Teks tersebut membahas langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai dampak kebijakan, mencakup monitoring hasil, penilaian terhadap tujuan dan nilai kebijakan, serta penggunaan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dan kecocokan. Ada beberapa pendekatan evaluasi seperti evaluasi faktual yang menilai hasil secara objektif dan evaluasi formal yang memp

1. 1
MENGEVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PENDIDIKAN
I. Pendahuluan
Apabila para analis kebijakan telah berhasil memonitor konsekuensi
dari tindakan-tindakan kebijakan, berarti mereka berada dalam posisi siap
mengevaluasi informasi tentang hasil-hasil kebijakan, monitoring merupakan
suatu prosedur analisis, kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan
informasi tentang penyebab-penyebab dan konsekwensi-konsekwensi
kebijakan dan program-program monitoring berhubungan dengan hasil dari
tuntutan yang direncanakan, dan oleh sebab itu sangat berhubungan dengan
penyusunan premis-premis yang berdasarkan fakta tentang kebijakan-
kebijakan umum.
Sebaliknya, evaluasi merupakan prosedur analisis kebijakan yang
digunakan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja dari kebijakan-
kebijakan dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan-kesempatan
yang mengangkat suatu masalah. Monitoring menjawab pertanyaan, apa yang
terjadi, bagaimana dan mengapa?. Evaluasi menjawab pertanyaan “perbedaan
apa yang dibuatnya”?
Tujuan evaluasi kinerja kebijakan adalah untuk menunjukkan
pertanyaan penting dengan mempertimbangkan metode evaluasi analitis
kebijakan :
1. Kita akan mereview sifat, maksud-maksud, dan fungsi-fungsi evaluasi
dalam analisis kebijakan, yang menunjukkan bahwa evaluasi didsarkan
pada monitoring, tetapi berbeda dengan monitoring itu sendiri.
2. Kita akan membandingkan dan membedakan beberapa pendekatan
terhadap evaluasi dalam analisa kebijakan
3. Kita akan mereview teknik yang spesifik yang digunakan bersama dengan
pendekatan-pendekatan ini.
4. Kita akan menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja kebijakan secara
keseluruhan dengan mempertimbangkan pemanfaatan informasi dalam
analisa kebijakan
1

2. 2
Istilah evaluasi memiliki beberapa arti yang saling berhubungan,
masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil-
hasil kebijakan dan program-program. Pada umumnya istilah evaluasi
memiliki arti yang sama dengan penilaian dan penaksiran. Penilaian adalah
proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi
kerja karyawan/staf. Kegiatan ini dapat mempermudah keputusan personalia
dan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka
(Handoko, 1992:135)
Penilaian merupakan upaya pembandingan antara hasil yang nyata
dicapai setelah satu tahap tertentu selesai dikerjakan dengan hasil yang
seharusnya dicapai untuk tersebut (Siagian, 2001:41)
Kata-kata yang menyatakan secara tidak langsung usaha-usaha untuk
menganalisa hasil-hasil kebijakan dalam hal beberapa rangkaian nilai lebih
spesifik, evaluasi merujuk pada hasil informasi tentang nilai atau harga dari
hasil-hasil kebijakan. Apabila hasil-hasil kebijakan pada kenyataanya
memiliki nilai, itu disebabkan hasil-hasil tersebut memberikan konstribusi
kepada cita-cita dan tujuan.
Dalam hal ini, kita mengatakan bahwa suatu kebijakan atau program
telah mencapai tingkat kinerja yang cukup berarti, yang artinya bahwa
masalah-maslaah kebijakan paling tidak telah diselesaikan sebagiannya.
Dari keterangan diatas maka yang akan dijadikan permasalahan
bagaimana langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dinilai?
II. Sifat Evaluasi
Ciri-ciri utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan
tuntutan-tuntutan yang sifatnya evaluatif. Disini pertanyaan utama atau
tindakan apa yang harus dilakukan? Tetapi salah satu dari nilai-nilai (nila
idari apa itu ? Oleh sebab itu adalah memiliki sifat yang membedakannya
dengan metode-metode analitis kebijakan :
1. Kebijakan Nilai

