Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan ekonomi nasional.
• Overlapping Peraturan di Pusat dan Daerah,
antar Instansi.
• Infrastruktur.
• Bauran Energi (Energy Mix) yang Belum
Berjalan.
• Piramida Penduduk dan Kualitas Tenaga
Kerja.
• Pembiayaan.
• Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011 – 2025 (MP3EI).
• Key Success Factors: Koordinasi dan Sinergi.


Fenomena
• Perkembangan Perundang-undangan Indonesia pasca reformasi
(tahun 1998) ditandai dengan gejala Hyper Regulation;
• Terdapat kecenderungan dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan tanpa melihat dan menyesuaikannya dengan arah
agenda pembangunan ke depan;
• Peraturan perundang-undangan di daerah yang semata-mata hanya
dimaksudkan untuk mengejar peningkatan sumber pendapatan
daerah;
• Pasal 35 dan 40 UU 12/2011 (tentang Pembentukan Peraturan Per-
uu-an) mengatur penyusunan daftar Raperda Provinsi/ Kabupaten/
Kota dalam Prolegda didasarkan salah satunya pada Rencana
Pembangunan Daerah


Permasalahan
• Pembentukan peraturan belum sepenuhnya mengacu pada
dokumen perencanaan pembangunan Penyusunan Prolegda
belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD);
• Peraturan yang multitafsir, duplikasi dan pertentangan antara
peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya
baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih rendah
dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk antara peraturan
daerah dengan peraturan yang lebih tinggi;
• Masih rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan;
• Database yang terbangun belum sepenuhnya dapat digunakan
sebagai referensi dalam proses pembentukan peraturan
(harmonisasi, sikronisasi);


Konsekuensi
• Beban masyarakat membayar lebih dari pada yang seharusnya;
• Inefisiensi anggaran (anggaran pemerintah daerah tersedot untuk
pembentukan Raperda, dan biaya penegakannya);
• Menimbulkan ketidakpastian hukum ketika Perda yang dibentuk
kualitasnya rendah sehingga menimbulkan permasalahan baru
(duplikasi, multitafsir dan konflik dengan peraturan perundang-
undangan lainnya).
• Menurunnya minat investasi yang berimplikasi pada hilangnya
kesempatan membuka lapangan pekerjaan (pertanian, kehutanan,
perikanan, pertambangan, industri dll) .
• Hilangnya kesempatan untuk melakukan program pembangunan
lain: pengentasan kemiskinan; kesehatan; dsbnya.


Permasalahan
• Tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 72,95% dengan rasio
jumlah desa berlistrik baru mencapai 92,58%.
• Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap
penguasaan, legalitas lahan, dan pembiayaan perumahan.
• Aksesibilitas dan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi yang
belum memadai.
• Rehabilitasi jaringan irigasi belum mampu mengimbangi degradasi
kondisi jaringan yang mencapai 340 ribu ha/tahun.
• Tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan dan
Industri serta perkebunan terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.
• Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika belum
memadai yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur broadband
dan belum terhubungnya pulau Maluku dan Papua dalam jaringan
backbone serat optik nasional.


Infrastruktur: Penyebab Turunnya Daya Saing

Global
Competitiveness
Index (GCI) untuk
Indonesia

Year Rank

2009 – 2010 54

2010 – 2011 44

2011 – 2012 46

The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forums):
• Daya saing Indonesia berada di peringkat 46 dari 142 negara yang dinilai (menurun 2
peringkat dari 2010-2011).


Kondisi Daya Saing Infrastruktur Indonesia
Indonesia China Vietnam Thailand Filipina Malaysia S’pore

2009 2010 2011 2011

INFRASTRUKTUR 84 82 82 69 123 47 113 23 2
Jalan 94 84 83 54 123 37 100 18 2
Kereta Api 60 56 52 21 71 63 101 18 7
Pelabuhan 95 96 103 56 111 47 123 15 1
Bandara 68 69 80 72 95 32 115 20 1
Angkutan Udara 21 21 20 2 34 16 28 23 17
Ketenagalistrikan 96 97 98 49 109 50 104 38 4
Telephone 79 82 79 55 70 94 103 40 15
Tel. Seluler - 98 82 113 5 70 92 40 15

