demokrasi itu sangat penting untuk masyarakat

1. NAMA: Desy Natalia Sinambela
UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2012
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah segara tersebut. Salah satu
pilar demokrrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara
(eksekutif, yudikatif, legislatif)untuk di wujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
Kesejajaran ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar bisa saling mengawasi
dan saling mengontrol. Ketiga jenis lembaga tersebut adalahlembaga pemerintah yang
memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,
lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga
perwakilan rakyatmemiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dibawah sistem
ini keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajibbekerja dan
bertindak sesuai aspirasi masyarakat dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum
legoslatif.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah sebagaiberikut:
1 .Apa arti istilah dan sejarah demokrasi?
2. Bagaimana alasan pelaksanaan demokrasi di masyarakat?
3. Apa contoh tindakan yang menentang demokrasi?
4.Bagaimana demokrasi di Indonesia?
5.Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini selain untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tetapi juga untuk memberikan informasi dan
1

2. pengetahuan kepada pembaca mengenai arti istilahdan sejarah demokrasi, contoh tindakan
yang menentang demokrasi, danpelaksanaan demokrasi di Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Arti Istilah dan Sejarah Demokrasi
Istilah “demokrasi” berasal dari yunani kuno yang diutarakan diAthena Kuno pada
abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem
yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah
berubah sejalan dengan waktu, dandefinisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,
bersamaan denganperkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berartirakyat, dan kratos
/cratein yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikansebagai pemerintahan rakyat,
atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Konsep demokrasi menjadi sebuahkata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini
menjadi wajar, sebabdemokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan
politik suatunegara.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagiankekuasaan dalam
suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh darirakyat juga harus digunakan
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkanketika fakta-fakta
sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yangbegitu besar ternyata tidak mampu
untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkanpelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,misalnya
kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendirianggaran untuk gaji dan
tunjangan anggota-anggotanya tanpa memperdulikanaspirasi rakyat, tidak akan membawa
kebaikan untuk rakyat.
Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel(accountable), tetapi
harus ada mekanisme formal yang mewujudkanakuntibilitas dari setiap lembaga negara dan
mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan
lembaga negaratersebut.
2

3. 2.2 Alasan Pelaksanaan Demokrasi di Masyarakat
Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, danuntuk rakyat.
Demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, ataulebih tepatnya pengelolaan
kekuasaan secara beradab. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan
di dalam sistem politik yangdemokratis warga mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang
sama di dalam mengatus pemerintahan di dunia publik. Demokrasi adalah keputusan
berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan
pembentukan negara demokratis yang berwatak anti-feodolisme dananti-imperialisme,
dengan tujuan untuk membentuk masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan
suatu bentuk hubungan negara dan warga masyarakat (sejumlah kelompok sosial) yang
dikembangkan atas dasar toleransi dan menghargai satu sama lainnya. Landasan demokrasi
adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga
otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai
dengan apa yang dia ingini. Maka dari itu terbentuklah otonomi daerah.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dankewajiban yang
diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatuntuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintahandalam rangka pelayanan terhadap masyarakat
dan pelaksanaan pembangunansesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan
yang dimaksuddengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat.
2.3 Contoh Tindakan yang Menentang Demokrasi
Salah satu contoh tindakan yang menentang demokrasi di Indonesia adalah korupsi.
Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dantata pemerintahan yang baik
dengan cara menghancurkan proses formal.Korupsi di sistem pengadilan menghentikan
ketertiban hukum. Korupsi dipemerintahan publik menghasilkan ketida kseimbangan dalam
pelayanan masyarakat. Korupsi bisa menyebabkan sulitnya legitimasi pemerintahan dannilai
demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.Contoh lain tindakan yang menentang
demokrasi adalah pemidanaan salah satu jurnalis Ambon, Juhry Samanery yang dikeroyok
oleh pegawai PNA mbon karena meliput persidangan mantan wakil bupati Maluku
TenggaraBarat, Lukas Uwuratuw dalam kasus korupsi. Padahal proses persidangan
dinyatakan terbuka namun pada saat pengadilan berlangsung, para pekerja media dihalang-
3