3. 3
Evaluasi berbeda dengan monitoring, berfokus pada penilaian-penilaian
yang berhubungan dengan sifat yang diinginkan atau nilai kebijakan-
kebijakan dan program-pragram. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk
menentukan harga atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau
program, dan bukan suatu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang
hasil-hasil tindakan yang telah diantisipasi dan yang belum, selama
kecocokan cita-cita dan tujuan-tujuan kebijakan dapat selalu
dipertanyakan, evaluasi mencakp prosedur-prosedur untuk mengevaluasi
cita-cita dan tujuan itu sendiri.
2. Saling ketergantungan antara fakta dengan nilai.
Tuntutan yang bersifat evaluatif sama saling ketergantungan, baik pada
fakta maupun pada nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau
program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah
tidak hanya membutuhkan bahwa hasil-hasil kebijakan mempunyai nilai
bagi beberapa individu, kelompok atau masyarakat-masyarakat secara
keseluruhan, tetapi juga membutuhkan hasil-hasil kebijakan benar-benar
merupakan suatu konsekwensi tindakan-tindakan yang dilakukan untuk
memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini, monitoring
merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi masa lampau dan sekarang
Tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif yang kontrasnya dengan
tuntutan-tuntutan yang bersifat menyokong yang dihasilkan melalui
rekomendasi diorientasikan terhadap hasil-hasil saat sekarang dan masa
lampau dari pada hasil-hasil masa mendatang.
Evaluasi berhubungan dengan masa lampau dan terjadi setelah
tindakan-tindakan dilakukan (Siagian.2002:233), sementara rekomendasi
juga berhubungan dengan masa lampau dan terjadi sebelum tindakan-
tindakan dilakukan.
III. Evaluasi Dalam Analisa Kebijakan
1. Evaluasi memberikan informasi yang dapat dipercaya dan sah tentang
kinerja kebijakan, yakni tingkat kebutuhan, nilai-nilai dan kesempatan-

4. 4
kesempatan yang telah diwujudkan melalui tindakan publik
(Mangkuprawira, 2002 : 224). Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan
tingkat cita-cita tertentu dan tujuan-tujuan yang telah dicapai dan
membantu membuat kesimpulan praktis tentang tingkat masalah-masalah
kebijakan yang telah diselesaikan
2. Evaluasi memberikan kontribusi bagi klarifikasi dan kritik nilai-nilai yang
mendasari pemilihan cita-cita dan tujuan. Nilai-nilai diklarifikasi dengan
menentukan dan mengoperasikan cita-cita dan tujuan. Nilai-nilai juga
dikritik dengan mempertanyakan secara sistematis tentang cita-cita
dikritik dengan mempertanyakan secara sistematis tentang cita-cita dan
tujuan dalam hubungannya dengan masalah yang ditujukan. Dalam
mempertanyakan tentang kecocokan cita-cita dan tujuan, para analis
mungkin memeriksa sumber-sumber alternatif dan nilai-nilai (cotohnya,
pegawai-pegawai publik, kepentingan-kepentingan tetap, kelompok klien)
juga dasar-dasarnya dalam bentuk-bentuk rasionalitas yang berbeda
(teknik, ekonomis, legal, sosial, substantif)
3. Evaluasi mungkin memberikan konstribusi bagi penerapan metode-
metode analitis kebijakan lainnya, termasuk penyusunan masalah dan
rekomendasi. Informasi tentang kinerja kebijakan yang tidak cukup
mungkin memberikan konstribusi bagi penyusunan ulang masalah-
masalah kebijakan contohnya, dengan cara menunjukkan bahwa cita-cita
dan tujuan harus diulang penetapannya. Evaluasi juga dapat memberi
kontribusi pendefinisian alternatif kebijakan yang baru atau yang direvisi,
contohnya dengan cara menunjukkan bahwa alternatif sebelumnya harus
diganti dengan yang lain. Ada empat cara utama dalam informasi tentang
kinerja kebijakan dapat mempengaruhi aspek-aspek analisa kebijakan :
a. Tindakan-tindakan kebijakan dapat disesuaikan dengan keadaan-
keadaan baru yang telah dimonitor dan dievaluasi dalam bagian
pelaksanaan kebijakan. Peraturan penyesuaian ini menghasilkan
rekomendasi yang direvisi bagi tindakan dan jelas dalam banyak

