Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan

MAKALAH
BENTUK-BENTUK NEGARA DAN BENTUK-BENTUK
PEMERINTAHAN
Oleh :
Bimo Satrio Wiguno (2123001)
Garnis S. Mitafahrani (2123075)
Riva Alvionita Arianto (2123057)
Rizky Nurfadilah (2123015)
Umy Masruroh (2123007)
D3 MANAJEMEN INFORMATIKA
POLITEKNIK POS INDONESIA
BANDUNG
2014

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan dan Pancasila dengan judul “Bentuk-Bentuk Negara dan Bentuk -Bentuk
Pemerintahan” tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
Dalam perancangan dan penyusunan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Beni Barliansyah selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.
2. Bapak Mubassiran, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.
3. Seluruh dosen jurusan Manajemen Informatika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan
wawasan yang berguna bagi penulis.
4. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan
dorongan moril maupun materil serta doa.
5. Teman-teman di jurusan Manajemen Informatika, yang banyak memberikan semangat dan
dukungan.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi
pembaca pada umumnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar
penyusunan makalah selanjutnya dapat lebih baik.
Bandung, 11 Oktober 2014
Penulis,

1. SISTEM PEMERINTAHAN
Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan. Kata sistem
merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan,
atau cara.
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu
himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau
keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem
mempunyai 3 pengertian, yaitu :
1. Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas.
2. Sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur.
3. Sistem berarti metode.
Pengertian sistem menurut beberapa ahli, antara lain :
A. W.J.S. Poerwadarminta
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk
melakukan suatu maksud.
B. Sumatri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan
suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya,
maka mksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang
telah terwujud akan mendapat gangguan.
C. Prajudi
Sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain
menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari
suatu usaha atau urutan.
Dalam sistem terkandung unsur-unsur antara lain :
a. Seperangkat elemen, komponen, dan bagian
b. Saling berkaitan dan tergantung
c. Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu)
d. Memiliki peranan dan tujuan tertentu
Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah atau pemerintah. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia kata perintah, pemerintah, dan pemerintahan dapat dijelaskan secara lengkap.
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif eserta jajarannya dalam rangka mencapai
tujuan penyelenggaraan negara.
Pengertian pemerintahan menurut para ahli, antara lain :
A. Austin Ranney
Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan menegakkan
hukum dalam suatu negara.
B. Kooiman
Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dan sekelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.
C. Offe
Pemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang.
1. Sistem Pemerintahan Monarki (kerajaan)
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang
berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa
monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-
19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan
pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan
yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.
Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya
terbatas kepada sistem konstitusi.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa
monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini
untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki
atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa
monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak
ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi
kekuasaannya oleh konstitusi.
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya
penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa
monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem
yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan
negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan
bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam,
sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung
Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut
adalah bersifat simbolis saja.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang
kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah. [1]
Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem tertua didunia. Pengertian sistem pemerintahan
monarki menurut para ahli, yaitu :
1. Menurut Garner, sistem pemerintahan monarki menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang
didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada seseorang tanpa melihat pada sumber
sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya.
2. Menurut Jellinek, sistem pemerintahan monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan
menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan
kekuasaan tertinggi negara.
Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
1. Monarki Absolut
Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Pada sistem
monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana
kekuasaan Louis XIV.
2. Monarki Konstitusional
Dalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi.
3. Monarki Parlementer
Dalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah
bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan
nyata, tetapi par menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas
masing-masing.
Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, antara lain :
1. Spanyol
2. Yordania
3. Arab Saudi
4. Thailand
5. Kamboja
6. Australia
7. Belgia
8. Belanda
9. Denmark
10. Kanada
11. Selandia Baru
12. Portugal
13. Jepang
14. Malaysia
15. Brunei Darussalam

