Proker PPP

1. Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.
Cheap Domai
starting at
$2.99/year
 Beranda
 Berita
 Artikel
 Tentang PPP�
 Publikasi
 Susunan Pengurus
User Login
Username
Password
Remember Me
 Lost your password
Blogroll
 Dinamika PPP
 DPC Berau

2.  DPC Garut
 DPC Jakarta Barat
 DPC Jakarta Selatan
 DPC Jakarta Timur
 DPC Janeponto
 DPC Kab.Tegal
 DPC Kota Tasikmalaya
 DPC Kotasolok
 DPC Kotawaringin Timur
 DPC Madiun
 DPC Majalengka
 DPC Merangin
 DPC Muara Enim
 DPC Sergai
 DPC Situbondo
 DPC Sumedang
 DPC Tangerang Selatan
 DPC Yogyakarta
 DPW Jawa Barat
 DPW Sumatera Utara
 Forum Persatuan
 Pena Persatuan
Program Perjuangan PPP
A. ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
Secara umum, bangsa Indonesia masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang
dihadapinya. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-
perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. UUD 1945 sebagai dasar
konstitusi negara telah mengalami proses amandemen selama empat kali dan menghasilkan
perubahan-perubahan yang mendasar. Pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan
presiden secara langsung, pencantuman pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, sistem
parlemen bikameral (DPR dan DPD), tentang otonomi daerah, penghapusan fungsi politik
militer dan polisi ke arah profesionalisme, kecenderungan sistem pemilu yang mengarah pada
sistem distrik atau proporsional terbuka dan seterusnya adalah contoh dari perubahan-
perubahan di bidang sistem politik dan pemerintahan.
Di bidang ekonomi, walaupun perkembangan makro-ekonomi mengalami perkembangan
sebagaimana yang dilansir pemerintah, akan tetapi sektor riil masih belum menunjukkan
perkembangan yang berarti. Iklim investasi masih belum kondusif, kebutuhan terhadap
lapangan kerja belum bisa diatasi, jumlah pengangguran terus bertambah, angka kemiskinan
mengalami peningkatan, daya beli masyarakat yang terus menurun serta harga-harga
kebutuhan pokok yang terus naik. Kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di dunia
internasional juga masih belum menggembirakan. Di lain pihak kecenderungan
perekonomian global telah mengarah pada upaya penyatuan dan pembentukan pasar regional,
disertai dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di kawasan Asia seperti Cina, Korea, dan
India. Situasi ekonomi seperti ini mambutuhkan kecerdasan untuk menempatkan Indonesia
pada posisi yang menguntungkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dan posisi

3. geo strategis dalam percaturan perekonomian internasional. Oleh karena itu, perjuangan dan
agenda strategis PPP harus mampu mengartikulasikan kepentingan Indonesia ditengah
kebangkitan ekonomi regional dan global serta mampu memperjuangkan dan
mengkomunikasikannya dengan masyarakat.
Pada saat ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi energi yang besar tengah menghadapi
krisis energi karena pengelolaan energi dan penggalian sumber-sumber energi alternatif yang
tidak optimal. Sebagaimana dimaklumi, kebutuhan energi merupakan syarat mutlak bagi
pertumbuhan ekonomi dan keamanan terpenuhinya energi (energy security) menjadi penentu
bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kesenjangan energi
nasional hendaknya menjadi perhatian penting bagi isyu, agenda dan program strategis PPP
dengan menggali sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan (renewable energy)
dan bio-energi sebagai prioritas utama pemenuhan energi dan penggunaan energi nuklir
sebagai pilihan akhir.
Di bidang politik, dengan sistem politik multi partai memungkinkan lahirnya partai-partai
baru dengan berbagai latar belakang kelompok sosial dan ideologi. Begitu juga dengan
lahirnya partai-partai berasas Islam atau yang berbasis pendukung masyarakat Islam. Hal ini
berakibat pada terjadinya polarisasi ideologi politik kepartaian yang selama pemerintahan
Orde Baru terjadi kebijakan deideologisasi dan dealiranisasi politik, baik ideologi politik
nasionalisme sekuler, pragmatisme dan kekaryaan, ideologi berbasis agama, sampai yang
berbau sosialisme-komunisme. Namun demikian, polarisasi ideologi yang terjadi selama ini
masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan kristalisasi dari nilai dan paradigma
kebijakan partai secara substansial.
Pada saat bersamaan, sangat terasa masih lemahnya proses konsolidasi dan penguatan
institusi politik kepartaian, sehingga berakibat pada lemah dan kurang efektifnya peran
kenegaraan dan kemasyarakatan mereka sebagaimana fungsi yang melekat pada dirinya.
Partai-partai politik juga masih rentan mengalami konflik internal yang berkepanjangan,
demikian halnya dengan kurang maksimalnya lembaga-lembaga pemerintahan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya kepercayaan masyarakat kepada mereka terus
menurun.
Di bidang hukum dan HAM, reformasi masih mengalami hambatan yang disebabkan antara
lain oleh budaya dan prilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Proses penegakan hukum masih
memperlihatkan belum memadainya sistem dan instrumen hukum, terlebih lagi adanya
kelemahan moral dan mental para aparat penegak hukum dan aparatur negara lainnya,
sehingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dan sehat.
Kasus pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem, pembalakan dan pembakaran hutan
secara ilegal (illegal loging) terus berlanjut tanpa bisa diatasi dengan penegakan hukum.
Begitu juga, kebutuhan dan jaminan rasa aman masyarakat masih belum terpenuhi dengan
merebaknya konflik sosial yang berkepanjangan, prilaku premanisme dan budaya kekerasan
terjadi di mana-mana, termasuk kekerasan struktural yang tidak jarang dilakukan oleh atau
melibatkan aparat negara.
Dalam kehidupan sosial-budaya, muncul gejala alienasi atau keterasingan di tengah hiruk
pikuk berkembangnya dunia industri dan teknologi informasi. Dampak dari proses globalisasi
dan teknologi informasi dikhawatirkan akan terus mengikis budaya dan norma-norma sosial
masyarakat, sehingga akan mengancam identitas diri dan budaya nasional Indonesia sebagai
sebuah bangsa. Hal ini menjadi tantangan bagi PPP sebagai partai Islam untuk berperan aktif

4. membentengi kebudayaan bangsa dan nilai-nilai agama yang mulai terkikis oleh masuknya
budaya luar dan prilaku sosial masyarakat yang hedonistik, dengan berjuang melalui proses
pembuatan kebijakan-kebijakan di bidang politik kebudayaan, ekonomi dan politik luar
negeri.
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa Indonesia memang tidak bisa menutup diri dari
kemajuan dan perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Oleh karenanya,
perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia internasional bisa berdampak positif
sekaligus juga berdampak negatif terhadap bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah
terjadinya perang akibat invansi dan intervensi Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya
terhadap Irak dan negara-negara Islam pada umumnya, perubahan peta politik Islam
Internasional dengan kemenangan kelompok Hamas di Palestina dan kelompok konservatif di
Iran yang cenderung berseberangan dengan Amerika Serikat, menjadi tantangan tersendiri
bagi perjuangan PPP sebagai partai Islam. Demikian juga isu terorisme global yang
dikampanyekan oleh Amerika dengan cara menyudutkan negara-negara Islam, termasuk
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga isu nuklir Iran
yang menyebabkan memanasnya stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia.
Memang harus diakui bahwa dalam Islam, termasuk Islam di Indonesia, terdapat berbagai
madzhab dan kelompok dengan pemikiran dan pola gerakan sosial-politik yang berbeda,
mulai dari yang konservatif, radikal dan liberal. Wacana dan paradigma hubungan Islam dan
negara ikut mempegaruhi sikap dan gerakan politik kelompok-kelompok Islam tersebut,
yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam
paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (integrated). Paradigma ini
mensubordinasikan kepentingan negara kepada agenda universal Islam semata. Adapun
paradigma sekuralistik memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara atas agama
secara berhadap-hadapan (diametral). Sementara itu, PPP berpandangan bahwa hubungan
Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang
berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan.
Sebab dalam sejarahnya, ummat Islam Indonesia sesungguhnya termasuk yang berkarakter
ummatan wasathan, moderat, dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya lokal.
Sementara itu, karakteristik masyarakat indonesia sebagai pemilih mulai bergeser pada
rasionalisme dan pragmatisme di mana faktor ideologi kurang atau belum menjadi
pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Hal ini harus menjadi perhatian
partai, khususnya PPP, dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat pemilih melalui
program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat. Partai
Islam seperti PPP hendaknya menggabungkan unsur ideologi dan pendekatan rasional kepada
masyarakat. Dilihat dari kekuatan sosio-historis, PPP punya peluang besar karena partai-
partai Islam yang baru lahir yang berbasis massa empat unsur ormas yang berfusi ke PPP
tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, terlebih dengan konflik internal
yang berkepanjangan. Dengan demikian, PPP sebagai partai Islam yang moderat dan sudah
lama berjuang bersama masyarakat bisa menjadi alternatif dan tumpuan harapan masyarakat
Indonesia, khususnya masyarakat Islam santri.
B. KONDISI OBYEKTIF PARTAI
Sebagai salah satu partai besar yang memiliki sejarah paling panjang dibanding partai-partai
politik Islam yang lain, PPP memiliki keunggulan sebagai modal dasar perjuangan, yaitu latar
belakang historis sebagai fusi politik penerus perjuangan empat partai Islam, yang bukan
hanya sebagai dokumen historis tapi merupakan kekuatan strategis yang tetap aktual untuk

