1. Pembelaan Negara
Di susun oleh :
Nama : HARITS WIGUNA
Kelas : 2EA21
NPM : 13210146
TUGAS : MAKALAH
Universitas Gunadarma
2012
2. Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Pembelaan Negara.
Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan bernegara.serta mapu menjagadan mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia
dari berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal. dan Akhirnya semoga makalah ini
bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat kekurangan
penyusunan makalah ini.
Jakarta, Mei 2012
Hormat saya
II
3. DAFTAR ISI
JUDUL ……………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… III
BAB 1 PENDAHULUAN …………………………………………………………………… 1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………………… 1
1.2 HAKIKAT NEGARA….....…………………………………..………………….. 2
1.3 HAKIKAT WARGA NEGARA…..………………………….. ………………… 3
BAB II PEMBAHASAN……………………………………...………………………………6
2.1 PENGERTIAN BELA NEGARA …………...………………………………….. 6
2.2 INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA …………………………....7
2.3 PENTINGNYA USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………………... 8
2.4 BENTUK – BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA ……………………9
2.5 PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA …………………. 9
BAB III PENUTUP
PENUTUP…………………………………………………………………………………..10
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………….11
III
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seperti yang kita ketahui, untuk mencapai kemerdekaan, Bangsa Indonesia harus mengalami perjuangan
yang amat panjang dan luar biasa beratnya paling sedikit tiga setengah abad lamanya bangsa Indonesia
berjuang untuk merebut kekerdekaan dari tangan penjajah, dengankorban yang luar biasa banyaknya.
Itulah pengorbanan yang harus diberikan dalam suatu perjuangan, yang pada akhirnya berhasil membawa
bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.
Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan, jika kita tidak ingin direbut kembali.
Sebab, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala benutuk ancaman,
gangguan, hambatan, dan tantangan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Negara harus menjaga keutuhan
bangsa dan membela Negara dari masalah apapun. Usaha bela Negara dapat dilaksanakan dalam berbagai
bidang dan bentuk. Bukan hanya dalam ancaman fisik, tetapi juga nonfisik. Bukan hanya terhadap
ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter.
Sebelum kita membahas upaya warga Negara dalam membela Negara, terlebih dahulu kita akan
membahas tentang hakikat Negara dan hakikat warga Negara.
1
5. 1.2 Hakikat Negara
Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat (Prancis). Negara merupakan
organisasi suatu bangsa. Sedangkan kata „Negara‟ berasal dari bahasa Sansekerta „nagara‟ atau „nagari‟
yang berarti kota.
Sifat – sifat Negara antara lain sebagai berikut:
a. Memaksa, artinya Negara memiliki kekuasaan memaksa agar perundang – undangan ditaati.
b. Monopoli, artinya Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tutjuan bersama dari
masyarakat.
c. Menyeluruh, bermakna mencakup semua. Maksudnya, peraturan perundang – undangan yang
dibuat Negara berlaku untuk semua warga Negara tanpa kecuali.
Unsur – unsur berdirinya suatu bangsa meliputi empat unsur, yaitu:
1. Memiliki rakyat
2. Memiliki wilayah
3. Ada pemerinyah yang berdaulat
4. Ada pengakuan dari Negara lain
Tiga syarat pertama disebut dengan syarat de facto (mutlak) disebut juga unsure konstitutif,
sedangkan syarat keempat disebut dengan syarat de jure (hukum internasional) atau unsur
deklaratif.
Tujuan Negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia
Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi:
1. Melaksanakan penertiban
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
3. Fungsi pertahanan
4. Menegakan keadilan
2
6. 1.3 Hakikat Warga Negara
Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu,
terdiri dari WNI dan WNA.
1. Penduduk dan warga Negara
Orang – orang yang berada didalam suatu wilayah Negara tertentu, belum tentu merupakan penduduk
Negara tersebut. Artinya, orang – orang yang berada dalam suatu wilayah Negara tertentu ada yang
berstatus penduduk ada pula yang bukan penduduk Negara tersebut.
Penduduk Negara (warga Negara) adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu
Negara.
Penduduk bukan warga Negara (orang asing) adalah mereka yang belun menjadi warga Negara secara
hukum. Naturalisali adalah pewarganegaraan yang diperoleh warga Negara asing setelah memenuhi
syarat dalam undang – undang.
2. Asas kewarganegaraan.
Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas, yakni asas ius sanguinis dan asas ius
soli.
Asas ius sanguinis (keturunan), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau
pertalian darah. Artinya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang yaitu kewarganegaraan orang
tuanya. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X yang orang tuanya warga Negara Y, maka ia adalah
warga Negara Y.