5. 5
keputusan untuk menukar sumber-sumber dari satu kategori anggapan
ke yang lainnya.
b. Tindakan-tindakan kebijakan dapat juga dilanjutkan tanpa perobahan
karena informasi tentang kinerja kebijakan memungkinkan
kesimpulan praktis bahwa kebutuhan, nilai-nilai dan kesempatan-
kesempatan cukup memuaskan. Putaran kelanjutan ini jelas di dalam
kebijakan-kebijakan dan program-program dimana tujuan-tujuan
menimal sedang dicapai tapi tidak dengan perobahan dalam definisi
masalah kebijakan tersebut, spesialisasi kelompok-kelompok target,
atau dalam tingkat-tingkat sumber dan personil.
c. Tindakan-tindakan juga dapat diakhiri sekaligus, baik karena
informasi memungkinkan adanya kesimpulan-kesimpulan bahwa
masalah original telah dipecahkan atau karena tindakan-tindakan
kebijakan menciptakan lebih banyak permasalahan dari pada
pemecahannya. Putaran pengakhiran yang demikian jarang sekali,
walaupun pencabutan hukum-hukum yang menentang produksi,
penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol pada tahun
1993-an merupakan satu contoh yang baik.
d. Akhirnya, informasi tentang kinerja kebijakan dapat menghasilkan
usaha-usaha untuk menyusun ulang permasalahn-permasalahan
kebijakan. Disini cita-cita, tujuan-tujuan dan selusi-selusi potensial
mungkin muncul sebagai bagian dari suatu putaran penyusunan ulang
adalah analisa Badan Hukum Read yang dilakukan pada tahun
1960-an di New York. Sementara kajian original dirancang untuk
membuat rekomendasi tentang cara yang paling efisien untuk
membanun unit-unit perumahan baru, laporan akhir merumuskan
masalah sebagai salah satu rentang alangkah baiknya untuk
meningkatkan kualitas unit-unit yang ada melalui subsidi pemerintah
kepada pemilih tanah.
Kriteria Pengevaluasi Kebijakan

6. 6
Dalam membuat informasi tentang kinerja akan kebijakan para
analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi
hasil-hasil kebijakan. Tipe-tipe kriteria ini telah didiskusikan dalam
hubungannya dengan rekomendasi kebijakan. Perbedaan utama antara
kriteria bagi evaluasi dan kriteria bagi rekomendasi adalah waktu
penerapan kriteria. Kriteria bagi rekomendasi adalah waktu penerapan
kriteria. Kriteria bagi evaluasi diterapkan secara retrospektif (setelah),
sementara kriteria bagi rekomendasi diterapkan secara prospektif
(sebelum). Kriteria-kriteria ini dirangkum menjadi :
No Tipe Kriteria Pertanyaan Kriteria Ilustratif
1 2 3 4
1 Keefektifan Apakah suatu hasil Unit-unit pelayanan
yang dinilai telah
dicapai
2 Efisiensi Berapa banyak usaha Biaya unit keuntungan
yang dibutuhkan untuk bersih, rasio biaya
mencapai hasil yang keuntungan
dinilai
3 Kecukupan Ketingkat pencapaian Biaya tertentu (mas-
hasil yang dinilai alah tipe I). efektifitas
memecahkan masalah tertentu (maslaah tipe
II)
4 Kesamaan Apakah biaya dan Kriteria Pareto kriteria
keuntungan dibagikan Kaldor Hicks. Kriteria
secara sama diantara Rawks
kelompok-kelompok?
5 Respon Apakah hasil-hasil Kemantapan dengan
kebijakan telah survey-survey warga
memuaskan kebutuhan, negara.
pilihan atau nilai-nilai
kelompok-kelompok
tertentu
6 Kecocokan Apakah hasil-hasil yang Program-program
diharapkan benar-benar umum harus wajar dan
berharga atau bernilai? efisien
IV. Pendekatan-Pendekatan bagi Evaluasi

