Dokumen tersebut membahas koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi perencanaan pembangunan perdesaan di daerah tertinggal. Dokumen ini juga membahas kebijakan pengembangan transportasi Kemenhub untuk mendukung program bedah desa dan pelayanan keperintisan, serta jaringan trayek pelayaran perintis tahun 2012."
TERBAIK!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Aneka Pintu Aluminium di Banda Aceh.pptx
Paparan pdt bedah desa kemenhub
1. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI
DAERAH TERTINGGAL
Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan
Jakarta, 4 April 2012
2. SASARAN TRANSPORTASI KETERHUBUNGAN
Perbatasan maritim dengan 10 negara : Australia, Thailand, Papua
Nugini, India, Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Filipina, Singapura dan Palau.
Perbatasan Darat dengan 3 Negara : Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste
Memerlukan Transportasi Udara
INDONESIA NEGARA KEPULAUAN untuk menyatukan seluruh
TERBESAR DI DUNIA wilayah nusantara
• Jumlah Pulau : 17.504
• Garis Pantai : 81.000 km
KETERHUBUNGAN
• Luas wilayah daratan : 1,9 KM2
• Luas wilayah Lautan : 5,8 juta km2
- Laut Teritorial : 0,8 juta km2 Memerlukan Transportasi Laut
- Laut Nusantara : 2,3 juta km2 dan Penyeberangan untuk
- ZEE : 2,7 juta km2
menyatukan pulau-pulau
2
3. PERMASALAHAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
• Terbatasnya jumlah dan belum memadainya kondisi
sarana dan prasarana transportasi Bottleneck
• Kebijakan dan perencanaan transportasi masih
bersifat parsial baik sektoral maupun kedaerahan;
• Pendanaan yang masih terbatas;
• Kondisi geografis dan wilayah;
3
4. • 1. Menyediakan jaringan prasarana dan pelayanan dalam
mendukung distribusi barang dan jasa.
• 2. Menyediakan jaringan prasarana dan pelayanan untuk
meningkatkan konektivitas di berbagai wilayah.
• 3. Meningkatkan keterpaduan pelayanan angkutan
antarmoda/multimoda
KEBIJAKAN • 4. Mengatur tarif angkutan terutama pada angkutan perintis
PENGEMBANGAN
dan penumpang ekonomi.
TRANSPORTASI DALAM
MELAYANI DAERAH-
DAERAH TERPENCIL • 5. Memberikan subsidi operasi kepada angkutan daerah
terpencil, terbelakang dan perbatasan.
• 6. Meningkatkan konektivitas pelayanan perintis dengan
angkutan komersial.
6. PRINSIP PELAYANAN
TRANSPORTASI
Promoting dimaksudkan untuk
melayani daerah yang masih Servicing dimaksudkan untuk
tertinggal yang diwujudkan dalam melayani permintaan yang sudah
bentuk pelayanan transportasi
bersubsidi atau pelayanan komersial.
transportasi perintis.
7. SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
(SISTRANAS)
SISTRANAS SISLOGNAS
UU Tata
UU 26/2007 ttg UU 22/2009 UU 23/2007 UU 17/2008 UU 1/2009 ttg Cetak Biru Logistik
Tata Ruang
Ruang ttg LLAJ ttg KA ttg Pelayaran Penerbangan Nasional
Rencana
Tata Tatanan Tatanan Tatanan
Ruang KA Kepelabuhanan Kebandarudaraan
Wilayah Nasional Nasional Nasional
Nasional Cetak Biru Sistem
Multimoda
Rencana
Jaringan Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk Rencana Induk
Jalan LLAJ KA Pelabuhan Bandar Udara
Nasional
• SISTRANAS merupakan suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang saling berinteraksi secara efektif dan efisien
yang terdiri dari transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta transportasi pipa.
