun 2000: 80% daerah otonomi baru telah gagal dalam
upaya mensejahterakan rakyat. Kebijakan pemekaran daerah justru
memunculkan beragam persoalan baru antara lain pecahnya konflik
horizontal, meluasnya praktek korupsi hingga bertambahnya beban
keuangan negara. Kecenderungan semacam ini jika dibiarkan akan
kontraproduktif terhadap ide awal pemekaran.

•

Hanya 22,80% daerah otonomi baru yang mengalami
perkembangan yang baik. Sisanya, 77,80% daerah pemekaran
belum menunjukkan ketidaksiapannya untuk menjadi daerah
otonom dan mandiri.


44

Daerah Otonom Baru

2/3

•

Hasil evaluasi terhadap 205 DOB yang meliputi 7 Provinsi, 164
Kabupaten dan 34 Kota dari Faktor Good Governance, Pelayanan
Publik, Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat, secara
umum menunjukkan Pemda baru hasil pemekaran belum
sepenuhnya berjalan secara efektif. Bahkan kontribusinya terhadap
peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah masih
rendah.

•

Masih banyak kendala bagi DOB untuk meningkatkan Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik,
Perbaikan Tata Pemerintahan, dan Peningkatan Daya Saing.


45

Daerah Otonom Baru
•

Implikasi penambahan daerah otonom baru, antara lain:

•

3/3

Mengurangi kesempatan daerah lama untuk mendapat kenaikan
dana perimbangan (DAU, DAK, DBH);
Kenaikan jumlah belanja gaji PNSD juga mengalami peningkatan
secara fluktuatif;

•
•
•

Kenaikan anggaran instansi vertikal untuk kantor baru di daerah
otonom baru;
Menambah jumlah daerah tertinggal akibat semakin semakin
terbaginya sumber pendapatan daerah, baik daerah induk maupun
daerah otonom baru.


46


47

Sistem Pemerintahan Daerah

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Sistem Pemerintahan Daerah

Similaire à Sistem Pemerintahan Daerah (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Sistem Pemerintahan Daerah