SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
AKUNTANSI PEMERINTAH II
Kerangka Umum Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP)
Oleh : Dian Andika N.
2-X Akuntansi/ 16
Kerangka Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
MATERI YANG DIBAHAS:
Apa sih
dokumen belanja hasil kesepakatan
antara eksekutif dan legislatif
melaksanakan
kegiatan pemerintah
menutup keperluan
belanja melalui
pendapatan
SAP
Kerangka Umum Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP)
serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari:
• pengumpulan data,
• pencatatan,
• pengikhtisaran
• pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan Pemerintah Pusat.
Apa sih tujuan
SAAP?
Menjaga aset
Informasi P3K dan KN
Informasi
anggaran
Informasi
neraca
Ciri-Ciri Pokok SAPP
• Basis Akuntansi
• Sistem Pembukuan Berpasangan
• Dana Tunggal
• Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi
• Bagan Akun Standar
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
KERANGKA UMUM SAPP
SAPP
SAI SA-BUN
SAK
SIMAK-
BMN
SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP
SAKUN SAU
061,096,
097,101
102
099 098
SA-TD
070,071
SA-BL
Kemayoran,
Bungkarno,
TMII
SA-BSBL
062,069
DJKN
Utang yang
diteruspinjamkan
Piutang Penerusan
Pinjaman
(RDI/RPD?)
SA-TK
Kerangka Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
MATERI YANG DIBAHAS:
Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN)
KEMENKEU
Bendahara Umum
Negara (BUN)
Pengguna Anggaran
Bagian Anggaran
Pembiayaan dan
Perhitungan (BAPP)
Dilaksanakan oleh
meliputi
KERANGKA SA-BUN
Hubungan antara SAI dengan SiAP
SiAP : serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari:
• pengumpulan data,
• pencatatan,
• pengikhtisaran
• pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kemenkeu selaku BUN.
Sistem Akuntansi
Kas Umum Negara
(SAKUN)
SiAP
Sistem Akuntansi
Umum (SAU)
Laporan Arus Kas
dan Neraca KUN
Laporan Realisasi
Anggaran
dan Neraca SAU.
Tugas SAKUN
membukukan transaksi yang terkait dengan pendapatan,
penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran
pembiayaan. (kewajiban yang timbul tidak termasuk)
memroses data transaksi penerimaan dan pengeluaran
anggaran yang berasal dari Rekening KUN.
Tugas SAU
memroses data
transaksi penerimaan
dan pengeluaran
anggaran yang berasal
dari Rekening KUN,
untuk menghasilkan
LRA dan Neraca SAU.
Merekonsiliasi LRA
dengan Neraca SAU, dan
dengan neraca yang
dihasilkan SAI secara
berjenjang.
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca Pemerintah
Laporan Arus Kas
Catatan atas Lapkeu
Kerangka Umum Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP)
Sistem Akuntansi Bendahara
Umum Negara (SABUN)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
MATERI YANG DIBAHAS:
Penyelenggara Unit Akuntansi Keuangan Unit Akuntansi Barang
K/L
Unit Akuntansi Pengguna
Anggaran (UAPA)
Unit Akuntansi Pengguna Barang
(UAPB)
Eselon 1
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran - Eselon1
(UAPPA-E1)
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang – Eselon1
(UAPPB-E1)
Kanwil
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran - Wilayah
(UAPPA-W)
Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang – Wilayah
(UAPPB-W )
Satker
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA)
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB)
Struktur masing-masing unit akuntansi:
Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
Kementerian Negara atau
Lembaga Non Departemen (K/L)
memproses transaksi keuangan baik
arus uang maupun barang
Dilakukan oleh
untuk
Sistem Akuntansi
Instansi (SAI)
Sistem Akuntansi
Keuangan (SAK)
Sistem Informasi
Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Catatan atas L/K (CaLK)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Neraca
Catatan atas L/K (CaLK) Satker
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
unit akuntansi pemerintah (UAKPA) melaksanakan
fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran dari organisasi.
UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data
komputer (selanjutnya disingkat ADK) ke KPPN (untuk
rekonsiliasi), UAPPA-W dan UAPPA-E1 (untuk konsolidasi)
UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca, beserta ADK,
kepada UAPA (triwulan) dan menyampaikan LRA dan Neraca
tingkat UAPA beserta ADK-nya kepada DJPBN c.q. DAPK
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
unit akuntansi barang
dilakukan oleh
memproses data sehubungan
dengan belanja modal dan
belanja barang yang
dilakukan oleh SAK
membukukan BMN ke dalam
Daftar Barang Kuasa Pengguna
(selanjutnya disingkat DBKP
menyusun jurnal transaksi BMN
Hubungan antara SAK dengan SIMAK-BMN
Saat melakukan belanja barang dan belanja modal, SAK
akan menyampaikan SPM dan SP2D yang terkait
dengan pembelian tersebut ke SIMAK-BMN
SIMAK-BMN memproses dokumen sumber dari SAK,
terkait dengan belanja modal maupun belanja barang
untuk menghasilkan Laporan BMN
SAK dan SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi internal antara
Laporan BMN dengan L/K SAK dan melakukan koreksi
TERIMA KASIH
.....

