Teori dan Indikator Pembangunan

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
g
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Definisi, Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan
• Pembangunan dan Pertumbuhan
• Indikator Pembangunan dalam RPJMN
2010-2014
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-
2014
• Kebijakan RPJMN 2010-2014
• Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah
(SPDAD)
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Studi Kasus dan Pemaparan Kelompok


Definisi Pembangunan
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses p
p perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
 melalui upaya yang pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara
terencana.
terencana 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
memungkinkan tumbuhnya rasa
Kartasasmita, 1997 percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Model Pembangunan
Pertumbuhan Bertahap-Rostow

1. Tahapan tradisional. Pendapatan per kapita yang rendah dan
kegiatan ekonomi yang stagnan;
2. Tahapan transisional. Tahap prakondisi bagi pertumbuhan
dipersiapkan;
3. Tahapan lepas landas. Permulaan bagi adanya proses
pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan;
4. Tahapan awal menuju ke kematangan ekonomi;
5.
5 Tahapan produksi dan konsumsi massal yang bersifat
industri.


Pertumbuhan Ekonomi

Definisi Simon Kuznets:
• Pertumbuhan k
P t b h ekonomi adalah k
i d l h kenaikan k
ik kapasitas d l
it dalam j
jangka
k
panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan
berbagai barang ekonomi kepada p
g g p penduduknya.
y
• Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh
adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional
(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan.


Tiga Faktor Utama
g
Pertumbuhan Ekonomi

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis
investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan
modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan
2 P t b h penduduk d angkatan k j
d d k dan k t kerja.
3. Kemajuan teknologi.


1.
1 Akumulasi modal

 Akumulasi modal (capital accumulation) Contoh:
terjadi apabila sebagian dari pendapatan  pembangunan jalan-
jalan
ditabung dan diinvestasikan kembali jalan raya, penyediaan
dengan tujuan memperbesar output dan listrik, persediaan air
pendapatan di kemudian hari. bersih dan
b ih d perbaikanb ik
sanitasi, pembangunan
 Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin,
fasilitas komunikasi,
peralatan dan bahan baku dalam rangka
peningkatan kualitas
meningkatkan stok modal (capital stock)
SDM, dsb,
secara fisik memungkinkan akan terjadinya
peningkatan output di masa mendatang.
i k t t t d t  semua itu mutlak
dibutuhkan dalam
 Investasi produktif yang bersifat langsung
rangka menunjang dan
tersebut harus dilengkapi dengan berbagai
i t ik
mengintegrasikan
investasi penunjang yang disebut investasi
segenap aktivitas
"infrastruktur" ekonomi dan sosial.
ekonomi produktif.

2.
2 Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

• Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara
tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu
pertumbuhan ekonomi.
• Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah
jumlah tenaga produktif sedangkan pertumbuhan penduduk yang
produktif,
lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.
• Positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya
pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan
sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan
secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja
tersebut.
• Kemampuan itu dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal
dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti
kecakapan manajerial dan administrasi.
p j

3. Kemajuan T k l i
3 K j Teknologi

1.
1 Kemajuan teknologi yang bersifat netral (neutral
technological progress)
Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja (labor
2.
2 saving technological progress)
Kemajuan te o og ya g hemat modal (capital-saving
e ajua teknologi yang e at oda (cap ta sa g
3.
3 technological progress)

4.
4 Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (labor
augmenting technological progress)
(labor-

5.
5 Kemaj an teknologi yang meningkatkan modal (capital
Kemajuan ang
augmenting technological progress)
(capital-


1.
1 Neutral Technological Progress

• Kemajuan Teknologi yang Bersifat Contoh:
Netral terjadi apabila teknologi tersebut
j p g
Pengelompokan t
P l k tenaga
memungkinkan kita mencapai tingkat
kerja (semacam
produksi yang lebih tinggi dengan
spesialisasi) y g dapat
p ) yang p
menggunakan jumlah d kombinasi
k j l h dan k bi i
mendorong peningkatan
faktor input yang sama.
output dan kenaikan
• Ditinjau dari sudut analisis kemungkinan konsumsi masyarakat.
k i k t
produksi, perubahan teknologi yang netral,
yang dapat melipatgandakan output,
secara konseptual, sama saja artinya
teknologi yang mampu melipatgandakan
semua input produktif
produktif.