5. menyatukan sikap perjuangan politik umat. Di samping itu hak hidup partai dijamin oleh
undang undang, sehingga partai dapat berperan sebagai sarana penyaluran aspirasi dan
perjuangan umat.
Sejak reformasi bergulir, PPP sudah berusaha melakukan pembenahan diri dengan
merumuskan paradigma baru yang diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP tahun
2000. Paradigma baru tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek strategis, yakni; kembali
ke jati dirinya semula sebagai partai yang berasas Islam, menegaskan diri sebagai partai Islam
yang berpijak pada prinsip ummatan wasathan (menghindari sikap ekstrem kanan maupun
ekstrem kiri), dan konsolidasi partai yang mengedepankan prinsip kebersamaan, persatuan
dan jalur konstitusional untuk menghindari konflik dan perpecahan partai yang
berkepanjangan.
Kekuatan PPP yang lain adalah telah terbentuknya jaringan organisasi partai di seluruh
Indonesia, yang ditopang dengan kepemimpinan yang tumbuh serta berakar dari bawah yang
dipilih secara demokratis dalam forum permusyawaratan, serta keteguhan sikap politik partai
sebagai cermin kemandirian dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi umat.
Begitu juga, proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-¬kader partai untuk
duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan. PPP,
sebagaimana hasil akhir pemilihan umum 2004, tetap memperoleh dukungan rakyat,
termasuk dari kalangan ulama, cendekiawan, generasi muda, wanita, dan kaum pekerja. Dari
segi perolehan kursi, pada pemilu 2004 PPP masih menempati urutan ketiga terbesar dengan
58 kursi setelah Golkar 128 kursi dan PDI-P dengan 109 kursi, walaupun dari segi perolehan
suara PPP terus mengalami kemorosotan, yakni hanya 10, 71% pada pemilu 1999 dan 8,15%
pada pemilu 2004.
Sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keummatan, PPP memiliki daya
tarik dengan kemungkinan masuknya beberapa kalangan di luar empat unsur fusi. Begitu
juga, Sejumlah organisasi sayap partai dari kalangan ulama, pemuda (Generasi Muda
Pembangunan Indonesia, Angkatan Muda Ka’bah, Gerakan Pemuda Ka’bah) dan kaum
perempuan (Wanita Persatuan Pembangunan) juga aktif mendinamisir Partai. Ini jelas
merupakan modal yang penting untuk memenangkan pemilu yang akan datang.
Namun demikian, PPP masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu untuk mencapai “fusi
tuntas” masih diperlukan waktu dan kerja keras seluruh jajaran partai dengan mengedepankan
semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan langkah untuk mencapai cita-cita.
Walaupun struktur dan infrastruktur partai sudah mengakar hingga ke lapisan bawah, akan
tetapi sangat dirasakan kurang maksimal dan kurang efektifnya gerak partai dalam
melaksanakan fungsi dan peran kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat DPP, DPW,
DPC, PAC maupun ranting. Hal ini menyebabkan citra PPP yang semakin merosot dan
terhambatnya konsolidasi dalam mengembangan jaringan dan basis konstituen.
Selain itu, meskipun telah dilaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia berupa
kader yang tangguh dan berkualitas, namun mengingat besarnya jumlah kader yang
dibutuhkan maka kegiatan kaderisasi baik terstruktur maupun tidak masih sangat lemah
sehingga terus perlu dipacu lagi. Begitu juga mengenai soal sumberdaya dan dana, meskipun
bukan menjadi penyebab utama, namun ketersediaan sumberdaya dan dana perjuangan Partai
masih menjadi masalah. Untuk itu perlu dicari berbagai terobosan dalam memecahkannya,
dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum. Begitu juga soal kemandirian di setiap
tingkatan organisasi dan citra Partai yang harus secara terus menerus diupayakan agar
dukungan masyarakat semakin besar.
Di samping itu, selama ini PPP sangat lemah dalam membangun citra dan komunikasi politik,
yang salah satunya disebabkan antara lain oleh kurang maksimalnya peran-peran kenegaraan

6. strategis yang seharusnya dimainkan PPP, kurang tegasnya sikap dan kebijakan partai dalam
melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, serta kurang
maksimalnya pembangunan jaringan dan komunikasi dengan dunia pers.
C. PROGRAM PERJUANGAN PPP
PPP memiliki kehendak kuat untuk selalu mendorong percepatan transformasi menyeluruh di
semua aspek kehidupan, baik dalam dimensi sistem maupun mentalitas dan kultur;
berlangsungnya pemenuhan hak-hak dasar manusia yaitu hak sebagai manusia merdeka, hak
atas keyakinan beragama dan tidak adanya pemaksaan dalam agama, hak atas penghidupan,
pekerjaan, nafkah pangan, sandang dan papan; hak atas keselamatan jiwa dan bebas dari
penganiayaan, perusakan dan penodaan, hak mendayagunakan akal-fikiran serta kebebasan
berkreasi, berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, hak atas kepemilikan harta benda yang
sah; hak untuk berketurunan dan menjaga kelangsungan generasi; serta suasana yang
kondusif bagi pengembangan jati-diri dan kepribadian manusia.
Dengan demikian, yang hendak dibangun oleh PPP adalah umat dan masyarakat terbaik
(khairu ummah) yang diarahkan pada kemantapan hubungan manusia dengan Tuhannya
(hablum min al-llah), keharmonisan hubungan dengan sesamanya, dan keselarasan hubungan
antara manusia dengan alam lingkungan sekitarnya (hablum min al-nas). PPP menempatkan
ikhtiar mabadi khaira ummah sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun karakter
bangsa dan konstruk kebudayaan Indonesia dalam rangka membangun peradaban yang
unggul sebagai implementasi dari missi transformatif merahmati semesta alam (rahmatan lil
alamin).
A. Agama
1. PPP meyakini Islam sebagai agama paripurna yang mengemban missi transformatif di
semua aspek kehidupan dalam rangka merahmati semesta alam. PPP menempatkan agama
sebagai sumber kekuatan rohani dan sekaligus sumber kesadaran akan makna, hakekat, dan
tujuan hidup manusia. Agama merupakan sumber moral, etika, inspirasi, dan motivasi
sebagai pedoman untuk membedakan yang benar dan salah. Agama adalah pendorong
manusia untuk keluar dari kegelapan dan meraih cahaya kebenaran.
2. PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis serta
saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara
universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan demi terwujudnya negara Indonesia yang
damai, makmur, sejahtera, religius dan bermoral. Dengan demikian, PPP menentang
hubungan yang bersifat integralistik yang mensubordinasikan kepentingan negara Indonesia
kepada agenda universal Islam semata, juga menolak pola hubungan yang sekularistik yang
menjauhkan peran agama dalam kehidupan kenegaraan.
3. PPP menjadikan Islam Indonesia sebagai sendi-sendi ajaran dan basis paradigmatik bagi
cita-cita, model strategis dan kode etik partai dalam ber-amar ma’ruf nahy munkar, melalui
upaya:
o mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan secara terpadu, seimbang,
selaras, serasi, harmonis, otentik dan utuh menyeluruh;
o berikhiar agar nilai-nilai itu tertanam, hidup dan mengakar di masyarakat, menjiwai
perikehidupan bangsa serta tumbuh berkembang di atas kesadaran kemanusiaan dan
keinsafan akan rahmat dan mashlahah yang terkandung di dalamnya;
o mendorong penyelenggaraan perikehidupan politik yang sehat dan santun (akhlâq al-
karîmah) serta dijiwai semangat tasâmuh, tawâsuth, tawâzun, ta’awwun dan i’tidâl.
4. PPP senantiasa akan mengarahkan perjuangan (jihad) li-‘i’la-i kalimatIllah dalam rangka
membentuk umat terbaik (mabadi khairu ummah) dan terwujudnya baldatun thoyyibatun