2. Sistem Pemerintahan Republik
Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang
dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh
seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng
artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep
demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. ketua negara suatu
republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya
di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara,
dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan
terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang
menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai
akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan
partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan
selain dari nama mereka.
Sistem pemerintahan republik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
1. Republik Absolut
Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator. Hukum dimanipulasi hingga mendukung
kekuasaannya. Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol pada
masa Jenderal Franco. Perbedaan utama antara monarki absolut dengan republik absolut adalah
bahwa dalam monarki absolut kekuasaan raja diwarisi dari para pendahulunya, sedangkan dalam
republik absolut kekuasaan bisa didapat melalui berbagai cara, seperti kudeta (perebutan
kekuasaan) atau pemilu yang curang.
2. Republik Konstitusional
Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan
tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat diperebutkan melalui cara-cara yang sah, seperti yang
ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang diatur mengenai bagaiman kekuasaan
dijalankan, hak, dan kewajiban warga negara, serta aturan-aturan lain dalam kehidupan
kenegaraan. Dlam pemerintahan ini, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada
presiden. Contoh Amerika Serikat, dan Republik Indonesia.
3. Republik Parlementer
Dalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktifmemimpin
penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang
memimpin kabinet. Para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak dapat
diganggu gugat. Presiden memiliki hak prerogatif, yakni hak yang bersifat
kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh Jerman, Italia, dan India.
Negara yang menganut sistem pemerintahan republik, antara lain :

1. Jerman
2. Republik Rakyat Cina
3. Republik Cina (Taiwan)
4. Bangladesh
5. India
6. Indonesia
7. Iran
8. Irak
9. Mesir
10. Myanmar
11. Pakistan
12. Singapore
13. Filipina
14. Vietnam
15. Amerika Serikat
3. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan
sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan
terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
pemerintahan yang terkait.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling
menjatuhkan.
 Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan
karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan
posisinya.
Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara
Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri sistem presidensial
Pendalaman teori
Republik konstitusional
Monarki
konstitusional
Presidensial Semipresidensial Parlementer Parlementer
Kepala negara Presiden Raja/Ratu
Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri
Sifat kepala negara Populer Seremonial
Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer
Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara
ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)
seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan
ditentukan
jangka
waktu
(maksimal 2
periode)
tidak ditentukan jangka waktu
Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan
Presiden Perdana Menteri
diberlakukan/dicabut
Tampilan kepala negara dalam kabinet ya
tidak
(kecuali ada
undangan Perdana
Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya
Posisi eksekutif Partai politik dan profesional
Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai
koalisi)
Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya
Keputusan kepala negara
tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)
dapat diubah
melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak
partai politik/hak pemilih
ya tidak

Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
Keterlibatan anggota keluarga kepala
negara untuk hak partai politik/hak
pemilih/anggota eksekutif
ya tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala
negara
tidak tentu hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara ya tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan
UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif
Pemilihan kepala negara
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
diwariskan turun
temurun menurut
UU
Pemilihan kepala pemerintahan
dipilih
rakyat
(langsung)
atau
parlemen
(tidak
langsung)
ditunjuk Presiden
Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi
Posisi elite/orang kaya setara
dianggap
bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen tepat waktu
berubah-ubah sesuai dengan
keputusan Perdana Menteri
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :
 Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
 Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
 Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada
kekuasaan legislatif).
 Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa
jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam
tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh
orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :
 Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
 Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
c. Republik dengan sistem pemerintahan presidensial
 Afghanistan
 Angola
 Argentina
 Benin
 Bolivia
 Brazil
 Burundi
 Chili
 Kolombia
 Komoro
 Republik
Kongo
 Kosta Rika
 Siprus
 Republik
Dominika
 Ekuador
 El Salvador
 Gambia
 Ghana
 Guatemala
 Honduras
 Indonesia
 Kenya
 Liberia
 Malawi
 Maladewa
 Meksiko
 Myanmar
 Nikaragua
 Nigeria
 Palau
 Panama
 Paraguay
 Filipina
 Seychelles
 Sierra Leone
 Sudan Selatan
 Sudan
 Suriname
 Turkmenistan

 Amerika
Serikat
 Uruguay
 Venezuela
 Zambia
 Zimbabwe
d. Sistem presidensial dengan perdana menteri
 Azerbaijan
 Belarus
 Kamerun
 Republik
Afrika Tengah
 Chad
 Pantai Gading
(Ivory Coast)
 Guinea (Guinea-
Conakry)
 Equatorial
Guinea
 Gabon
 Kazakhstan
 Mozambik
 Namibia
 Peru
 Rwanda
 Korea Selatan
 Tanzania
 Togo
 Uganda
 Uzbekistan
 Yaman
4. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan
cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana
sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang
terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya
pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara
saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan
secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan
melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas
antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa
kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan
tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang
kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem
parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala
negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai
dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki
seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan
keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda,
Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Ciri-ciri sistem parlementer
Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
seumur hidup
ditentukan
jangka
waktu
(maksimal 2
periode)
Tampilan kepala negara dalam kabinet ya
tidak
(kecuali ada
undangan Perdana
Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak ya
koalisi)
(keputusan mutlak)
dapat diubah
melalui legislatif

Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
ya tidak
ya tidak
negara
UUD/UU/peraturan
diwariskan turun
temurun menurut
UU
dipilih
rakyat
(langsung)
atau
parlemen
(tidak
langsung)
ditunjuk Presiden
Posisi elite/orang kaya setara
dianggap
bangsawan/feodal
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
 Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala
negara dikepalai oleh presiden/raja.

 Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi
berdasarkan undang-undang.
 Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :
 Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
 Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
 Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
 Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir
sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
 Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka
yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
Statue of President Nelson Mandela of South Africa in Parliament Square, London
Country Connection between legislative and executive branch
Botswana Parliament of Botswana appoints the Cabinet
Ethiopia Federal Parliamentary Assembly appoints the Council of Ministers
Libya General National Congress approves the Cabinet of Libya
Mauritius National Assembly appoints the Cabinet of Mauritius
South Africa Parliament of South Africa elects the President who appoints the Cabinet of South Africa

Amerika
Antigua and Barbuda
Parliament of Antigua and Barbuda appoints the Cabinet of Antigua
and Barbuda
The Bahamas Parliament of the Bahamas appoints the Cabinet of the Bahamas
Barbados Parliament of Barbados appoints the Cabinet of Barbados
Belize National Assembly appoints the Cabinet of Belize
Canada
House of Commons of Canada approves the Prime Minister of
Canada, who forms the Cabinet of Canada
Dominica
Grenada Parliament of Grenada elects the Prime Minister of Grenada
Jamaica Parliament of Jamaica appoints the Cabinet of Jamaica
Saint Kitts and Nevis
National Assembly elects the Prime Minister of Saint Kitts and
Nevis
Saint Lucia Parliament of Saint Lucia appoints the Prime Minister of Saint Lucia
Saint Vincent and the
Grenadines
House of Assembly appoints the Prime Minister of Saint Vincent
and the Grenadines
Trinidad and Tobago
Parliament of Trinidad and Tobago approves the Prime Minister of
Trinidad and Tobago
Asia
Bangladesh Jatiyo Sangshad appoints the Cabinet of Bangladesh
Bhutan Parliament of Bhutan approves the Lhengye Zhungtshog
Cambodia Parliament of Cambodia approves the Council of Ministers
India
Parliament of India approves the Prime Minister of India who formed Cabinet of
India
Iraq Council of Representatives approves the Cabinet of Iraq
Israel Knesset approves the Cabinet of Israel
Japan Diet of Japan appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Japan
Kuwait
National Assembly approves the Crown Prince who appoints the Prime Minister
who appoints the Cabinet of Kuwait

Kyrgyzstan Supreme Council approves the Prime Minister of Kyrgyzstan
Lebanon Parliament of Lebanon approves the Cabinet of Lebanon
Malaysia Parliament of Malaysia appoints the Cabinet of Malaysia
Mongolia State Great Khural confirms the Government of Mongolia
Nepal Constituent Assembly appoints the Cabinet of Nepal
Pakistan Parliament of Pakistan appoints the Cabinet of Pakistan
Singapore Parliament of Singapore approves the Cabinet of Singapore
Thailand
House of Representatives appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet
of Thailand
Turkey Grand National Assembly approves the Cabinet of Turkey
Eropa
Albania Parliament of Albania approves the Cabinet of Albania
Austria Parliament of Austria appoints the Cabinet of Austria
Belgium Federal Parliament approves the Cabinet of Belgium
Bulgaria National Assembly appoints the Council of Ministers of Bulgaria
Croatia Croatian Parliament appoints the Croatian Government
Czech
Republic
President of the Czech Republic appoints the leader of the largest party or
coalition in the Parliament as Prime Minister, who forms the Cabinet
Denmark
The Monarch appoints, based on recommendations from the leaders of the
parties in Folketinget, the cabinet leader who is most likely to successfully
assemble a Cabinet which will not be disapproved by a majority in
Folketinget.
Estonia Riigikogu appoints the Government of the Republic of Estonia
Finland Parliament of Finland appoints the Cabinet of Finland
Germany Bundestag elects the Federal Chancellor, who forms the Cabinet
Greece Hellenic Parliament approves the Cabinet of Greece
Hungary National Assembly approves the Cabinet of Hungary
Iceland Althing appoints the Cabinet of Iceland
Ireland Oireachtas appoints the Government of Ireland
Italy Italian Parliament appoints the Cabinet of Italy

