Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

BAPPENAS

Strategi dan Kebijakan
Pembangunan Wilayah
Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Drs. H. Dadang Solihin, MA
Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas

Jakarta, 30 Juni 2008

Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development
Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas). He holds MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data
and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director
for Information of Spatial Planning and Land Use Management at
Bappenas.
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies,
Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University
of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building
Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced
International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan
(2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia
(2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local
Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published
more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile
at +62812 932 2202

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
• Arah ke-5 RPJPN 2005-2025: Mewujudkan
Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
• Daerah Kawasan Timur Indonesia
• Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan
dengan Tata Ruang
• Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan


Arah ke-5 RPJPN 2005-2025: Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

potensi dan peluang keunggulan sumberdaya
Pengembangan Wilayah
darat dan/atau laut di setiap wilayah

Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah tertinggal di sekitarnya
pertumbuhan wilayah strategis dan cepat dalam suatu sistem wilayah pengembangan
tumbuh ekonomi yang sinergis

Keberpihakan pemerintah dalam tumbuh dan berkembang secara lebih cepat
pengembangan wilayah tertinggal dan dan mengurangi ketertinggalan
terpencil pembangunannya dengan daerah lain

acuan kebijakan spasial di setiap sektor, lintas
Rencana Tata Ruang sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan
ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan

peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan,
Kapasitas Pemerintah Daerah kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif
daerah

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan,
akses modal usaha dan SDA, kesempatan
Pemberdayaan Masyarakat
menyampaikan aspirasi, dan kesempatan
mengelola usaha ekonomi produktif
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan4
Penanggulangan Kemiskinandadang-solihin.blogspot.com
mengutamakan prinsip kesetaraan dan
nondiskriminasi

Daerah KTI

Sulut

Kalbar Gorontalo

Kalsel Maluku Sulteng

Maluku
Kaltim Papua Sultra
Utara
Irja
Kalteng Sulsel
Barat
NTT NTB


Kesenjangan KBI dan KTI
Aspek KBI KTI
PDB 81% 19%
61% (Jawa) dan 20% (Sumatera) Kalimantan (8%) ; Sulawesi (5%) ;
PDB Papua (3%) ; Nusa Tenggara (1,5%) ;
Maluku (1,5%)
PERTANIAN 78% 22%
54% (Jawa) dan 24% (Sumatera) Komoditi Unggulan : Kehutanan,
KEGIATAN USAHA

Pertanian Komoditi Unggulan : Tanaman Perikanan Laut, Perkebunan,
Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelapa
Perikanan
PERTAMBANGAN Produk Utama : Minyak & Gas, Produk Utama : Minyak & Gas, Batubara,
Pertambangan Batubara Emas, Uranium, Tembaga, Nikel,
Mangan, Timah dan Batubara
INDUSTRI 90% 10%
sebagian besar (75%) di Jabotabek Kawasan Industri Hulu Makassar;
Industri Kawasan& Zona Industri serta Export Kawasan Industri Pertambangan (di
Processing Zone Papua)
JASA Industri Hulu sampai Hilir Jasa Perdagangan
Jasa Jasa Perbankan/Keuangan;
Perdagangan

Kesenjangan KBI dan KTI
Aspek KBI KTI
KUANTITAS 80% tersebar di 60% 20% tersebar di Kalimantan (5%) ;
(Jawa) dan 20% Sulawesi (7% ) ; ; Maluku (termasuk
Kuantitas (Sumatera) Maluku Utara) dan Papua (masing-
masing 1% dari total penduduk
KEPENDUDUKAN

Indonesia) serta Nusa Tenggara (4%)
Terkonsentrasi di Masih terkonsentrasi di ibukota :
Jabotabek, Bandung, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin,
Surabaya, Semarang, Pontianak - Jayapura, Ternate,
Kualitas Medan dan Palembang Ambon, Mataram dan Kupang serta
Cukup Banyak di Kota-kota pulau-pulau besar
Besar
DESA – KOTA Persentase perdesaan dan Relatif Kurang (hanya Spot-spot)
Desa-Kota perkotaan cukup seimbang Dominan Perdesaan, bahkan Daerah
Terpencil


Fenomena Ketimpangan antar Wilayah
Kesenjangan antar wilayah tercermin dari perbedaan
kesejahteraan masyarakat
 Kemiskinan di DKI hanya mencakup sekitar 3,2 persen penduduk,
sedangkan di Papua sekitar 38,7 persen.
 Penduduk di DKI rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun,
sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya selama 5,8 tahun
 Hanya sekitar 30 persen penduduk di DKI yang tidak mempunyai
akses terhadap air bersih, sedangkan di Kalimantan Barat lebih
dari 70 persen.
 Di bidang pelayanan kesehatan, jika di DKI hampir seluruh bayi
yang lahir mendapat pertolongan dari dokter dan/atau tenaga
medis lainnya, maka di Maluku Utara kurang dari 40 persen bayi
yang lahir mendapat pelayanan yang sama. Atau dengan kata lain
60 persen lebih persalinan bayi ditolong oleh tenaga dukun
tradisional atau famili lainnya.