• Akhir tahun 1990-an, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia berada di atas negara
China dan Thailand.
• Pada tahun 2011 Infrastruktur Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk
daerah Asia Tenggara.
• Terdapat peningkatan daya saing untuk sektor jalan, kereta api, angkutan udara dan
kepemilikan telepon serta telepon seluler. Namun secara keseluruhan, sektor jalan,
pelabuhan, bandara dan listrik masih memiliki daya saing yang rendah.
Sumber: World Economic Forum, 2011) dadang-solihin.blogspot.com 12

Daya Saing Logistik Indonesia Masih Rendah

Logistik Performance Index (LPI):
RANKING LPI 2012
Singapore 1

Japan 8

Australia 18
2007: Ranking LPI
Indonesia = 43 2012: Ranking LPI
Taiwan 19

China
Indonesia = 59 26

Malaysia 29

Thailand 38

India 46

2010: Ranking LPI Philippines 52
Indonesia = 75 Indonesia
59
Sri Lanka 81

Cambodia 101

Lao PDR 109
(Biaya antarkontainer dari Cikarang ke Tanjung
0 50 100 150
Priok mencapai US$775, lebih tinggi dari biaya dari
Kuala Lumpur ke Port Klang yang hanya US$400)
Sumber: LPI, World Bank., 2012


Kapasitas Tampungan Air Per Kapita

Indonesia (2012: 54)

Source: World Bank (2003)

 Daya tampung air terbangun di Indonesia sekitar 54 m3/kapita (perkiraan pada akhir tahun
2012).

Permasalahan
• Komposisi bauran energi masih belum optimal. Pada tahun 2010, minyak bumi
masih mendominasi yaitu 43,9%;
• Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai
energi yang cukup;
• Harga energi relatif semakin mahal dan subsidi energi semakin besar. Terkait harga
saat ini tidak saja berdasarkan kondisi pasokan-permintaan (supply-demand) saja,
namun juga melibatkan faktor teknologi, perdagangan dan motif spekulatif terutama
untuk transaksi komoditas
• Tingkat penggunaan energi masih boros ditunjukkan dari intensitas energi yang
masih tinggi;
• Keterbatasan pendanaan yang disebabkan oleh kurang menariknya iklim bisnis
sektor energi bagi minat investor;
• Ketidakpastian hukum dan birokrasi, serta harga jual energi yang masih belum
mencerminkan nilai keekonomiannya;
• Biaya investasi awal dan risiko yang tinggi bagi pengembangan energi baru
terbarukan dibandingkan energi konvensional atau fosil yang disubsidi;
• Ketergantungan pada energi fosil untuk pembangunan pembangkit listrik.


Arah Kebijakan Bauran Energi Primer Nasional
EBT
BAU** 3% PERPRES 5/2006 VISI 25/25 Back
EBT
Gas 17% Minyak EBT
21% Bumi 25% Minyak
20% Bumi
Minyak Bumi 30%
42% Gas Batubara
30% 33% Gas Batubara
Batubara 23%
34% 22%

4300 Panas Bumi Panas Bumi
JutaSBM 9.500 MW 12.000 MW

3,1%
3200
JutaSBM KONSERVASI
34.6% 2852
ENERGI (33,85%)
JutaSBM

17%
25 %
EBT
20,6%
33%

DIVERSIFIKASI
1131,3
22 %

ENERGI
JutaSBM
Batubara
EBT
4,4 %
Batubara 23 %
30,7 % 30%
Gas Bumi
Gas Bumi 41.7%
21 %
30 %
M. Bumi 43,9% 20% M. Bumi
2010* 2015 2020
Sumber: *Prakiraan 2010, DEN 2010-2025, **BAU EBTKE 2025

Kondisi Umum Kelistrikan
 Kondisi sistem:
• Interkoneksi: Jawa-Madura-Bali dan Sumatera
• Lainnya masih terpisah (isolated)
 Pertumbuhan tenaga listrik 9,5% per tahun
 Total kapasitas terpasang 37.403 MW
IPP
7.551,2
PLN 20%
29.131,8
76%

PPU
1.380,2
4%

 Rasio elektrifikasi sekitar 72,95%. Rasio desa berlistrik
96,22%
 Pemanfaatan energi primer untuk pembangkitan tenaga
listrik: Air
7%
BBM
19% Panas
Batubara Bumi
46% 2%
Gas
26%


