Dokumen tersebut membahas tentang BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan potensi desa. BUMDES didirikan berdasarkan UU dan PP tertentu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES diatur dalam Perda Kabupaten/Kota yang mengatur bentuk hukum, kepengurusan, modal, kerjasama

1. BUMDES DAN POTENSI DESA Ir. Nurjaya.,SE.,MM PedampingDesaPeradaban LembagaPemberdayaanMasyarakat

2. DASAR HUKUM UU NO 8 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (PASAL 213) PP 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (PASAL 78 SAMPAI 81).

3. PENGERTIAN BUMDES ADALAH BADAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Penjelasan Pasal 213 UU 32/2004) BUMDES ADALAH USAHA DESA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DESA (Pasal 79 PP 72/2005)

4. DASARPENDIRIAN BUMDESPs 213 UU 32/2004 JO Ps 78 PP 72/2005 KEBUTUHAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDA-PATAN MASYARAKAT DAN DESA DITETAPKAN DG PERDES BERBADAN HUKUM

5. PENGERTIAN KEBUTUHAN DAN POTENSI DESA KEBUTUHAN MASYARAKAT TERUTAMA DLM PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK. TERSEDIA SUMBERDAYA DESA YG BLM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL TERUTAMA KEKAYAAN DESA. TERSEDIA SDM YG MAMPU MENGELOLA BADAN USAHA SBG ASET PENGGERAK PEREKONOMIAN MASY. ADANYA UNIT-UNIT USAHA MASY YG NERUPAKAN KEGIATAN EKONOMI WARGA MASY YG DIKELOLA SECARA PARSIAL DAN KURANG TERAKOMODASI.

6. BENTUK BADAN HUKUM BUMDES, dapat LEMBAGA BISNIS, unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemdes dan Masy, spt usaha mikro kecil dan menengah. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PEDESAAN, spt UED-SP, BKD, Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, LPD, Lumbung Pitih Nagari dsb) PENGERTIAN USAHA DESA ADALAH JENIS USAHA YANG MELIPUTI PELAYANAN EKONOMI DESA.

8. PENYALURAN 9 BAHAN POKOK EKONOMI DESA.

9. PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN MELIPUTI TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN AGROBISNIS.

11. TABUNGAN MASYARAKAT

12. BANTUAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV DAN PEMERINTAH KAB/KOTA

13. PINJAMAN, dan/atau

17. PERDA BERISI :BENTUK BADAN HUKUM KEPENGURUSAN HAK DAN KEWAJIBAN PERMODALAN BAGI HASIL USAHA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

18. TERIMAKASIH BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA BARAT 0816616825/081906508205 WASSALAM