7. warobbun ghofur yang hakiki sebagai implementasi rahmatan lil alamin. Syari’at yang
diperjuangkan oleh PPP adalah syari’at yang hakiki bukan sekedar simbol, apalagi
kebanggaan simbolis, dengan cara:
o menempatkan seluruh geraknya dalam kerangka mujâhadah, baik secara lahiriah, maupun
bathiniah. Komitmen tersebut secara inherent di dalam cita-cita, pilihan strategis, program,
sikap dan kerja partai.
o menempatkan ulama sesuai peran dan fungsinya secara maksimal sebagai penerus misi
kenabian (risalah nabawiyah) dan panutan yang membimbing umat kearah penyempurnaan
akhlak, termasuk etika berpolitik, ke jalan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup
yang hakiki duniawi ukhrawi.
5. Dengan prinsip “Lakum diinukum waliyadiin..” dan disemangati oleh “kebebasan untuk
memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan-nya
itu” seperti dimaksud oleh pasal 29 UUD 1945, maka PPP selalu berjuang untuk:
o mendorong pengembangan kualitas kehidupan beragama serta hubungan internal dan antar
ummat beragama yang harmonis dengan dilandasi nilai-nilai akhlak mulia:
o mendorong apreasiasi kepentingan umat beragama dengan akses yang adil dan
proporsional, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, serta penataan dan
pengelolaan fasilitas ibadah, termasuk fasilitas perayaan hari besar keagamaan;
o mendorong pengembangan kesadaran moral dan etika, pemantapan nilai-nilai kehidupan
keluarga, penyediaan ruang publik, pembelajaran terbuka dan dialogis, sosialisasi pentingnya
kualitas kehidupan keluarga.
B. Politik
1. PPP senantiasa berkomitmen dan bertekad untuk meningkatkan kualitas kehidupan
demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan
praktek politik yang demokratis melalui upaya:
o mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara,
o pendidikan demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan
berorganisasi, termasuk kebebasan pers yang bertanggung-jawab;
o peningatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik termasuk peningkatan wawasan,
ketrampilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pelayanan publik, serta reformulasi
otonomi daerah untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan.
o mendorong pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan akses
yang sama terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan produksi bagi rakyat, menjamin
pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi, kebangsaan dan keadilan sosial, persamaan
dan perlindungan hak politik warga negara, dan kesempatan yang sama bagi semua warga
negara dalam menempati jabatan-jabatan publik di seluruh wilayah RI.
o reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik .
2. PPP memaknai kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai
implementasi rahmatan lil alamin; yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
dilandasi nilai-nilai akhlak mulia, serta dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi
amanah. PPP memaknai dan sekaligus mendorong pencapaian tujuan nasional bangsa
Indonesia sebagai bagian dari pewujudan baldatun thoyyibatun warobbun ghofur serta
meniatkan ikhtiar berpolitik sebagai bagian dari ibadah.
3. PPP mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang maslahatir-roiyyah, yakni mampu
menjamin pewujudan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, memberikan
rasa aman dan tenteram, melindungi dan mengayomi rakyat, menjaga persatuan nasional,
keutuhan wilayah dan kelangsungan negara, menegakkan hukum, nilai-nilai kemerdekaan
dan kedaulatan rakyat (res publica) yang hakiki, serta melangsungkan perikehidupan politik
yang cerdas, sehat, santun, adil, beradab dan demokratis yang memungkinkan seluruh warga

8. negara mengontrol jalannya pemerintahan.
4. PPP memahami keberadaan negara sebagai salah satu pilar yang menjamin terlaksananya
kehidupan beragama yang sebaik-baiknya serta kemerdekaan dan NKRI sebagai hasil
perjuangan sekaligus kesepakatan yang sah dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan komitmen tersebut, maka ikhtiar ‘izzul islâm wal muslimîn dan mabadi khairu
ummah oleh PPP selalu terintegrasi dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan serta memelihara persatuan, keutuhan bangsa dan kelangsungan NKRI.
5. PPP memahami kemajemukan (al-ikhtilaf) sebagai hukum alam (sunnatullah) sekaligus
keniscayaan sejarah yang diakui keberadaannya sejak zaman Raulullah SAW, serta
menyadari bahwa sesama manusia berkedudukan sederajat, tiada kelebihan antara yang satu
dan lainnya, apakah asal-usul suku, ras, keturunan, jenis kelamin, golongan, profesi dan
sebagainya, kecuali karena ketaqwaannya terhadap Allah SWT. Dalam kemajemukan
terkandung potensi untuk saling mengenal, menghormati, bekerja-sama, tolong-menolong,
na¬sehat-menasehati, berlomba dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran guna
meningkatkan amal ibadah serta ikhtiar meraih kedamaian, kemaslahatan dan kerahmatan.
Dengan memaknai Indonesia sebagai kawasan damai, lahan amal dan arena dakwah; PPP
selalu mengakui kemajemukan, menjunjung tinggi persatuan dan mengembangkan
persaudaraan; yang diantaranya termanifestasi dalam ikatan keagamaan (ukhuwwah
islamiyyah), kebangsaan (ukhuwwah wathoniyyah), dan kemanusiaan (ukhuwwah
basyariyyah).
6. PPP bertekad dan berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai pioner dan pemersatu
gerakan politik Islam sebagai alat perjuangan (jihad) nilai-nilai dan aspirasi ummat Islam
Indonesia dalam kehidupan kenegaraan, agar bangsa Indonesia berjalan sesuai dengan
panduan ajaran Islam.
7. PPP mendorong penguatan sistem pertahanan nasional dengan:
o menegakkan kesatuan dan keutuhan wilayah negara, melalui kerjasama internasional dan
penegasan batas wilayah nasional;
o meningkatkan profesionalisme aparat pertahanan baik TNI maupun badan intelijen berikut
kelayakan peralatannya dan tingkat kesejahteraaan anggotanya;
o meningkatkan efektifitas pelaksanaan subsidi langsung dan jaminan sosial kepada
penduduk miskin sehingga terjamin ketersediaan kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan
kesehatan serta perumahan kepada penduduk miskin.
C. Ekonomi
1. PPP mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam perikehidupan
ekonomi dengan betolak pada menempatkan manusia sebagai pelaku (economic man)
sekaligus makhluk sosial dan religius yang harus bertindak elegan serta mampu
menundukkan nafsu jahat dan praktik tercela. Harta kekayaan tidak boleh terakumulasi dan
beredar hanya di antara segelintir orang saja. PPP menghormati kompetisi yang sehat yang
dijiwai semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan sekaligus menolak segala bentuk
persaingan yang ditujukan hanya demi kemenangan individual termasuk keserakahan
(libidonomic devian) yang bertentangan dengan moralitas dan agama.
2. PPP memahami bahwa perekonomian nasional dalam era globalisasi memiliki dinamika
yang kompleks, diwarnai oleh berbagai tarik menarik berbagai kepentingan aktor dan
ideologi berikut dampaknya, sehingga pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan antar
bidang, bukan saja bidang ekonomi tetapi juga sosial, politik dan budaya. Karena demokrasi
memiliki dimensi yang luas, bukan saja dalam bidang pemerintahan tetapi juga bidang
ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus dibarengi pengejawantahan nilai-nilai
demokrasi dan kedaulatan rakyat diantaranya melalui penegakan asas demokrasi ekonomi
dan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

9. 3. PPP bertekad mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan rakyat secara keseluruhan
bukan hanya kemakmuran orang-seorang melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu
pada kemandirian dan kekuatan nasional, mengutamakan pemenuhan kepentingan umum (al-
maslahah al-ammah) yang dibarengi pemenuhan kebutuhan individu, dengan:
o mendorong ikhtiar-ikhtiar yang cerdas dan tegas memastikan bahwa perencanaan dan
penentuan kebijakan ekonomi berikut pelaksanaannya di lapangan benar-benar efisien
sekaligus adil, memperhatikan visi jangka panjang, mampu menghapus ketimpangan dan
kemiskinan, serta memastikan tidak bertentangan dengan ajaran agama.
o mendorong agar negara berperan signifikans dalam penanganan/penguasaan cabang-cabang
perekonomian yang menguasai hidup orang banyak serta pemanfaatan yang sebaik-baiknya
public goods yang dikuasai/dimiliki oleh negara;
o mendorong pemaksimalan peranan BUMN, BUMD dan koperasi dalam kegiatan ekonomi
serta meminimalkan privatisasi BUMN/BUMD berdasarkan derajat strategis, utilitias publik
dan orientasi komersialnya termasuk mencegah terjadinya PHK, teranulirnya hak kontrol
masyarakat dan terbatasinya aksesibilitas masyarakat miskin.
o mendorong peningkatan peluang dan kapasitas pelaku ekonomi nasional dan lokal dalam
dalam kegiatan ekonomi dan penguasaan unit-unit usaha ekonomi agar bangsa Indonesia
menjadi tuan di negerinya sendiri.
o mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dengan pengelolaan secara mandiri dan
berkelanjutan termasuk diversifikasi produksi dan peminimalan ekspor bahan mentah primer
agar sebagian besar nilai tambahnya turut memperbesar sumber pendapatan negera serta
sumber-sumber energi non renewable bisa terjamin kelangsungannya;
o mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha
swasta, badan usaha negara dan koperasi) yang bermuara pada peningkatan daya saing
termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan,
pemantapan kesinambungan fiscal.
D. Hukum dan HAM
1. PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar
dan taat hukum. Karena itu, program pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan
untuk terjaminnya kepastian hukum dan rasa keadilan serta terlindunginya Hak Asasi
Manusia (HAM).
2. PPP mendorong agar penyelenggara negara dan pemerintahan serta warga masyarakat
mendasarkan tindakannya pada kepatuhan hukum dan tradisi ber-konstitusi. Hukum
ditempatkan sebagai panglima, dalam arti bahwa kekuasaan dibatasi dengan hukum agar
tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dijalankan atas dasar negara hukum (rechstaat) bukan atas dasar negara
kekuasaan (machstaat). PPP memperjuangkan pembangunan hukum bagi terwujudnya tertib
sipil dan terpenuhinya rasa keadilan yang dijiwai semangat kejujuran dan kebenaran serta
memperhatikan kemajemukan penalaran hukum.
3. PPP bertekat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karena
itu, PPP berkeyakinan dan terus berjuang untuk pemenuhan hak-hak dasar manusia yang
meliputi; 1) hak hidup (khifd al-nafs); 2) hak beragama atau berkeyakinan (khifd al-din); 3)
hak untuk berfikir (khifd al-‘agl); 4) hak milik individu (khifd al-mal); 5) hak
mempertahankan nama baik (khifd al-‘irdh); 6) hak untuk memiliki garis keturunan (khifd al-
nasl).
4. PPP memiliki prinsip perjuangan yang mengandung nilai-nilai HAM dalam upaya
penghormatan terhadap hak-hak yang berurusan dengan publik, yakni: (1) al-musawah, atau
persamaan derajat kemanusiaan, (2) al-hurriyah, kemerdakaan atau kebebasan dengan