Penjelasan:
• Energi primer adalah energi yang langsung tersedia/diberikan oleh alam dan
belum mengalami proses lebih lanjut. Jika sudah mengalami proses perubahan
(konversi) maka sudah masuk dalam kategori energi sekunder. Termasuk energi
primer adalah minyak bumi (dalam wujud aslinya dari dalam bumi), gas bumi,
batu bara, nuklir, biomassa, tenaga air (hidro), panas bumi, tenaga matahari
(solar), tenaga bayu, dan tenaga ombak.
• Sesuai Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, bahwa sasaran
bauran energi nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17%.
• Menuju kemandirian energi maka terdapat visi energi 25/25 yaitu 25% porsi
pemanfaatan energi baru terbarukan dari total bauran energi pada tahun 2025.
Untuk mencapai visi energi tersebut ditekankan dalam 2 hal yaitu diversifikasi
energi di sisi penyediaan dengan mengutamakan energi baru terbarukan dan
konservasi energi (penghematan energi) di sisi pemanfaatan, untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan energi nasional.
• Untuk mencapai bauran energi primer yang optimal diperlukan dukungan dan
komitmen semua pihak, tidak saja Pemerintah, tetapi juga semua pelaku di
bidang energi baru terbarukan yang terdiri dari Instansi Pemerintah, Lembaga
Penelitian/Perguruan Tinggi, Akademisi, Praktisi, BUMN, dan Swasta.


Proyeksi Bauran Energi Primer
berdasarkan Rancangan KEN 2010-2050
Persentase (%)
Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jenis
Minyak 43,9 39,0 37,6 38,9 38,4 37,9 37,3 35,0 35,4 35,3 33,6 32,1 31,8 32,1 31,4 29,7
GAS 21,0 24,3 23,3 21,7 22,1 21,8 21,8 25,7 25,8 25,6 24,4 25,7 24,5 22,5 22,6 22,7
Batubara 30,7 31,7 33,1 31,6 30,2 29,6 28,3 25,7 24,5 23,6 25,2 23,4 22,8 21,9 21,3 21,8
CBM 0,0 0,0 0,2 0,6 1,1 2,1 2,6 2,9 3,0 3,2 3,3 4,3 5,3 6,1 6,8 7,3
Tenaga Air 1,8 2,0 2,2 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7
Panas Bumi 1,7 1,9 2,1 3,6 4,5 4,8 5,1 5,3 5,3 5,8 5,9 5,8 5,9 6,0 5,9 5,7
Biofuel 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,2 3,6 4,0 4,3 4,5
Nuklir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 1,8 2,9 3,3 3,5
Biomass 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 1,4 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5
Lainnya 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Keterangan: Kolom berwarna kuning merupakan jenis energi baru dan terbarukan.


Perubahan Struktur Penduduk Indonesia 1961-2010
1961 1971 1980
75+ 75+ 75+
70‐74 70‐74 70‐74
65‐69 65‐69 65‐69
60‐64 60‐64 60‐64
Laki‐laki 55‐59 Perempuan Laki‐laki 55‐59 Perempuan Laki‐laki 55‐59 Perempuan
50‐54 50‐54 50‐54
45‐49 45‐49 45‐49
40‐44 40‐44 40‐44
35‐39 35‐39 35‐39
30‐34 30‐34 30‐34
25‐29 25‐29 25‐29
20‐24 20‐24 20‐24
15‐19 15‐19 15‐19
10‐14 10‐14 10‐14
5‐9 5‐9 5‐9
0‐4 0‐4 0‐4

12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12
Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan

1990 2000 2010
75+ 75+ 75+
70‐74 70‐74 70‐74
65‐69 65‐69 65‐69
60‐64 60‐64 Laki‐laki 60‐64 Perempuan
Laki‐laki 55‐59 Perempuan Laki‐laki 55‐59 Perempuan 55‐59
50‐54 50‐54 50‐54
45‐49 45‐49 45‐49
40‐44 40‐44 40‐44
35‐39 35‐39 35‐39
30‐34 30‐34 30‐34
25‐29 25‐29 25‐29
20‐24 20‐24 20‐24
15‐19 15‐19 15‐19
10‐14 10‐14 10‐14
5‐9 5‐9 5‐9
0‐4 0‐4 0‐4

12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 12 10 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12
Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan

• Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
• Piramida penduduk dapat menunjukkan perubahan struktur penduduk akibat proses demografi,
meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi.