Kondisi Kesenjangan antar Daerah
Dimensi Wilayah
 Cepatnya perkembangan kota-kota di wilayah yang maju atau
pusat aglomerasi ekonomi (di Jakarta dan sekitar, Surabaya dan
sekitar, Medan dan sekitar, Makasar dan sekitar, serta kota besar
di beberapa wilayah di Indonesia (disebut wilayah tumbuh cepat);
 Lambatnya perkembangan daerah yang terletak di wilayah
frontier, perbatasan, pedalaman, pulau-pulau kecil, pesisir, dll-
nya (disebut wilayah tumbuh lambat atau tertinggal);


Kondisi Kesenjangan antar Daerah
Dimensi Sosial-ekonomi dan Pelayanan Publik
Perbedan dalam:
 tingkat kesejahteraan sosial masyarakat antar daerah;
 tingkat pemanfaatan dan potensi sumberdaya alam;
 tingkat pertumbuhan ekonomi atau aliran dan akumulasi
investasi antar daerah;
 tingkat pelayanan infrastruktur antar daerah,
 kapasitas institusi sosial-ekonomi dan pemerintahan antar
daerah.


Penyebab Kesenjangan antar Daerah
Secara Umum Secara Khusus
1. Letak geografis atau jarak geografis 1. Kualitas sumberdaya manusia yang
suatu daerah terhadap/ dari pusat relatif rendah;
pertumbuhan ekonomi atau 2. Potensi sumberdaya alam yang
aglomerasi ekonomi (geo- relatif kecil atau belum
economy); didayagunakan secara optimal;
2. Pelaksanaan kebijakan masa lalu 3. Ketersediaan pelayanan
yang kurang pro-kemiskinan/pro- infrastruktur yang kurang memadai;
ketertinggalan (pro-poor policy).
4. Aliran dan akumulasi investasi yang
rendah;
5. Kapasitas institusi sosial-ekonomi
dan pemerintahan yang kurang
memadai.

Faktor Penyebab Utama Kesenjangan Antar Daerah:
2S + 3I = SDM + SDA + Infrastruktur + Investasi + Institusi


Perbedaan Ekonomi Antarwilayah
 DKI menikmati bagi hasil pajak tertinggi di Indonesia yang besarnya
Rp 4,09 trilyun atau 590 kali lipat bagi hasil pajak Gorontalo.
Sementara itu Kaltim menikmati bagi hasil sumber daya alam sebesar
Rp 1,32 trilyun atau sekitar 24 ribu kali lipat bagi hasil yang dinikmati
NTT.
 Pada tahun 2004, provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0
persen seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra sekitar 22,2
persen, provinsi di Kalimantan 9,3 persen, Sulawesi 4,2 persen, serta
provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen.
 Laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004
sebesar 10,7 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen,
provinsi di Kalimantan 5,7 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,2
persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar
4,3 persen.



Perbedaan Pembangunan Infrastruktur
 KBI yang luas wilayahnya hanya 31,25 persen dari luas wilayah
nasional dilayani jalan nasional dan propinsi yang total panjangnya
mencapai 37.687,5 km. Sementara itu wilayah KTI yang luasnya
mencakup 68,75 persen dari luas wilayah nasional dilayani jalan
nasional dan propinsi yang total panjangnya justru lebih rendah
yaitu 33.241,2 km.
 Kesenjangan pelayanan jalan ini semakin parah bila melihat kondisi
jalan per Maret 2006, di mana lima provinsi tertinggi yang memiliki
jalan dengan kondisi rusak berat sebagian besar di KTI, yaitu
Kalteng (76,0 persen), Gorontalo (59,9 persen), Sulsel (54,2
persen), dan Maluku Utara (51,6 persen) (Data tahun 2004).


Isu Pengembangan Daerah KTI
1. Masih rendahnya kemampuan manajemen potensi kelautan di
KTI, serta belum terpadu dan sinkronnya pola pengelolaan potensi
kelautan yang sangat besar dengan pengelolaan potensi darat
yang masih berupa produk awal untuk kebutuhan konsumsi rumah
tangga atau lokal (self-contained).
2. Rendahnya tingkat aksesibilitas antar kawasan di KTI sehingga
masih banyaknya dijumpai kawasan-kawasan yang terisolasi dari
pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti daerah perbatasan, pulau-
pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman.
3. Secara umum sentra-sentra produksi di KTI belum memiliki
aksesibilitas langsung ke Pasar Internasional.