10. pertanggungjawaban moral dan hukum di dunia dan akhirat, (3) al-ukhuwah, persaudaraan
antar manusia, (4) al-adalah, keadilan yang berintikan pemenuhan hak-hak manusia
berdasarkan prinsip dan rasa keadilan, dan (5) al-syura, yakni setiap warga masyarakat
berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.
5. PPP berusaha agar pembaharuan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum,
pembinaan aparatur penegak hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana hukum dapat
terlaksana dengan memperhatikan sungguh¬-sungguh kemajemukan tatanan hukum yang
berlaku.
6. Partai akan terus memperjuangkan agar dilakukan peninjauan terhadap produk perundang-
undangan yang menghambat proses demokratisasi politik, ekonomi, dan sosial budaya serta
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. PPP juga akan terus memperjuangkan agar
proses legislasi yang berlangsung harus terus menerus diupayakan guna menghasilkan produk
hukum yang memadai yang bisa menampung semua permasalahan hukum, mengikuti
perkembangan hukum dan dapat senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat, sehingga produk
hukum dan perundang-undangan merupakan cerminan kehendak rakyat.
7. PPP mendorong pewujudan rasa aman, solidaritas sosial dan tertib sipil melalui upaya-
upaya:
o meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan jumlah tenaga kepolisian;
o mengembangkan harmonisasi kehidupan sosial bermasyarakat;
o mendorong penyelesaian konflik sosial melalui berbagai saluran baik jalur hukum, budaya
maupun ekonomi termasuk pengembangan model-model resolusi konflik dan recovery pasca
konflik yang terpadu.
E. Sosial-Kemasyarakatan dan Kebudayaan
1. Sebagai partai Islam yang berwawasan kebangsaan atau keindonesiaan, maka cita-cita
sosial yang terkandung dalam politik kemasyarakatan PPP adalah berusaha menciptakan
masyarakat Indonesia yang religius, dalam arti masyarakat yang mampu meng-
implementasikan keimanan mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian
diharapkan akan muncul etika sosial yang kuat di masyarakat.
2. Namun mengingat keragaman bangsa ini dari segi agama, budaya dan ideologi, maka sikap
toleran mesti terus ditumbuhkan agar masyarakat mampu menghargai komunitas lain yang
berbeda dengan demkian akan tercipta masyarakat yang harmoni yang mampu menjaga
kerukunan sosial. Demikian pula prinsip egalitarian harus tetap dijaga agar tidak terjadi
diskriminasi sosial, sebaliknya bisa diwujudkan kesetaraan di segala sector kehidupan sosial.
3. Sesuai dengan tradisi kehidupan modern, masyarakat haruslah selalu didorong untuk selalu
memiliki kesadaran hukum, sehingga bisa terbentuk tertib sipil. Dengan adanya tertib sipil ini
tidak hanya kehidupan sosial yang akan terjamin keberlangsungannya, tetapi dalam skala
makro akan mendorong terciptanya tertib politik dalam penyelenggaraaan Negara.
4. Mengingat masih besarnya ketimpangan kehidupan sosial baik di tingkat nasional maupun
internasional, maka haruslah selalu ditumbuhklan masyarakat yang kritis tetapi sekaligus juga
memiliki semangat pengabdian dan perjuangan, sehingga akan mampu mengeliminir setiap
ketimpangan sosial. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kemampuan untuk
mewujudkan keadilan sosial dengan inisiatif sendiri.
5. Kedewasaan serta mandirian masyarakat dalam menangani persoalan sosial semacam itu
tidak hanya akan memperbesar otonomi yang dimiliki dalam mengatur kehidupan sosial,
tetapi dalam jangka panjang akan memperbesar partisipasi masyarakat dalam mengkelola dan
mengontrol kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini merupakan tugas sosial partai
politik dalam mendewasakan bangsa
6. PPP senantiasa berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan

11. sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan
dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal
ika;
Di bidang kebudayaan, PPP berpandangan bahwa sesungguhnya kebudayaan merupakan
proses yang berkembang dinamis, sejalan dengan dinamika masyarakat yang menyangganya.
Oleh karena itu dalam pengembangannya haruslah selalu memperhatikan khazanah budaya
lokal dan nasional yang selama ini memang telah menjadi landasan dan rujukan. Namun
demikian proses pembentukan budaya tersebut diperlukan semangat kreatif untuk
menciptakan kemajuan dan mencapai kesempurnaan.
Langkah itu hendaklah selalu disertai sikap selektif dan proporsional dalam menempatkan
sumber-sumber kebudayaan yang ada, termasuk dalam mengelola budaya yang datang dari
luar. Hal itu dimaksudkan agar berkembang budaya baru yang tumbuh dari akar budaya
sendiri, tetapi sekaligus tidak terisolasi dari budaya bangsa lain. Dengan demikian diharapkan
akan lahir kebudayaan baru yang mampu menopang kehidupan masyarakat modern saat ini.
Dengan landasan filosofis semacam itu maka PPP;
1. Mendorong tumbuhnya daya pemikiran kreatif di kalangan masyarakat, agar mampu
mendorong tumbuhnya budaya baru sebagai landasan terbentuknya etika sosial, yang menjadi
sumber keseluruhan tata dan tertib sosial yang dibangun.
2. Kebudayaan, termasuk di dalamnya kesenian dan ilmu pengetahuan serta teknologi,
hendaklah dijadikan sebagai sarana perjuangan untuk pemanusiaan manusia, yakni untuk
kembali mengangkat harkat bangsa Indonesia, sehingga bias menjadi bangsa yang bebas,
berdaulat, mandiri dan bermartabat.
3. Mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal, baik atas nama agama
maupun modernitas dan pembangunan. Dengan demikian hak setiap komunitas untuk
mengembangkan budaya akan terjamin, sehingga keragaman budaya Indonesia akan tetap
terjaga.
4. Menolak kolonisasi dan dominasi budaya global yang dengan gencar melindas hampir
seluruh ekspresi kebudayaan nasional dan lokal, dalam bentuk penyeragaman budaya secara
total. Hal itu tidak hanya menghilangkan ekspresi lokal, tetapi juga mengaburkan identitas
nasional dan memudarkan kepribadian bangsa.
5. Dalam pengembangan sosial budaya, PPP akan terus mendorong proses dan upaya
aktualisasi dan vitaslisasi ajaran agama dalam proses transformasi sosial budaya, sehingga
perkembangan sosial budaya Indonesia senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai agama.
6. PPP berusaha untuk mengembangkan nilai;nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran
etik, moral dan spiritual agama dikalangan masyarakat luas, serta mengembangkan seni
budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya
dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.
F. Kesejahteraan Masyarakat
PPP mencermati dan prihatin terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum bisa
menikmati hasil pembangunan. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan
mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat terus menurun yang ditandai dengan tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi, pendapatan (incom) masyarakat sangat rendah dan
pengangguran semakin bertambah yang diikuti oleh rendahnya daya beli masyarakat,
kebodohan dan menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan.

12. PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang
mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik.
Oleh karena itu, program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada
peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan
jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
PPP akan memperjuangkan agar program kesejahteraan sosial ditekankan pada peningkatan
usaha pengembangan kemampuan dan kemandirian peranan lembaga swadaya masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan
dan kesehatan, maupun peningkatan kemampuan dan peranan pemerintah dalam
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui program peningkatan pendidikan dan
kesehatan.
Demikian juga, PPP akan terus berusaha agar pemerintah senantiasa memenuhi hak setiap
warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi harkat dan
martabat kemanusiaan, dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar serta penciptaan
lapangan kerja dan usaha. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan, penghapusan
pengangguran dan kesenjangan sosial-ekonomi harus dijadikan sasaran prioritas dalam setiap
rencana pembangunan.
PPP berpendirian bahwa manusia yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik yang
ideal. Karena itu program pengembangan kualitas sumberdaya manusia diarahkan pada
terbinanya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu,
cerdas, sehat, kritis dan kreatif, berpola hidup sederhana , sanggup bekerja keras, hemat,
jujur, efesien, mandiri dan penuh pengabdian.
PPP akan terus mengusahakan agar wajib belajar sembilan tahun bisa tuntas di seluruh
wilayah Indonesia, dengan program dan biaya pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dan UU
Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu PPP akan mengusahakan peningkatan kualitas
pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan ( guru, dosen dan guru besar ) baik
ditingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. PPP juga akan
mengkampanyekan pendidikan untuk semua orang dan pendidikan seumur hidup.
G. Hubungan Internasional
1. PPP memiliki tekad yang kuat untuk mengembangkan politik luar negeri Indonesia yang
bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan
menentang segala bentuk penjajahan, menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap
pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia termasuk tidak terlibat
dalam semua jenis aliansi militer atau pakta pertahanan. Politik luar negeri haruslah
diarahkan bagi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, keutuhan dan
kejayaan NKRI, peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta terpeliharanya hak-
hak dasar manusia. PPP selalu berupaya untuk mengembangkan tanggapan strategi serta
kebijakan luar negeri yang kooperatif dan bisa bekerja-sama dengan negara manapun tanpa
meninggalkan prinsip bebas aktif, dalam rangka meningkatkan simpati dan dukungan
internasional bagi pembangunan Indonesia serta menciptakan suasana yang kondusif di
dalam negeri;
o mendorong kegiatan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan untuk
mengoptimalkan peranan Indonesia di panggung regional dan internasional serta menjamin
kedaulatan bangsa serta menegaskan batas wilayah nasional Indonesia;
o meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan budaya antar negara anggota ASEAN dan

13. antara ASEAN dengan berbagai kelompok/kawasan lainnya guna meningkatkan ketahanan
nasional dan regional serta laju pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan
kebudayaan dengan tetap mempertimbangkan kaitan antara lingkungan geografis dengan
realitas politik, ekonomi, dan kebudayaan;
o meningkatkan kemandirian serta daya tawar negara-negara berkembang terhadap negara-
negara adidaya dalam percaturan global termasuk menolak segala bentuk intervensi oleh
negara manapun dalam masalah dalam negeri masing-masing;
o aktif dalam kerja-kerja meredakan konflik antarnegara maupun intranegara baik yang
berdasarkan perbedaan ideologi maupun non-ideologi serta menolak adanya perlakuan suatu
negara atas negara lainnya sebagai budak/proxy ataupun koloninya;
o mengimbau agar masyarakat dunia menghindari konflik dengan mewujudkan prinsip hidup
berdampingan secara damai (peaceful coexistence), agar negara-negara yang berbeda
ideologi sekalipun dapat saling menghormati dan tidak saling mematikan.
D. AGENDA STRATEGIS PPP
1. Konsolidasi dan Penguatan Fungsi Organisasi
Partai Persatuan Pembangunan memerlukan struktur organisasi partai yang kuat dan efektif
dalam mengelola berbagai sumberdaya politik yang dimilikinya. Organisasi PPP harus
mempunyai hirarkhi yang mencerminkan kemampuan partai melaksanakan program serta
mampu beradaptasi dengan berbagai problema yang terus berkembang. Oleh karena itu,
restrukturisasi dan modernisasi organisasi diperlukan dengan beberapa prinsip berikut:
a. Mengantarkan kemampuan partai beradaptasi dan mengakomodasi tindakan-tindakan
rasional ke dalam sistem otoritas yang bersifat legal formal (rational-legal authority), yang
menandakan adanya tatanan sistem dan mikanisme organisasi partai yang teratur dan terarah;
b. Manajemen organisasi yang dibangun PPP harus bersifat sistemik dan kolegial.
Manajemen PPP harus menghindari otoritas-otoritas indvidual atau kelompok yang bersifat
subyektif, sebab hal itu akan berakibat pada rapuh dan lumpuhnya tatanan, sistem dan
mikanisme organisasi. Sebab dalam kontek ini, organisasi partai haruslah bersifat impersonal
dan obyektif. Demikian juga konstitusi, prosedur, mekanisme dan berbagai aturan main partai
harus bersifat tertulis, komprehensif, integral dan bersifat lugas. Hal ini untuk menghindari
dominannya kepentingan dan otoritas individu yang bersifat subyektif dalam menafsiri dan
menerapkan aturan main partai;
c. Struktur dan perangkat organisasi harus mampu mengakomodasi berbagai bidang keahlian,
skill dan concern yang dibutuhkan oleh partai dalam rangka menjalankan roda organisasi dan
program partai;
d. Manajemen partai juga harus menjunjung tinggi prinsip reward and punnishment,
melakukan promosi kader berdasarkan karir, reputasi dan moralitas politik sesuai dengan
standar yang ditentukan partai serta melakukan regenerasi seimbang berkesinambungan;
e. Jaringan organisasi dan kepengurusan PPP harus lebih diperbesar di daerah, terutama di
tingkat Ranting dan ramping di tingkat atas. Karena itu alokasi sumberdaya manusia dan
keuangan lebih diprioritaskan untuk kepentingan jaringan basis di tingkat Ranting, Anak
Cabang dan Cabang. Sebab untuk menghadapi tantangan dan persaingan politik yang
semakin ketat di masa mendatang, otoritas dan konsentrasi sumber daya harus digeser dari
lingkaran elit tingkat pusat ke jaringan akar rumput (grassroot) sebagai penyangga utama
partai.
Pada tataran praktis, prinsip-prinsip konsolidasi dan penguatan fungsi organisasi di PPP
hendaknya ditopang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

14. a. Penataan dan peningkatan fungsi kelembagaan
PPP akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan proses konsolidasi
organisasi dari bawah mulai dari Musranting, Musancab, Muscab, Muswil dan Muktamar,
serta bentuk-bentuk permusyawaratan lainnya seperti mukernas, mukerwil, mukercab dan
seterusnya sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART PPP. Demikian juga perlu terus
dimaksimalkan peran dan fungsi fraksi, majelis, departemen dan lembaga-lembaga yang ada
dalam struktur organisasi di semua tingkatan, sekaligus mengembangkan badan-badan
otonom dan sayap organisasi partai beserta maksimalisasi peran dan fungsinya.
b. Pengadaan sarana, prasarana dan penertiban administrasi
Pimpinan partai di semua tingkatan harus mengupayakan kelengkapan, sarana dan prasarana
organisasi antara lain kantor sekretariat, alat kelengkapan kantor dan sarana-sarana lainnya
untuk menunjang kelancaran tugas-tugas partai. Demikian juga dalam hal penertiban
administrasi dan keuangan partai, sistem database dan dokumentasi partai. Oleh karena itu
akan diupayakan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta pelatihan bagi
pelaksananya.
c. Penelitian dan Pengembangan
PPP akan terus mengembangkan kualitas partai melalui jaringan penelitian dan
pengembangan partai, dengan setiap jajaran kepengurusan partai menjadi simpul-simpul
jarinngan, guna meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah, kebutuhan dan aspirasi
masyarakat, terutama yang telah memberikan kepercayaan kepada partai lewat pemilihan
umum. Program tersebut dapat melalui penelitian dan pengambangan partai mulai dari (1)
penelitian dan pengembangan masyarakat pendukung (konsituen), (2) penelitian dan
pengembangan produk-produk politik partai, (3) penelitian dan pengembangan pesaing dan
mitra politik partai dan kekuatan politik lainnya, dan (4) penelitian dan pengembangan
pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan.
Pembangunan database partai yang meliputi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta
studi kebijakan politik partai bagi pengambilan keputusan politik yang diperlukan. Oleh
karena itu PPP akan mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan ( Litbang )
partai meliputi jaringan nasional, wilayah dan daerah sebagai kelanjutan lembaga atau
balitbang PPP.
d. Advokasi dan Bantuan Hukum
PPP menyadari bahwa kredibilitas partai akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan partai dalam
memberikan respons terhadap setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah
masyarakat. Karena itu PPP akan memperkuat pernan Lembaga Bantuan Hukum partai yang
ada untuk melanjutkan upaya dan kegiatan advokasi atau pembelaan atas nasib rakyat yang
dirugikan sebagai akibat proses pembangunan yang tidak memihak rakyat, kegiatan tersebut
dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai PPP disemua tingkatan maupun para anggota
DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota dengan program legislasi dan peraturan
daerah yang berpihak kepada rakyat.
Program pembelaan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak-hak politik warga partai
yang dirugikan oleh negara maupun aparat penegak hukum. Lembaga Bantuan Hukum yang
dibentuk oleh partai harus dimaksimalkan dalam proses pembelaan kepada warga partai yang
terkena kasus hukum baik karena kegiatan kampanye pemilu, kinerja di lembaga perwakilan
baik di pusat maupun daerah secara adil dan proporsional.
2. Kaderisasi
Kaderisasi dalam partai adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan keberlanjutan

15. kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekruitmen, pemantapan komitmen
dan ideologi politik, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai
yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit
untuk bernafas apalagi untuk berproduksi. Akibatnya, cepat atau lambat bakal musnah karena
tidak ada regenerasi. Kader merupakan ‘aparat ideologi partai’ atau agen ideologi partai yang
menterjemahkan kepentingan masyarakat sekaligus memperjuangkan keterwujudannya.
Oleh karena itu, kaderisasi partai harus dipandang sebagai upaya merubah potensi-potensi
partai menjadi kekuatan nyata yang akan memperkokoh eksistensi partai di tengah
masyarakat. Spektrum politik nasional Indonesia sedang bergerak ke arah sistem politik yang
semakin kompetitif, misalnya ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik, dan semakin
artikulatifnya peranan kelompok-kelompok masyarakat non-partai (civil society).
Kecenderungan ini menuntut PPP melengkapi dirinya dengan kuantitas sekaligus kualitas
kader yang ideologis, militan dan berdaya saing tinggi, serta didukung dengan tingkat
responsibilitas dan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Idealnya PPP merintis untuk melahirkan kader-kader militan di berbagai bidang keahlian
yang dapat mengisi pelbagai sektor kehidupan masyarakat. Agar tidak terjadi krisis
kepemimpinan, PPP dituntut bekerja keras melakukan kaderisasi, melalui berbagai cara
termasuk pelatihan-pelatihan yang terprogram, sehingga mampu melahirkan kader-kader
partai sekaligus kader bangsa yang visioner dan mampu menyelesaikan masalah-masalah
kemasyarakatan dan kebangsaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem
kaderisasi sebagai berikut:
a. Kaderisasi di PPP perlu dilakukan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, baik
kaderisasi formal, informal dan non formal, serta dilakukan secara terpadu;
b. Proses-proses politik dan partisipasi seseorang dalam kegiatan atau tugas-tugas kepartaian
harus diletakkan sebagai bagian dari kaderisasi. Oleh karenanya perlu dibangun budaya dan
lingkungan (milieu) politik yang kondusif dan bisa memberi stimulan bagi para kader dan
semua insan partai untuk berproses menjadi kader partai yang militan, berdaya saing tinggi
dan bermoral (berakhlaqul karimah);
c. Kaderisasi dilakukan dengan menggunakan sistem ‘keagenan kader’, yakni harus selalu
tersedia kader militan dan berdaya saing tinggi, yang menjadi simpul dan motor penggerak
partai pada setiap jenjang organisasi partai dan jenjang komunitas dalam masyarakat.
d. Untuk kepentingan kebesaran partai, PPP harus menetapkan sistem rekruitmen kader yang
potensial, baik dari segi kapasitas personal maupun pengaruh sosial dan politik.
e. Disamping mengembangkan kapasitas kader, PPP harus mendorong, mempromosikan dan
memfasilitasi kader-kader partai agar dapat berperan tidak hanya di lembaga-lembaga politik,
tetapi juga di bidang-bidang ekonomi (usaha), sosial, budaya, dan kerja-kerja advokasi untuk
memperkokoh eksistensi kader-kader partai di tengah masyarakat. Kader-kader PPP juga
harus bisa ditempatkan pada posisi-posisi strategis di luar kelembagaan politik. Dengan
demikian, kader-kader partai akan tersebar di berbagai bidang kehidupan.
f. Terkait dengan program kaderisasi formal, PPP harus menyempurnakan buku tentang
sistem dan pola pengkaderan yang berkualitas baik dari aspek penjenjangan, peningkatan
keahlian, metode dan kurikulum, dalam rangka menghasilkan kader-kader partai yang
berkualitas, berdaya saing tinggi, militan, ideologis dan responsif terhadap perkembangan
yang terjadi.
g. Di samping itu, PPP akan terus melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka penguatan fungsi
kaderisasi dan rekruitmen kader yang berkualitas dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai
dan ideologi partai.

16. 2. Membangun Citra Partai
Di samping karena peran dan pengabdiannya, eksistensi dan kebesaran partai sangat
ditentukan oleh citra dan performennya di mata masyarakat luas (publik). Demikian juga
citra, eksistensi dan masa depan PPP ditentukan juga oleh kemampuannya mengelola
momentum politik dan melakukan artikulasi politik yang mencerminkan dirinya sebagai
partai yang visioner, mempunyai integritas politik dan mampu memberikan harapan-harapan
(expectations) bagi masyarakat luas tentang pembangunan bangsa ke depan. Sebagai partai
Islam, PPP juga harus mempertegas identitas keislamannya, yakni yang bercorak
keindonesiaan dan keummatan yang mencerminkan corak keislaman masyarakat Indonesia
dan berorientasi pengabdian pada kepentingan ummat.
PPP harus tampil dengan image building partai yang kuat dan berkarakter, membangun
hubungan yang erat dengan jaringan media, serta sikap politik dan platform yang tegas dan
berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan cara ini, PPP akan memperoleh citra positif,
memberikan harapan dan mengesankan sebagai partai yang menjanjikan masa depan. Dengan
demikian PPP diharapkan memperoleh kepercayaan rakyat, bukan sebagai partai masa lalu
yang ditinggalkan rakyat.
PPP menyadari bahwa dewasa ini partai tidak memiliki dan menguasai media massa. Karena
itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis
Partai dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas, dengan
memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat, dan berbagai forum
yang tersedia. Untuk itu, hubungan baik dengan berbagai media massa, baik media cetak
maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat
niscaya.
PPP akan melakukan berbagai usaha dan kegiatan dengan meningkatkan pendayagunaan
media massa dan sarana komunikasi sosial lainya sebagai media untuk menyebarluaskan
pemikiran atau gagasan, program kegiatan Partai untuk lebih meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap perjuangan Partai.
Seluruh perangkat dan jajaran pengurus PPP dari pusat sampai daerah harus berusaha keras
dan mampu membangun citra yang positif bagi partai, dengan kepekaan yang tinggi terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. PPP secara kelembagaan maupun
perorangan fungsionaris dan kader harus senantiasa melakukan fungsi-fungsi komunikasi
politik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
PPP akan terus meningkatkan pengelolaan “Media Persatuan” dalam aspek redaksional,
manajemen, dan distribusi/penyebarannya kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan
serta masyarakat luas dengan mengupayakan keteraturan terbitnya. Di samping itu, setiap
wilayah dan cabang akan terus didorong untuk menerbitkan berbagai bentuk publikasi,
seperti taboid daerah, brosur, pamplet, stiker, bulletin, kaset, CD, VCD, dan berbagai media
kreatif lainnya sebagai media informasi dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para
simpatisan.
4. Gender
Menyadari kenyataan yang ada dimana jumlah perempuan telah melampaui bilangan kaum
pria maka perjuangan hak kaum perempuan harus mendapat porsi yang penting untuk
diperjuangkan. Oleh karena itu partai persatuan pembangunan akan selalu mendukung
perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak politik maupun fungsi dan peran
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Pengembangan Jaringan dan Basis Konstituen

17. Dalam strategi dan pendekatan terhadap konstituen, PPP harus memandang masyarakat
sebagai insan yang mempunyai kesadaran dinamis, bahwa masyarakat semakin rasional
dalam menentukan pilihan politik, serta hubungan-hubungan sosial mereka yang bersifat
organis, longgar dan terbuka. Pendekatan ini perlu digunakan karena dalam menentukan
pilihan, masyarakat tidak akan selamanya berdasarkan pada simbol dan kesadaran semu (the
shadow of ideology) bagi kepentingan mereka sendiri.
Oleh karena itu, pengembangan jaringan dan basis akar rumput perlu dilakukan dengan
menggunakan asumsi-asumsi adanya kepentingan di balik pengelompokan pemilih (interest-
group political approach), yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, etnis, agama, dan
sebagainya. Secara metodologis, pengembangan konstituen atau basis pendukung ini perlu
menggunakan sistem database dan survey politik.
Pendukung PPP sendiri dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok
masyarakat yang loyal, tidak mudah berubah dari dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai
basis tradisional. Kedua, kelompok simpatisan yang dukungannya ditentukan oleh kinerja dan
isu yang diusung partai. Rekapitulasi dan akumulasi kedua kelompok pendukung ini
menunjukkan tingkat kebesaran dan akseptabilitas PPP. Untuk kedua jenis konstituen ini
beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah sebagai berikut:
a. PPP harus mempunyai perencanaan yang tepat dan efektif dalam memelihara dan
mengkonsolidasi basis pendukung tradisionalnya. Misalnya dengan cara menghidupkan,
mengembangkan dan merevitalisasi media-media mobilisasi, mengintensifkan silaturrahmi
dan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan sosial seperti para ulama, pesantren, jaringan
mesjid, ormas-ormas islam, majelis ta’lim dan ormas kepemudaan serta kelompok
perempuan. Terhadap jaringan pemilih tersebut, PPP dituntut melaksanakan program-
program yang bersifat memberi santunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus
sebagai media komunikasi politik dan agregasi kepentingan mereka;
b. PPP juga perlu mengembangkan jaringan basis pendukung ke komunitas-komunitas yang
lebih luas seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima, kelompok etnis dan
kebudayaan, termasuk kalangan Islam abangan;
c. PPP juga dituntut mempunyai kepedulian (concern) dan komitmen terhadap
pengembangan jaringan dan kader-kader perempuan dengan prinsip pengakuan terhadap
adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, serta
menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan gender. Hal ini sekaligus
sebagai upaya untuk mentransformasikan potensi sosiologis perempuan yang besar menjadi
kekuatan politik yang sangat penting bagi PPP;
d. PPP perlu memperhatikan secara khusus kepentingan agama, politik, dan ekonomi rakyat
untuk dijadikan dasar dan pendekatan dalam pengembangan basis pendukung PPP. Tiga
kepentingan ini merupakan persoalan yang secara langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari
masyarakat dan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan politiknya;
e. PPP akan meneruskan pola kerjasama simbiosis mutualistik dengan organisasi
kemasyarakatan, kelompok kepentingan (interst group) dan lembaga swadaya masyarakat
dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan, menampung, menyalurkan,
memperjuangkan, dan membela aspirasi masyarakat. Di samping itu, PPP akan meneruskan
upaya pembentukan pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam
masyarakat, antara lain : Alim ulama, Cendekiawan, Usahawan, Budayawan, Wartawan &
tokoh-tokoh masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa, kalangan pekerja, dan kelompok-
kelompok strategis lainya.
f. PPP juga perlu membangun jaringan, kesepahaman dan bentuk-bentuk kerjasama dengan
kekuatan-kekuatan luar negeri baik di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan yang

