Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif untuk mempertahankan kemerdekaan dan menentang kolonialisme. Indonesia membina hubungan bilateral dan multilateral, seperti keanggotaan di PBB dan ASEAN, untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kerja sama regional.

2. 1. Politik Luar Negeri Republik
Indonesia
• Dasar Pertimbangan
Pada tahun-tahun pertama berdirinya negara RI,
kita dihadapkan pada kenyataan sejarah, yaitu
munculnya dua kekuatan besar dunia. Satu pihak,
yaitu blok Barat dengan ideologi liberal yang
didominasi Amerika dan Blok Timur dengan
ideologi komunis yang dikuasai Uni Soviet.
Kenyataan demikian sangat berpengaruh
terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia dalam
konsolidasi demi kelangsungan hidup bangsa.

3. Pengaruh lain adalah adanya ancaman dari
Belanda yang ingin kembali menjajah
Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian
menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk
merumuskan politik luar negerinya. Pada
tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera
mengumumkan pendirian politik luar negeri
Indonesia di hadapan Badan Pekerja KNIP
yang antara lain berbunyi:

4. “. . . Tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang
memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan
negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia
atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain
yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita
kita?”

5. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian
yang harus kita ambil adalah pendirian untuk
tidak menjadi objek dalam pertarungan politik
internasional, tetapi harus tetap menjadi
subjek yang berhak menentukan sikap sendiri
dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu
Indonesia merdeka seluruhnya. Perjuangan
kita harus dilaksanakan diatas dasar
semboyan kita yang lama, yaitu percaya akan
diri sendiri dan berjuang atas kesangguapn
kita sendiri. Dengan semboyan ini kita
menjalin hubungan dengan negara-negara lain
di dunia.

6. Berdasarkan kondisi tersebut,
pemerintah RI mengambil kebijakan
politik luar negeri Indonesia yang bebas
dan aktif. Dalam rangka menciptakan
perdamaian dunia yang abadi, adil, dan
sejahtera, negara kita harus tetap
melaksanakan politik luar negeri yang
bebas dan aktif.

7. Sifat politik luar negeri negara RI yang bebas
aktif mengandung makna sebagai berikut:
Artinya kita bebas menentukan sikap dan
I pandangan kita terhadap masalah-masalah
N BEBAS internasional dan terlepas dari kekuatan-
kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis
D bertentangan (Timur dengan komunisnya dan
O Barat dengan lberalnya).
N
E Artinya kita dalam politik luar negeri
S AKTIF senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya
perdamaian dunia. Aktif memperjuangkan
I kebebasan dan kemerdekaan, aktif
A memperjuangkan ketertiban dunia, dan aktif
ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia

8. a. Bebas aktif, antiimperealis dan kolonialisme
dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
b. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan
amanat penderitaan rakyat. Politik luar negeri
Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada
kepentingan nasional, terutama untuk
kepentingan stabilitas dan kelancaran
pembangunan di segala bidang.

9. 2. Kerjasama dan Perjanjian Internasional
yang Bermanfaat bagi Indonesia
Pelaksanaan kerjasama dengan negara lain
baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun
internasional bagi bangsa Indonesia
merupakan konsekuensi dari sebuah negara
yang merdeka dan berdaulat serta menjadi
salah satu negara yang ada di dunia. Berikut
ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk
kerjasama dan perjanjian internasional yang
dilakukan oleh negara Indonesia.

10. No Nama Uraian Keterangan
1. Bilateral • Persetujuan antara RI dan RRC mengenai • Ada kejelasan dalam pengaturan
soal Dwi Kewarganegaraan telah disahkan kewarganegaraan turunan Cina yang sudah
pada tanggal 11 Januari 1958 dengan berumur 18 th, apakah mau menjadi warga
keluarnya UU No. 2 th. 1958. negara Indonesia atau kembali menjadi
warga negara Cina dengan Sukarela.
• Perjanjian RI-Malaysia tentang penetapan • Ada kejelasan dalam pemanfaatan laut, baik
Garis Landas Kontinen kedua sebagai sarana transportasi air maupun
negara, ditanda tangani padda tanggal 27 untuk kepentingan penangkapan ikan,
Oktober 1969 dan mulai berlaku tanggal 7 eksplorasi kekayaan laut, mineral, tambang.
November 1969.
2. Regional • Pembentukan ASEAN yang diprakarsai • Mempercepat proses pertumbuhan
oleh pemimpin Indonesia, Malaysia, ekonomi, kemajuan sosial dan
Filipina, Singapura, dan Thailand melalui pengembangan budaya. Demikian juga, jika
deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus terjadi konflik hal ini dapat dengan mudah
1967. diselesaikan melalui jalan damai.
• Persetujuan dibentuknya kawasan • Dapat meningkatkan investasi langsung ke
perdagangan bebas ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN, dan khususnya negara
AFTA, yang ditandatangani pada tahun Indonesia
1995 oleh negara • Meningkatkan daya saing dan penghapusan
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, da bea ekspor-impor bagi negara - negara yang
n Thailand. berada di kawasan ASEAN

11. 3. Multilateral • Masuknya negara RI menjadi • Mempercepat proses penyelesaian konflik Indonesia-
anggota PBB pada tanggal 28 Belanda, sehingga mau mengakui kedaulatan Indonesia
September 1950, kemudian keluar tanggal 27 Desember 1949
pada tanggal 7 Januari 1965 dan • Mempercepat proses pengembalian wilayah Irian Barat
masuk kembali pada tanggal 28 yang dikuasai Belanda melalui misi UNTEA pada tanggal 1
September 1966. Mei 1963.
• Pembentukan Negara-negara non • Sebagai wadah dalam menumbuhkan sikap solidaritas
blok melalui KTT yang pertama pada negara-negara di kawasan Asia-Afrika dalam
tahun 1961 di Beograd dan memperjuangkan kemerdekaannya sekaligus melawan
dipelopori oleh negara kolonialisme, resialisme, dan zionisme.
Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, d • Mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok
an Ghana. timur yang saat itu sedang terjadi “Perang Dingin” yang
tidak mustahil juga akan melanda Indonesia.
• Persetujuan dibentuknya CGI yang • Terwujudnya berbagai proyek infrastruktur sarana
terdiri dari gabungan negara transportasi seperti jemnatan dan jalan untuk membuka
Australia, Belgia, Kanada, Perancis, J wilayah-wilayah Indonesia yang terisolir.
erman • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu
Barat, Italia, Jepang, Belanda, Seland menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
ia Baru, Swiss, Inggris, dan Amerika • Meningkatkan gairah para investor, terutama dari
Serikat, yang berupaya membantu negara-negara anggota CGI dalam menanamkab
Indonesia dalam permbangunan investasinya di Indonesia.
berbagai proyek melaui dana
pinjaman bank.
• Pengesahan Konvensi Internasional • Masyarakat Indonesia akan lebih memahami bahwa
tentang Penghapusan segala bentuk sebagai bagian masyarakat Internasional harus
diskriminasi rasial 1965, dengan menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip
dikeluarkannya UU No. 29 th. 1999 dan tujuan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak –
hak Asasi Manusia.