4. halangi masuk oleh pegawai PN. Sehingga terjadi perdebatan yang berakhir pemukulan.
Pemidanaan juhry bukan sekedar tindakan melawan hukum, lebih dari itu hal tersebut
merupakan tindakan menentang hak masyarakat atas kebebasan informasi, dan dengan
demikian melawandemokrasi.
2.4 Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang pesat. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan dibebaskan menyelenggarakan kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam
berkeyakinan, berbicara,berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi
jalannya pemerintahan. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan sempurna.
Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintahyang belum sepenuhnya bisa menjamin
kebebasan warga negaranya. Seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan
di jalan,semakin parahnya banjir, dan masalah korupsi.
Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan
berpolitik namun tidak semua kebebasan berpolitik berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena
pada hakikatnya semua sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing.
Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat
dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan
dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem
demokrasi.Sebaliknya, jika suatu negara itu gagal menggunakan sistem pemerintahan demokrasi,
maka negara itu tidak layak disebut sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga
negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk
terus menjaga,memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada.Demi
tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan dari cita-cita demokrasi yangsesungguhnya akan
mengangkat Indonesia kedalam suatu perubahan.
2.5 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa periode,yaitu:
1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi (1945-1950)
Tahun 1945-1950 Indonesia masih berjuang menghadapi Belandayang ingin kembali
ke Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi Indonesia
belum berjalan baik. Hal itu disebabkan masih adanya revolusi fisik. Berdasarkan pada
konstitusi negara, yaitu UUD 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan
rakyat. Masa pemerintahan tahun 1945-1950 mengindikasikan keinginan kuat dari para
pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokrasi.Pada awalnya, pemerintahan
Indonesia menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pada divi presiden sehubungan
belum terbentuk nyalembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya belum terbentuknya
MPRdan DPR. Hal ini termuat dalam pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yangberbunyi
“Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini,segala kekuasaannya dijalankan
oleh presiden dengan bantuan sebuahkomite nasional”.
4

5. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut,
pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis.
Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentangPerubahan
Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
2. Maklumat Pemerintah Tanggal 03 November 1945 mengenaipembentukan
Partai Politik.
3. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenaiPerubahan
dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.
Demikian kebijakan tersebut, terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di
Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Cita-
cita dan proses demokrasi masa itu terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda dan
pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948. pada masa-masa kritis tersebut,
kepemimpinandwitunggal Soekarno-Hatta berperan kembali dalam pemerintahannasional.
Pada akhir tahun 1949, pemerintahan kembali ke sistem Presidensial.
2. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde lama.
a. Masa demokrasi liberalMasa antara tahun 1950-1959 ditandai dengan suasana
dan semangat yang ultra-demokratis. Kabinet berubah ke sistem parlementer, sedangkan
dwitunggal Soekarno-Hatta dijadikan simboldengan kedudukan sebagai kepala negara.
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa
demokrasi parlementer dapat dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi karena hampir
semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya. Unsur-unsur
tersebut meliputi peranan yang sangat tinggi pada parlemen, akuntibilitas politis yang tinggi,
berkembangnyapartai politik, pemilu yang bebas, dan terjaminnya hak politik rakyat.
Namun proses demokrasi masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas
politik, kelangsungan pemerintahan, danpenciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan praktik
demokrasi liberaltersebut disebabkan karena:
1. Dominannya politik aliran, artinya berbagai golongan politik danpartai politik
sangat mementingkan kelompok atau alirannyasendiri daripada mengutamakan
kepentingan bangsa.
2. Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
3. Tidak mempunyai para anggota konstituante bersidang dalammenetapkan dasar
negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut.
5

6. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno segera mengeluarkanDekrit Presiden tanggal 05 Juli
1959 yang isinya:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi negaradan tidak
berlakunya UUDS 19503.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
b. Masa demokrasi terpimpin
Masa antara tahun 1959-1965 adalah masa demokrasi terpimpin. Demokrasi
terpimpin berawal dari ketidak senangan Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik
yang dinilai lebih mengedepankan kepentingan partai dan ideologinya masing-masing, serta
kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas.
Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapanMPRS No. VIII/MPRS/1965
adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong
diantarasemua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom
dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Dominasi presiden
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosialpolitik di
Indonesia.
Demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarnoternyata menyimpang
dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:
1. Mengaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partaipolitik 2.
2. Peranan parlemen yang lemah
3. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah
4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dandaerah
5. Terbatasnya kebebasan pers
Akhir dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanyapemberontakan G30-
S/PKI pada tanggal 30 September 1965.Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan
Presiden Soekarnodalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada disisinya, yaitu
PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. Saat itu PKI ingin membentuk angkatan
kelima, sedangkan militer tidak menyetujui pembentukan tersebut. Akhir dari demokrasi
terpimpin ditandai dengan keluarnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966 dariPresiden
Soekarno kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi keadaan.
3.Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru
Masa orde baru dimulai tahun 1966. Pemerintahan Orde Barumengawali jalannya
pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Orde Baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
1945 adalah sebabutama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde Baru adalah
6

7. tatanan peri kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan
demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila pada pancasila.
Pemerintahan orde baru diawali dengan keluarnya Surat Perintah11 Maret sampai
tahun 1968 dengan pengangkatan Jendral Soehartosebagai Presiden RI. Orde baru
melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD
1945. Semua lembaganegara, seperti MPR dan DPR dibentuk. Orde baru juga
berhasilmenyelenggarakan pemilihan umum secara periodik, yaitu pada tahun1971, 1977,
1982, 1987, 1992, dan 1997. Untuk berjalannya demokrasi,pemerintah Orde Baru menyusun
mekanisme kepemimpinan nasional limatahun yang merupakan serangkaian garis besar
kegiatan kenegaraan yang dirancang secara periodik selama masa lima tahun.
Dengan berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima tahun, pemerintahan orde
baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan menyelenggarakan pembangunan nasional yang
dimulai dengan adanya pembangunan lima tahun (Pelita), yaitu Pelita I tahun 1973-1978
sampaiPelita VI tahun 1993-1998. Keberhasilan tersabut ditandai dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan warga negara, pembangunan
infrastruktur, berhasil menekan laju- pertumbuhan penduduk.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya pemerintahan Orde Baru mengarah pada
pemerintahan yang sentralistis. Demokrasi masa OrdeBaru bercirikan pada kuatnya
kekuasaan Presiden dalam menopang danmengatur seluruh proses politik yang terjadi.
Lembaga kepresidenan telahmenjadi pusat dari seluruh proses politik dan menjadi
pembentuk danpenentu agenda nasional, mengontrol kegitan politik dan pemberi
legaciesbagi seluruh lembaga pemerintah dan negara. Akibatnya, secara subtantif tidak ada
perkembangan demokrasi justru penurunan derajat demokrasi. Sejumlah indikator yang
menyebabkan demokrasi tidak terjadi pada masaOrde Baru yaitu:
1. Rotasi kekuasan eksekutif hamper dapat dikatakan tidak ada.
2. Rekvutmen politik yang tertutup
3. Pemilu yang jauh dari semangat Demokrasi
4. Pengakuan terhadap hak-hak dasar yang terbatas.
Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitaspemerintahan dan kemajuan
ekonomi. Namun, makin lama jauh darisemangat demokrasi dan kontrol rakyat. Akibatnya,
pemerintahan menjadikorup, sewenang-wenang, dan akhirnya jatuh. Sebab-sebab
kejatuhanOrde Baru adalah
1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi)
2. Terjadinya krisis politik
3. Tidak bersatunya lagi pilar-pilar pendukung Orde Baru (Menteri danTNI)
4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soehartountuk
mundur dari jabatannya.
7