Perbandingan Struktur Penduduk Indonesia 1971 dan 2025
1971 : dasar piramida yang lebar dan semakin mengecil ke bagian atas piramida menunjukkan
tingginya angka kelahiran dan kematian, serta masih rendahnya umur harapan hidup.
2025 : dasar piramida yang lebar sampai ke bagian tengah piramida menunjukkan besarnya
jumlah absolut kelahiran (meski TFR -Total Fertility Rate- sudah berhasil diturunkan), menurunnya
kematian, dan semakin meningkatnya umur harapan hidup, sehingga proporsi penduduk usia
produktif/usia kerja 15 – 65 (bagian tengah piramida).

Indonesia, 1971 dadang-solihin.blogspot.com Indonesia, 2025 23

PENJELASAN
• Indonesia mengalami transisi demografi, yaitu meningkatnya
jumlah dan proporsi penduduk usia produktif.
• Merupakan potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bila
dirumuskan program dan pelayanan yang tepat.
• Namun dapat menghasilkan generasi baby boom yang berdampak
pada meningkatnya beban pembangunan yang amat berat di masa
depan bila tidak diantisipasi dan dikenali pergerakan struktur
penduduk di masa depan.
• Dalam jangka panjang, transisi demografi mempengaruhi dan
mengubah struktur penduduk Indonesia dari struktur penduduk yang
muda dan produktif menjadi struktur penduduk yang tua sebagai
akibat life expectancy yang membaik dan menurunnya angka
kelahiran total
• Investasi kesehatan untuk ageing population tinggi (jaminan hari
tua) dan berbagai bentuk pelayanan yang harus disiapkan
pemerintah maupun masyarakat bagi orang tua.


Angka Ketergantungan dan Jendela Peluang
51,0
50,1
50,0 49,3
49,0 48,3
Angka Ketergantungan (%)

47,8
48,0
47,2
46,7 Window of
47,0 46,3
46,0 45,8 Opportunity
45,7 45,6 45,6 45,6 45,5 45,5 45,5
46,0 45,4 45,4 45,6
45,0
45,3 45,3
44,0

43,0

42,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 – 2025, BPS – BAPPENAS - UNFPA
• Meningkatnya jumlah dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 th) dibandingkan dengan penduduk non
produktif (0-14 th dan > 65 th) menyebabkan menurunnya angka ketergantungan.
• Ketika angka ketergantungan mencapai titik terendah artinya beban yang ditanggung oleh penduduk
produktif semakin sedikit, maka penduduk yang produktif ini memberikan potensi untuk mendorong
investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Potensi inilah yang
disebut sebagai Window of Opportunity (Jendela Peluang).

dadang-solihin.blogspot.com
25

Window of Opportunity
Syarat yang harus dipenuhi agar Jendela Peluang (window of
opportunity) bermanfaat untuk memicu pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
1. Meningkatnya kualitas SDM sehingga mempunyai kompetensi
dan daya saing tinggi;
2. Tersedianya kesempatan kerja produktif, agar penduduk usia
kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan
tabungan rumah tangga;
3. Diinvestasikannya tabungan rumah tangga untuk menciptakan
kesempatan kerja produktif; dan
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk memasuki pasar
kerja.


Komposisi Serapan Tenaga Kerja tiap Sektor

No. Sektor 2001 2005 2009
1. Pertanian 68.8 44.1 41.2
2. Pertambangan 4.4 1.0 1.1
3. Industri Pengolahan 3.6 12.7 12.1
4. Listrik, Gas, Air 2.4 0.2 0.2
5. Konstruksi 10.7 4.9 4.4
6. Perdagangan 3.0 19.1 20.9
7. Transportasi dan Komunikasi 2.1 6.0 5.7
8. Perbankan dan Keuangan 1.9 1.2 1.4
9. Pemerintahan dan Pertahanan 3.1 11.0 13.0


Struktur Tenaga Kerja Indonesia berdasar
Pendidikan Tertinggi (BPS, 2010)