18. bertujuan untuk mendukung kebesaran partai dalam rangka pembangunan bangsa dan negara
Indonesia, tentu atas dasar kesamaan ideologi dan platform ataupun identitas sosial, politik
dan keagamaan. Dalam konteks ini, PPP dituntut mempunyai kemampuan yang memadai
dalam memahami, menganalisis serta merespon kecenderungan dan perkembangan politik-
ekonomi global sebagai pijakan sikap dan visi politik luar negerinya. Jangan dilupakan juga
bahwa politik luar negeri merupakan ujung tombak perjuangan kepentingan Indonesia di
kancah internasional.
g. PPP akan meningkatkan program silaturahmi dengan ulama dan pondok pesantren sebagai
basis utama konsituen partai, dengan mendayagunakan dan memaksimalkan peran Majelis
Syari’ah PPP disemua tingkatan melalui program Halaqoh, meningkatkan siltaurahmi, dan
musyawarah ulama yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakan, keislaman dan
berbagai persoalan kehidupan bangsa dan negara.
6. Mobilisasi Sumber Dana (Fund Raising)
Sumber dana partai perlu diidentifikasi, dipetakan, dianalisis dan dimobilisasi untuk
didayagunakan secara optimal bagi pencapaian tujuan Partai. Pendayagunaan sumber dana
tidak hanya berasal dari sumber dana yang ada, namun harus tetap dilakukan usaha yang
kreatif dan cerdas untuk menggali sumber-sumber potensial dana dan memobilisasikan untuk
menopang perjuangan Partai.
Intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi sumber dana :
PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berbasiskan
kartu anggota. Karena itu akan dilakukan pendataan ulang keanggotaan yang dikaitkan
dengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan memanfaatkan komputerisasi dan
teknologi informasi, sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebut membership based
organisation. Secara umum, program mobilisasi sumber dana PPP ke depan akan
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penggalian dana melalui iuran anggota, kader, simpatisan dan pendukung perjuangan
partai.
2. Pembinaan dan pengembangan bidang usaha partai di setiap tingkatan pimpinan partai.
3. Membangun jaringan dan kerjasama di bidang usaha dengan pihak lain.
4. Memfasilitasi, mendorong serta membantu jaringan dan akses usaha bagi kader-kader
partai yang bergerak di bidang usaha.
5. Meningkatkan usaha penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat
baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infak, sadaqah, hibah dan sebagainya.
E. STRATEGI IMPLEMENTASI
Untuk melaksanakan seluruh program perjuangan PPP sebagaimana diuraikan di atas,
diperlukan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan dan
kecenderungan perkembangan ke depan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah
strategis yang perlu dijadikan acuan, yaitu:
1. Penguatan fungsi kelembagaan
Yang dimaksud di sini adalah penyiapan perangkat-perangkat organisasi partai sebagai
instrumen dan sarana gerak partai dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, perlu
diupayakan maksimalisasi peran dan tugas kelembagaan partai seperti fraksi, majelis-majelis,
lembaga dan badan otonom PPP. Yang tak kalah pentingnya adalah penguatan pada lembaga
penelitian dan pengembangan (litbang), lembaga kajian kebijakan strategis dan lembaga
advokasi dan bantuan hukum.
2. Menentukan prioritas program
Yakni kemampuan membuat proyeksi dan kalkulasi tentang program-program prioritas

19. berdasarkan kondisi obyektif internal partai dan kecenderungan eksternal, baik dalam rangka
pengembangan untuk kebesaran partai maupun peningkatan peran kenegaraan PPP dalam
mensikapi dan mengambil bagian dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan
pemerintah. Dalam hal ini, PPP harus melakukan pembacaan secara tepat terhadap realitas
kebutuhan dan kegelisahan masyarakat sebagai referensi menentukan prioritas. Secara
internal, pelaksanaan program harus menggunakan prioritas dengan logika piramida tegak
yang memulai dari penyiapan perangkat dan sumberdaya partai dan bermuara pada
pemenangan pemilu dan besarnya peran dan pengaruh PPP dalam kehidupan kenegaraan.
3. Ideologisasi dalam gerakan partai
Ideologisasi yang dimaksud di sini adalah penanaman motivasi dan semangat perjuangan
serta internalisasi nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan program-program partai di semua
aspeknya. Dengan ideologisasi, semua kader dan komponen partai merupakan aparat ideologi
partai (ideological party aparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP. Dengan motivasi
dan semangat perjuangan yang berlandaskan ideologi tersebut, maka akan dengan mudah
melakukan pengerahan dan mobilisasi semua organ partai dalam melaksanakan program-
program perjuangan partai.
4. Silaturrahim sebagai model gerakan
PPP harus menjadikan “silaturrahmi” sebagai model gerakan yang dilakukan secara intensif
dan berkelanjutan, dari struktur atas ke struktur bawah dan sebaliknya (vertikal), serta kepada
kelompok-kelompok masyarakat lain secara horizontal seperti ulama, kalangan pesantren,
organisasi kemasyarakatan, LSM dan organisasi kepentingan, khususnya dalam rangka
membangun jaringan dan basis konstituen demi kebesaran partai. Dalam konteks ini, dalam
berbagai gerakannya PPP harus melibatkan partisipasi masyarakat yang menjangkau
kalangan yang luas, terutama dari kalangan perempuan, pemuda dan golongan yang
terpinggirkan, tersisih, rentan dan tertinggal.
5. Kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program
PPP harus dikelola dengan sistem kepemimpinan (leadership) yang visioner, yang mampu
membuat kalkulasi dan proyeksi tentang keberhasilan pelaksanaan program partai ke depan.
Oleh karena itu, pemimpin PPP dituntut tanggap dan responsif terhadap perubahan, trend dan
dinamika sosial, ekonomi, politik, kebudayaan serta perkembangan global. Yang tidak kalah
pentingnya adalah pemimpin yang mempunyai integritas dan moralitas politik tinggi, tegas
dan berkarakter, tidak gamang dan bersikap abu-abu, serta piawai dan mumpuni mengelola
momentum politik. Semangat dan karakter kepemimpinan semacam itu perlu diinternalisasi
di seluruh jaringan pengurus dan kader partai.
Di bawah kepemimpina seperti di atas, maka usaha-usaha pencapain tujuan dalam
pelaksanaan program perjuangan PPP dapat dikendalikan dan diarahkan secara efektif dan
efisien melalui tindakan-tindakan pengawasan, pengendalian, supervisi dan evaluasi. Dengan
cara ini, pelaksanaan program perjuangan PPP dapat menemukan dan menerapkan cara dan
strategi yang tepat untuk menjamin bahwa program berjalan sesuai dengan rencana yang
ditetapkan. Dengan cara ini juga dapat dilakukan pengukuran terhadap hasil yang diperoleh
sesuai dengan standar dan kreteria keberhasilan yang telah ditetapkan.
6. Kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis
Program perjuangan PPP akan berhasil apabila dilakukan kerja sama dengan kelompok-
kelompok strategis sesuai dengan bidang-bidang yang terkait. Oleh karena itu, perlu

20. dilakukan sosialisasi baik di kalangan pemimpin maupun tokoh-tokoh masyarakat serta kaum
cerdik cendekiawan. Program-program yang berkaitan dengan kemiskinan, kesejahteraan
rakyat dan pelestarian lingkungan, misalnya, akan efektif jika melibatkan buruh atau pekerja,
petani, nelayan, perempuan, pemuda dan lain-lain. Demikian halnya, program yang berkaitan
dengan pengembangan ekonomi hendaknya melibatkan wirausahwan baik besar maupun
kecil. Secara geris besar, dalam semua program perjuangannya, PPP harus membangun kerja
sama yang strategis dan mutualis dengan kekuatan-kekuatan strategis seperti organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, kalangan media, kelompok kepentingan dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM).
F. PROGRAM SUKSES PEMILU
Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat adalah melalui keikutsertaan mereka dalam
pemilihan umum. Pemilihan Umum sebagai sarana asas kedaulatan rakyat merupakan suatu
proses politik untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang demokratis. Asas yang digunakan
adalah langsung, umum bebas, rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan adil. Pemilihan
umum yang diselenggarakan secara tidak jujur dan tidak adil pada hakekatnya mengurangi
arti dan nilai pemilihan umum itu sendiri, karena hati nurani rakyat yang ingin disalurkan
telah berubah dan budaya politik yang ingin diciptakan menjadi rusak dan tidak tercapai.
Program sukses Pemilu pada hakekatnya merupakan program strategis bagi partai yang harus
didukung oleh semua komponen partai, untuk hal tersebut maka seluruh program dan sumber
daya partai harus terfocus dan terarah menopang kegiatan pemenangan Pemilu.
Dalam kaitan itu PPP berusaha untuk menyukseskan Pemilu (Legislatif, Pilpres dan pilkada)
dengan maksud untuk lebih menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat serta menjamin
meningkatnya kualitas, kemampuan, dan kemandirian serta citra lembaga-lembaga politik
dan kenegaraan dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya.
Dengan demikian, pemilihan umum diharapkan lebih memberi makna dan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemaslahatan ummat, bangsa, negara.
PPP akan berusaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan agar dalam penyelenggaraan
pemilu diselenggarakan secara benar, jujur dan adil dengan asas langsung, umum, bebas dan
rahasia sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat sebagai cerminan
kedaulatan di tangan rakyat. Dalam konteks tersebut, untuk meningkatkan peran
kenegaraannya PPP bertekad untuk mencapai hasil maksimal dalam pemilu dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
1. PPP akan berupaya keras mengambil peran maksimal untuk mempengaruhi proses
penyusunan UU politik agar benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan peningkatan
kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat dan
bangsa Indonesia.
2. PPP akan bekerja keras dan sedini mungkin mempersiapkan dan pengawal pelaksanaan
pemilu untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi kebesaran partai dan meningkatkan
peran kenegaraan dan kemasyarakatannya, dengan penyiapan instrumen, strategi dan
suberdaya manusia dan dana yang memadai.
3. Untuk kepentingan tersebut di atas, PPP akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk
melakukan langkah-langkah strategis dalam pemenangan Pemilu mendatang, yang akan
dilaksanakan dengan agenda-agenda sebagai berikut, yakni :
1. Perencanaan dan Persiapan
Agenda ini bertujuan agar PPP tetap bersemangat untuk menjaga vitalitasnya, khususnya
dalam menghadapi Pemilu. Langkah penting dalam tahapan ini adalah perlunya dilakukan
konsolidasi internal termasuk menjamin agar setiap warganegara yang memiliki hak pilih