7. 7
Evaluasi, sebagaimana kita lihat di atas, memiliki dua aspek yang
saling berhubungan; penggunaan berbagai metode untuk memonitor hasil-
hasil kebijakan dan program-program publik dan penerapan suatu skala nilai
untuk menentukan harga dari hasil-hasil ini bagi beberapa personil,
kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa kedua
aspek yang saling berhubungan ini, menunjukkan pada adanya premis-premis
nilai dan fakta dalam setiap tuntutan evaluatif. Lagi pula banyak kegiatan
yang digambarkan sebagai “evaluasi” dalam analisa kebijakan tidak bersifat
evaluatif, yakni berhubungan dengan pembuatan tuntutan-tuntutan yang
designatif dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif.
Beberapa pendekatan (Terry, 2000:223), yang berbeda dalam analisa
kebijakan adalah :
A. Evaluasi Fiktif
Evaluasi fiktif merupakan satu pendekatan yang menggunakan metode
keilmuan untuk menghasilkan informasi yang sah dan dapat dipercaya
tentang hasil-hasil kebijakan, tanpa mencoba untuk mempertanyakan
harga atau nilai, hasil-hasil ini bagi personil, kelompok-kelompok, atau
masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi ini adalah
bahwa ukuran nilai akan terbukti dan tidak kontraversial.
Dalam evaluasi ini analis biasanya menggunakan berbagai metode
(eksperimen, kwesioner, sampel random, teknik-teknik statistik) untu
menjelaskan variasi-variasi proses dalam hasil-hasil kebijakan dalam
variabel-variabel proses kebijakan. Hasil kebijakan yang diberikan akan
diterima akan diterima sebagai tujuan yang cocok.
B. Evaluasi Formal
Evaluasi formal adalah satu pendekatan yang menggunakan metode-
metode ilmu pengetahuan untuk menghasilkan informasi yang sah dan
dapat dipercaya tentang hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil-
hasil tersebut atas dasar tujuan-tujuan program kebijakan yang telah
diumumkan oleh pembuat kebijakan dan administrator-administrator

8. 8
program. Asumsi utama evaluasi formal adalah bahwa cita-cita yang
cocok bagi nilai atau harga kebijakan-kebijakan dan program-program.
Di dalam evaluasi formal analisis menggunakan tipe metode ilmu
pengetahuan yang sama seperti yang diterapkan dalam evaluasi palsu
(fiktif) dan maksudnya sama untuk menghasilkan informasi yang sah dan
dipercaya tentang variasi-variasi dalam hasil kebijakan dan dampak-
dampak yang dapat ditemukan dari input-input dan proses-proses
kebijakan. Akan tetapi perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal
menggunakan legalisasi, dokumen-dokumen program, dan wawancara
dengan pembuat kebijakan dan administratif untuk mengidentifikasi,
menentukan dan menspesifikasi cita-cita dan tujuan-tujuan formal.
Pada waktu yang bersamaan kecocokan cita-cita dan tujuan yang
diumumkan secara formal ini tidaklah dipertanyakan. Di dalam evaluasi
formal, tipe-tipe kriteria evaluasi yang sangat sering digunakan adalah
dari segi keefektifan dan efesiensi. Tipe kriteria evaluatif lainnya
(kecakupan, kesamaan, respon, kecocokan) jarang sekali diterapkan.
Salah satu dari tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif,
yang melibatkan suatu usaha untuk memonitor penyelesaian cita-cita dan
tujuan-tujuan formal setelah suatu kebijakan atau program dilaksanakan
selama beberapa kurun waktu. Evaluasi-evaluasi sumatif dirancang untuk
menilai hasil-hasil kebijakan publik dan program-program yang stabil dan
berkembang dengan baik. Sebaliknya, evaluasi-evaluasi formatif
melibatkan usaha-usaha untuk terus memonitor penyelesaian cita-cita dan
tujuan-tujuan formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif yang
sangat membedakannya adalah jumlah poin dalam waktu selama hasil-
hasil kebijakan dimonitor. Disini perbedaan antara evaluasi sumatif dan
formatif adalah satu tingkatan.
Evaluasi formal boleh jadi sumatif atau formatif, tetapi mungkin juga
melibatkan kontrol-kontrol langsung atau tidak langsung pada iput-input
dan proses-proses kebijakan.
V. Macam-macam Evaluasi Formal