4. Kondisi sosial dan keamanan di beberapa daerah yang belum
kondusif, telah menyebabkan keengganan investor untuk
menanamkan modalnya di KTI. Masih banyaknya dan tingginya
kawasan rawan konflik sosial-ekonomi dan hankam di daerah KTI
yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur
5. Terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur) seperti
transportasi darat, laut dan udara dan telekomunikasi, serta
tersedianya tenaga listrik yang sangat berpengaruh terhadap
berbagai aspek yang dapat mendorong pertumbuhan misalnya,
mengurangi minat investor untuk menginvestasikan modalnya di
KTI, meningkatnya biaya produksi, dan menurunkan daya saing
produk yang dihasilkan oleh KTI;


6. Terbatasnya sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang
berkualitas, yang berakibat terhadap rendahnya kualitas SDM yang
sangat dibutuhkan untuk pembangunan KTI;
7. Terbatasnya kewenangan pengambilan keputusan seperti di bidang
perbankan, berbagai perijinan dan lain-lain di KTI, sehingga proses
pengambilan keputusan memakan waktu lama karena harus
diputuskan oleh pusat. Di samping itu, hal ini menyebabkan
tingginya biaya operasional dari para pengguna jasa tersebut;
8. Masih tingginya kesenjangan perkembangan wilayah antara
Kawasan Timur Indonesia (KTI) dibandingkan dengan Kawasan
Barat Indonesia (KBI) sebagaimana diperlihatkan pada Tabel
dibawah ini:


Permasalahan Pembangunan KTI
1. Banyak wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam
pembangunan
2. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat
tumbuh
3. Wilayah perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang
4. Kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam
pengembangan wilayah
5. Ketidakseimbangan pertumbuhan antar kota-kota besar,
metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil
6. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota
7. Rendahnya pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan
koordinasi pembangunan lintas sektor dan wilayah
8. Sistem pengelolaan pertanahan yang masih belum optimal


Prosentase Penyebaran Daerah Tertinggal

Jawa & Bali (8 %) KTI (63 %)

Sumatera (28 %)


Aspek Permasalahan Daerah Tertinggal

50.81%

18.39% 17.41%
9.38%
4.02%

Aspek Bencana Aspek Aspek Aspek Sarana Aspek
Alam dan Konflik Kelembagaan Perekonomian dan Prasarana Sumberay a
Daerah Lokal Manusia

Sumber : Kementerian PDT Tahun 2005


Permasalahan Sarana dan Prasarana
Daerah Tertinggal


Sebaran Daerah Tertinggal
berdasarkan Wilayah
• KTI: 123 Kabupaten (62%)
• Sumatera: 58 Kabupaten (29%)
• Jawa dan Bali: 18 Kabupaten (9%)
• Total : 199 Kabupaten (43%)


PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL
DI INDONESIA
PETA LOKASI DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

Keterangan :
KETERANGAN
Daerah Tertinggal
DAERAH
Daerah Maju MAJU
DAERAH
TERTINGGAL


Hubungan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dengan Tata Ruang

Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Tata Ruang
Dokumen Perencanaan (Pembangunan) Tata Ruang Budgeting

RPJP

RPJMN Renstra RTRWN APBN
Nasional
Kebijakan
RKP Investasi Swasta

Swadaya Masyarakat

RPJP Daerah
APBD Provinsi
Provinsi RPJM Daerah Renstra RTRWP Investasi Swasta
Kebijakan
Renc Teknis Swadaya Masyarakat
RKP Daerah

RPJP Daerah APBD Kab/Kota
Kabupaten/
Kota RPJM Daerah Renstra RTRWK Investasi Swasta
Kebijakan
Swadaya Masyarakat
RKP Daerah Perijinan

Kecamatan
Renc Pengemb Kec RTR Kaw Kota

Kelurahan/
Desa dadang-solihin.blogspot.com RTR Kaw Desa
Aspirasi Masyarakat 24

Penataan Ruang dalam Pembangunan Nasional

1. Digunakan sebagai alat untuk mengintegrasikan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah administrasi, dan menggabungkan berbagai kepentingan
(termasuk dalam rangka pemenuhan hak dasar rakyat) yang
diwakili oleh berbagai pelaku pembangunan.
2. Menjamin adanya penggunaan ruang oleh berbagai pihak dengan
berbagai kepentingan secara efisien dan berkelanjutan sehingga
dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan dimasa
yang akan datang.
3. Memfasilitasi terwujudnya sistem jaringan dan pelayanan
infrastruktur yang efisien, sehingga dapat meningkatkan daya tarik
untuk investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan ektivitas
perekonomian secara umum.