Asas ius soli (tempat kelahiran), asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut Negara tempat
ia dilahirkan. Contoh: seseorang yang lahir di Negara X adalah warga Negara X, meskipun orang tuanya
warga Negara Y.
Sehubungan dengan asas – asas kewarganegaraan ini, kenyataannya seseorang bias tidak mempunyai
kewarganegaraan (apatride) atau mungkin mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride). Hal ini
dimungkinkan karena ada Negara yang menggunakan asa ius sanguinis (keturunan), tetapu ada pula
Negara yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran).
3
7. 3. Stelsel kewarganegaraan
Selain asas kewarganegaraan tersebut, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan juga
sistem stelsel. Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif dan stelsel pasif.
Stelsel aktif, dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harus
melakukan tidakan – tindakan hukum tertentu secara aktif. Misalnya, dengan mengajukan permohonan
dan mengurus segala persyaratannya.
Stelsel pasif, ialah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukan
suatu tindakan hukum tertentu.
Hak opsi, adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif).
Hak repodiasi, adalah untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).
4. Warga Negara
UUD 1945 pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga Negara ialah orang – orang
bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagi
warga Negara”.
Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 2, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan orang- orang bansa Indonesia asli adalah
orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Berdasarkan Undang – Undang ini Pasal 4, Warga Negara Indonesia adalah:
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang – Undang ini berlaku sudah
menjadi warga Negara Indonesia.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan seorang
ibu warga Negara asing.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan seorang ibu
warga Negara Indonesia.
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia, tetapi
ayahnya tdak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya warga Negara Indonesia.
g. Anak yang lahir di luar pekawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara Indonesia.
8. h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga Negara asing yang diakui
oleh ayah warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anank
tersebut berusia 18(delapan belas) tahun atau belum kawin.
i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan
ibunya belum diketahui.
k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia dari seorang ayh dan ibu warga Negara Indonesia
yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan.
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji
setia.
Selanjutnya Pasal 7 Undang – Undang ini menegaskan, bahwa: Setiap orang yang bukan Warga Negara
Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Apabila orang asing ini ingin menjadi Warga Negara
Indonesia, maka mereka harus melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi, yakni tata cara bagi
orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan (Pasal 1 ayat 3
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006).
5
9. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Bela Negara
Bela Negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh
kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Pembelaan Negara merupakan hak dan
kewajiban setiap warga Negara. Berikut ini adalah landasan hukum pembelaan Negara, antara lain:
a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan 1 dan pasal 30 ayat 1 dan 2
- Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)
“ setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
Negara”.
- Isi dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945
“segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintah”
- Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945
“tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan
Negara”
- Isi dari pasal 30 ayat 2 UUD 1945
“usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan
kemanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat
sebagai kekuatan pendukung”
c. Tap No VI/MPR/2000tentang pemisahan TNI dan POLRI
d. Tap No VII tentang peran TNI dan POLRI
e. UU No 3 tahun 2002 tentang pertahan Negara pasal 9 ayat 1
“segala warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan
dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”
Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata) artinya
melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana dan seluruh
10. wilayah sebagai sattu kesatuan. Berikut ini adalah komponen pertahanan Negara yaitu, antara
lain:
a. Komponen utama yaitu TNI yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan
wilayah, meelindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer
selain perang, ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia.
b. Komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk digunakan
seperti, pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll.
c. Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain.
6
Selain ada komponen dan landasan tentang pembelaan Negara, ada juga ancaman-ancaman terhadap
bangsa dan Negara yaitu:
a. Ancaman militer dalam bentuk:
- Agresi, berupa penggunaan kekuasaan bersenjata terhadap kedalatan Negara. Seperti
kegiatan invasi, bombardemen, blockade, dll.
- Pelanggaran wilayah
- Spionase
- Sabotase
- Aksi terror
- Pemberontakanbersenjata
- Perang saudara
b. Ancaman nonmiliter, seperti
- Ancaman terhadap ideology
- Ancaman terhadap budaya
- Ancaman terhadap ekonomi
- Dampak globalisasi
2.2 Instrumen Hukum Pembelaan Negara
Khusus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, upaya bela Negara dan warganya diatur
dalam beberapa ketentuan berikut.
11. a. Undang – Undang Dasar 1945
Upaya bela Negara diatur dalam Pasal 27 Ayat (3), dan Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Pasal 27 Ayat (3)
berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Pasal 30
Ayat (1) berbunyi, “Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi, “Usaha pertahanan dan keamanan Negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung”.
b. UU RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan pengganti UU. No. 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Dalam UU RI
No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2).
Pasal 9 Ayat (1) berbunyi, “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara
yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Sementara Ayat (2) berbunyi,
“Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)
diselenggarakan melalui empat hal berikut.
a. Pendidikan kewarganegaraan.
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
7
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib.
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
2.3 Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui proklamasi kemerdekaan
yang dibacakan oleh Ir. Soekarno atas nama Bangsa Indonesia.dengan adanya proklamasi kemerdekaan
Indonesia tersebut, maka secara De facto bangsa Indonesia telah merdeka, berdiri sejajar dengan negara-
negara merdeka lain di dunia.
Untuk mencapai kemerdekaan tersebut, bansa Indonesia harus mengalami perjuangan yang amat panjang
dan luar biasa beratnya. Ratusan, ribuan dan mungkin lebih korban yang meninggal dunia dari perjuangan
merebut kemerdekaan ini, belum termasuk korban raga dan korban harta.
Perjuangan yang gigih dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang telah mengantarkan kita
menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang harus dijaga dan pertahankan
karena meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan.
Hambatan, dan tantangan (AGHT). Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam
penyelengaraan pertahanan Negara menganut prinsip-prinsip berikut ini:
12. a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
ancaman.
b. Pembelaan Negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara
merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara.
c. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan
kedaulatannya.
d. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif.
e. Bentuk pertahanan Negara bersifat semesta dalam arti elibatkan seluruh rakyat dan
segenap sumber daya nasional.
f. Pertahanan Negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional
dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
8
13. 2.4 Bentuk – Bentuk Usaha Pembelaan Negara
1. Upaya bela Negara terhadap ancaman militer.
2. Upaya bela Negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba.
3. Upaya bela Negara terhadap ancaman KKN.
4. Upaya bela Negara terhadap ancaman perusakan lingkungan.
5. Upaya bela Negara terhadap ancaman kemiskinan.
6. Upaya bela Negara terhadap ancaman kebodohan.
7. Upaya bela Negara tehadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa.
8. Upaya bela Negara terhada ancaman budaya asing yang negative.
9. Upaya bela Negara tuntuk mengharumkan nama Bangsa Indonesia di mata dunia.
2.5 Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara
1. Sebagai anggota keluarga
Upaya dari setiap anggota keluarga untuk saling berbagi, saling mendukung, saling menolong,dan saling
mengasihi satu sama lain merupakan sikap yang dapat menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam
keluarga. Upaya menjaga ketentraman dan kedamaian keluarga ini sudah merupakan bentuk partisipasi
dalam upaya pembelaan Negara di lingkungannya.
2. Sebagai Pelajar
Partisipasi dalam upaya bela Negara bagi pelajar dapat diwujudkan dangan cara belajar dengan tekun dan
penuh semangat yntuk memperdalam iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketekunan
belajar tersebut akan berhasil mewujudkan generasi yang cerdas, beriman, bermoral, berwawasan luas,
dan terampil untuk membangun bangsa dan Negara di masa datang.
14. 3. Bentuk partisipasi warga Negara dalam upaya bela Negara melalui:
- Pendidikan kewarganegaraan
- Pelatihan dasar kemiliteran wajib
- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
- Pengabdian sesuai profesi.
TNI merupakan alat pertahanan Negara, bertugas:
- Mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah
- Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
- Melaksanakan operasi militer selain perang
- Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
Polri merupakan alat keamanan Negara, bertugas:
- Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum.
9
15. BAB III
PENUTUP
Upaya membela Negara warag Negara sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan upaya
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dan serangan musuh,
melainkan merupakan upaya warga Negara mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia di segala
bidang, baik dari luar maupun dari dalam Negara kita sendiri.
Kemerdekaan yang telah kita miliki harus dijaga dan dipertahankan. Sebab, meskipun bangsa
Indonesiamtelah merdeka, bukan berarti terlepas dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan (AGHT). Setiap Negara pasti akn menghadapi segala macam bentuk AGHT tersebut, besar
ataupun kecil. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita semua warga Negara Indonesia, untuk terus
menjaga dan mempertahankan keutuhan serta kemerdekaan Negara kesatuan Republik Indonesia tercinta
ini. Kita bela dan pertahankan Negara kita dari segala bentuk gangguan dan ancaman, baik yang berasal
dari dalam maupun luar negeri.
10
16. DAFTAR PUSTAKA
Kansil, C.S.T. 2001. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia). Jakarta: PT Pradya Paramita.
Lemhanas. 2001. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
Syarbani, Syahrial, MA. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Ghalia
Indonesia.
Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
11