2. STRATEGI REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL
1. Makro : :
1. Makro
Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi
Nasional
Nasional
2
UU APARATUR SIPIL NEGARA
UU APARATUR SIPIL NEGARA
Peraturan Pelaksana: 19 PP, 44PERPRES, 11
Peraturan Pelaksana: 19 PP, PERPRES,
PERMEN
PERMEN
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Administrasi Pemerintahan
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
99Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Mikro : :
2. Mikro
Program/kegiatan
Program/kegiatan
pd tingkat Instansi
pd tingkat Instansi
(K/L dan Pemda)
(K/L dan Pemda)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
Peningkatan Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
Peningkatan Pelayanan Publik
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
88Area Perubahan
Area Perubahan
3. TUJUAN UTAMA UU ASN
Meningkatkan:
•Independensi dan Netralitas
•Kompetensi
•Kinerja/ Produktivitas Kerja
•Integritas
•Kesejahteraan
•Kualitas Pelayanan Publik
•Pengawasan Dan Akuntabilitas
3
4. PRINSIP DASAR UU ASN
4
Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen
ASN dengan ciri-ciri:
•Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif
•Menerapkan prinsip fairness
•Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja
•Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik
•Manajemen SDM secara efektif dan efisien
•Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan
semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
6. SISTEMATIKA UU ASN
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Perilaku dan Kode Etik
BAB III Jenis, Status, dan Kedudukan ASN
BAB IV Fungsi, Tugas, dan Peran ASN
BAB V Jabatan ASN
•Jabatan Administrasi
•Jabatan Fungsional
•Jabatan Pimpinan Tinggi
BAB VI Hak dan Kewajiban ASN
BAB VII Kelembagaan
•Komisi Aparatur Sipil Negara
•Lembaga Administrasi Negara
•Badan Kepegawaian Negara
6
7. SISTEMATIKA UU ASN
7
BAB IX Manajemen Aparatur Sipil Negara
•
•
•
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang
Manajemen PNS
Manajemen PPPK
BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
•
•
•
•
•
Bab X
Bab XI
Bab XII
Bab XIII
Bab XIV
Bab XV
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah
Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah
Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pegawai ASN Yang Menjadi Pejabat Negara
Organisasi
Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara
Penyelesaian Sengketa
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
8. ASN SEBAGAI PROFESI
•
•
•
•
•
8
Memiliki standar pelayanan profesi
Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode perilaku profesi
Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
Memiliki standar sertifikasi profesi
Memiliki organisasi profesi yang independen
Pasal 126 RUU ASN
9. PEGAWAI ASN
9
1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7)
2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7)
• Berstatus pegawai tetap
dan Memiliki NIP secara
Nasional;
• Menduduki jabatan
pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian
kerja sesuai kebutuhan
instansi dan ketentuan
Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas
pemerintahan.
•• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
•• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
•• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
10. JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Administrator
• Jabatan fungsional keahlian,
memimpin pelaksanaan
terdiri atas:
seluruh kegiatan pelayanan a. ahli utama;
dan administrasi
b.ahli madya;
c. ahli muda; dan
• Jabatan Pengawas
d.ahli pertama.
mengendalikan pelaksanaan
kegiatan
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
• Jabatan Pelaksana
a. penyelia;
melaksanakan kegiatan
b.mahir;
pelayanan dan administrasi c. terampil; dan
pemerintahan dan
d.pemula.
pembangunan
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai
ASN melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja sama;
dan
• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
11. HAK PEGAWAI ASN
11
PNS
PPPK
PNS berhak memperoleh:
•gaji, tunjangan, dan fasilitas;
•cuti;
•jaminan pensiun dan jaminan
hari tua;
•perlindungan; dan
•pengembangan kompetensi.
PPPK berhak memperoleh:
•gaji dan tunjangan;
•cuti;
•perlindungan; dan
•pengembangan kompetensi.
12. PEMBINAAN DAN MANAJEMEN ASN
12
1. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
•
•
•
•
Menteri/Kementerian PANRB;
KASN;
LAN; dan
BKN.