More Related Content

What's hot

Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifneeaem
 
Audit saldo kas dan bank
Audit saldo kas dan bankAudit saldo kas dan bank
Audit saldo kas dan bankHasunah
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
tanggung jawab dan tujuan audit
tanggung jawab dan tujuan audittanggung jawab dan tujuan audit
tanggung jawab dan tujuan auditIndah Dwi Lestari
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANrusdiman1
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAMahyuni Bjm
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikAry Efendi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasiAdi Jauhari
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sujatmiko Wibowo
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAMahyuni Bjm
 
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGAN
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGANASERSI DALAM LAPORAN KEUANGAN
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGANMandiri Sekuritas
 

What's hot (20)

Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
 
Audit saldo kas dan bank
Audit saldo kas dan bankAudit saldo kas dan bank
Audit saldo kas dan bank
 
Anggaran publik
Anggaran publikAnggaran publik
Anggaran publik
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
tanggung jawab dan tujuan audit
tanggung jawab dan tujuan audittanggung jawab dan tujuan audit
tanggung jawab dan tujuan audit
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Akuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDAAkuntansi persediaan - PEMDA
Akuntansi persediaan - PEMDA
 
penganggaran sektor publik
penganggaran sektor publikpenganggaran sektor publik
penganggaran sektor publik
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Akuntansi investasi
Akuntansi investasiAkuntansi investasi
Akuntansi investasi
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publikKerangka konseptual akuntansi sektor publik
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah - 2
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2Soal jawab akuntansi lanjutan 2
Soal jawab akuntansi lanjutan 2
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDAAkuntansi Beban dan-belanja PEMDA
Akuntansi Beban dan-belanja PEMDA
 
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGAN
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGANASERSI DALAM LAPORAN KEUANGAN
ASERSI DALAM LAPORAN KEUANGAN
 

Viewers also liked

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMarobo United
 
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAmalia Amel
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009rsd kol abundjani
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014santoni toni
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraMuhammad Amri
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanAmin Wastinah
 
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010Mohammad Ramadhan
 
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Ahmad Abdul Haq
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDMohammad Ramadhan
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6Mohammad Ramadhan
 

Viewers also liked (20)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 
Bagan Akun Standar
Bagan Akun StandarBagan Akun Standar
Bagan Akun Standar
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
gambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBAgambaran umum SAIBA
gambaran umum SAIBA
 
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerahMakalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
 
Asp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publikAsp karakteristik sektor publik
Asp karakteristik sektor publik
 
AKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHANAKUNTANSI PEMERINTHAN
AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Kode akun Akuntansi
Kode akun AkuntansiKode akun Akuntansi
Kode akun Akuntansi
 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.78 TAHUN 2014
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja Negara
 
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaanPsap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
Psap 05 akuntansi pemerintahan akuntansi persediaan
 
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
PSAP 05 Akuntansi Persediaan (Akrual) Lampiran 1 PP 71/2010
 
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
Sosialisasi PMK Nomor 38/PMK.011/2013
 
kebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrualkebijakan akuntansi berbasis akrual
kebijakan akuntansi berbasis akrual
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
 
10. bas ppakp 2011
10. bas ppakp 201110. bas ppakp 2011
10. bas ppakp 2011
 
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
System Requirements SIMDA BMD ver 2.7.0.6
 

Similar to Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxPemahaman atas  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxDenzbaguseNugroho
 
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptx
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptxSistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptx
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptxerikaagustina19
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanBarmed Studio
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxDINIDINAR2
 
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...YuliaGita
 
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptx
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptxbpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptx
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptxImanSantosa9
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxTeknikJaringanKomput
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptRisda Hamsuri
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxFebriansyahFebriansy9
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap editFerie Sulistiono
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap editferie007
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahAmbara Sugama
 

Similar to Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat (20)

Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptxPemahaman atas  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
Pemahaman atas Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.pptx
 
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptx
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptxSistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptx
Sistem_Akuntansi_Pemerintah_Pusat.pptx
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
 
sap 1.pptx
sap 1.pptxsap 1.pptx
sap 1.pptx
 
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
 
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptx
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptxbpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptx
bpkad.kebumenkab.go.id.201218-ppt-bintek-penyusunan-lk-2018.pptx
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
 
Overview sakti
Overview saktiOverview sakti
Overview sakti
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptxsistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
sistem_akuntansi_pemerintah_daerah.pptx
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Gkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerahGkm akuntansi keuangan daerah
Gkm akuntansi keuangan daerah
 

Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat

  • 1. AKUNTANSI PEMERINTAH II Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Oleh : Dian Andika N. 2-X Akuntansi/ 16
  • 2. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) MATERI YANG DIBAHAS:
  • 4. dokumen belanja hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif melaksanakan kegiatan pemerintah menutup keperluan belanja melalui pendapatan SAP
  • 5. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari: • pengumpulan data, • pencatatan, • pengikhtisaran • pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat.
  • 6. Apa sih tujuan SAAP? Menjaga aset Informasi P3K dan KN Informasi anggaran Informasi neraca
  • 7. Ciri-Ciri Pokok SAPP • Basis Akuntansi • Sistem Pembukuan Berpasangan • Dana Tunggal • Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi • Bagan Akun Standar • Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  • 8. KERANGKA UMUM SAPP SAPP SAI SA-BUN SAK SIMAK- BMN SiAP SAUP&H SA-IP SA-PP SAKUN SAU 061,096, 097,101 102 099 098 SA-TD 070,071 SA-BL Kemayoran, Bungkarno, TMII SA-BSBL 062,069 DJKN Utang yang diteruspinjamkan Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?) SA-TK
  • 9. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) MATERI YANG DIBAHAS:
  • 10. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) KEMENKEU Bendahara Umum Negara (BUN) Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) Dilaksanakan oleh meliputi
  • 12. Hubungan antara SAI dengan SiAP SiAP : serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari: • pengumpulan data, • pencatatan, • pengikhtisaran • pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kemenkeu selaku BUN.
  • 13. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) SiAP Sistem Akuntansi Umum (SAU) Laporan Arus Kas dan Neraca KUN Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.
  • 14. Tugas SAKUN membukukan transaksi yang terkait dengan pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan. (kewajiban yang timbul tidak termasuk) memroses data transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari Rekening KUN.
  • 15. Tugas SAU memroses data transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran yang berasal dari Rekening KUN, untuk menghasilkan LRA dan Neraca SAU. Merekonsiliasi LRA dengan Neraca SAU, dan dengan neraca yang dihasilkan SAI secara berjenjang.
  • 16. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Laporan Realisasi Anggaran Neraca Pemerintah Laporan Arus Kas Catatan atas Lapkeu
  • 17. Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) MATERI YANG DIBAHAS:
  • 18. Penyelenggara Unit Akuntansi Keuangan Unit Akuntansi Barang K/L Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Eselon 1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon1 (UAPPA-E1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon1 (UAPPB-E1) Kanwil Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W ) Satker Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Struktur masing-masing unit akuntansi:
  • 19. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Kementerian Negara atau Lembaga Non Departemen (K/L) memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang Dilakukan oleh untuk
  • 20. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan atas L/K (CaLK) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Catatan atas L/K (CaLK) Satker
  • 21. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) unit akuntansi pemerintah (UAKPA) melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran dari organisasi. UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data komputer (selanjutnya disingkat ADK) ke KPPN (untuk rekonsiliasi), UAPPA-W dan UAPPA-E1 (untuk konsolidasi) UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca, beserta ADK, kepada UAPA (triwulan) dan menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK-nya kepada DJPBN c.q. DAPK
  • 22. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) unit akuntansi barang dilakukan oleh memproses data sehubungan dengan belanja modal dan belanja barang yang dilakukan oleh SAK membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (selanjutnya disingkat DBKP menyusun jurnal transaksi BMN
  • 23. Hubungan antara SAK dengan SIMAK-BMN Saat melakukan belanja barang dan belanja modal, SAK akan menyampaikan SPM dan SP2D yang terkait dengan pembelian tersebut ke SIMAK-BMN SIMAK-BMN memproses dokumen sumber dari SAK, terkait dengan belanja modal maupun belanja barang untuk menghasilkan Laporan BMN SAK dan SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan L/K SAK dan melakukan koreksi