• SISTRANAS berfungsi sebagai unsur penunjang yang menyediakan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan
sektor lain, mengerakan pembangunan, serta sebagai industri jasa. Selain itu, SISTRANAS juga berfungsi sebagai
unsur pendorong untuk menghubungkan daerah terisolasi maupun berkembang guna menumbuhkan perekonomian.
• SISTRANAS merupakan acuan dari dokumen-dokumen perencanaan transportasi yang ada di masing-masing sub
sektor. Rencana-rencana transportasi tersebut juga mengakomodasi kebutuhan dari Sistem Logistik Nasional
(Sislognas) dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
7
8. VISI TRANSPORTASI
“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal,
Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”
KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TARGET PERTUMBUHAN
TAHUN 2010-2014 DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI SESUAI 2013
Mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas RENSTRA 2010-2014
wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi EKONOMI (6,7%)
yang handal TRANSPORTASI (10,05%)
PEMBIAYAAN 351,77 T
Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam rangka 2011
peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai EKONOMI (6,0%)
pengguna jasa transportasi TRANSPORTASI (9,0%)
PEMBIAYAAN 294,46 T
2014
Membuka ruang seluas-luasnya kepada Pemda sesuai EKONOMI (7,0%)
kewenangannya untuk menyelenggarakan sarana dan
prasarana transportasi 2012 TRANSPORTASI (10,5%)
EKONOMI (6,4%) PEMBIAYAAN 387,12 T
TRANSPORTASI (9,6%)
PEMBIAYAAN 320,96 T
Meningkatkan peran masyarakat, BUMN, dan swasta
dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi
2010
EKONOMI (5,5%)
Meningkatkan kualitas SDM transportasi guna TRANSPORTASI (8,25%)
mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang
handal, efisien dan efektif PEMBIAYAAN 272,04 T
Mendorong pembangunan transporasi berkelanjutan
melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan
9. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DALAM MELAYANI DAERAH-DAERAH
TERPENCIL
2. Menyediakan
1. Menyediakan 4. Mengatur tarif 5. Memberikan subsidi
jaringan prasarana dan 3. Meningkatkan 6. Meningkatkan
jaringan prasarana dan angkutan terutama operasi kepada
pelayanan untuk keterpaduan pelayanan konektivitas pelayanan
pelayanan dalam pada angkutan perintis angkutan daerah
meningkatkan angkutan perintis dengan
mendukung distribusi dan penumpang terpencil, terbelakang
konektivitas di antarmoda/multimoda angkutan komersial.
barang dan jasa. ekonomi. dan perbatasan.
berbagai wilayah.
11. LOKASI BEDAH DESA 2012
No. Provins Kabupaten No Provinsi Kabupaten No. Provins Kabupaten
i . i
1 Aceh Aceh Selatan 7 Jawa Barat Sukabumi 12 Sulteng Tojo Una Una
Bener Meriah Garut Morowali