Pasal 23 RUU ASN
13. KEWENANGAN & HUB OTORITAS
LEMBAGA
Menteri/Kementerian PANRB
BKN
•
•
13
•
•
Perumusan dan penetapan
kebijakan,
Koordinasi dan sinkronisasi
kebijakan,
Pengawasan atas pelaksanaan
kebijakan ASN;
•
•
Penyelenggaraan manajemen
ASN
Pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan NSPK manajemen
ASN
( Mengelola Pegawai ASN )
LAN
LAN
•
•
KASN
Penelitian, pengkajian kebijakan
manajemen ASN,
Pembinaan dan
penyelenggaraan Diklat ASN
Monitoring, evaluasi kebijakan, dan
rekomendasi yang mengikat untuk
menjamin perwujudan sistem merit &
pengawasan penerapan asas, kode
etik, dan kode perilaku ASN
14. STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN
STRUKTUR KELEMBAGAAN KASN
PRESIDEN
PRESIDEN
Memegang kekuasaan tertinggi pembinaan
dan manajemen ASN
KEMENTERIAN
LNS
KEMEN PANRB
KEMEN PANRB
KASN
Merumuskan kebijakan
LPNK
LAN
LAN
BKN
BKN
Melaksanakan
Kajian dan diklat
Mengelola
pegawai ASN
1. Menjaga merit system
2. Monev Seleksi JPT
3. Laporan ke Presiden
15. KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
15
1. Sifat dan Kedudukan: (Pasal 27)
a. Lembaga Non Struktural
b. Mandiri, bebas dari intervensi politik
2. Tujuan : (Pasal 28)
•
•
•
•
•
•
menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi
sebagai perekat NKRI;
mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka,
dan bebas KKN;
mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;
menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati; dan
mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.
16. FUNGSI DAN TUGAS KASN
16
Fungsi
mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik/perilaku, penerapan Sistem Merit.
Tugas
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden.
Dalam melakukan tugasnya KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan
pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
17. WEWENANG KASN
17
Wewenang (Pasal 32)
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT;
b. mengawasi & mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, kode etik/perilaku;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode
perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan.
Tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 33)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, KASN
berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
18. Tindak Lanjut Keputusan KASN
Ada
pelanggaran
Hasil
pengawasan
KASN
Tidak ada
pelangaran
Keputusan KASN:
pelanggaran kode etik dan
kode perilaku Pegawai ASN
PPK dan PyB wajib
menindaklanjuti
18
Ditindaklanjuti
Tidak
Ditindaklanjuti
KASN merekomendasikan kepada Presiden
untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK
dan PyB yang melanggar prinsip Sistem
Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
Sanksi sebagaimana dimaksud berupa:
a. peringatan;
a. peringatan;
b. teguran;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi
19
Penjatuhan Sanksi atas pelanggaran Sistem Merit:
• Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi
pembinaan ASN, terhadap keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
• Menteri PANRB terhadap keputusan yang ditetapkan
oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat
Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota.
20. SUSUNAN & KEANGGOTAAN KASN
1.
a.
b.
c.
20
KASN, terdiri atas: (Pasal 35)
1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
5 (lima) orang anggota.
2. Unsur keanggotaan:
terdiri dari unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah
3. Syarat menjadi Anggota KASN
–
–
–
–
–
–
–
WNI;
setia dan taat kepada Pancasila dan UUDNRI 1945;
berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftarkan diri;
tidak sedang menjadi anggota parpol dan/atau tidak sedang menduduki jab.politik;
mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas;
memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen SDM;
berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang AN, manajemen SDM, kebijakan
publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/atau S2 di bidang lain;
– tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
– tidak pernah dipidana penjara.
21. ASISTEN KASN
21
KASN dibantu oleh:
Asisten
Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan.
Syarat sebagai asisten KASN:
- diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN berdsrkan persetujuan rapat
KASN;
- dapat berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi
akademik paling rendah S2 di bidang AN, manajemen publik, manajemen
SDM, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan,
dan/atau S2 di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen SDM.
