Dokumen tersebut membahas pentingnya standar layanan untuk sistem transportasi umum seperti bus. Standar tersebut mencakup perencanaan jaringan yang meliputi cakupan, jarak antar halte, konektivitas, kapasitas bus, dan frekuensi. Standar operasional layanan mencakup kepatuhan terhadap jadwal, pemenuhan kapasitas, keandalan, keselamatan, dan penanganan keluhan. Diperlukan komitmen dari berbagai lembaga pemer

1. Standard Layanan
Gordon Neilson

2. 2
Standard – jangan hanya tertulis

3. 3
Visinya harus benar
Kondisi saat ini
Penduduk
di masa
depan, etc Kondisi masa depan
VISI 3
Kebijakan /
biaya / hasil
VISI 2
Kebijakan / biaya
/ hasil
VISI 1
Kebijakan /
biaya / hasil
Evaluasi alternatif visi
Standard
VISI 3 - Kebijakan / Infrastruktur /
Kelembagaan / Regulasi / Program
Pemilihan visi
Gubernur / DPRD

4. 4
Mengapa perlu standard untuk
angkutan umum?
Untuk memaksa lembaga pemerintah (DISHUB)
untuk mengidentifikasi langkah-langkah kunci
yang menentukan keberhasilan pencapaian
sasaran layanan angkutan umum
untuk tiap langkah, untuk menyediakan nilai,
yang bisa diukur secara obyektif jika
memungkinkan, yang jika bisa dicapai atau
dilampaui mengindikasikan bahwa sasaran juga
telah dicapai
Langkah-langkah yang dipakai tidak kaku dan
nilai-nilainya dapat berubah sesuai waktu

5. 5
Standard untuk layanan bus
Dua set standard
A. Standard perencanaan jaringan
oUntuk internal DISHUB digunakan sebagai panduan
dalam pekerjaan merencanakan jaringan
A. Standard operasional layanan
oMenetapkan kewajiban operator, disetujui oleh
Dishub dan operator
oKedua standard tersebut harus terbuka bagi
masyarakat untuk menginformasikan tingkat
layanan minimum yang mereka bisa harapkan dari
jaringan angkutan umum. Ini bisa menjadi
komitmen pemerintah bagi masyarakat.

6. 6
Syandard perencanaan jaringan
• Cakupan trayek
– Contoh: 95% penduduk dalam cakupan 500 meter dari pemberhentian
– Jam layanan antara 06:00 hingga 23:00
• Jarak antar pemberhentian
– Contoh: 400 – 500 meter antar pemberhentian
• Konektivitas
– Seluruh area harus memiliki layanan angkutan lokal ke BRT atau trayek bus
utama, pasar dll.
– Beberapa area perlu memiliki direct service atau layanan BRT ke satu atau lebih
wilayah atau pusat kegiatan wilayah
• Kapasitas bus
– Ukuran bus perlu mempertimbangkan jumlah demand, implikasi tarif, dampak
lalu lintas dan geometri jalan
• Frekuensi
– Maximum headways tiap tipe trayek misa; 10 menit peak, 20 menit off peak; jika
lebih besar, timetable harus ditampilkan di pemberhentian
• Ketersediaan kapasitas
– Contoh: keterangkutan rata-rata pada jam puncak: antara 65% sampai 95%
kapasitas

7. 7
Standard operasional layanan
•Standard berbasis trayek
o Kepatuhan terhadap jadwal / headway yang diumumkan
» Waktu tunggu yang berlebihan
o Pemenuhan target loading pada jam puncak
» Angkutan maksimum jam puncak rata-rata
•Standard berbasis perusahaan
o Keandalan – jumlah kerusakan dalam layanan
» ~ 10 / 100.000 km
o Keselamatan – jumlah kecelakaan yang disebabkan
» < 5 / 100.000 km
o Keluhan penumpang – jumlah keluhan penumpang yang
valid – kecenderungan seiring waktu
o Keterangkutan di titik pengecekan – misal 95%
o Akurasi dan ketersediaan informasi trayek

8. 8
Standard-standard lain
• Tidak seperti kereta atau BRT, bus beroperasi
bercampur dengan lalu lintas lain di jalan
• Tidak ada gunanya memiliki standard layanan untuk
perecanaan dan perusahaan jika jalanan tetap
semrawut
• Perlu komitmen dari DKI Jakarta bahwa kondisi lalu
lintas perlu dikelola agar bus dapat beroperasi pada
kecepatan yang dapat diterima, misal >16km/jam
– Rekayasa transportasi yang jauh lebih baik
– Lingkungan yang lebih baik terkait penegakan aturan lalu
lintas
– Penggunaan yang lebih baik atas ruang jalan yang tersedia

9. 9
Jadi, apakah standard itu mudah?
•TIDAK – kita memerlukan seluruh lembaga yang
dibutuhkan, dan staff harus kompeten dan
diberdayakan untuk melakukan pekerjaan
mereka!
– Komitmen politik tertinggi dan kepemimpinan untuk
meningkatkan angkutan umum (Gubernur / DPRD)
– Suatu lembaga perencanaan dan regulasi (Dishub)
untuk menyusun standard
– Perusahaan bus yang bisa dimintai
pertanggungjawaban atas kinerja trayek dan kinerja
perusahaan
– Lembaga (Dishub) dengan sumberdaya dan mandat
untuk mengawasi kinerja
– Lembaga untuk menegakkan peraturan secara efektif
dan menindak pelanggaran (Dishub/Polisi)

10. 10
Standard hanyalah puncak gunung es