Penataan Ruang dalam Pembangunan Nasional

Aspek penting dalam penataan ruang yang perlu menjadi perhatian:
1. Sebagai alat pengintegrasian berbagai kepentingan, penataan ruang tidak
dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kelembagaan penataan ruang yang
baik.
2. Diperlukan kesamaan persepsi dari para pihak yang melakukan kegiatan
dalam suatu ruang serta memiliki komitmen bersama.
3. Untuk menerjemahkan rencana tata ruang kedalam perijinan, diperlukan
praktek manajemen yang benar untuk menghindari :
a. perilaku aparat yang di luar kontrol dan melanggar prosedur,
b. budaya kerja dan organisasi yang kurang kondusif terutama terkait
dengan aspek pelayanan
4. Bagian terpenting dari seluruh mekanisme penataan ruang adalah
pengendalian pemanfaatan ruang, yang berhubungan erat dengan
mekanisme penegakan hukum dan integritas aparat penegak hukum itu
sendiri. Tanpa mekanisme yang baik, dan tanpa aparat yang berintegritas,
seluruh rencana yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan secara
efektif.


Pengembangan KTI berdasarkan RTRW Nasional
Berdasarkan arah pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN), kebijakan pengembangan KTI adalah
mewujudkan potret Indonesia masa depan yang dijabarkan dalam
tujuh kebijakan pokok, yaitu:
1. Pembangunan KTI dikembangkan secara terpadu lintas wilayah
administrasi dan lintas sektor dengan memanfaatkan RTRWN,
RTR Wilayah Pulau, dan RTRW Propinsi.
2. Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dalam rangka
percepatan pertumbuhan wilayah KTI (KAPET sebagai prime
mover yang diarahkan menjadi Unit Corporate Mandiri ; kawasan
cepat tumbuh dan potensial tumbuh ; kawasan KESR melalui
peningkatan kerjasama antar negara), serta tanpa melupakan
kawasan tertinggal seperti kawasan pesisir dan terisolasi di
pedalaman


3. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan depan yang
dilakukan dengan pendekatan prosperity dan security, khususnya
untuk kawasan perbatasan Kaltim, Kalbar, Sulut, Papua, NTT dan
Maluku.
4. Simpul-simpul utama KTI didorong sebagai pusat/hub ekonomi
wilayah Timur Indonesia ke pasar internasional yang didukung
pengembangan industri pengolahan
5. Wilayah KTI merupakan sentra pendukung ketahanan pangan
nasional yang diarahkan untuk mendukung kebijakan substitusi
import bahan pangan. Hal ini dicapai melalui pengembangan pola
agroindustri terpadu dengan mengembangkan potensi pertanian
skala besar (agriculture estate) yang dilengkapi dengan sistem
manajemen modern berbasis teknologi (technology-based farming
system), serta memiliki akses ke sentra produksi dan pasar regional/
internasional dengan memanfaatkan pelayanan prasarana dan
sarana yang tersedia.



6. KTI sebagai sentra pengembangan kelautan yang terpadu
dengan memperhatikan ; peningkatan kemampuan teknologi
kelautan dan perikanan secara bertahap; pemanfaatan SDA
yang belum tergali secara berkelanjutan; pengembangan tidak
terfokus pada wilayah pesisir saja (tapi menuju kawasan yang
lebih luas -jembatan menuju pasar dunia); dan, laut sebagai
alat pengawal dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan
NKRI.
7. KTI sebagai sentra pengembangan sumber daya alam yang
berorientasi ekspor dengan tetap mendorong peningkatan
kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.


Sasaran Pembangunan RPJMN 2004-2009
Pembangunan Wilayah di Indoensia

1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat
tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah
perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan
ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis;
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar
kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara
hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;’
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan
menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan
dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’
pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu
sistem wilayah pengembangan ekonomi,’ termasuk dalam
melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;


Sasaran Pembangunan RPJMN 2004-2009
Pembangunan Wilayah di Indoensia

4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan
dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang
compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah
perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah
pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang
dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan.’
7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif,
serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah
masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan demokrasi.