Kosovo Assembly of Kosovo appoints the Government of Kosovo
Latvia Saeima appoints the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia
Lithuania Seimas appoints the Government of Lithuania
Luxembourg Chamber of Deputies appoints the Cabinet of Luxembourg
Republic of
Macedonia
Assembly approves the Government of Macedonia
Malta House of Representatives appoints the Cabinet of Malta
Moldova Parliament of Moldova appoints the Cabinet of Moldova
Montenegro Parliament of Montenegro appoints the Government of Montenegro
Netherlands Staten-Generaal appoints the Cabinet of the Netherlands
Norway
The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in
Stortinget as Prime Minister, who forms the Cabinet
Poland Parliament of Poland approves the Cabinet of Poland
Serbia National Assembly appoints the Government of Serbia
Slovakia National Council approves the Government of Slovakia
Slovenia National Assembly appoints the Government of Slovenia
Spain
The General Courts elects the President of the Government, who forms the
Cabinet
Sweden
The Riksdag elects the Prime Minister, who in turn appoints the other
members of the Government
Switzerland Federal Assembly elects the Federal Council
United
Kingdom
The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in the
House of Commons as Prime Minister, who forms the Cabinet
Pasifik
Australia Parliament of Australia appoints the Cabinet of Australia
New Zealand Parliament of New Zealand appoints the Cabinet of New Zealand
Papua New Guinea National Parliament appoints the Cabinet of Papua New Guinea
Samoa Legislative Assembly appoints the Cabinet of Samoa
Vanuatu Parliament of Vanuatu appoints the Cabinet of Vanuatu

5. Sistem Pemerintahan Semipresidensial
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem
pemerintahan: presidensial dan parlementer.
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini,
presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan
kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.
Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.
Ciri-ciri sistem semipresidensial
Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
seumur hidup
ditentukan
jangka
waktu
(maksimal 2
periode)
Tampilan kepala negara dalam cabinet ya
tidak
(kecuali ada
undangan Perdana
Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada tidak ya

Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
legislative
koalisi)
(keputusan mutlak)
dapat diubah
melalui legislatif
ya tidak
ya tidak
negara
UUD/UU/peraturan
diwariskan turun
temurun menurut
UU
dipilih
rakyat
(langsung)
atau
parlemen
(tidak
langsung)
ditunjuk Presiden
Posisi elite/orang kaya setara dianggap

Pendalaman teori
Monarki
konstitusional
bangsawan/feodal
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
1. dari presidensial
o Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih
langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
o Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
o Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
2. dari parlementer
o Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan
kepala negara dikepalai oleh presiden.
o Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
o Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Republik dengan sistem pemerintahan semipresidensial
 Algeria
 Armenia
 Burkina Faso
 Cape Verde
(Cabo Verde)
 Republik
Demokratik Kongo
(Congo-Kinshasa)
 Djibouti
 Timor Timur
(Timor-Leste)
 Mesir
 Perancis
 Georgia
 Guinea-Bissau
 Guyana
 Haiti
 Madagaskar
 Mali
 Mauritania
 Niger
 Palestina
 Portugal
 Rusia
 Romania
 São Tomé dan
Príncipe
 Senegal
 Sri Lanka
 Syria
 Taiwan
(Republik
Tiongkok)
 Tajikistan
 Tunisia
 Ukraina

[5]

6. Sistem Pemerintahan Komunisme
Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der
Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik
yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis
pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang
kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.
Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad
ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian
dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam
perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut
komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara
perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang
disebutnya sebagai masyarakat utopia.
Ide dasar
Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau
Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia.
sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin
sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".
Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi
melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh
atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat: The Holy Family [1]), namun pengorganisasian
Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran
Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika
dicetuskan oleh Politbiro.
Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat
pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu.
pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh
alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata,
Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh
elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang
bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak
perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.
Secara umum komunisme berlandasan pada teori Materialisme Dialektika dan Materialisme
Historis oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan mitos, takhayul dan agama dengan