Tingkat Pendidikan 2001 2006 2010
Tidak Tamat/Tamat SD 63.0% 55.5% 51.5%
SMP 17.7% 20.2% 18.9%
SMA 10.3% 12.7% 14.6%
SMK 5.5% 6.2% 7.8%
Diploma I,II,III 1.6% 2.2% 2.7%
Sarjana 1.8% 3.2% 4.6%


Struktur Lap Kerja & Pengangguran
berdasar Pendidikan (BPS, 2010)
Angka pengangguran tinggi !
Labor Force Structure Unemployment Rate

Nasional 7,4%
University 4,6%

University 14,2%
Diploma I,II,III 2,7%
Diploma I,II,III 15,7%
Vocational
7,8%
General HS
Vocational General HS 13,8%

General HS 14,6%
General HS 11,9%

Junior HS 18,9%
Junior HS 7,6%

Up to primary
51,5% Up to primary Education 3,7%
Education

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%


Globalisasi dan Dampaknya
• Arus Globalisasi berdampak besar pada persaingan tenaga kerja.
Dunia ekonomi secara perlahan bergerak menuju suatu entitas
global baik dari sisi pasar, supplier, produser, tenaga kerja, tenaga
manajemen, dan sumber pendanaan
• Kemampuan dan kompetensi SDM sebagai faktor penentu menjadi
lebih dominan dari pada SDA.
• Pembangunan SDM sebagai hal yang strategis dan vital.

Korea Selatan: membangun negara hanya dapat dilakukan melalui
pembangunan SDM


Daya Saing Nasional
• SDM Indonesia masih tidak kompetitif
dibandingkan SDM rata-rata dunia.
• Rendahnya produktivitas tenaga kerja,
disebabkan oleh rendahnya
pendidikan dan kompetensi yang
dimiliki oleh angkatan kerja

• Berdasarkan studi daya saing
internasional yang dilakukan oleh
lembaga Global Competitiveness
Report, ranking daya saing Indonesia
pada saat ini berada di bawah
Singapore, Malaysia, China, dan
Thailand


Indonesia Country Competitiveness
GCI 2008 GCI 2009 GCI 2010
No Country
Rank Score Rank Score Rank Score
1. Singapore 5 5.53 3 5.55 3 5.48
2. Malaysia 21 5.04 24 4.87 26 4.88
3. China 30 4.70 29 4.74 27 4.84
4. Thailand 34 4.60 36 4.56 38 4.51
5. Indonesia 55 4.25 54 4.26 44 4.43
6. Vietnam 70 4.10 75 4.03 59 4.27
7. Phillippines 71 4.09 87 3.90 85 3.96

Global Competitiveness Report (2009, 2010, 2011)


Persaingan di Lapangan Kerja
• Kemampuan teknis merupakan
persyaratan standar untuk masuk ke
dalam pasar tenaga kerja.
• Adanya gap untuk kualifikasi,
dimana gap antara kualitas yang
dihasilkan oleh lembaga pendidikan
dan pelatihan dengan kualifikasi
yang dibutuhkan oleh industri/
perusahaan
• Faktor keunggulan diferensiasi yang
dibutuhkan saat ini adalah
kemampuan komunikasi global,
motivasi diri, dan global mindset.


Faktor Diferensiasi Daya Saing
• Sistem pendidikan Indonesia yang
berfokus pada pembangunan
ketrampilan teknis saat ini belum
mempersiapkan SDM secara utuh
untuk mampu bersaing di pasar
tenaga kerja
• Masih sangat sedikit lembaga
pendidikan yang memiliki program
yang melengkapi lulusannya
dengan diferensiasi ketrampilan.


Masalah
• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan.
• Optimalisasi sumber-sumber penerimaan pemerintah.
• Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran (Gamawan
Fauzi, 2011)
• Keterlambatan Penyerapan:
– Masalah perencanaan anggaran dan persiapan pelaksanaan
– Masalah pada eksekusi anggaran sepanjang tahun anggaran
– Masalah pada eksekusi anggaran pada akhir tahun anggaran
• Maraknya korupsi APBN dan APBD.
• Dll


Reformasi Sistem Penganggaran 1/2

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara

2/2
Reformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma Baru

Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu


Kerangka Desain MP3EI
TUJUAN PRASYARAT STRATEGI UTAMA

Prasyarat bagi pembangunan:
1. Mengubah mindset
Mengembangkan Koridor
 Visi Pembangunan 2. Mutu Modal Manusia Ekonomi Indonesia:
Indonesia 3. Pembiayaan Pembangunan
 Menuju Negara Maju 4. Anggaran & Kekayaan
yang Lebih Sejahtera Negara
 Melalui Percepatan 5. Kebijakan Transformasi Memperkuat Konektivitas
dan Perluasan Sektoral Nasional
Pembangunan 6. Jaminan Sosial &
Ekonomi Ekonomi Penanggulangan Kemiskinan
(2011-2025)
7. Ketahanan Pangan & Air
Mempercepat Kemampuan
8. Ketahanan Energi SDM dan Iptek Nasional
9. Reformasi Birokrasi


6 Koridor Ekonomi Prioritas:
Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah
Banda Aceh
BIMP-EAGA
Medan
IMT-GT
1 3 4
Manado
Pekanbaru Sofifi
Tj. Pinang Pontianak Samarinda Manokwari
Padang Palu Gorontalo
Jambi Jayapura
Palangkaraya Mamuju Sorong
Palembang 6
Pkl. Pinang Kendari
Ambon
Bengkulu Banjarmasin
Lampung
2 Makassar Wamena
Jakarta Semarang
Surabaya 5
Serang
Mataram
Merauke
Jogjakarta Denpasar
Kupang

Pusat ekonomi mega Pusat ekonomi Usulan lokasi KEK Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ

1 KE Sumatera 3 KE Kalimantan 5 KE Bali – Nusa Tenggara
2 KE Jawa 4 KE Sulawesi – Maluku Utara 6 KE Papua – Maluku


Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia


Memperkuat Konektivitas Nasional
“…… Locally integrated and globally connected”
ELEMEN UTAMA
• Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama
untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan
prinsip keterpaduan, bukan keseragaman.
• Memperluas pertumbuhan dengan Integrasi
ekonomi untuk
menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat penyebaran
pertumbuhan melalui inter-modal supply chain manfaat dan
systems konvergensi
standar hidup
• Menghubungkan daerah terpencil dengan
infrastruktur & pelayanan dasar dalam
menyebarkan manfaat pembangunan secara luas
(pertumbuhan yang inklusif)

Membangun Konektivitas Nasional:
Untuk mendorong pertumbuhan tinggi yang inklusif

Jaringan Tulang Punggung Logistik Nasional
Penghubung Konektivitas antar Koridor
SLOC MALACA

K Tanjung
Bitung

PANJANG CILAMAYA MAKASAR

ALKI‐I
RD. INTAN CILACAP
TL. LEMBAR

ALKI‐II ALKI‐III ALKI‐III B ALKI‐III C

SLOCK and ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
Pelabuhan Hub Global MAIN INT. AIRPORT
Jalur Laut Nasional Primer
Jalur Laut Nasional Sekunder Pelabuhan Primer
Jalur Utama Darat (Jalan dan KA) dadang-solihin.blogspot.com 44

Mempercepat Kemampuan
SDM dan Iptek Nasional
ELEMEN UTAMA
• Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi,
kejuruan, dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan
pengembangan program utama.
• Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian
tenaga kerja.
• Meningkatkan kegiatan R & D, baik oleh Pemerintah maupun
swasta, melalui pem-berian insentif, peningkatan anggaran, dan
mengundang keahlian serta teknologi dari luar.
• Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang
berkelanjutan.


Mempercepat Telema- Industri
tika Perkapalan
Kemampuan SDM Indust.
Peralt. &
Industri
Tekstil
Mesin
dan Iptek Nasional Kawasan
Selat
Industri
Mak &
Min
Untuk Inisitatif Strategik telah Sunda

ditetapkan untuk 8 program utama Industri
(industri, pertanian, pertambangan, Greater Baja
Jakarta
energi, kelautan, pariwisata,
telematika, dan pengembangan
Kelapa
kawasan strategis) Food
Tanaman pangan dan Sawit
yang meliputi 18 aktivitas ekonomi Estate perkebunan, seperti:
utama kakao dan gula

Karet
Pariwi-
sata

Pengembangan Perikanan
Minyak
dan Gas

terintegrasi di dalam
Batubara
6 Koridor ekonomi Bauksit
Tembaga Nikel


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


Tantangan dalam Pembangunan
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional