Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Sosialisasi Sertifikasi Badan Usaha Pariwisata
Similar to Sosialisasi Sertifikasi Badan Usaha Pariwisata (20)
More from Gunawan Wicaksono
More from Gunawan Wicaksono (20)
Sosialisasi Sertifikasi Badan Usaha Pariwisata
- 1. STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI MEA 2016 PADA SEKTOR PARIWISATA
- 2. LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN USAHA & STANDARDISASI PARIWISATA UU Nomor 10/Th. 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf n STANDAR USAHA & KOMPETENSI Pasal 53 STANDAR KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI Pasal 54 STANDAR USAHA SERTIFIKASI USAHA LSP Lembaga mandiri (LSU.PAR) PM No 1 2014 SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA (PP NO 52 Th 2012) Pasal 55 Peraturan Pemerintah PM 53 2013 STANDAR USAHA HOTEL
- 3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melaluiuji kompetensi sesuai Standar KompetensiKerja Nasional Indonesia dan/atau , standar Internasional dan/atau standar khusus Pasal 2 Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bertujuan untuk: a.memberikan pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki Tenaga Kerja; dan b.meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja.
- 4. Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata Pasal 10 Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup: a. pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; b.pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan c.pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata. Pasal 11 (1). Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib. Pasal 12 Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing. .
- 5. Pasal 13 1) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata. 2) LSP bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a .LSP pihak pertama; b. LSP pihak kedua; dan c. LSP pihak ketiga. 3 ) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian LSP Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP Pasal 14 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan pada saat proses pembelajaran, hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata. Pasal 15 (1).Harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilakukan antar kelembagaan dan/atau antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral harus ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap Kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.
- 6. STANDAR USAHA HOTEL KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA 2013 PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG
- 9. PERMENPAREKRAF 53 - 2013 TENTANG SANKSI ADMINISTRASI
- 11. KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA HOTEL BINTANG PRODUK UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5 Bangunan 1 Tersedia Suatu Bangunan Hotel 1 √ √ √ √ √ Penanda Arah 2 Tersedia papan nama hotel 2 √ √ √ √ √ Parkir 3 Tersedia tempat parkir dan pengaturan lalu lintasnya 3 √ √ √ √ √ Lobby 4 Tersedia lobby dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 4 √ √ √ √ √ Toilet Umum 5 Tersedia toilet umum 5 √ √ √ √ √ Front Office 6 Tersedia gerai dan meja kursi 6 √ √ √ √ √ Fasilitas makan dan minum 7 Tersedia ruang makan dan minum dengan sirkulasi udara dan pencahayaan 7 √ √ √ √ √ Kamar tidur tamu 8 Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya termasuk kamar mandi 8 √ √ √ √ √ Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri 9 √ √ √ √ √ Dapur/ Pantry 9 Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata letak sesuai dengan kebutuhan 10 √ √ √ √ √ Kantor 10 Tersedia ruang pimpinan hotel 11 √ √ √ √ √ Tersedia ruang karyawan 12 √ √ √ √ √ Utilitas 11 Tersedia instalansi air bersih 13 √ √ √ √ √ Pengelolaan Limbah 12 Tempat penampungan sampah sementara 14 √ √ √ √ √ Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 15 √ √ √ √ √
- 12. KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA HOTEL BINTANG PELAYANAN UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5 Kantor Depan 13 Tersedia Pelayanan pemesanan kamar, pendaftaran, penerimaan dan pembayaran 16 √ √ √ √ √ Tata Graha 14 Pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan 17 √ √ √ √ √ Area Makan dan Minum 15 Tersedia Pelayanan penyajian makanan dan minuman 18 √ √ √ √ √ Keamanan 16 Tersedia pelayanan keamanan 19 √ √ √ √ √ Kesehatan 17 Tersedia pelayanan kesehatan 20 √ √ √ √ √ UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5 Organisasi 18 Hotel memiliki struktur organisasi 21 √ √ √ √ √ Hotel memiliki peraturan perusahaan/ PKB 22 √ √ √ √ √ Manajemen 19 Hotel memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan 23 √ √ √ √ √ Pemeliharaan sanitasi, hygine, dan lingkungan 24 √ √ √ √ √ Sumber Daya Manusia 20 Hotel melaksanakan sertifikasi kompetensi karyawan 25 √ √ √ √ √ PENGELOLAAN 20 UNSUR DAN 25 SUB UNSUR
- 13. 3.9 LSP pihak ketiga LSP yang didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. PELAKSANA SERTIFIKASI KOMPETENSI
- 14. 3.10 LSP pihak kedua LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. 3.12 LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan /atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.
- 15. SKEMA Sertifikasi Klaster sesuai keperluan Perusahaan, namun tidak sesuai kebijakan/regulasi Nasional Standar Okupasi Nasional, sesuai regulasi dan Kecukupan berdasarkan jabatan Industri Nasional Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, berdasarkan kerangka kualifikasi Nasional, Regional (ASEAN) dan International. Dinyatakan dalam Sertifikasi I, II, III dengan banyak Jabatan (Contoh Sert. IV Tata Hidang -> Beverage Manager; Head Waiter; Assistant Restaurant Manager; Shift Leader; Team Leader; Restaurant and Bar Service Supervisor.)
- 16. TERIMA KASIH