Arah Kebijakan Pembangunan KTI

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah strategis dan cepat tumbuh;
a. Pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya
dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang
sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah
administrasi,
b. Penekanan pada keterkaitan mata-rantai proses industri dan
distribusi.
c. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong
terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan
kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan
masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan
investasi di daerah;



2. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk
mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil;
a. Wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang
secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan
pembangunannya dengan daerah lain.
b. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain
dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung
melalui skema dana alokasi khusus (DAK), Public Service
Obligation (PSO), Universal Service Obligation (USO) dan
keperintisan,
c. Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah-
wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem
wilayah pengembangan ekonomi;



3. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan;
a. Mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini
cenderung berorientasi inward looking menjadi outward
looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan
sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan
perdagangan dengan negara tetangga.
b. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain
menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan
(security approach), juga diperlukan pendekatan
kesejahteraan (prosperity approach);


4. Menyeimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota
metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis
dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan nasional;
a. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi (forward and
backward linkages) sejak tahap awal mata rantai industri,
tahap proses produksi antara, tahap akhir produksi (final
process), sampai tahap konsumsi (final demand) di
masing-masing kota sesuai dengan hirarkinya.
b. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang
dan jasa antar kota-kota tersebut, antara lain melalui
penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans
Kalimantan, trans Sulawesi;


5. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan
menengah, terutama di luar Pulau Jawa;
a. Diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor
penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di
sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga
kotanya.
b. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara
lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan
seseuai dengan tipologi kota masing-masing;
6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di
wilayah perkotaan
a. Pengembangan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan
secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan
merupakan ‘backward linkages’ dari kegiatan ekonomi
di wilayah perkotaan) dalam suatu sistem wilayah
pengembangan ekonomi;


7. Mengoperasionalisasikan ’Rencana Tata Ruang’ sesuai dengan
hirarki perencanaan;
a. RTRW- Nasional,
b. RTRW-Pulau,
c. RTRW-Provinsi,
d. RTRW-Kabupaten/Kota
Sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar
sektor dan antar wilayah;
8. Merumuskan sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif, serta
melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan
menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
9. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan
dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang
compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;


Program-Program Pembangunan Wilayah KTI

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
4. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar
Kota
5. Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah
6. Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar dan
Metropolitan
7. Program Penataan Ruang Nasional
8. Program Pengelolaan Pertanahan


Program Pengembangan Wilayah Strategis
dan Cepat Tumbuh

1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis
dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk
unggulan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan
kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan
nelayan;
2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana, seperti
pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet
pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan
strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan
nasional dan internasional, termasuk upaya untuk meningkatkan
aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah-wilayah
tertinggal;


dan Cepat Tumbuh

3. Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk
membangun klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya
saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa melalui pemberian
insentif yang kompetitif sehingga dapat menarik investor
domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif
yang dimaksud berupa, antara lain;
a. pemberian insentif pajak,
b. kemudahan perizinan, dan
c. pemberian hak pengelolaan lahan yang kompetitif dengan
hak pengelolaan lahan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
di negara-negara lain


dan Cepat Tumbuh
4. Pertimbangan kemungkinan perlunya pemberian status wilayah
pembangunan strategis sebagai kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas (free port and trade zones) selain yang
sudah diberikan kepada Pulau Batam dan Pulau Sabang. Selain
itu, untuk menghindari terjadinya perkembangan yang bersifat
‘enclave’ di FTZ, maka perlu diciptakan keterkaitan kegiatan
ekonomi kebelakang (backward linkages) antara FTZ Batam
dengan wilayah-wilayah lain di kepulauan Riau, maupun dengan
wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, terutama yang menghasilkan
bahan mentah dan input antara yang saat ini masih harus diimpor;
5. Penguatan pemerintah daerah untuk meningkatkan,
mengefektifkan dan memperluas kerjasama pembangunan
ekonomi regional yang saling menguntungkan antar negara-
negara tetangga, termasuk peningkatan kerjasama ekonomi sub-
regional yang selama ini sudah dirintis, yaitu IMT-GT, IMS-GT, dan
BIMP-EAGA, AIDA;


dan Cepat Tumbuh

6. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui
sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan.
Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana
a. Saling berbagi pengalaman (sharing of experiences),
b. Saling berbagi manfaat (sharing of benefits), maupun
c. Saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan
pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy)
tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-
masing daerah;


dan Cepat Tumbuh

7. Pemberdayaan pemerintah daerah dalam:
a. Mengidentifikasi produk-produk unggulan;
b. Pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk
unggulan;
c. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan
pelaku ekonomi;
d. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah
kepada sumber-sumber permodalan;
e. Perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan
riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung
produk unggulan;
f. Pengembangan kelembagaan pengelolaan pengembangan
usaha;


Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
1. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan
pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan
prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara
lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan
seperti:
a. Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK),
b. Skema public service obligation (PSO) dan Keperintisan
untuk transportasi,
c. Penerapan universal service obligation (USO) untuk
telekomunikasi, program listrik masuk desa;


2. Peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap
masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan
keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan
pembangunan SDM sangat diperlukan melalui pengembangan
sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan
kesehatan;
3. Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan
masyarakat yang lebih kompetitif;


4. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan
umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai
kepadatan penduduk rendah dan tersebar. Hal ini antara lain
dapat dilaksanakan melalui transmigrasi lokal, maupun antar
regional;
5. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan
pengusaha kecil menengah kepada sumber- sumber
permodalan, khususnya dengan skema dana bergulir dan
kredit mikro, serta melalui upaya penjaminan kredit mikro
oleh pemerintah kepada perbankan;
6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah
tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis,
terutama pembangunan sistem jaringan transportasi yang
menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar
moda transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua
dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.


Strategi Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Pendekatan Perwilayahan untuk Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal
 Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan pendekatan
perwilayahan (regional development approach) yang bersifat lintas
pelaku maupun sektor untuk mengelola potensi lokal. Regional
development (pengembangan wilayah), termasuk pembangunan daerah
tertinggal, tidak mungkin dilaksanakan oleh satu departemen teknis
sektoral atau pemerintah kota/kabupaten saja.
 Demikian halnya satu daerah tertinggal tidak mungkin bekerja sendiri
tanpa melakukan kerja sama/ networking dengan daerah sekitarnya
 Suatu ruang yang amat terbuka bagi kontribusi, peran, dan efektivitas
kerja kelembagaan yang terkait percepatan pembangunan daerah
tertinggal. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk menyinergikan
dan "mengoordinasikan" para pelaku yang antara lain meliputi
departemen/ instansi teknis termasuk dunia usaha, instansi
kabupaten/kota, masyarakat terkait, hingga lembaga donor, serta
perguruan tinggi setempat.


Pendekatan Perwilayahan untuk Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal
KEBIJAKAN NASIONAL
Pasar Domestik,
Sektor perindustrian: kebijakan Nasional, Internasional
penyediaan sarana dan prasarana
pengolahan, teknologi pengolahan
Sektor perdagangan: kebijakan Pasar
Nasional dan internasional/ekspor
KAWASAN PUSAT
Sektor hukum: PERTUMBUHAN
kebijakan branding produk unggulan/
HAKI
Sektor energi dan komunikasi:
kebijakan peningkatan jaringan listrik dan
telekomunikasi Daerah Daerah
Tertinggal Tertinggal
Sektor PU/ Perhubungan:
Daerah
Penyediaan infrastruktur jalan nasional
Tertinggal
dan irigasi, pelabhan, bandara

Sektor Pertanian, Perikanan:
Kebijakan distribusi sarana prasarana
produksi, teknologi pengolahan

KEBIJAKAN PROPINSI Daerah tertinggal/
Perbatasan
Kebijakan :penyediaan infrasturktur jalan
provinsi, kebijakan standar upah,
kerjasama antar propinsi Daerah Tertinggal/
Perbatasan
KEBIJAKAN KABUPATEN

Kebijakan : penyediaan infrastruktur jalan
kabupaten, kebijakan perpajakan dan
pungutan, pengendalian dampak
lingkungan, kerjasama antar kabuapaten

Sinkronisasi antar Sektor dalam Peningkatan
Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal
di Daerah Tertinggal
Regulasi/ Iklim Investasi
• Pemerintah/ Dinas
Investasi Perindag Akses Modal
• BKPM • Perbankan
• Swasta

Peningkatan Prasarana/ Sarana
Pengelolaan Potensi • Kimpraswil/ Swasta
Ekonomi Lokal • Perhubungan

Informasi Pasar Pendampingan &
• Deperindag Advokasi
• KADIN • NGOs
• Media Peningkatan Skill • Universitas
• BLK, NGO
• Diknas


Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui:
a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;
b. Peningkatan kapasitas SDM;
c. Pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan;
d. peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan
pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana
ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil
melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan
pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus
(DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk
transportasi, penerapan universal service obligation (USO) untuk
telekomunikasi, program listrik masuk desa;


Perbatasan
3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan
antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi
oleh hukum internasional;
4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara
lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang,
termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia
(human trafficking). Namun demikian perlu pula diupayakan
kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui
peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian,
karantina, serta keamanan dan pertahanan;


Perbatasan
5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar
kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam
rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang
lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan
pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan;
6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan
supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap
setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.


Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan
Antar Kota

1. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara
hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan
ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;
2. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang
menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk
memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain
melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans
Kalimantan dan trans Sulawesi;


Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan
Antar Kota

3. Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk
merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya:
a. Pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang
satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-
masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota;
b. Pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan ‘scale of
economy’ tertentu;
c. Pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan
keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek-Bopunjur.


Program Pengembangan Kota-kota Kecil
dan Menengah
1. Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di
kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang
memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota
kecil di wilayah pengaruhnya, melalui:
a. Peningkatan fungsi pasar regional;
b. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional;
c. Peningkatan fungsi pelabuhan dan terminal regional sebagai
‘outlet’ pemasaran hasil-hasil produksi wilayah;
d. Peningkatan jaringan transportasi wilayah yang
menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil;


Program Pengembangan Kota-kota Kecil
dan Menengah
2. Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya
industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustry) dari wilayah-
wilayah perdesaan, melalui:
a. pengembangan sentra- sentra industri kecil dengan
menggunakan teknologi tepat guna;
b. Peningkatan fungsi pasar lokal;
c. peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang
menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah
perdesaan; .
3. Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di
kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal
dan eksternal kotanya, terutama wilayah-wilayah yang masuk dalam
satuan wilayah pengembangan ekonomi;


Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan
Menengah
4. Pemberdayaan kemampuan:
a. Profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan
peningkatan produktivitas kota;
b. Kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan
menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk
penerapan ‘good corporate governance’;
c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan
menengah;
5. Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan
restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-
prinsip ‘good urban governance’ dalam pengelolaan perkotaan
kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan
fungsi pelayanan publik;


Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan
Menengah
6. Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam
memobilisasi dana pembangunan melalui:
a. Peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat;
b. Pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah
pusat;
c. penerbitan obligasi daerah (municipal bond);
d. ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi;
7. Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah,
melalui:
a. Pemberian akses permodalan;
b. Pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal;
c. pemberian bantuan teknologi tepat guna.


Program Pengendalian Pembangunan Kota-
kota Besar dan Metropolitan
1. Penerapan ‘land use and growth management’ yang
menekankan pada ‘infill development’, dengan intensitas
bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi
‘suburban sprawl,’ termasuk upaya pencegahan konversi lahan
pertanian produktif disertai dengan penerapan ’zoning
regulation.’ secara tegas, adil dan demokratis di kota-kota
metropolitan;
2. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota
baru supaya menjadi self sustained city, sehingga dapat
mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana,
dan utilitas pada kota inti;


3. Pengembalian fungsi kawasan kota lama (down-town areas),
yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan
menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan
peremajaan kembali (redevelopment) dan revitalisasi
revitalization) kawasan tersebut, termasuk upaya pelestarian
(preservation) gedung-gedung bersejarah;
4. Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota
dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah,
masyarakat dan swasta, melalui skema BOO dan BOT; dan
penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik
perorangan maupun perusahaan di kawasan-kawasan
produktif;


5. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota
satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan,
pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama
dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan,
khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala
ekonomi (scale of economy) tertentu, sehingga tidak efisien untuk
dibangun di masing-masing daerah, sebagai contoh:
a. pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar
wilayah, termasuk angkutan transportasi massal;
b. Pembangunan tempat pembuangan sampah;
c. penyediaan air minum;
d. prasarana pengendalian banjir.


6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam
kerangka tata-pemerintahan yang baik (good urban governance);
dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan
masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang
layak secara komersial (commercially viable), melalui kontrak,
pemberian konsesi dsb;


7. Pembentukan ‘Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan’
yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat,
pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya
masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah:
a. Menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan
RTRW Nasional;
b. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah
daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif
terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan
perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall, Hypermarket, Mass
Rapid Transit, dan memberikan rekomendasi persyaratan teknis
tertentu jika proyek tersebut diijinkan untuk dibangun;
c. Memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan
pelayanan publik perkotaan.


Program Penataan Ruang Nasional
1. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada
Pemerintah Kota/Kabupaten dan stakeholder terkait, dan
pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan
RTRW- Pulau;
2. Penyempurnaan dan penyerasian UU Nomor 24/1992 tentang
Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan
peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta
berbagai pedoman teknis;
3. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang,
terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk
menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar
sektor;


Program Penataan Ruang Nasional

4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian
rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan
berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan
antar fungsi;
5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah,
antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta
dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam
kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.


Program Pengelolaan Pertanahan
1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan
transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka
percepatan pendaftaran tanah;
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan
menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana
tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM
pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan
penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah;


Program Pengelolaan Pertanahan
4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk
meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada
masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan
perundangan pertanahan;
5. Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang
handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good
governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan
pengelolaan pertanahan.


Potensi Pengembangan Wilayah
Bertipologi Kepulauan
Wilayah bertipologi kepulauan pada umumnya kaya akan
sumber daya kelautan
 Potensi sumberdaya alam hayati (terumbu karang,
padang lamun, hutan mangrove, perikanan dll).
 Potensi sumberdaya alam non-hayati (pertambangan,
energi kelautan, dll)
 Potensi jasa-jasa lingkungan (wisata bahari, wisata
terestrial, dan wisata kultural)


Isu Strategis Pengembangan
Wilayah Bertipologi Kepulauan
1. Luas laut lebih besar dari daratan namun belum didukung oleh
jaringan transportasi yang memadai
2. Penyebaran jumlah penduduk tidak merata pada tiap-tiap pulau
3. Rendahnya kualitas SDM lokal karena keterbatasan fasilitas
pelayanan sosial dasar
4. Sumberdaya perikanan dan kelautan besar namun belum
dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan
5. Skala ekonomi yang tidak mencukupi, terutama di pulau kecil,
seringkali menyebabkan sulit berkembangnya industri pengolahan
berorientasi ekspor sehingga menyebabkan tidak adanya nilai
tambah dari sumberdaya alam lokal.
6. Sarana prasarana penunjang ekonomi serta jaringan distribusi
belum memadai.
7. Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau
kecil

Isu Strategis Pengembangan
8. Pada umumnya merupakan kawasan rawan bencana gempa
bumi dan tsunami
9. Pemanasan global (global warming) dengan ancaman
tenggelamnya pulau-pulau kecil
10. Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni potensial dijadikan
lokasi kegiatan ilegal (penyelundupan, perompakan, illegal
fishing).
11. Terdapat pulau kecil terisolir di kawasan perbatasan negara yang
menenetukan kedaulatan wilayah, namun lebih berorientasi
kepada negara tetangga
12. Keterbatasan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan kawasan perbatasan
laut karena luasnya span of control.
13. Sumber pembiayaan pembangunan yang terbatas


Peluang Pengembangan
PETA
PERDAGANGAN
DUNIA

• 40 Persen perdagangan internasional melewati wilayah Kepulauan Indonesia
• Indonesia memiliki akses yang baik menuju pasar internasional (orientasi
ekspor), kedekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
• Perdagangan bebas (free trade zone) berpotensi memacu percepatan
pembangunan pulau-pulau kecil
“OUTWARD LOOKING DALAM MEMBANGUN DAERAH”

Sektor Kelautan sebagai Leading Sector
Pembangunan Wilayah Kepulauan
• Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas
maupun diversitas
• Indonesia memiliki daya saing (competitive advantage) yang tinggi di sektor
kelautan dan perikanan sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang
dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya
• Industri di sektor kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan (backward
and forward linkage) yang kuat dengan industri-industri lainnnya
• Sumber daya di sektor kelautan dan perikanan merupakan sumber daya
yang selalu dapat diperbaharui (renewable resources) sehingga bertahan
dalam jangka panjang asal diikuti dengan pengelolaan yang arif
• Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisiensi dan daya serap
tenaga kerja yang relatif tinggi
• Produk kelautan dan perikanan memilki prospek pasar yang baik dengan
pangsa pasar yang terus meningkat


Strategi Pengembangan
Wilayah Kepulauan

Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Kepulauan


Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah Kepulauan

 Pemanfaatan Kawasan Andalan (termasuk Kawasan Andalan Laut)
sebagai batas geografis pengembangan wilayah (Satuan Wilayah
Pengembangan/SWP)
 Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan
(perikanan dan wisata bahari) dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung lingkungan.
 Pemanfaatan pusat permukiman nasional ( PKN / PKW / PKL ) di dalam
Kawasan Andalan sebagai pusat orientasi pengembangan wilayah.
 Pengembangan sub-kawasan sebagai Wilayah Pusat Pengembangan
(WPP) dengan mengadopsi konsep pengembangan agropolitan.
 Pengembangan Pusat WPP sebagai pusat pengolahan sumber daya
perikanan, pusat penyediaan input produksi, dan pusat pelayanan sosial
ekonomi masyarakat.
 Pengembangan Pusat SWP sebagai pusat pertumbuhan dan pusat
pelayanan utama sekaligus sebagai outlet menuju pasar regional atau
ekspor dengan memanfaatkan jalur ALKI.


Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan

Affirmative Action
 Anggaran khusus untuk propinsi kepulauan (DAU)

Transportasi dan komunikasi intra pulau dan antar pulau
 subsidi operasi angkutan perintis
 pengembangan sarana dan prasarana perhubungan

Keterkaitan ekonomi antar sektor dan antar daerah (networking)
 Pemilihan sektor unggulan sebagai engine of growth yang memiliki
keterkaitan yang kuat baik dengan industri hilir maupun hulu serta
dengan daerah penunjang (hinterland).
 peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi;


Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan

Kelembagaan
 Pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan;
 Peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;

Sumberdaya Manusia
 Peningkatan pendidikan dan keterampilan berbasis potensi lokal
 Peningkatan pelayanan sosial dasar
 Pengelompokan permukiman melalui

Lingkungan
 eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya pesisir perlu dilakukan
dengan hati-hati dan memperhatikan konservasi sumberdaya.


Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Similaire à Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)