demikian tidak ada pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap
candu" yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi
lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).
a. Komunis Internasional
Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi
Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai
sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih
menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis
internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marx.
b. Maoisme
Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi
bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan
Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme
Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih
mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang
khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.
c. Indonesia dan komunisme
Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada
tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di
Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang
tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan
Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang
yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan
dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir
disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde
Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.
Sejarah Komunisme Di Indonesia
Era pra-Perang Kemerdekaan
Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan
politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di
antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang
sudah terbentuk.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja
buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan
anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi
juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian
menjadi ketua SI Semarang.
Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan "Kota Merah" setelah
menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke
dalam Sarekat Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut
sebagai "SI Merah". ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab
atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa.
Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong
diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI
Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel
SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI.
Kehancuran PKI fase awal bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan
akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia-Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju
karena Komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikan, namun para tokoh PKI
lainnya tidak menggubris usulan tersebut, kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka.
Pemberontakan terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh
PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut, karena telah mencoba menghentikan
pemberontakan dan memengaruhi cabang-cabang PKI.
Era Perang Kemerdekaan
Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh
kedatangan Muso secara misterius dari Uni Soviet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu
kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan
lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso
juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit.
Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun, di sana ia dikabarkan mendirikan
Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu
menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri
pemberontakan Muso ini.[2]
Era pasca-Perang Kemerdekaan RI
Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung
oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar

ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik
Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat
bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani. [3]
Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada PKI. Terutama setelah Dekrit
Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok
Komunis Uni Soviet). Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis
seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Beberapa langkah-langkah
politik luar negeri yang dianggap kekiri-kirian itu antara lain:
 Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu
OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces)
 Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-
Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur
 Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.
Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter, selain itu juga
terdengar desas-desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer
mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan
Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno
yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut
kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, namun
beberapa ilmuwan menduga, bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu. [4]
Pasca Gerakan 30 September, terjadi pengambinghitaman kepada orang-orang komunis oleh
pemerintah Orde Baru. Terjadi "pembersihan" besar-besaran atas warga dan anggota keluarga
yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara limaratus ribu
sampai duajuta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September, para
"tertuduh komunis" ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi tanpa proses pengadilan.
Sementara bagi "para tertuduh komunis" yang tetap hidup, setelah selesai masa hukuman, baik di
Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks
Tapol.[5]
Era pasca-Reformasi
Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan
haluan kiri lainnya, mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun secara hukum,
belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

7. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi
secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal,
keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada
sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan
agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum
dalam konstitusi.
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori
kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang
Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat.
Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan
demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika
Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat,
India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai
oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem
Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial
(Perancis).
8. Sistem Pemerintahan Liberalisme
Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang
didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang
utama.
Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh
kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan,
khususnya dari pemerintah dan agama.
Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini
dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.
 Pokok-pokok Liberalisme
Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak
Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari
tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

 Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia
mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik,
sosial, ekonomi dan kebudayaan. [2] Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda,
sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung
kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan
kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.
 Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang
mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap
penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial,
ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan
persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.(
Treat the Others Reason Equally.)
 Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh
bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak
rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)
 Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan
mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana
seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan
mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap
hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.
 Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)
 Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang
digunakan untuk
tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal
Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya
sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela
masyarakat telah mengalami kegagalan.
 Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini
disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan
bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini,
kebenaran itu adalah berubah.

 Dua Masa Liberalisme
Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam
Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul
pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20.
Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu
saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme
Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya
mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah
hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa
Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.
Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan.
Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan
paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun
begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak,
karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada
keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.
Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme
Klasik
Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal
maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan
yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.
a. Martin Luther dalam Reformasi Agama
Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan
penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. Pada saat itu keberadaan
agama sangat mengekang individu. Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma
agama serta dominasi gereja. Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat
menyimpang dari otoritasnya semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka
tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan
ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja
kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat
terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang;
yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang
menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”.

b. John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda
Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan
konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature. Namun
dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak
belakang satu sama lainnya. Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka
pahami itu sesungguhnya berbeda. Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ‘’State
of Nature’’, individu itu pada dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya. Namun,
manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru –
suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya
dari individu lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga (penguasa).
Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature
adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir
jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang
diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa
sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam karung’. Sehingga, mereka memiliki bentuk
akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul
Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. Bertolak dari
kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka
dalam konsepsi individualisme. Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi
kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu
kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara
itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai
“penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.
c. Adam Smith
Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik merupakan dasar
sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang
mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik
bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya
didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah
satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith
mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum
menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari
falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa
dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola,
sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan
dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh
kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula
dalam politik.

Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan
Kapitalisme
Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme
Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.
* Demokrasi dan Kebebasan
Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan
Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu
dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah
mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia,
karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat,
bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.
Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang
melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan
kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang
dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di
dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk
melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu
sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada
kedaulatan Rakyat
* Kapitalisme dan Kebebasan
Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di
satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari
kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di
pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk
mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan
aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang
melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang
modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem
pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif,
maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah
bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa
kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara
itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem

pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika
suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan
berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal
tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah
laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan
politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu
dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan
sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan
sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda
pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya
perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
2. BENTUK-BENTUK NEGARA
Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara
kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :
 Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
 Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
 Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.
 Terdapat satu badan perwakilan rakyat.
Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian
dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya
kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Tiap negara bagian punya
UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut
urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.
1. Kesatuan
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh
daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat
dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu
konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian
pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi
dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen
pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
- Sentralisasi, dan
- Desentralisasi.
Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari
pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau
mengurus rumah tangganya sendiri.
a. Keuntungan sistem sentralisasi:
 Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
 Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang
membuatnya;
 Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
b. Kerugian sistem sentralisasi:
 Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran
jalannya pemerintahan;
 Peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah;
 Daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan
sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat;
 Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung
jawab tentang daerahnya;
 Reputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.
Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur
rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah,
terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan
tertinggi.
a. Keuntungan sistem desentralisasi:
 Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
 Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
 Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan
lancar;
 Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
 Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.
Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan
serta kemajuan pembangunan.

2. Serikat
Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang
berdaulat adalah gabungan dari negara - negara bagian itu. Negara bagian diberi kekuasaan
untuk membuat undang - undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara
serikat tersebut.
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang
masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi
sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam
negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan
konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan
oleh pemerintah federal.
Ciri-ciri negara serikat/ federal:
1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi
kepentingan negara bagian;
2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan
dengan konstitusi negara serikat;
3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian,
kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada
pemerintah federal.
Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya
disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan
negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal
ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).
Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal
meliputi:
1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional,
misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional,
perang dan damai;
3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum
maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya:
mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya:
hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos,
telekomunikasi, statistik.
Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:
1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;
2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah
federal dengan pemerintah negara bagian.
Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:
1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan
kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara
serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);
2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian,
sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;
3. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam
menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Contoh: Amerika Serikat dan Australia;
4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam
menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.
Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah
pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah
sendiri (otonomi).
Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu.
Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom,
hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.
3. HAM
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal
Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat
anjuran yang diadopsi olehMajelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa(A/RES/217, 10
Desember 1948 di Palais de Chaillot,Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang
menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBBtentang jaminan hak-hak asasi manusia
(HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa
Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini,
mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan
menjadi Magna Carta internasional..."
Hak asasi manusia (atau disingkat HAM)adalah hak-hak yang telah
dipunyai seseorangsejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar
HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence

of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat
1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1
Contoh HAM:
1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk bebas dari rasa takut.
3. Hak untuk bekerja.
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.
6. dan seterusnya.
Contoh pelanggaran HAM:
1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.
2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.
3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.
4. Demokrasi
Demokrasi di indonesia dibandingkan dengan negara lain
Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang
berwatak anti-feodalismedan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk
masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti
terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomiatau kemandirian dari
orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan
sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta
pertolongan untuk mencapai hal tersebut.
Bentuk-bentuk demokrasi
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi
perwakilan.
a. Demokrasi langsung
Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan
suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat
mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh
langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.Sistem demokrasi langsung digunakan pada
masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan
yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.Di era modern sistem
ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan
mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.Selain itu, sistem

ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak
memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
b. Demokrasi perwakilan
Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melaluipemilihan
umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
Prinsip-prinsip demokrasi
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi
dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat
ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru
demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:
1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secarakonstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, danpolitik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Negara kesatuan adalah negaraberdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal,
dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya
menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk
didelegasikan. Bentuk pemerintahankesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Di negara
kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan
subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, di
negerafederal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan
pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi keujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak
dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat.
Saran
Bentuk negara mempunyai 2 macam bentuk negara , yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk
negara serikat. Yang dimana didalamnya mempunyai peranan yang sangat penting. Selain
adanya bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan didalamnya terdapat hak asasi manusia
atau HAM dan demokrasi yang ada di indonesia. Kesatuan , serikat, HAM, dengan demokrasi
saling berkaitan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA
[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
[2] http://dzakiyyah95sistempemerintahan.blogspot.com/
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial
[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer
[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensial
[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme
[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal
[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme
[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan
[10] http://abduntoamay.blogspot.com/2012/03/bentuk-negara_19.html

Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan

Similar to Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan