Paparan deputi 5 dalam forum bakohumas di cisarua tanggal 27 Juni 2013 tentang Peran KPDT Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Wilayah Perbatasan Sebagai Beranda Depan NKRI

1. SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIANJAYA
KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
PERAN KPDT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BERANDA DEPAN NKRI
1
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS
( suprayoga@kemenegpdt.go.id / yogahadi@gmail.com)
Forum Bakohumas Kementerian PDT, Cisarua, 27 Juni 2013
1

2. 1. LATAR BELAKANG
 Perbatasan negara sebagai manifestasi kedaulatan wilayah mempunyai
perana penting dan nilai strategis dalam mendukung keberhasilan
pembangunan nasional
 Keberhasilan pembangunan di daerah perbatasan berdampak penting bagi
kedaulatan negara
 Batas Wilayah Negara dan kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian
secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung
keamanan nasional
 Pengaman perbatasan tidak hanya mengedepankan pendekatan
keamanan, tetapi bisa dibangun sentra-sentra ekonomi yang dapat
mendukung pertumbuhan daerah perbatasan yang akan membantuk
sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah perbatasan dalam rangka
percepatan pembangunan daerah tertinggal di perbatasan
2
2

3. BIDANG POLITIK
DAN KEAMANAN
BIDANG EKONOMI DAN
INFRASTRUTUR DASAR
BIDANG
PENDIDIKAN
BIDANG KESEHATAN
1. Stabilitas dan
keamanan di
Kawasan
Perbatasan
sangat rawan
2. Rawan
Pencurian
Sumber daya
Alam.
3. Penyeludupan
4. Keluar masuk
Tenaga Kerja
Ilegal.
1. Minimnya
Infrastrutur Jalan
Menuju Kawasan
Perbatsan.
2. Minimnya Prasarana
dasar lainnya Seperti
Listrik,Air Bersih,
Telekomunikasi.
3. Sulitnya Distribusi 9
Bahan Pokok.
4. Sulitnya Pemasaran
Hasil Bumi
Masyarakat.
5. Tingginya Harga
Bahan Pokok.
1. Tingkat
Pendidikan
Yang relatif
rendah.
2. Minimnya
sarana dan
Prsarana
Pendidikan.
3. Terbatasnya
tenaga
pengajar
Baik
Kualitas
Maupun
Kuantitas.
1. Tingkat Kesehatan
yang rendah.
2. Anak-anak yang
mengalami
Kekurangan Gizi.
3. Lingkungan
Pemukiman yang
kurang sehat.
4. Sarana dan Prasarana
Atau Fasilitas
Penunjang Kesehatan
Masyarakat Kurang
Memadai .
5. Terbatasnya tenaga
Kesehatan Baik
Kualitas Maupun
Kuantitasnya.
KONDISI DAERAH PERBATASAN
3 3

4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI WILAYAH
PERBATASAN
1.INFRASTRUKTUR
1. Jalan kab,poros desa &
lingkngn.
2. Jembatan
3. Tambatan Perahu
4. Pasar
5. Air Bersih
6. Listrik
7. Perumahan Rakyat
8. Sanitasi
9. Kesehatan
10.Pendidikan
11.Telekomunikasi
2. PEREKONOMIAN
RAKYAT
1. Koperasi
2. Perluasan pemasaran
hasil
3. Peningkatan
SDM
1. Jumlah guru di setiap
desa
2. Kelengkapan Fasilitas
pendidikan di setiap
desa
3. Fasilitas guru di setiap
desa
4. Fasilitas setiap tenaga
kesehatan di desa
bertugas
4. Pengamanan
Perbatasan
1. Pengamanan
pulau kecil dan
perbatasan laut
2. Pos lintas batas
3. Tata ruang
wilayah
perbatasan
4
4

5. 2. Arah Pengembangan & Kebijakan
Pengelolaan Kawasan Perbatasan NKRI
Arah Pengembangan Jangka Panjang Kawasan Perbatasan NKRI (RPJMN 2010 – 2014):
“Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama
ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan
yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan
kesejahteraan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang
selama ini luput dari perhatian”
5
5

6. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN MERUPAKAN BAGIAN
DARI PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014
11 Prioritas Nasional (PN) :
1. Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana
10.Daerah
Tertinggal, Terdepan, Terluar, &
Pasca-konflik
11.Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi
Tujuan PN 10 :
Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan
di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta
keberlangsungan kehidupan damai di wilayah
pascakonflik
Substansi inti PN 10 :
Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang
infrastruktur dan pendukung kesejahteraan
lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan
di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
pascakonflik selambat-lambatnya dimulai
pada 2011;
Pembentukan kerja sama dengan negara-
negara tetangga dalam rangka pengamanan
wilayah dan sumber daya kelautan
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan
RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor
Leste, dan Filipina pada 2010;
6
6

7. SASARAN
1. Terwujudnya kedaulatan wilayah nasional yang ditandai
dengan kejelasan dan ketegasan batas-batas wilayah negara;
2. Menurunnya kegiatan ilegal dan terpeliharanya lingkungan
hidup di kawasan perbatasan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai
dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di kecamatan
perbatasan dan pulau kecil terluar;
4. Berfungsinya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan; dan
5. Meningkatnya kondisi perekonomian kawasan
perbatasan, yang ditandai dengan meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten/ kota perbatasan
yang diprioritaskan penanganannya, khususnya pada 27
kabupaten perbatasan yang tergolong daerah tertinggal.
7
Lokasi : Kws perbatasan pada 38 kab prioritas
di 12 provinsi
RPJM NASIONAL 2010-2014 :
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
ARAH KEBIJAKAN
“Mempercepat pembangunan kawasan
perbatasan di berbagai bidang sebagai
beranda depan negara dan sebagai pintu
gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan
dengan negara tetangga secara terintegrasi
dan berwawasan lingkungan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menjamin pertahanan keamanan nasional”
1. Penyelesaian dan Penetapan Batas Wilayah Negara
2. Peningkatan Upaya Pertahanan. Keamanan, serta
Penegakan Hukum
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
Perbatasan
4. Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan
Kawasan Perbatasan Secara Terintegrasi
FOKUS PRIORITAS
7

8. 3. VISI-MISI, ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DI PERBATASAN
6 Agenda kebijakan dan strategi
Pembangunan Daerah
tertinggal.
4. ARAH KEBIJAKAN &
STRATEGI PENGELOLAAN
KAWASAN PERBATASAN
1. Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia;
2. Peningkatan Kemampuan
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumber Daya Alam di
Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan Investasi dan
Perekonomian Daerah;
4. Pengembangan Infrastruktur;
5. Penguatan Modal Sosial;
6. Penanganan Pengembangan
Daerah Khusus.
1. MENPERCEPAT UPAYA PENGAMANAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA PLB (EXIT ANTRY POINT ).
2. MEMPERCEPAT PENINGKATAN
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN
PERBATASAN.
3. MEMPERCEPAT PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM) DI KAWASAN PERBATASAN.
4. MEMPERCEPAT PENGUATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN.
Untuk
mengatasi 4
fokus
pembangunan
1.Pro- Poor
2.Pro- Jobs
3.Pro- Growth
4.Pro-
Environtment
TERWUJUDNYA VISI & MISI DAERAH TERTINGGAL YAITU :
“Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Tertinggal
yang Setara dengan Daerah Maju diharapkan memantapkan ketahanan nasional, percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi nasional
8
8

9.  LOKASI 27 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN
KABUPATEN
PERBATASAN
9
9

10. Daftar 27 Kabupaten Daerah Tertinggal di Perbatasan
dalam RPJMN 2010-2014
Propinsi Kabupaten Perbatasan PKSN
1. Kalbar 1Sambas Darat (D) Paloh-Aruk
2Bengkayang Darat (D) Jagoibabang
3Sanggau Darat (D) Entikong
4Sintang Darat (D) -
5Kapuas Hulu Darat (D) Nanga Badau
2. Kaltara 6Nunukan Darat (D) & Laut (L) •Nunukan , Simanggaris, Long Midang
7Malinau Darat (D) -
3. Kaltim 8Kutai Barat Darat (D) -
4. Sulut 9Kepulauan Talaud Laut (L) Melonguane
10Kepulauan Sangihe Laut (L) Tahuna
5. NTT 11Kupang Darat (D) -
12Timor Tengah Utara Darat (D) Kefamenanu
13Belu Darat (D) Atambua
14Alor Laut (L) -
15Rote Ndao Laut (L) -
6. Papua 16Keerom Darat (D) -
17Merauke Darat (D) Merauke
18Boven Digoel Darat (D) Tanah Merah
19Pegunungan Bintang Darat (D) Jayapura
20Supiori Laut (L) -
7. Papua Barat 23Raja Ampat Laut (L) -
8. Kepulauan Riau 21Kepulauan Anambas Laut (L) Batam
22Natuna Laut (L) Ranai
9. Maluku 24Maluku Barat Daya Laut (L) -
25Maluku Tenggara Barat Laut (L) Saumlaki
26Kepulauan Aru Laut (L) -
10. Maluku Utara 27Morotai Laut (L) Daruba
10
10

11. REVIEW BAPPENAS ATAS PRIORITAS NASIONAL 10
RPJMN 2010 -2014
NO Indikator
Status Awal
(2009)
Capaian Perkira
an
2013
Target
2014
GAP
2010 2011 2012
1 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal 5,84 5,76 5,68 6,16 5,96 7,1 0,94
2 Persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal 20,19 21,17 19,46 18,31 16,13 14,2 4.11
3 Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di daerah tertinggal 65,77 66,26 66,57 67,48 66,98 72,2 4,72
4 Jumlah kabupaten daerah
tertinggal 199 183 - 142* 133 9
Keterangan:
1 32
= sudah tercapai atau
on track/on trend
= Perlu Kerja Keras = sangat sulit tercapai
1**
2
2
2
Catatan: Target Pengentasan kabupaten tertinggal sudah on track (bertanda “Hijau”), karena target sasaran
hanya fokus pada 50 kabupaten, sedangkan target sasaran dari indiaktor lainnya (peningkatan Laju
Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan IPM) adalah untuk rata-rata 183 Kabupaten Tertinggal.
11

12. KONDISI IPM, LPE, & % KK MISKIN DAERAH PERBATASAN DT
HIJAU
KUNING
MERAH
59.26%
40.74%
PROSENTASE KELUARGA MISKIN DAERAH PERBATASAN DT
HIJAU
KUNING
MERAH
37.04%
25.93%
37.04%
LPE DAERAH PERBATASAN DT
HIJAU
KUNING
MERAH
74.07%
18.52%
7.42%
IPM DAERAH PERBATASAN DT
Sumber : Biro
Perencanaan
KPDT yang
diolah
12
12

13. Kondisi IPM, LPE & IKM DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN
No Kabupaten
IPM LPE (%) %KEMISKINAN (IKM)
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
1 KEPULAUAN SANGIHE 76.52 76.97 77.43 1.7 1.07 0.46 14.02 10.64 7.26
2 KEPULAUAN TALAUD 76.26 76.74 77.22 3.1 2.52 1.94 9.79 9.00 8.21
3 NUNUKAN 74.87 75.36 75.85 8.3 6.66 4.97 10.41 9.39 8.37
4 KUTAI BARAT 73.67 74.04 74.41 7.0 7.04 7.12 11.76 12.69 13.62
5 MALINAU 73.55 73.98 74.42 3.0 2.17 1.30 12.77 11.51 10.25
6 NATUNA 71.29 71.67 72.04 5.6 5.53 5.44 3.74 3.33 2.97
7 KEPULAUAN ARU 70.89 71.26 71.62 6.7 6.93 7.20 27.34 23.53 19.72
8 KAPUAS HULU 70.67 70.98 71.29 4.08 4.08 4.08 14.31 15.77 17.23
9 MALUKU TENGGARA BARAT 70.05 70.67 71.30 2.7 2.25 1.77 27.33 24.03 20.73
10 KEEROM 69.96 70.31 70.67 13.8 14.24 14.68 21.22 19.77 18.32
11 KEPULAUAN ANAMBAS 69.74 70.32 70.90 5.6 5.53 5.44 35.93 31.02 26.11
12 SUPIORI 69.39 69.84 70.29 11.2 10.68 10.16 23.32 23.19 23.06
13 SANGGAU 69.23 69.57 69.92 4.8 4.84 4.84 5.82 6.22 6.62
14 SINTANG 69.22 69.65 70.08 3.5 3.13 2.80 6.18 4.39 2.60
15 ALOR 69.14 69.47 69.80 8.8 9.36 9.94 17.80 16.12 14.44
16 TIMOR TENGAH UTARA 68.43 68.92 69.40 2.9 2.40 1.94 18.24 16.00 13.76
17 BENGKAYANG 68.29 68.66 69.03 7.6 7.89 8.22 7.79 7.78 7.77
18 MALUKU BARAT DAYA 67.22 67.54 67.86 2.7 2.25 1.77 29.88 27.37 24.86
19 ROTE NDAO 67.09 67.53 67.97 4.9 4.85 4.80 30.19 28.89 27.59
20 KUPANG 67.00 67.49 67.98 3.2 2.66 2.17 13.17 13.15 13.13
21 MERAUKE 66.92 67.56 68.21 17.2 20.39 23.58 12.74 11.84 10.94
22 SAMBAS 66.17 66.77 67.37 4.8 4.66 4.53 10.32 10.44 10.56
23 RAJA AMPAT 65.60 66.10 66.61 3.6 2.96 2.37 4.67 4.67 4.67
24 PULAU MOROTAI 65.53 65.99 66.45 4.0 3.69 3.37 13.25 15.91 10.90
25 BELU 65.28 65.74 66.20 16.2 18.66 21.16 11.50 9.51 7.52
26 BOVEN DIGOEL 51.18 51.68 52.19 16.0 18.07 20.17 23.35 22.13 20.91
27 PEGUNUNGAN BINTANG 50.06 50.58 51.11 8.9 8.67 8.44 32.70 29.01 25.32
Rata-rata Daerah Perbatasan DT 68.3 68.7 69.2 6.73 6.78 6.84 16.65 15.46 13.98
13

14. PROSENTASE KELUARGA MISKIN DI DAERAH PERBATASAN DT
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rata-rata Nasional
Rata-rata daerah tertinggal
Rata-rata daerah tertinggal
Perbatasan
Rata - Rata Prosentase Persentase Penduduk Miskin Forecast
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rata-rata Nasional 16.70 16.40 16.60 17.00 15.94 15.51 13.61 11.71 9.81
Rata-rata daerah tertinggal 27.52 28.16 27.86 24.44 22.89 21.77 19.98 18.60 17.14 15.28
Rata-rata daerah tertinggal
Perbatasan
23.43 26.25 25.63 21.85 20.29 19.12 17.82 16.65 15.46 13.98
14
14

15. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAERAH
PERBATASAN DT
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
IPM*
Forecast**
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rata-rata Nasional
69.57 70.08 70.59 71.17 71.76 72.27 72.81 73.35 73.89
Rata-rata Daerah
Tertinggal 52.57 56.51 57.40 62.68 66.01 66.51 66.99 67.48 67.97 68.46
Rata-rata Daerah
Tertinggal Perbatasan 57.34 58.05 58.70 64.09 66.92 67.36 67.81 68.27 68.72 69.17
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
Rata-rata Nasional
Rata-rata Daerah
Tertinggal
Rata-rata Daerah
Tertinggal
Perbatasan
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) DI 27 KABUPATEN
PERBATASAN DT
INDEKS LPE
Laju Pertumbuhan
Ekonomi *
Forecast **
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Rata-rata Nasional
5.26 5.20 5.50 5.13 5.95 6.12 6.29
Rata-rata daerah tertinggal
4.15 4.70 6.11 5.96 5.95 5.76 6.00 6.08 6.16
Rata-rata daerah tertinggal
Perbatasan 4.74 5.76 8.08 6.42 6.54 6.48 6.62 6.68 6.73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Rata-rata
Nasional
Rata-rata
daerah
tertinggal
Rata-rata
daerah
tertinggal
Perbatasan
15

16. 16
SEKTOR-SEKTOR
KAWASAN PERBATASAN
SEKTOR-SEKTOR
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
KAWASAN PERBATASAN
“TIDAK SINERGIS ANTAR SEKTOR,
DI SUATU KAWASAN”
“SINERGIS ANTAR SEKTOR,
DI SUATU KAWASAN”
MELAKSANAKAN KOORDINASI & SINERGI PENDEKATAN KEWILAYAHAN
DI PERBATASAN
 4. PERAN KPDT DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DI PERBATASAN

17. Bantuan stimulan KPDT pada daerah tertinggal di perbatasan TA 2012
NO KABUPATEN KEGIATAN JUMLAH (Rp.)
1 Merauke
Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
Jalan Desa 3.500.000.000
2 Raja Ampat
Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
3 TTU
Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
4 Supiori
Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
5 Natuna
Pengelolaan air laut menjadi air bersih 1.250.000.000
Pembangunan air bersish dengan teknologi RO 2.500.000.000
5 Sintang Jalan desa / Jalan poros desa 540.000.000
8 Peg. Bintang Jalan desa / Jalan poros desa 1.000.000.000
9 Keerom Kios pasar 700.000.000
10 Kapuas Hulu Drainase 500.000.000
11 Sambas
Hand tractor dan penggilingan padi 340.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
12 Bengkayang Hand Tractor dan penggilingan padi 340.000.000
13 Alor
Hand Tractor dan penggilingan padi 360.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
14 Kupang
Hand Tractor 540.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
15 Kep. Talaud
Perahu type PUM Boat & perlengkapan 400.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
16 Kep Aru
Pelatihan dan penyediaan teknologi 400.000.000
Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
17 Nunukan Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
18 Maluku tenggara barat Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
19 Maluku Barat Daya Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
20 Rote Ndao Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
21 Belu Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 2.500.000.000
22 Kep. Sangihe Pembangunan air bersih dengan teknologi RO 3.750.000.000
17
17

18. NO KABUPATEN KEGIATAN JUMLAH ALOKASI (Rp)
1 MERAUKE PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN 1 PKT 10,000,000,000
2ALOR PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
3ANAMBAS PEMBANGUNAN AIR BERSIH 1 PKT 1,250,000,000
4ARU PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
5BELU PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
6BENGKAYANG (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
7KAPUAS HULU (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 10,000,000,000
8KEEROM PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI/JALAN DESA 1 PKT 1,125,000,000
9KUPANG (NUSA TENGGARA TIMUR) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
10KUTAI BARAT (KALIMANTAN TIMUR) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
11MALUKU BARAT DAYA PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
12MALUKU TENGGARA BARAT PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
13NATUNA PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
14PEGUNUNGAN BINTANG PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI/JALAN DESA 1 PKT 1,125,000,000
15RAJA AMPAT (PAPUA BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 20,000,000,000
16ROTE NDAO PEMBANGUNAN AIR BERSIH 1 PKT 1,250,000,000
17SAMBAS (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
18SANGGAU (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
19SANGIHE PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
20SINTANG (KALIMANTAN BARAT) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
21SUPIORI (PAPUA) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN (NI) 1 PKT 2,000,000,000
22TALAUD PEMBANGUNAN PLTS 2 Unit 1,000,000,000
23TTU PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN 1 PKT 10,000,000,000
Bantuan stimulan KPDT pada daerah tertinggal di perbatasan TA 2013
18
18

19. PETA RENCANA FASILITASI
T.A. 2013
RENCANA LOKASI FASILITASI APBN 2013
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH
KHUSUS
19

20. SEKIAN & TERIMA KASIH
20