21. telah terdaftar dan mempersiapkan secara lebih dini calon-calon anggota legislatif yang andal
dengan memperhatikan, mendorong dan mengusahakan keterwakilan perempuan minimal 30
persen.
Langkah ini sebenarnya bukanlah sekedar langkah untuk menghadapi pemilihan umum saja,
akan tetapi juga merupakan langkah Partai untuk kehidupan masa depan. Langkah ini
ditandai dengan adanya perubahan internal, misalnya dengan regenerasi untuk memberikan
kesempatan kepada tenaga-tenaga yang masih segar, bersemangat, dan penuh vitalitas. Jika
tidak memungkinkan, tenaga yang ada harus ditingkatkan kemampuannya.
Tahapan ini bertujuan agar sekecil apa pun perkembangan partai harus tetap kita upayakan
dan tampak di hadapan anggota dan simpatisan. Untuk melaksanakan itu maka diperlukan
langkah-langkah restrukturisasi dan revilalisasi. Restrukturisasi bertujuan menata dan
membenahi organisasi pada setiap tingkat, dari pusat wilayah, cabang sampai ranting dengan
memperhatikan kondisi obyektif partai di masing-masing tingkatan itu. Revitalisasi bertujuan
untuk membangkitkan dan memberdayakan potensi partai yang kita miliki. Seluruh
komponen partai di segenap jajaran harus diberdayakan dan dihidupkan kembali sehingga
mendukung kegiatan pemilu sesuai dengan kapasitasnya.
Langkah-langkah dalam tahapan ini bertujuan mengembangkan terus aktivitas partai
khususnya dalam menghadapi Pemilu. Untuk itu diperlukan kegiatan sebagai acuan dan
pedoman bagi PPP untuk memenangkan Pemilu 2009 sebagai berikut :
a. Penyusunan Program Pemenangan Pemilu 2009, akan dimulai dari Penyusunan agenda
kegiatan, Pembentukan organisasi pemenangan pemilu (LP2 PPP) yang akan bekerjasama
dengan Departemen Pemenangan Pemilu PPP.
b. Penyusunan Anggaran Pemenangan Pemilu PPP 2009 sesuai kebutuhan yang meliputi
logistik, atribut, publikasi, dokumentasi dan kampanye PPP.
c. Penyusunan mekenisme rekruitemen dan penetapan Caleg DPR RI, DPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten / Kota, yang akan melibatkan seluruh unsur dan kekuatan potensi PPP
dalam sebuah lajnah / lembaga yang bertanggung jawab kepada DPP PPP.
d. Penyusunan pedoman dan Materi Kampanye Pemilu, PPP 2009, meliputi pedoman dan
pelatihan Jurkam, Caleg, dan Saksi Pemilu, PPP 2009.
2. Pemetaan potensi
Agar memperoleh prediksi perolehan suara yang maksimal, maka kesiapan PPP untk
memenangkan Pemilu 2009 secara lebih tepat guna, terukur , mencapai sasaran dan
mendapatkan hasil yang maksimal perlu dilakukan kegiatan : Pemetaan dan analisis
kelemahan dan kekuatan PPP, Pemetaan potensi kekuatan – kelemahan kompetitor, partai-
partai lain, segmentasi konsituen, daerah pemilihan, dan pemilihan isue-osue strategis baik
nadional maupin regional.
3. Sosialisasi Program
Agar tercipta pemahaman yang sama tentang program Pemenangan pemilu, PPP 2009.
meliputi : mendistribusikan materi program dan pedoman-pedoman pemilu PPP 2009 ke
seluruh jajaran partai disemua tingkatan, konsolidasi organsasi perangkat pemenangan pemilu
untuk memaksimalkan potensi pengusrus dan seluruh sumberdaya partai ( kader dan
simpatisan ) dan mengeliminir konflik internal yang menghambat suksesnyan pemilu.
4. Pengelolaan kampanye Pemilu
Karena keterbatasan masa kampanye pemilu maka PPP, harus memiliki strategi kampanye
yang dapat menjaring suara sebanyak-banyaknya baik dengan cara kampanye terbuka di
lapangan, tertutup di gedung pertemuan, maupun rumah fungsionaris partai. Oleh karena itu

22. model kampanye disesuaikan dengn audiens dan konstituen partai, dengan pilihan tema dan
isue startegis baik untuk nasional maupun regional yang disertai dengan pengelolaan
kampanye yang efektif dan efesien.
5. Agenda dan hari H Pemilu
Agenda kegiatan sukses pemilu ini disesuaikan dengan tahapan pemilu nasional mulai dari
pendaftaran pemilih, pendaftaran partai politik, pendaftaran caleg sampai dengan hari H
pelaksanaan Pemilihan Umum. PPP berkepentingan untuk mengawal hari H pemilu agar
berlangsung dengan jujur dan adil dan dapat terselenggara dengan tertib, lancar, dan aman,
peranan perangkat partai dari tingkat pusat sampai daerah dan ranting sangat menentukan
bagi kemenangan PPP, oleh karena iti Saksi PPP sebagai ujung tombak partai di tingkat TPS
sangat berperan dalam mengawal dan mengamankan hasil perolehan suara PPP. Disamping
itu DPC, DPW dan DPP PPP beserta LP2 di masing masing tingkatan untuk memonitor dan
memantau hasil perolehan suara PPP agar tidak terjadi kebocoran suara yang merugikan
partai secara nasional.
Sukses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah
PPP akan berusaha mengikutsertakan secara aktif seluruh jajaran partai dan segenap potensi
masyarakat dalam menyukseskan Pilpres dan Pilkada secara langsung, demokratis, dan
konstitusional. Untuk itu, partai harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh calon Presiden,
Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang diutamakan dari
kalangan partai sendiri, walapun tidak tertutup kemungkinan mencalonkan dan mendukung
calon dari luar yang sesuai dengan cita-cita dan perjuangan PPP.
Pasca Pemilihan Umum
Bertujuan memelihara segala apa yang dimiliki oleh Partai baik berupa moral, material,
momentum, maupun spiritual. Dengan demikian akan dapat bermanfaat pada pasca pemilu
nantinya. Langkah-langkah yang diperlukan ialah: (a) evaluasi dan pengendalian untuk
menilai kembali segala apa yang telah tercapai, membandingkan dengan harapan atau
keinginan sebagai standar, kemudian mengadakan perbaikan-perbaikan, (b) pemeliharaan,
yakni memelihara segala yang diperoleh dengan sebaik-baiknya agar tetap terpelihara
sehingga dapat terus dimanfaatkan di masa depan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana
jajaran kepengurusan Partai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting memikirkan dan
melakukan tindakan agar kader dan aktivis Partai yang telah bersusah payah, mengorbankan
materi, tenaga dan pikiran untuk menyukseskan pemilu dan mengantarkan sebagian kader-
kader partai untuk duduk dalam jajaran legislatif maupun eksekutif, dapat ikut memperoleh
manfaat politik maupun lainnya dengan tanpa melawan hukum dan tidak merugikan
kepentingan bangsa dan negara. Kader dan aktivis Partai tersebut juga harus diupayakan agar
tetap aktif dengan ikut mengawasi dan memantau kinerja wakil¬wakil mereka dalam
merumuskan dan mengambil keputusan dan kebijakan publik, termasuk perilaku dan
moralitas politiknya.
Semua usulan dan saran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil komisi ini, yang
akan diakomodir didalam matriks kegiatan yang memuat jenis kegiatan, waktu pelaksanaan
dan indikator penilaian baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang kesemuanya itu akan
disusun oleh pengurus DPP PPP periode 2007-2012.
Jakarta, 1 Februari 2007
Ketua Sekretaris
Ttd, Ttd,
(Drs. HA. Chozin Chumaidy) (Drs. H. Anwar Sanusi, SH. MM)

23. PIMPINAN RAPAT
Tim Perumus
Koordinator : Prof. DR. H. Laode M. Kamaluddin
Ketua : K. Yasin Mustofa (Jawa)
Sekretaris : Sri Wahyuni, Amd (Sumatra)
Anggota : 1. Agussalim Mando (Sulawesi)
2. Abbas Patiroi (Kalimantan)
3. Karama Al-Wahid (Irian Jaya)