2.
2 Laborsaving Technological Progress

• Kemajuan Teknologi yang Hemat Tenaga Kerja adalah
p gg
penggunaan teknologi yang memungkinkan kita memperoleh output
g y g g p p
yang lebih tinggi dari jumlah input tenaga kerja yang sama.
• Sebagian besar kemajuan teknologi setelah abad 20 adalah
teknologi yang hemat tenaga kerja.

Contoh:
Penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, bor listrik
berkecepatan tinggi, traktor dan mesin pembajak tanah, dan
banyak lagi jenis mesin serta peralatan modern lainnya.


3.
3 Capital-saving
Capital saving Technological Progress

• Di negara-negara Dunia Ketiga yang berlimpah tenaga kerja tetapi
langka modal, kemajuan teknologi hemat modal merupakan
g j g p
sesuatu yang paling diperlukan, karena akan menghasilkan metode
produksi padat karya yang lebih efisien.
• Pengembangan teknik produksi yang murah, efisien dan padat
karya (hemat modal) -atau teknologi tepat guna- merupakan salah
satu unsur terpenting dalam strategi pembangunan jangka panjang
yang berorientasi pada perluasan penyediaan lapangan kerja.

Contoh:
Mesin pemotong rumput berputar atau mesin pengayak dengan
tenaga tangan pompa penghembus dengan tenaga kaki dan
tangan,
penyemprot mekanis di atas punggung untuk pertanian skala kecil.


Labor-augmenting Technological
4.
4 Progress

• Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Pekerja terjadi
apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu
p p p g p g
atau keterampilan angkatan kerja secara umum.

Contoh:
Penggunakan LCD, televisi, dan media komunikasi elektronik
lainnya di dalam kelas, proses belajar bisa lebih lancar
y p j
sehingga tingkat penyerapan bahan pelajaran juga menjadi
lebih baik.


Capital-augmenting Technological
5.
5 Progress

• Kemajuan Teknologi yang Meningkatkan Modal terjadi jika
penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan
p gg g g
barang modal yang ada secara lebih produktif.

Contoh:
Penggantian bajak kayu
dengan bajak baja dalam
produksi pertanian.


Ciri Proses Pertumbuhan Ekonomi
(Simon Kuznets)

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan
p
penduduk y g tinggi.
yang gg
2. Tingkat kenaikan Total Produktivitas Faktor yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi y g tinggi.
g yang gg
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara y g mulai atau y g
y g g g yang yang
sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-
bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber
bahan baku
b h b k yang b baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya
mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia
dunia.


Dokumen RPJMN 2010-2014
2010-
BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
NASIONAL
 Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera
Sejahtera,
BUKU I
Demokratis dan Berkeadilan
 Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan
Kerangka Makro
K k M k
BUKU III

BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
 Sinergi pembangunan antarbidang
 Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan
(sosbud, ekonomi, i t k politik, h k
( b d k i iptek, litik hukum & aparatur, h k
t hankam,
infrastruktur, wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
 Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah
 Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)


Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III
I, II,

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
P i it Bid
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

Arah Kebijakan Pembangunan
j g 1/2

1.
1 Keberhasilan pembangunan nasional sangat
tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah

2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah
perlu dib
l dibangun secara efektif
f ktif

3. Pembangunan (development) ditujukan untuk
menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
2 Demokrasi (democracy)
2.
3. Keadilan (justice)


Arah Kebijakan Pembangunan
j g 2/2

4. Kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan
untuk semua (development f all), yaitu:
t k (d l t for ll) it

1) Pembangunan harus bersifat inklusif.
inklusif
2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3) Mengintegrasikan dan menyatukan potensi potensi
potensi-potensi
ekonomi yang ada di daerah menjadi satu
kesatuan geoekonomi secara nasional.
4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan
)
(pro growth, pro job, pro poor).
6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

VISI RPJMN 2010-2014
2010-

VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN

Sasaran Sejahtera
S j ht Demokratis Berkeadilan
B k dil

 Memperkuat
p  Memperkuat
triple tracks penegakan hukum
Memantapkan  Pemberantasan
strategy
Strategi
g konsolidasi korupsi
 P b
Pembangunan
demokrasi  Pengurangan
inklusif dan
berkeadilan kesenjangan
j g

Agenda Pembangunan RPJMN
g g
2010-
2010-2014

Agenda I Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan
Rakyat

Agenda II Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Agenda III Penegakan Pilar Demokrasi

Agenda IV Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi

Agenda V Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan


1/5
1/5
Kesejahteraan Rakyat

Ekonomi
No.
N Pembangunan
P b Sasaran
S
 Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1. Pertumbuhan Ekonomi
 S b l
Sebelum t h 2014 t b h 7%
tahun tumbuh
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan
g 8-10 % pada akhir tahun 2014
p


j y 2/5
Pendidikan
Status Awal Target
No Pembangunan
(2008) (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk
7,50 8,25
berusia 15 tahun ke atas (tahun)
2. Menurunnya angka b t aksara penduduk b
2 M k buta k d d k berusia
i
5,97 4,18
15 tahun ke atas (%)
3.
3 Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14
95 14 96,0
96 0
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)
g y 64,28
, 85,0
,
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7. Menurunnya disparitas p
y p partisipasi dan kualitas p y
p pelayanan p
pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


3/5

Kesehatan
Status Awal Target
No
N Pembangunan
P b (2008) (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan 228 118
per 100.000 kelahiran hidup
3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 34 24
kelahiran hidup
4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi 18,4 < 15,0
kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)


4/5

Pangan
No. Pembangunan Sasaran
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
3.
3 Produksi Kedelai Tumbuh 20 05 % per tahun
20,05
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5.
5 Produksi Daging Sapi
P d k iD i S i Tumbuh 7,30
T b h 7 30 % per t h
tahun


5/5
Energi
E i
No. Pembangunan Sasaran
Peningkatan k
P i k t kapasitas it
1. 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
Meningkatnya rasio
2. Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
Meningkatnya rasio desa
3.
3 Pada tahun
P d t h 2014 mencapai 98 %
i
berlistrik
Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
4.
4
minyak bumi juta barrel perhari

Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
5.
energi panas bumi 5.000 MW


Perkuatan Demokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran:
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4 Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
4.
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5.
5 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014

Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum (rule of law) dan
 terjaganya ketertiban umum

Sasaran:
1.
1 Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
g , p

Melanjutkan Pembangunan Mencapai
j g p
1/3
1/3
Indonesia yang Sejahtera
• Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk
percepatan pertumbuhan ekonomi
• yang didukung oleh:
– penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
– pengurangan kemiskinan, dan
– pengurangan tingkat pengangguran
• yang diwujudkan dengan:
– bertumpu pada program perbaikan kualitas SDM,
– perbaikan infrastruktur dasar, serta
– terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara
berkelanjutan.


2/3
Memperkuat Pilar-pilar D
M k t Pilar- il Demokrasi
Pil k i
• Dengan penguatan yang bersifat kelembagaan
• Mengarah pada tegaknya ketertiban umum,
• Penghapusan segala macam diskriminasi,
diskriminasi
• Pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta
• Kebebasan yang bertanggung jawab
jawab.


3/3
Memperkuat Di
M k t Dimensi Keadilan
i K dil
• Pengurangan kesenjangan pendapatan
pendapatan,
• Pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk
desa kota),
desa-kota) dan kesenjangan jender
jender.
• Perwujudan sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil
dan tidak pandang bulu.
p g
• Pemberantasan korupsi secara konsisten agar tercapai rasa
keadilan dan pemerintahan yang bersih .


Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009 2014
2009-2014 7 Iklim I
Ikli Investasi dan Iklim Usaha
t i d Ikli U h
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Politik,
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
g j y


Tujuan SPDAD
j

g g j g y
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
terarah dan sistematik dengan skenario yang
disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
k
kawasan ekonomi kh
k i khusus


Agenda untuk Memperkuat SPDAD
g p

Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai d i perencanaan, pelaksanaan,
l h l i dari l k
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:

1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah


Kesenjangan Wilayah Wilayah Sulawesi
Share PDRB thdp
Nasional
4,60%

Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi
P t bh Ek i 7.72%
7 72%
Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt
Share PDRB thdp 8,83%
Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Nasional
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pertumb. Ek
P t b Ekonomi
i 4,65%
4 65% Wilayah Papua
Pendaptn perkapita 13,99 jt
Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional
Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt
Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)

Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp 62,00%
Nasional
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Wilayah Maluku
Pendapt perkapita 11,27 jt
Wilayah Nusa Tenggara
Wil hN T Share PDRB thdp 0,32%
Pendudk miskin 20,19 jt Nasional
(12,5%) Share PDRB thdp 1,42%
Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pertmbuh Ekonomi 3,50% Pendaptn perkapita 2,81 jt
Sumber
S b : BPS 2008 (di l h)
(diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Ket : Atas Dasar
www.dadang-solihin.blogspot.com
Pendudk miskin 2,17 jt
Harga Konstan (24,8%) 55

Keterkaitan Antarwilayah

P Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa dan
Sumatera  Blok Ekonomi
Utama.
Utama

Perdagangan antardaerah
P d t d h
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang g

Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang
digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka
di i b hi j kk d k ib t ti il h A k
dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.

Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) www.dadang-solihin.blogspot.com
56

Keterkaitan Perdagangan Antarpulau

1,82% 6,58%

83,10% 8,39%
81,54% 73,01% 4,32%
5,26%
14,83%
54797.00 (minimum) 7,85%
245594.00
398937.00
398937 00 (median)
9,49% 19,51%
639154.00 70,85%
22,2%
1339115.00 (maximum)

84,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Pengganda Output Antarwilayah
P d O t tA t il h
Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia
Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi
Bali Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra
S t 1.559
1 559 0.088
0 088 0.081
0 081 0.015
0 015 0.011
0 011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan 0.023 0.056 1.480 0.068 0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
T k i k ih d l il h d k t k it t il hb l ti l
www.dadang-solihin.blogspot.com
57

Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
2010-
1. Mendorong p
g pertumbuhan wilayah-wilayah p
y y potensial di luar
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik

3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
ua g g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah
J k M h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
p
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


Studi Kasus dan Pemaparan Kelompok
St di K d P K l k
• Peserta dibagi menjadi 3 kelompok.
– Kelompok 1 merumuskan indikator p
p pembangunan Pemerintahan
g
Daerah Kabupaten/Kota
– Kelompok 2 merumuskan indikator pembangunan Pemerintahan
Daerah Provinsi
– Kelompok 3 merumuskan indikator pembangunan K/L
• Masing-masing kelompok memaparkan h il di k i k l
M i i k l k k hasil diskusi kelompok
k
dengan outline sbb:
1. Visi Pemda Kab/Kota, Provinsi, K/L
2. Misi
3. SasaranIndikator
4. Strategi
4 St t i
5. Arah Kebijakan


Teori dan Indikator Pembangunan

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Teori dan Indikator Pembangunan

Similaire à Teori dan Indikator Pembangunan (20)

Plus de Dadang Solihin

Plus de Dadang Solihin (20)

Dernier

Dernier (20)

Teori dan Indikator Pembangunan