9. 9
1. Evaluasi perkembangan, yaitu kegaitan-kegiatan evaluasi yang secara
eksplisit dirancang untuk melayani kebutuhan staf program dari hari ke
hari. Evaluasi perkembangan sangat berguna untuk menyiap-siagakan staf
terhadap kelemahan atau kegagalan-kegagalan yang tidak diinginkan dari
suatu program dan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat oleh mereka
yang ditugasi.
Evaluasi perkembangan yang melibatkan beberapa ukuran kontrol
terhadap tindakan kebijakan telah digunakan dala situasi yang bermacam
ragam disektor publik dan swasta. Evaluasi perkembangaan, sepanjang
masih formatif dan melibatkan kontrol-kontrol langsung, dapat digunakan
untuk segera menyesuaikan terhadap pengalaman baru yang didapat
melalui manipulasi input-input dan variabel-variabel proses yang
sistematis.
2. Evaluasi proses, evaluasi ini melibat monitoring dan proses program-
program setelah dilaksanakan beberapa waktu. Evaluasi proses
retrospektif yang sering berfokus pada masalah-masalah dan kemacetan-
kemacetan yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan dan program, tidak
memungkinkan manipulasi yang langsung terhadap input-input dan
proses-proses.
3. Evaluasi eksperimental, melibatkan monitoring dan evaluasi hasil
dibawah kondisi kontrol langsung terhadap input-input dan proses-proses
kebijakan. Tujuan evaluasi ini umumnya adalah : “ekspremen ilmiah
terkontrol”, dimana juru bicara dari kalangan pemerintah dan akademik
diperlakukan dalam pembuatan kebijakan. Gagasan dasar evaluasi
eksperimental adalah bahwa semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil
kebijakan kecuali satu yakni variabel proses dan input tertentu dikontrol
dan tetap diadakan.
Evaluasi eksperimental harus memenuhi syarat yang agak keras
sebelum dapat dilaksanakan, yaitu :

10. 10
a. Serangkaian variabel “perlakuan” yang dapat dimanipulasi langsung
dan ditentukan secara jelas yang dispekasikan dalam syarat-syarat
operasional
b. Strategi evaluasi yang memungkinkan penyamarataan kesimpulan
yang maksimum tentang kinerja terhadap banyak kelompok target dan
seting yang sama (keabsahan eksternal).
c. Suatu strategi evaluasi yang memungkinkan sedikitnya kesalahan
dalam menafsirkan kinerja kebijakan sebagai hasil aktual dari proses
dan input-input kebijakan yang dimanipulasikan
d. Suatu sistem monitoring yang menghasilkan data terpecaya tentang
hubungan antara keadaan sebelumnya, kejadian-kejadian yang tak
terduga, input-input, proses-proses, hasil-hasil, dampak dan efek
samping
4. Evaluasi hasil Retrospektif, juga melibatkan monitoring dan evaluasi
hasil, tapi tidak dengan kontrol langsung terhadap input-input dan proses
kebijakan yang dapat dimanipulasikan. Paling-paling kontrol secara tidak
langsung dan bersifat statis, yaitu pengevaluasi mencoba memisahkan
pengaruh-pengaruh dari banyak faktor yang berbeda dengan
menggunakan metode-metode kuantitatif.
VI. Evaluasi Teorits – Keputusan
Evaluasi teoritis – keputusan merupakan suatu pendekatan yang
menggunakan metode-metode ilmiah untuk menghasilkan informasi yang sah
dan terpecaya tentang hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh
pemrakarsa. Perbedaan utama antara evaluasi teoritis-keputusan mencoba
untuk membawa kepermukaan dan membuat menjadi eksplisit cita-cita dan
tujuan maupun tersembunyi dari pemrakarsa.
Evaluasi teoritis-kesimpulan merupakan satu cara untuk mengatasi
beberapa kekurangan evaluasi fiktif dan evaluasi formal :

11. 11
1. Kurangnya pemanfaatan dan tidak adanya pemanfaatan informasi kinerja.
Banyak informasi yang berasal melalui evaluasi kurang dimanfaatkan
atau sama sekali tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan pembuatan
kebijakan. Sebagian ini dikarena evaluasi tidak cukup responsive terhadap
cita-cita dan tujuan pihak-pihak yang memiliki prakarsa, dalam
merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan.
2. Kerancuan cita-cita kinerja. Banyak cita-cita, kebijakan-kebijakan publik
dan proses yang kabur, ini berarti bahwa cita-cita umum yang sama,
contohnya peningkatan kesehatan dapat dan memang menghasilkan
tujuan-tujuan yang spesifik yang bertentangan antara satu dengan yang
lainnya
3. Tujuan yang mult – bertentangan. Tujuan kebijakan umum dan program-
program ditingkatkan dengan berfokus pada nilai satu atau beberapa
pihak. Sebenarnya, multi-prakarsa dengan tujuan yang bertentangan
terdapat dalam banyak situasi yang membutuhkan evaluasi. Evaluasi
teoritis - keputusan mencoba untuk mengidentifikasi multi-pemrakarsa
ini dan membawa cita-cita dan tujuan kepermukaan.
Salah satu tujuan utama evaluasi teoritis-keputusan adalah untuk
meningkatkan informasi tentang hasil dengan nilai-nilai multi pemrakarsa.
Dua bentuk utama dari evaluasi teoritis keputusan adalah penilaian
evaluailitas dan analisa kegunaan multi atribut, kedua-duanya mencoba untuk
menghuungkan informasi tentang hasil-hasil dengan nilai-ilai multi
pemrakarsa.
Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedure yang dirancang untuk
menganalisa sistem pembuatan keputusan yang diharapkan menguntungkan
dari informasi kinerja dan untuk memperjelaskan sasaran, tujuan dan asumsi-
asumsi terhadap kinerja mana yang akan diukur.
Analisa kegunaan yang multi atribut adalah serangkaian prosedur yang
dirancang untuk memperoleh informasi penilaian subjektif dari multi-
pemrakarsa tentang kemungkinan kejadian dan nilai hasil kebijakan.

12. 12
Kelebihan dari analisa ini adalah bahwa analisa ini secara eksplisit
memunculkan pertimbangan nilai kepermukaan, mengenali adanya tujuan
yang multi konfilik dalam evaluasi program kebijakan dan juga menghasilkan
informasi kinerja yang lebih dapat digunakan langkah-langkah dalam
melaksanakan analisis kegunaan yang multi-atribut :
1. Mengidentifikasi pemrakarsa
2. Menspesifikasi permasalahan keputusan yang relevan
3. Mensefikasi hasil kebijakan
4. Mengidentifikasi atribut hasil
5. Membuat ranking atribut
6. Memberi skala atribut
7. Standarisasi skala
8. Pengukuran hasil
9. Perhitungan kegunaan
10. Evaluasi dan presentasi
Kelebihan dari analisa ini adalah bahwa analisa ini memungkinkan para
analisis memperlakukan tujuan-tujuan yang beronflik secara sistematis. Akan
tetapi ini hanya memungkinkan apabila langkah-langkah di atas dilaksankaan
sebagai bagian dari suatu proses kelompok yang melibatkan semua
pemrakarsa yang relavan.
Teknik-teknik Evaluasi :
No Pendekatan Teknik
1 2 3
1 Evaluasi Fiktif Penampilan grafik
Penampilan tabular
Nomor-nomor indeks
Analisa seri waktu yang disela
Pemetaan tujuan
Klarifikasi nilai
2 Evaluasi Formal Kritik nilai

13. 13
Pemetaan kendala-kendala
Analisa dampak silang
Pemotongan / korting
3 Evaluasi Teoritis Penggagasan
Keputusan Analisa asumsi
Delphi kebijakan
Analisa survei pemakai
VII.Pemanfaatan Informasi Kinerja
Perbedaan antara dua aspek proses kebijakan-kebijakan dan politis-
sangat kritis bagi pemahaman pemanfaatan, pemanfaatan yang kurang, dan
tidak adanya pemanfaatan informasi kinerja. Pemanfaatan informasi yang
dihasilkan oleh setia metode analitis-kebijakan dibahas dalam teks ini yakni ;
penyusunan masalah perkiraan, rekomendasi, monitoring dan evaluasi secara
signifikan dibentuk metodologis dan teknis.
Ada lima tipe faktor yang menentukan penggunaan informasi yaitu :
1. Karakteristik Informasi
Karakteristik infomasi yang dihasilkan oleh analisa kebijakan seringkali
menentukan pemanfaatannya oleh pembuat kebijakan informasi yang
sesuai dengan hasil spesifikasi pembuat kebijakan lebih memungkinkan
spesifikasi merupakan cerminan kebutuhan, nilai dan kesempatan
pembuat keputusan
2. Cara-cara penyelidikan
Pemanfaatan informasi oleh pembuat kebijakan juga ditentukan oleh
proses penyelidikan yang digunakan oleh analisis untuk menghasilkan
dan menafsirkan informasi yang sesuai dengan standar riset dan analisa
yang berkualitas. Kualitas diartikan dalam hal penggunaan eksperimentasi
sosial, samping acak, dan prosedur-prosedur pengukuran kuantitatif.
Asumsi disini adalah bahwa penggunaan informasi adalah suatu fungsi
tingkatan yang mana riset dan analisa dengan metode-metode ilmiah yang
diterima.

14. 14
Sebaliknya, praktisi lainnya mendefinisikan kualitas dalam hal-hal yang
berbeda sekaligus. Dinisi kualitas didefinisikan dalam hal yang
menekankan prosedur-prosedur non kuantitatif yang dirancang untuk
menemukan penilaian yang subjektif tentang masalah-masalah dan
pemecahan yang potensial yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan
pemrakarsa lainnya.
3. Struktur Masalah Kebijakan
Pemanfaatan infomrasi oleh pembuat kebijakan dipengaruhi oleh
kecocokan antara cara-cara penyeledikan dan tipe-tipe masalah.
Permasalahan yang struktur dengan baik melibatkan kesepakatan atas
sasaran, tujuan, alternatif, dan konsekwensinya membutuhkan metodelogi
yang berbeda jika dibandingkan dengan masalah yang tidak terstruktur
dengan baik.
4. Struktur Birokrasi dan Politik
Pemanfaatan informasi juga ditentukan oleh perbedaan-perbedaan dalam
struktur, prosedur, dan sistem insentif yang formal dari organisasi-
organisasi publik. Adanya elit-elit pembautan kebijakan, birokratisasi
peranan, formalisasi prosedur dan pelaksanaan sistem insentif yang
memberi penghargaan pada kontribusi terhadap pemanfaatan yang kurang
dan ketidak pemanfaatan informasi yang dihasil oleh analisis kebijakan.
5. Interaksi antar Pemrakarsa
Penggunaan informasi oleh pembuat kebijakan juga dipengaruhi oleh
sefat dan tipe interaki antar kebijakan dalam berbagai tahapan proses
pembuatan. Analisa kebijakan bukanlah hanya sekedar proses ilmiah dan
teknis, tetapi juga merupakan proses sosial dan politis dimana cakupan
dan intensitas interaksi antara pemrakarsa mengatur cara informasi
tersebut dihasilkan, ditransormasi, dan dimanfaatkan.
Para analis kebijakan jarang sekali menghasilkan informasi yang dapat
digunakan untuk pemecahan masalah-masalah. Analisa kebijan
dinyatakan sebagai suatu proses penyelidikan yang terpadu, dimana

15. 15
multimetode digunakan untuk terus menghasilkan dan
mentransformasikan informasi tentang kinerja.
VIII. Kesimpulan
Dari paparan yang tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
lengkah-langkah yang ditempuh dalam mengevaluasi kinerja kebijakan
ialah dengan melalui menjelaskan sifat evaluasi, menganalisa kebijakan,
menjelaskan kriteria pengevaluasi kebijakan (kefektifan, efesiensi,
kecukupan, kesamaan, respon). Pendekatan-pendekatan bagi evaluasi
(evaluasi fiktif, formal) dan lain-lain.

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Dunn, William,N, (tt), Publik Policy Analysis An Intraduction, University of
Pittsbuogh, Printice-Hal Inc Engleward Cliffs.
Mangku Prawira, Tb, Syafri, Dr. Ir, (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia
Strategik, Jakarta: Ghalia.
Siagian, Sondang,P, Prof,Dr, (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta :
Bumi Aksara.
-----------------------------------, (2002). Sistem Informasi Manajemen, Jakarta :
Bumi Aksara.
Terry, George R, Rue, Leslie,W, (2000). Dasar-dasar Manajemen, Penterjemah
G.A. Tecualu, Jakarta : Bumi Aksara.