SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
Télécharger pour lire hors ligne
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
   Standar Kompetensi    :
    4. Menganalisis hubungan dasar negara
       dengan konstitusi.

   Kompetensi Dasar             :
    4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar
       negara dengan konstitusi.
    4.2 Menganalisis substansi konstitusi
    negara.
    4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan
       UUD 1945 Negara Kesatuan Republik
            Indonesia.
    4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap
       konstitusi negara.
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Ke t a t a n e g a r a a n s u a t u
n e   g a r a d a p a t d i l i h a t
d a   r i h u k u m d a s a r a t a u
k o   n s t i t u s i y a n g
d i   g u n a k a n u n t u k
me    n g a t u r n e g a r a . Hu k u m
d a   s a r n e g a r a y a n g
t e   r t u l i s a d a l a h Un d a n g
Un    d a n g D a s a r . D i s a mp i n g
i t   u , a d a h u k u m d a s a r
t i   d a k t e r t u l i s y a n g
d i   s e b u t k o n v e n s i .
       Da l a m s i s t e m
Dasar Negara adalah landasan kehidupan
 bernegara, maka setiap negara harus
mempunyai landasan dalam melaksanakan
        kehidupan bernegara.
Konstitusi adalah peraturan atau hukum
dasar negara. Konstitusi bersumber pada
   dasar negara sebagai norma hukum.
- Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap
  kekuasaan politik.
- Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak
  pengusaha, serta menetapkan bagi penguasa
  tersebut batas-batas kekuasaan negara.
- Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa
  berhak menghormati HAM orang lain dan hak
  memperoleh perlindungan hukum dalam hal
  melaksanakan haknya.
- Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa
  adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan
  berdiri dengan kokoh.
    Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 ada 4 yaitu : GAMAPATWA
 1. Maksudnya GA sama dengan sila ke 3, jadi
  Negara hendak mewujudkan Persatuan
  Indonesaia,
 2. MA sm dg sila ke 5.negara hendak
  mewujudkan suatu Keadilan sosial
 3. PAT sama dg sila ke 4yaitu kedaulatan rakyat
  dan
 4. WA sila 1 dan 2 ketuhanan YME menurut
  dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Alinea I

   ”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal
segala bangsa, oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan karena tidak sesuai
dengan pri kemanusiaan dan
perikeadilan”
   Kalimat tersebut menunjukkan
keteguhan dan kuatnya motivasi
bangsa Indonesia untuk melawan
penjajahan untuk merdeka, dengan
demikian segala bentuk penjajahan
haram hukumnya dan segera harus
dienyahkan dari muka bumi ini karena
bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusian dan keadilan.
Alinea II

    ”Dan pergerakan kemerdekaan
Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentosa
mengantarkan rakya Indonesia kedepan
pintu gerbang kemerdekaan negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur”.
    Kalimat tersebut membuktikan
adanya penghargaan atas perjuangnan
bangsa Indonesia selama ini dan
menimbulkan kesadaran bahwa
keadaan sekarang tidak dapat
dipisahkan dengan keadaan kemarin
dan langkah sekarang akan menentukan
keadaan yang akan datang. Nilai-nilai
yang tercermin dalam kalimat di atas
adalah negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat adil dan makmur hal
ini perlu diwujudkan.
Alinea III

    ”Atas berkat rahmat Allah Yang
Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya”.
    Pernyataan ini bukan saja
menengaskan lagi apa yang menjadi
motivasi riil dan materil bangsa
Indonesia untuk menyatakan
kemerdekaannya, tetapi juga menjadi
keyakinan menjadi spritualnya, bahwa
maksud dan tujuannya menyatakan
kemerdekaannya atas berkah Allah
Yang Maha Esa. Dengan demikian
bangsa Indonesia mendambakan
kehidupan yang berkesinambungan
kehidupan materiil dan spritual,
keseimbangan dunia dan akhirat.
Alinea IV

     ’kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan’. Pernyataan ini
bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi
motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk
menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi
keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan
tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas
berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian
bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang
berkesinambungan kehidupan materiil dan
spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.
Unsur sebuah konstitusi yaitu:
a. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu:
   Jaminan terhadap HAM dan warga negara.

   Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (dasar).

   Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan

b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang ciri-
   ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu:
   Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat
    dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan
    kepentingan rakyat.
   Melindungi asas demokrasi.

   Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan
    rakyat untuk melaksanakan dasar negara
   Menentukan suatu hukum
A. Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945
1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
   tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
   dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
   Indonesia
2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
   rakyat.
3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah
   negara yang berdaulat rakyat berdasar atas kerakyatan dan
   permusyawaratan perwakilan.
4) Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam
   pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
   Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Sebagai aturan pokok negara, konstitusi negara
berisi aturan-aturan mendasar dan mengatur hal-hal
penting dalam penyelenggaraan bernegara. Aturan
dasar tersebut merupakan implementasi atau
penuangan dari norma-norma yang tercantum dalam
dasar negara.
  Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang
Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berada
dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan
dasar/pokok negara bersama dengan ketetapan MPR
dan konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia,
sedangkan norma dasarnya adalah Pancasila.
B. Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah
   sebagai berikut :
1) Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan
    kemerdekaan yang terperinci
2) Pembukaan UUD 1945 merupakan Tertib
    Hukum Tertinggi di Negara Indonesia
3) Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah
    Negara yang Fundamental

C. Empat isi pokok dari pembukaan UUD 1945, yaitu:
1) Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan
2) Pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan
    Indonesia
3) Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia
4) Pernyataan pembentukan pemerintahan Negara dengan dasar
    kerohanian Negara Pancasila
1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945

   UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
    Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.
   Dengan ditetapkannya konstitusi atau UUD Negara Indonesia
    merdeka tahun 1945, maka hukum kolonial atau penjajahan
    ditinggalkan. Ini berarti hukum nasionallah yang berlaku, yaitu
    UUD 1945.
   UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memuat aturan-aturan
    pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan
    ketatanegaraan yang lainnya.
   Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus
    1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
   Bentuk negara: kesatuan, dan Bentuk pemerintahan: republik
  Pembagian kekuasaan:
a) Kekuasaan eksekutif dijalnakan oleh Presiden,
   dibantu oleh seorang wakil presiden, dan para
   menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden di
   awasi oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR).
b) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR
   bersama-sama dengan presiden.
c) Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah
   Agung (MA).
2. Sistem pemerintahan: Kabinet Presidensil
   Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
   Serikat (UUD RIS) Tahun 1949
   Konstitusi/ UUD RIS 1949 terdiri atas 197 pasal.
   UUD RIS 1949 berlaku hingga 17 Agustus 1950.
   Bentuk negara: serikat atau federal dan Bentuk
    pemerintahan: republik
   Sistem pemerintahan: pemerintahan parlementer
   Lembaga perwakilan: UUD RIS menganut sistem dua
    kamar (Bikameral), yaitu Senat dan Dewan
    Perwakilan Rakyat (DPR).
   Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950
   Tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD Sementara
    tahun 1950
   UUDS tahun 1950 terdiri atas 6 bab. UUDS tahun 1950
    memuat bentuk negara, bentuk pemerintahan,
    pemegang kedaulatan rakyat, alat-alat perlengkapan
    negara, serta sistem pemerintahan negara
   UUDS berlaku hingga 5 Juli 1959.
   Bentuk negara: kesatuan dan Bentuk pemerintahan:
    republik
   Pemegang kedaulatan rakyat: Presiden bersama
    dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
   Alat-alat perlengkapan Negara:
     Presiden dan wakil presiden
     Menteri-menteri
     Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
     Mahkamah Agung (MA)
     Dewan Pengawas Keuangan (KPK)


   Sistem pemerintahan negara : Sistem
    Parlementer
   Adapun contoh sikap positif tersebut antara lain:
     Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami
      makna konstitusi tersebut.
     Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing.
     Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil
      amandeman kepada warga masyarakat.
     Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang
      melanggar konstitusi.
     Mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan tugasnya
      sesuai konstitusi yang berlaku.
     Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah
      sudah sesuai atau belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan
      kepada yang berwenang agar ada perubahan.
     Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sesuai
      dengan amanat konstitusi.
     Menanamkan nilai-nilai konstitusi khusunya perjuangan bangsa
      kepada generasi muda.
     Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan
      konstitusi.
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Dalam sekolah:
 Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah.
 Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik.
 Mengembangkan sikap sadar dan rasional.
 Melaksanakan hasil keputusan bersama.
 Dalam Masyarakat:
 Menjunjung tinggi norma-noma pergaulan.
 Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna.
 Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai
   kegiatan.
 Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama.
 Dalam berbangsa dan bernegara:
 Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
   murni dan konsekuen.
 Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan
   bangsa dan negara.
 Sadar akan kedudukannya sebagai warga negara.
 Setia membela negara dengan perundang-undangan yang
   berlaku.
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi

Contenu connexe

Tendances

Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiErvah Widiantika
 
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraPKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraAdam Hars
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiBab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiHendrastuti Retno
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiJawa Timur
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiHans Sagita
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusiyamega
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiRahma Sheilla
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiarsetyambar
 
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaSejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaAkuun Pribadi
 
Kedudukan konstitusi bagi suatu negara
Kedudukan konstitusi bagi suatu negaraKedudukan konstitusi bagi suatu negara
Kedudukan konstitusi bagi suatu negaraFitri Amalia
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraDnr Creatives
 
3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusiMardiah Ahmad
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 

Tendances (20)

Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi NegaraPKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
PKn - Pengertian Dasar Negara & Konstitusi Negara
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusiBab 4 dasar negara dan konstitusi
Bab 4 dasar negara dan konstitusi
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusi
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesiaSejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di indonesia
 
Kedudukan konstitusi bagi suatu negara
Kedudukan konstitusi bagi suatu negaraKedudukan konstitusi bagi suatu negara
Kedudukan konstitusi bagi suatu negara
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 

En vedette

Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiDinda Gaisi
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Rana Amani
 
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIGian Angelo
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945bulan purnama
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RISomcivics
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)omcivics
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Tiara Azarine
 

En vedette (9)

Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusi
 
Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6Bab 2b sni 6
Bab 2b sni 6
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950
 
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRIKembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
Kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Konstitusi RIS
Konstitusi RISKonstitusi RIS
Konstitusi RIS
 
Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)Undang undang dasar sementara (uuds)
Undang undang dasar sementara (uuds)
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4Rangkuman PKN kelas X BAB 4
Rangkuman PKN kelas X BAB 4
 

Similaire à Hubungan dasar negara dan konstitusi

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Stanford15_
 
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945yudikrismen1
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusitasinit
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusiikaNurulFadhillah
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasrianiArdiMawardi1
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )sunnysidemochi
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Ainul Fikri
 
Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid Hardini_HD
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaFirda Mawaddah Aulia
 

Similaire à Hubungan dasar negara dan konstitusi (20)

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945Wawasan pembukaan uud 1945
Wawasan pembukaan uud 1945
 
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
Bab XII pancasila dan amandemen undang undang dasar tahun 1945
 
PKN.Hasnur
PKN.HasnurPKN.Hasnur
PKN.Hasnur
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
 
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
Uud 1945 dan dinamika pelaksanaannya (7 )
 
LANJUTAN 8.pptx
LANJUTAN 8.pptxLANJUTAN 8.pptx
LANJUTAN 8.pptx
 
Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45Hubungan pancasila-uud-45
Hubungan pancasila-uud-45
 
Pancasila after mid
Pancasila  after mid Pancasila  after mid
Pancasila after mid
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Bab 4 kd 1
Bab 4 kd 1Bab 4 kd 1
Bab 4 kd 1
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa IndonesiaCita cita dan tujuan bangsa Indonesia
Cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
 