2 Sumsel Empat 8 Jawa Timur Situbondo Sigi, Banggai
Lawang
Lahat Pamekasan 13 Kaltim Kutai Barat
3 Bengku Kaur 9 Kalbar Sambas Malinau
lu
Kepahiang Sanggau 14 Maluku Buru
4 Lampu Lampung Bengkayang Malteng
ng Barat
Lampung 10 NTB Bima 15 Malut Halm.Tgh
Utara
5 Babel Bangka Lombok Tengah Halm. Utara
Selatan
6 Banten Lebak Lombok Timur 16 Papua Biak Numfor
12. PROGRAM KEMENHUB DALAM MENDUKUNG
DAERAH TERTINGGAL
Subsidi operasi angkutan bus perintis
Subsidi angkutan penyeberangan perintis berupa pembukaan trayek /
ruas, pengadaan dan rekondisi kapal penyeberangan perintis serta
pembangunan dermaga penyeberangan perintis
Subsidi operasi angkutan laut perintis berupa pembukaan trayek /
ruas, pengadaan kapal perintis serta pembangunan dermaga yang akan
disinggahi kapal laut perintis
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana bantu navigasi
pelayaran antara lain rambu suar dan menara suar dengan prioritas di
wilayah perbatasan negara / pulau-pulau terluar
Subsidi dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) kepada kapal-kapal
PT. PELNI yang menjalankan tugas dari Pemerintah untuk menjamin
aksesibilitas dari / ke wilayah tertinggal dan kawasan perbatasan negara
Subsidi operasi angkutan udara perintis berupa pembukaan trayek / ruas
dan pembangunan / rehabilitasi Bandara yang disinggahi penerbangan
perintis serta subsidi angkutan BBM untuk perintis udara
14. PERKEMBANGAN PENGADAAN BUS
PERINTIS
NO TAHUN JUMLAH
1 2004 5
2 2005 10
3 2006 19
4 2007 30
5 2008 31
6 2009 78
7 2010 37
8 2011 48
9 2012 60*
* : Berdasarkan Pagu Definitif 2012
15. Keterangan :
MALAHAYATI
LHOKSEUMAWE
Daerah Tertinggal
BELAWAN Daerah Maju
NATUNA LIRUNG
TAREMPA MIDAI NUNUKAN TAHUNA
KUALA TANJUNG
LETUNG SERASAN TARAKAN SIAU
SIBOLGA BERAU GALELA
DUMAI SINGAPORE
GN. SITOLI/NIAS TOBELO
TJ.BALAI BATAM TAMBELAN TOLI TOLI BITUNG TERNATE
SANGKULIRANG KWANDANG
KIJANG BENGALON GORONTALO GEBE
KUALA ENOK PONTIANAK SENGATA TOGIAN SARIBU/NUMFOR
PADANG BONTANG PANTOLOAN
SAMARINDA SORONG BIAK
PALU POSO
BALIKPAPAN LUWUK MANOKWARI
MUNTOK BLINYU KETAPANG KOLONEDALE BANGGAI TEMINABUAN SERUI
PALEMBANG FAK FAK WAREN SARMI JAYAPURA
KUMAII SAMPIT BELANG BELANG AMAHAI WASIOR
Tg. PANDAN/BELITUNG NABIRE
BANJARMASIN BATU LICIN PALOPO AMBON GESER KAIMANA
NAMLEA
BENGKULU PARE PARE KENDARI
BANDA
KARIMUN BIRINGKASI RAHA TIMIKA
PANJANG BAWEAN MAKASSAR TUAL DOBO
ENGGANO LAMPUNG BAU BAU WANCI
AGATS
TG.PRIOK
CIGADING KANGEAN
CIREBON SEMARANG
SURABAYA KISAR SAUMLAKI
CILACAP BANYUWANGI LEMBAR BADAS MAUMERE LARANTUKA
KALABAHI
MERAUKE
LABUHAN BAJO
DENPASAR BIMA
ENDE DILI
WAINGAPU KUPANG
SABU
ROTE
16. JARINGAN TRAYEK
PELAYARAN PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2012
MALAHAYATI
LHOKSEUMAWE Miangas
Karatung
Marore
BELAWAN Kakorotan
MALAYSIA Kawio Essang Geme
Rainis
Ranai Beo Melonguane