- tidak sedang menjadi anggota dan/ pengurus parpol, tidak merangkap
jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif.
- memiliki dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta
diawasi oleh anggota KASN
22. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KASN
22
1. Penetapan (Pasal 37 ayat (1))
Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota
KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi.
2. Masa Jabatan (Pasal 37 ayat (2))
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan untuk masa jabatan 5 tahun
dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan.
3. Pemberhentian : (Pasal 37 ayat (3))
• meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak mampu jasmani atau rohani
sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
• dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan; atau
• menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.
23. Seleksi Anggota KASN
23
Menjamin Netralitas Anggota KASN:
• Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara dari jabatan ASN.
• Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya dari PPPK.
• Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri
sementara dari jabatan dan profesinya.
Tim Seleksi Anggota KASN:
• Beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
• Tim seleksi dipimpin oleh Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan.
• Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN,
rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas.
• Melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka
lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian
pengetahuan, kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
• Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan
ditetapkan oleh Presiden.
24. Majelis Kehormatan KASN
24
• KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode
perilaku.
• Dalam hal terjadi pelangggaran kode etik dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud, Presiden membentuk Majelis
kehormatan kode etik dan kode perilaku.
• Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku terdiri atas:
- 5 (lima) orang yang berasal dari luar KASN dan
- memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi di
bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan
netralitas, serta
- berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
25. Lembaga Administrasi Negara
25
LAN memiliki fungsi:
» pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
» pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
» penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri
maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
» pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
» melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama
lembaga pemerintah lainnya.
LAN bertugas:
•
meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN sesuai kebutuhan kebijakan;
•
membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
•
merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
•
menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat, serta pemberian akreditasi dan
sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan K/L terkait;
•
memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
•
membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan publik; dan
•
membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan
26. Kewenangan LAN
LAN berwenang:
a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan
Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang
kebijakan dan Manajemen ASN; dan
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.
26
27. BKN
BKN memiliki fungsi:
• pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
• Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan
antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
• penyimpan informasi Pegawai ASN dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
BKN bertugas:
• mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
• membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan
penilaian kinerja Pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah;
• membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian;
• mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN;
• menyusun NSPK kebijakan Manajemen ASN;
• menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
• mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan NSPK manajemen kepegawaian ASN
27
28. Pejabat Pembina Kepegawaian
•
28
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat
mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan
madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
–
–
–
–
–
Menteri di kementerian;
Pimpinan lembaga di LPNK;
sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS;
gubernur, di provinsi; dan
bupati/walikota, di kabupaten/kota.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
29. Pejabat yang Berwenang
•
•
•
•
29
Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN
kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat LN,
sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota.
Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di
Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Manajemen PNS
Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
i.
d. pengembangan karier;
j.
e. pola karier;
k.
f. promosi;
l.
g. mutasi;
m.
h. Penilaian kinerja
n.
penggajian dan tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
pensiun dan tabungan hari
tua; dan
perlindungan.
30
31. PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGENDALIAN JUMLAH
31
1. Dasar penetapan kebutuhan :
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja.
b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional.
2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja
(Pasal 56 RUU ASN)
32. PENGADAAN PNS
32
1. Dasar pengadaan:
- pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
- sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Tahapan :
Perencanaan
Pengumuman lowongan
Pelamaran
Seleksi (administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang)
Pengumuman hasil seleksi
Masa percobaan
Pengangkatan menjadi PNS
(Pasal 58)
33. Pangkat dan Jabatan
33
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
• Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
• PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan Administrasi,
dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
• PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi TNI dan Polri yang pangkat/jabatannya disesuaikan dengan
pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri.
34. Pengembangan Karier
• dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan
moralitas.
34
35. Pengembangan Kompetensi
35
• Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi antara lain melalui: pendidikan dan
pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
• Harus dievaluasi oleh PyB dan digunakan sebagai salah satu dasar
dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
• Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan
dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi.
PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di
pusat/daerah yang dilakukan melalui pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.
36. PROMOSI PNS
•
•
•
36
Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara:
- kompetensi;
- kualifikasi;
- persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
- penilaian atas prestasi kerja;
- kepemimpinan, kerja sama, kreativitas; dan
- pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi Pemerintah
“tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.”
Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS dilakukan oleh
PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi
yang dibentuk oleh PyB.
37. MUTASI PNS
•
•
•
•
•
•
37
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antarInstansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat
dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri.
Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya.
Perpindahan PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.
• Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan “konflik
kepentingan”.
• Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD.
38. PENILAIAN KINERJA PNS
38
Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau
organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Penggajian dan Tunjangan PNS
•
•
•
•
•
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
Dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, & resiko
pekerjaan.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
PNS di pusat dibebankan pada APBN, PNS di daerah dibebankan APBD.
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi:
– tunjangan kinerja dan (dibayar sesuai pencapaian kinerja)
– tunjangan kemahalan (dibayar sesuai tingkat kemahalan: indeks harga di daerah)
•
Tunjangan PNS dibebankan pada APBN dan APBD
39
40. Penghargaan PNS
40
• PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
–
–
–
–
tanda kehormatan;
kenaikan pangkat istimewa;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
41. Pemberhentian PNS
41
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• mencapai batas usia pensiun;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun
dini; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban.
PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena:
dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana
penjara singkat 2 (dua) tahun dengan tidak berencana.
PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
42. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
42
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan
berencana.
43. Pemberhentian Sementara PNS
43
PNS diberhentikan sementara, apabila:
• diangkat menjadi pejabat negara;
• diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
• ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan
sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
44. Batas Usia Pensiun
44
Batas usia pensiun PNS yaitu:
–
–
–
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Pejabat Fungsional.
45. Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua
•
•
Hak bagi PNS yang berhenti bekerja.
PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
–
–
–
–
–
•
•
45
meninggal dunia;
atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;
mencapai batas usia pensiun;
perampingan organisasi /kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban.
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup jaminan pensiun dan
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan
iuran PNS yang bersangkutan.
46. Perlindungan
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Mencakup jaminan sosial
yg diberikan dalam
program jaminan sosial
nasional
->
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di
pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
46
47. MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
47
48. PENETAPAN KEBUTUHAN
48
• Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.
• Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan
Peraturan Presiden.
• Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
• Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
49. PENGADAAN PPPK
•
•
Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pd Instansi.
Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan:
–
–
–
–
–
–
•
•
49
perencanaan,
pengumuman lowongan,
pelamaran,
seleksi,
pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian
secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi
Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
Pengangkatan calon PPPK ditetapkan oleh PPK untuk masa perjanjian kerja
minimal 1 tahun & dapat diperpanjang sesuai kebutuhan & penilaian kinerja.
PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat
menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan
bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. PENILAIAN KINERJA PPPK
50
Tujuan
• menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.
Metode
• dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi
dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
• dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• berada di bawah kewenangan PyB Instansi Pemerintah masing-masing, didelegasikan secara
berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.
• dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PPPK.
Hasilnya untuk:
• dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
• PPPK yang dinilai oleh atasan dan Tim Penilai Kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang
telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
51. Gaji dan Tunjangan PPPK
51
• Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PPPK.
• Gaji sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan beban
kerja, tanggungjawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
• Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan
APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
• Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Pengembangan Kompetensi PPPK
52
• PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan
kompetensi.
• Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud direncanakan setiap tahun oleh Instansi
Pemerintah.
• Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud harus
dievaluasi oleh PyB dan dipergunakan sebagai salah satu
dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
53. Penghargaan PPPK
53
• PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
• Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa
pemberian:
– tanda kehormatan;
– kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
– kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
• PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa
pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan
berdasarkan Undang-Undang ini.
54. Disiplin PPPK
54
• Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi
disiplin PPPK.
• Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakkan
disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai
upaya peningkatan disiplin.
• PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi
hukuman disiplin.
55. Pemutusan Hubungan Kerja PPPK
55
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat :
• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
• meninggal dunia;
• atas permintaan sendiri;
• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pengurangan PPPK; atau
• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan
kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri :
• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tid.pidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
• tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
56. Pemutusan Hubungan Perkanjian Kerja
Tidak dengan Hormat
•
•
•
•
56
melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNRI 1945;
dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak
pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
57. Perlindungan PPPK
•
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
–
–
–
–
–
•
•
57
jaminan hari tua;
jaminan kesehatan;
jaminan kecelakaan kerja;
jaminan kematian; dan
bantuan hukum.
Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem
jaminan sosial nasional.
Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa
pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan
terkait pelaksanaan tugasnya.
59. Pengisian JPT dari Non-PNS
59
• JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS
dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan
secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam
KEPRES.
• JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah
mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses
secara terbuka dan kompetitif.
• JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi
oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. 60
PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT
88
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
66
KASN
77
MENYAMPAIKAN 3 CALON
PENGAWASAN PEMBENTUKAN
22 PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
11
55
MEMBENTUK
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
44 PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PIMP K/L /PPK
33
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
61. 61
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT
PRESIDEN
77 Laporan
Pembatalan, Peringatan
dan Teguran
KASN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
88
PPK
22 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORDINASI
44 PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
11 MEMBENTUK
66
MEMILIH &
MENETAPKAN
55
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
33
MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA
62. 62
MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH
99
KEPUTUSAN PRESIDEN
JPT TERPILIH
KASN
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
PRESIDEN
Laporan
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
MENYAMPAIKAN
3 CALON
88
77 PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
22 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
66
MENDAGRI
GUBERNUR/ PPK
MEMBENTUK
11
MENYAMPAIKAN
55 3 CALON JPT
KOORDINASI
44 PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
PANSEL
33
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
63. 63
MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH
77
PRESIDEN
LAPORAN
KASN
88
Pembatalan,
Peringatan dan
Teguran
MEMASTIKAN
SISTEM MERIT
66
22 PENGAWASAN PEMBENTUKAN
GUBERNUR/PPK
PANSEL DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
KOORINASI
44 PENGAWASAN PELAKSANAAN
SELEKSI DAN KEPUTUSAN
MENGIKAT
MENETAPKAN JPT
55
11 MEMBENTUK
PyB
MENYAMPAIKAN
3 CALON JPT
PANSEL
33
MENYELEKSI JPT SECARA
TERBUKA
64. POLA KARIR JPT
•
•
•
•
•
64
Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun.
Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi
kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu)
tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan
untuk memperbaiki kinerjanya.
Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan
kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji
kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat
dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.
65. ORGANISASI ASN
65
1. Kedudukan: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan
aspirasinya.
2. Tujuan :
a. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN: dan
b. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
3. Fungsi :
a. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
b. Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan
pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan
tugas
c. Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap
pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi
d. Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan
anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudangundangan
Pasal 109 RUU ASN
66. SISTEM INFORMASI ASN
66
1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan
Keputusan dalam manajemen ASN.
2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi.
3. Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala.
4. Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan
memiliki sistem keamanan terpercaya.
5. Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi
terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk
pengambilan keputusan.
67. PENYETARAAN
67
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan
penyetaraan:
•jabatan eselon Ia kepala LPNK setara dengan JPT utama;
•jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan JPT madya;
•jabatan eselon II setara dengan JPT pratama;
•jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
•jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
•jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana,
sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN
dalam Undang Undang ini.
68. KETENTUAN TRANSISI
68
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.
• ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode
etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi
jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
• Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
disebut sebagai Pegawai ASN.
69. KETENTUAN AFIRMATIF
69
Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam UndangUndang ini dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau
b. Warganegara berkebutuhan khusus.
Penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan daerah-daerah
tertentu misalnya daerah yang memiliki otonomi khusus,
daerah tertinggal, daerah konflik, daerah terpencil, daerah
istimewa dan lain-lain.