Hubungan dasar negara dan konstitusi

  • 5. Standar Kompetensi : 4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi.  Kompetensi Dasar : 4.1 Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi. 4.2 Menganalisis substansi konstitusi negara. 4.3 Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.4 Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.
  • 8. Ke t a t a n e g a r a a n s u a t u n e g a r a d a p a t d i l i h a t d a r i h u k u m d a s a r a t a u k o n s t i t u s i y a n g d i g u n a k a n u n t u k me n g a t u r n e g a r a . Hu k u m d a s a r n e g a r a y a n g t e r t u l i s a d a l a h Un d a n g Un d a n g D a s a r . D i s a mp i n g i t u , a d a h u k u m d a s a r t i d a k t e r t u l i s y a n g d i s e b u t k o n v e n s i . Da l a m s i s t e m
  • 9. Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara, maka setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.
  • 10. Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar negara. Konstitusi bersumber pada dasar negara sebagai norma hukum.
  • 11. - Memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. - Membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pengusaha, serta menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan negara. - Melindungi HAM, maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. - Pedoman penyelengaraan negara, maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
  • 12. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 ada 4 yaitu : GAMAPATWA  1. Maksudnya GA sama dengan sila ke 3, jadi Negara hendak mewujudkan Persatuan Indonesaia,  2. MA sm dg sila ke 5.negara hendak mewujudkan suatu Keadilan sosial  3. PAT sama dg sila ke 4yaitu kedaulatan rakyat dan  4. WA sila 1 dan 2 ketuhanan YME menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • 13. Alinea I ”Bahwa kemerdekaan itu ialah hal segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perikeadilan” Kalimat tersebut menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan untuk merdeka, dengan demikian segala bentuk penjajahan haram hukumnya dan segera harus dienyahkan dari muka bumi ini karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian dan keadilan.
  • 14. Alinea II ”Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakya Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Kalimat tersebut membuktikan adanya penghargaan atas perjuangnan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat di atas adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur hal ini perlu diwujudkan.
  • 15. Alinea III ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.
  • 16. Alinea IV ’kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Pernyataan ini bukan saja menengaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan menjadi spritualnya, bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaannya atas berkah Allah Yang Maha Esa. Dengan demikian bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan kehidupan materiil dan spritual, keseimbangan dunia dan akhirat.
  • 17. Unsur sebuah konstitusi yaitu: a. Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok yaitu: Jaminan terhadap HAM dan warga negara. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental (dasar). Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan b. Menurut Miriam budiarjo, konstitusi memuat tentang ciri- ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu: Yang bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Melindungi asas demokrasi. Menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat untuk melaksanakan dasar negara Menentukan suatu hukum
  • 18. A. Pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3) Pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berdaulat rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. 4) Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  • 19. Sebagai aturan pokok negara, konstitusi negara berisi aturan-aturan mendasar dan mengatur hal-hal penting dalam penyelenggaraan bernegara. Aturan dasar tersebut merupakan implementasi atau penuangan dari norma-norma yang tercantum dalam dasar negara. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berada dalam kelompok staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara bersama dengan ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan Republik Indonesia, sedangkan norma dasarnya adalah Pancasila.
  • 20. B. Kedudukan pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1) Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci 2) Pembukaan UUD 1945 merupakan Tertib Hukum Tertinggi di Negara Indonesia 3) Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental C. Empat isi pokok dari pembukaan UUD 1945, yaitu: 1) Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan 2) Pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia 3) Pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia 4) Pernyataan pembentukan pemerintahan Negara dengan dasar kerohanian Negara Pancasila
  • 21. 1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia Tahun 1945  UUD 1945 ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.  Dengan ditetapkannya konstitusi atau UUD Negara Indonesia merdeka tahun 1945, maka hukum kolonial atau penjajahan ditinggalkan. Ini berarti hukum nasionallah yang berlaku, yaitu UUD 1945.  UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan-aturan ketatanegaraan yang lainnya.  Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.  Bentuk negara: kesatuan, dan Bentuk pemerintahan: republik
  • 22.  Pembagian kekuasaan: a) Kekuasaan eksekutif dijalnakan oleh Presiden, dibantu oleh seorang wakil presiden, dan para menteri. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden di awasi oleh Badan Perwakilan Rakyat (DPR). b) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR bersama-sama dengan presiden. c) Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA).
  • 23. 2. Sistem pemerintahan: Kabinet Presidensil Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) Tahun 1949  Konstitusi/ UUD RIS 1949 terdiri atas 197 pasal.  UUD RIS 1949 berlaku hingga 17 Agustus 1950.  Bentuk negara: serikat atau federal dan Bentuk pemerintahan: republik  Sistem pemerintahan: pemerintahan parlementer  Lembaga perwakilan: UUD RIS menganut sistem dua kamar (Bikameral), yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Undang-Undang Sementara (UUDS) Tahun 1950
  • 24. Tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD Sementara tahun 1950  UUDS tahun 1950 terdiri atas 6 bab. UUDS tahun 1950 memuat bentuk negara, bentuk pemerintahan, pemegang kedaulatan rakyat, alat-alat perlengkapan negara, serta sistem pemerintahan negara  UUDS berlaku hingga 5 Juli 1959.  Bentuk negara: kesatuan dan Bentuk pemerintahan: republik  Pemegang kedaulatan rakyat: Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  • 25. Alat-alat perlengkapan Negara:  Presiden dan wakil presiden  Menteri-menteri  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Mahkamah Agung (MA)  Dewan Pengawas Keuangan (KPK)  Sistem pemerintahan negara : Sistem Parlementer
  • 26. Adapun contoh sikap positif tersebut antara lain:  Berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandeman agar memahami makna konstitusi tersebut.  Melaksanakan isi konstitusi sesuai dengan profesi masing-masing.  Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan isi konstitusi hasil amandeman kepada warga masyarakat.  Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar konstitusi.  Mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan tugasnya sesuai konstitusi yang berlaku.  Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum dengan konstitusi, jika belum kita usulkan kepada yang berwenang agar ada perubahan.  Mengamati berbagai kegiatan politik/ partai politik, apakah sesuai dengan amanat konstitusi.  Menanamkan nilai-nilai konstitusi khusunya perjuangan bangsa kepada generasi muda.  Menangkal masuknya ideology asing yang bertentangan dengan konstitusi.
  • 28. Dalam sekolah:  Taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah.  Melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik.  Mengembangkan sikap sadar dan rasional.  Melaksanakan hasil keputusan bersama.  Dalam Masyarakat:  Menjunjung tinggi norma-noma pergaulan.  Mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna.  Menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan.  Sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama.  Dalam berbangsa dan bernegara:  Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.  Sadar akan kedudukannya sebagai warga negara.  Setia membela negara dengan perundang-undangan yang berlaku.