Matutuang
Sedanau NUNUKAN Kawaluso Lirung
Mangarang
Tapak Tuan Lipang
Tarempa
TARAKAN
P. Simeulue Letung Midai Makalehi
P. Banyak BAGANSIAPIAPI Serasan TANJUNG SELOR Berebere
Pehe Daruba
Lahewa
Afulu DUMAI Biaro Dama Tobelo
SIBOLGA BATAM Lolasita P. Mafia
Solanakak SINTETE TOLI TOLI BITUNG Mayau Wasilei Wayamli
Sirombu
PEKANBARU TG. PINANG Bicoli Buli
Sehe Tifure
Tl.Dalam SIAK Tambelan SANGKULIRANG Moti Peniti
Werur
Gemia
Boluta BENGALON GORONTALO
Gita
Saribi
P. Tello TEMBILAHAN SENGATA Weda Miosbipondi
Saeru Popolii Kayoa
PONTIANAK BONTANG Mafa Jenggerbun
Sigologolo Indari
SAMARINDA Besui Sausapor Korido
Singapokna Sinaki PAGIMANA SORONG BIAK
PALU
Arefi
Sikabaluan Srilagui Ampana Meosmengkara MANOKWARI
M.Saibi Siberut BALIKPAPAN Poom
Poso Waigama/ Teminabuan Serui
Saumanuk MUNTOK TAYIN Teba
Misol Sarmi
Sioban KETAPANG Kolonedale Fafanlap Bintuni Kaipuri
Sanana
Gela
Berilau PALEMBANG KowedaD. Rombebai JAYAPURA
Tg. Pandan/Belitung KUMAII Kobisonta/
Bula
Kobisadar Babo Waren
Amahai
Wapoga Trimuris
PULANG PISAU
Fakfak
Gorom/
Pegatan Watunoho Bula
Ondor
Maliku Nabire Kasonaweja
Bahaur
Amahai
Toheru
BENGKULU KOTA BARU Parepare KENDARI Leksula
Werinama
Banda
Namrole AMBON
P. Kerayan Kolaka
P.Ambalau
Ulima/
Geser
Larearea/ P.Kesui
P. Tior Tanah merah
Sinjai Pomako
Elat
LAMPUNG Marabatuan Biringkasi Maligan Kaimer
Boepinang
Maradapan Raha P.Kur
Sikeli Dobo
Serua
MAKASSAR Banabungi P. Toyando
Bebar/
Ampera
Wulur
Masalembo
Teon
PANJANG BAWEAN Burunga (P.Kaledupa) Benjina
Nila
Usuku(P.Tomia) TUAL Gententiri
Kalar kalar
Selayar Papalia
Kayuadi Batu atas (P.Binongko) P. Molu Batu Goyang Asiki
Jampea Larat
Masela
Tepa
Seira Wanam
Bonerate Tutu Kembong
Kimaam
Lakor MERAUKE
Ilwaki
Upisera SAUMLAKI
TG. WANGI BIMA
Adaut
Mahaleat
Lelang/
Kisar
Wonreli/
Maritaim
Moa
Leti
Kroing
LEMBAR NTB Mpokot
Ende Attapupu
Wini
Naikliu
KUPANG
Sabu
Raijua
Ndao
R-1 Meulaboh R-7 Sintete R-14 Bima R-21Tahuna R-28 Tilamuta R-35 Ambon R-41 Ternate R-47 Jayapura R-54 Merauke R-61 Manokwari
R-2 Tlk. Bayur R-8 Sintete R-15 Kupang R-22 Tahuna R-29 Makassar R-326Tual R-42 Ternate R-48 Jayapura R-55 Merauke R-62 Manokwari
R-3 Tlk. Bayur R-9 Kotabaru R-16 Kupang R-23 Pagimana R-30 Mamuju R-37Tual R-43 Babang R-49 Jayapura R-56 Merauke R-63 Manokwari
R-4 Bengkulu R-10 Sukamara R-17 Kupang R-24 Kolonedale R-31 Ambon R-38 Saumlaki R-44 Sanana R-50 Biak R-57 Merauke R-64Sorong
R-5 Tg. Pinang R-11 Surabaya R-18 Kupang R-25 Kendari R-32 Ambon R-39 Saumlaki R-45 Jayapura R-51 Biak R-58 Merauke R-65 Sorong
R-6 Tg. Pinang R-12 Tg. Wangi R-19 Bitung R-26 Kendari R-33 Ambon R-40Ternate R-46 Jayapura R-52 Biak R-59 Merauke R-66 Sorong
R-53 Biak
R-13 Bima R-20 Bitung R-27 Tilamuta R-34 Ambon R-60 Manokwari R-67 Sorong
17. LOKASI PENEMPATAN KAPAL PERINTIS
YANG DIBANGUN OLEH DITJEN HUBLA 2011
Papua
Maluku Utara KM. Papua Satu (350DWT)
KM. Kie Raha I (500DWT) KM. Papua Dua (350 DWT)
KM. Kie Raha II (500 DWT) KM. Papua Tiga (750 DWT)
KM. Kie Raha III (500 DWT) KM. Papua Lima (500 DWT)
Sulut
KM. Darakinusa (750 DWT)
KM. Berkat Taloda (750 DWT
KM. Maliku Nusa (500 DWT)
Maluku
KM. Wetar (750 DWT)
KM. Manusela (500 DWT)
KM. Maloli (500 DWT)
KM. Bandanaira (500 DWT)
Irian Jaya Barat Kupang
KM. Kasuari Pasifik I (500DWT) KM. Nangala (350DWT)
KM. Kasuari Pasifik II (500 DWT) KM. Nemberala (350 DWT)
18. PELAYANAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS 2012
NAD -11 rute
Sumut - 9 rute
Kaltim - 10 rute
Kalbar - 6 rute
Malut - 6 rute Papua Barat - 9 rute
Kalteng - 5 rute
Sulteng - 5 rute Maluku -12 rute
Sulsel - 16 rute Papua - 43 rute
Sulbar - 3 rute
NTT - 4 rute
Jaringan pelayanan Subsidi BBM :
- 139 Rute di 13 Provinsi Rp. 19,71 Milyar
- Alokasi Anggaran Rp. 303,75 Milyar 11 Lokasi 19
20. KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI DARAT (LLAJ & ASDP) 2012
Propinsi Sulteng
• Peningk. Derm. Penyeb.
Kolonedale,
• Pemb. Derm. Penyeb. Baturube
• Pemb. Kapal Penyeb.Perintis Lintas
Kolonedale - Baturube 300 GT THP
Pemb. Derm. Sungai Tering II
Tahap II kab. Kutai Barat • Pemb. Derm Penyeb Salakan
• Pemb. Derm. Penyeb Daru Kao
Thp II
• Pengadaan/Pembangunan Kapal
Penyeb. Perintis 75 GT Lts.
Pemb. Der. Sungai Tobelo-Daruba di Propinsi Malut
Meliau Thp. I Kab. Thp II
Sambas
Propinsi Maluku
• Pemb. Derm. Penyeb Nusalaut
Thp. IV
• Pemb. Derm. Penyeb Amahai
Thp. I
Rehabilitasi Terminal Tipe A
Kadubanen Kab Pandeglang Pemb. Dermaga II Sape Pembangunan Terminal
(Termasuk supervisi) Kab. ALBN Kefa Thp II Kab.
Bima TTU
Kegiatan di Luar Subsidi Operasional Bus
Perintis
21. KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERKERETAAPIAN 2012
Kab. Bener Meriah
Lanjutan Pengadaan Tanah Lintas Lhokseumawe
– Bireun, DED Pembangunan
Underpass/Overpass Seksi Matang Glp Dua -
Bireun dan Review Amdal Jalan KA Lintas Cunda
- Bireun (54 Km)
Kab. Lampung Utara
Pembangunan Jalan KA Partial Doubel Track antara
Tulungbuyut - Blambangan Umpu (sirtu dan ballast) di
Km.149+450 - Km.152+450 - Km 155+450 –Km 164+900
dan DED Persinyalan antara Negeri Agung - Blambangan
Umpu
22. KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI LAUT 2012
Kab.Halteng : Pemb. Faspel Kab.Malteng : Pemb. Faspel
Weda, Faspel Banda Besar, Faspel
Sepo, Paniti, Pengemb Faspel Saparua, Wahai, Amahai, Tu
Gita dan Goto Thp II lehu
Kab Buru : Pemb. Faspel
Kab.Halut: Pemb. Faspel Daruba Namlea, Pengerukan Alur
Thp III, Tobelo, Galela, Dama dan Pelayaran/Kolam
Faspel Rakyat Halmahera Pelb.Namlea
Pengerukan alur/kolam pelabuhan
Sakura/Paloh Kab. Sambas
Unit Penyelenggara Pelabuhan
Linau / Bintuhan Kab. Kaur
Kab Biak : lanjt. Pemb.
Rehabilitasi Faspel Laut bungku, Dermaga P. Owi
Pemb. Faspel Laut Manui Kab.
Keg. Pemb. Kapal patroli Morowali
tipe V UPP Pelabuhan Pemb. Faspel Laut Kab. Tojo Una Una
Ratu Kab. Sukabumi Banggai, Faspel Lanjutan pembangunan Faspel
Pagimana Laut Dolong/Popoli, Faspel
Laut Mantangisi, Faspel P.
Malange, Faspel P Pasokan
• pengerukan alur / kolam pelabuhan UPP
Kab. Bima Kab. Lombok Timur
Kalbut Kab. Situbondo
Lanjutan pembangunan Faspel Laut Pembangunan Faspel Pelabuhan
• Pembangunan Faspel
Bima, Lanjutan pembangunan faspel Lombok Pengerukan alur
Taddan/Camplong, Faspel laut Pasean,
laut Sape Pembangunan faspel laut pelayaran/kolam pel.Labuhan Lombok
Faspel Branta, pemba breakwater
Waworada
Pasean Kab. Pamekasan
23. KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI UDARA 2012
Bandara Melak Kab. Kutai Barat
Bandar Udara Teuku Cut Ali- (Perpanjangan landas pacu dengan hotmix
Tapaktuan Kab. Aceh Selatan tebal rata-rata 5 cm)
(Pengemb. Bandara Bandara Data Dawai Kab. Kutai Barat
Kutacane, Pengadaan Meteo Pembangunan Saluran Terbuka Batu Kali
System) Tipe II
Bandara Gamarmalamo- Galela
Bandar Udara Rembele Takengon Kab. Halmahera Utara
Kab. Bener Meriah (Pemagaran areal bandara dengan
(Fasilitas Bandara) BRC tinggi 2.2 m)
Bandara Kuabang - Kao
Bandara Malinau Kab Malinau
(Pematangan lahan halaman PKP-
Bandar Udara Pekonserai-Kab. PK, Apron, Runway dan Taxiway)
Lampung Barat (Pelapisan landas Bandara Long Ampung
Pacu (1014 x 23), Perpanjangan (Pembangunan drainase Terbuka
Runway (86 x23)) type 1) Bandara Numfor Kab Biak
Numfor
Bandara Syukuran Aminuddin Amir- Bandara Mararena Kab Sarmi
Luwuk – Kab. Banggai
Lanjutan pelapisan landas pacu dengan
hotmix
Lanjutan pembangunan Bandara Tojo-Una
Una (Cut and Fill untuk persiapan lahan
konstruksi landas pacu tahap I)
Bandar Udara M.
Salahuddin-Bima
(Lanjutan Pembuatan
Talud Sisi Udara)
24. PENUTUP
1. Mengingat penting dan strategisnya peran dan fungsi
transportasi dalam mobilisasi dan pemerataan pembangunan,
maka diperlukan kesepahaman serta kesamaan visi dalam
merencanakan, melaksanakan pembangunan dan
pengelolaan transportasi oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota) dan
pihak swasta.
2. Diperlukan peran sektor lain mengingat transportasi
berfungsi sebagai pendorong dan perangsang pembangunan.
3. Sektor transportasi merupakan sektor pendukung terhadap
kebijakan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal
terutama berkaitan dengan kedaulatan Wilayah NKRI.
4. Diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk
terlaksananya kebijakan dan program pengembangan sektor
transportasi di kawasan daerah tertinggal.
25. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Sekretariat Jenderal
Biro Perencanaan
Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat
Telp. 021.3811308 ext.1130, 3812483.
www.dephub.go.id