8. Dengan demikian, maka berakhirlah pemerintaha masa Orde Barudengan
diumumkannya pengunduran diri Presiden Soeharto darikekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998.
4. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998-sekarang)Masa reformasi berusaha membangun
kembali kehidupan yangdemokratis antara lain:
1. Keluarnya ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentangReferendum.
3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yangbebas dari KKN
4.Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatanPresiden dan Wakil
Presiden RI.
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai aman demen I, II, III
Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi terdiri dari beberapa periodisasi
pemerintaham, antara lain:
1. T. B.J. Habiebie
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Habiebie pada masapemerintahanya antara lain:
1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan Dibentuk pada tanggal 22 Mei
1998, dengan jumlah menteri 16orang yang merupakan perwakilan dari GOLKAR,
PPP, PDI
2. Mengadakan reformasi pada bidang politik. Habiebie berusaha menciptakan
politik yang transparan,mengadakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil,
membebaskantahanan politik, dan mencabut larangan berdirinya Serikat
BuruhIndependen
3. Kebebasan menyampaikan pendapat Kebebasan menyampaikan pendapat
diberikan asal tetap berpedoman pada aturan yang ada yaitu UU No. 9 Tahun
1998tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
4. Reformasi dalam bidang hukumTarget reformasinya yaitu subtansi hukum,
aparator penegak hukum, yang bersih dan berwibawa, dan instansi peradilan
yang independen.
5. Mengatasi masalah dwifungsi ABRIKeanggotaan ABRI dalam DPR/ MPR dikurangi
bahkan padaakhirnya ditiadakan.
6. Mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10-13 November 1998oleh MPR
7. Mengadakan pemilu tahun 1999Pelaksanaan pemilu dilakukan dengan asas
LUBER (langsung,umum, bersih) dan JURDIL (jujur dan adil)
2. Abdurrahman Wahid
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh Abdurrahman Wahidantara lain:
1. Meneruskan kehidupan demokrasi seperti pemerintahansebelumnya
(memberikan kebebasan berpendapat di kalanganmasyarakat minoritas,
kebebasan beragama, memperbolehkankembali penyelenggaraan budaya
Tionghoa)
2. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapusdepartemen yang
dianggapnya tidak efisien (menghilangkandepartemen penerangan dan sosial
untuk mengurangi pengeluarananggaran, membentuk Dewan Keamanan
Ekonomi Nasional).
8

9. 3. Ingin memanfaatkan jabatan sebagai Panglima tertinggi dalammiliter dengan
mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengankeinginan Gusdur.
3.Megawati Soekarno Putri
Kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya antara lain:
1. Meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjagapersatuan dan
kesatuan.
2. Membangun tatanan politik yang baru, diwujudkan dengandikeluarkannya UU
tentang pemilu, susunan dan kedudukanMPR/DPR, dan pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden.
3. Menjaga keutuhan NKRI, setiap usaha yang mengancam keutuhanNKRI ditindak
tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso
4. Melanjutkan amandemen UU 1945, keluarnya UU tentang otonomidaerah
menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaanotonomi daerah.
Oleh karena itu, pelurusan dilakukan denganpembinaan terhadap daerah.
4.Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh SBY antara lain:
1. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhanAPBN
2. Konversi minyak tanah ke gas
3. Pembayaran utang secara bertahap kepada PBB
4. Buy-back saham BUMN
5. Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil
6. Subsidi BBM
7. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia
8. Meningkatkan sektor pariwisata “Visit Indonesia 2008”
9. Pemberian bibit unggul pada petani
10. Pemberantasan korupsi melalui dengan dibentuknya KPK (KomisiPemberantasan
Korupsi)
9

10. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan diAthena Kuno pada
abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem
yang berhubungan dengan hukum demokrasimodern. Namun, arti dari istilah ini telah
berubah sejalan dengan waktu dandefinisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,
bersamaan denganperkembangan sistem “demokrasi” dibanyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berartirakyat dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikansebagai pemerintahan
rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuahkata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.
Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator
perkembangan politik suatu negara.
Negara Indonesia menunjukkan sebuah Negara yang sukses menujud emokrasi
sebagai bukti yang nyata, dalam pemilihan langsung presiden danwakil presiden. Selain itu
bebas menyelenggarakan kebebasan pers. Semua warga negara bebas berbicara,
mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkanmengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi
memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bahkan dalam memilih salah satu
keyakinanpundibebaskan.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang meliputi: pada masa ordelama, orde baru,
masa reformasi yang terdiri dari: Reformasi pada masa B.J.Habiebie, Megawati Soekarno
Putri, Abdurrahman Wahid/Gusdur, hinggapresiden yang sekarang Susilo Bambang
Yudhoyono.
3.2.Saran
Demokrasi adalah sebuah proses yang terus menerus merupakangagasan dinamis
yang terkait erat dengan perubahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia
yang menganut sistem pemerintahan demokrasi kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga,
memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demi
terbentuknya suatu sistem demokrasi yang utuh di dalam wadah pemerintahan
bangsaIndonesia
10

11. 11