SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
 Nama, organisasi dan posisi
 Sebutkan 3 kata yang bisa menjelaskan
tentang diri Anda
 Apakah gender itu?
 Apakah ketidaksetaraan gender itu?
 Mengapa perlu kesetaraan gender dalam
PRIM?
 Bagaimana mengintegrasikan gender dalam
PRIM?
 Konsultasi dengan masyarakat sipil
 SOP - FFLAJ
 Merekrut dan mengontrak pekerja
 Belajar sejak lahir bagaimana tumbuh dan
bertindak menjadi perempuan dan laki-laki.
 Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki
dalam keluarga, agama, pekerjaan, dan dalam
masyarakat;
 Apa yang boleh dilakukan
 Apa yang tidak boleh dilakukan
 Membentuk stereotip gender/pola pikiran
(whiteboard exercise)
 Gender menyangkut perbedaan antara
perempuan dan laki-laki terkait dengan peran
sosialnya. Bukan hanya menyangkut tentang
perempuan saja.
 Peran sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki-
laki akan menyebabkan perbedaan penilaian dari
masyarakat kepada mereka
 Hal diatas akan berpengaruh terhadap pilihan dan akses
terhadap kesempatan yang ada: seperti misalnya
memperoleh pendidikan, mencari nafkah, memiliki
properti, membuat keputusan dalam rumah tangga serta
masyarakatnya
 Perbedaan dalam kesempatan dan kekuasaan akan
menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan
 Perempuan lebih sering dirugikan – tetapi suatu saat laki-
laki juga
 Perempuan barangkali perlu dukungan untuk ikut
berpartisipasi (pemberdayaan)
 contoh: dorongan untuk menyampaikan pendapat dalam
pertemuan; dukungan untuk mencari pekerjaan atau pelatihan
menambah kemampuan mereka; dorongan untuk memimpin
 Supaya programnya lebih efektif dan efisien
 Tersedia lebih banyak sumberdaya baik dari pemerintah
maupun masyarakat
 Mempertemukan kebutuhan perempuan dan laki-laki tidak
hanya karena jalan diperbaiki tapi juga untuk memperoleh
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program
 Terpenuhinya hak perempuan untuk dilibatkan dan tidak
diabaikan dalam proses pembangunan
 Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Australia (komitmen IndII) - desain PRIM and PMM
 Monitoring dan evaluasi PRIM termasuk mengenai
keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam PRIM dan
persepsi mereka masing-masing mengenai hasil program.
 Karena itu, masuk akalkah jika kita melakukan upaya yang
nyata terhadap integrasi kesetaraan gender dalam PRIM?
 Penguatan institusi
 Pelatihan
 Pemerintah, panitia pengadaan, kontraktor dan konsultan
 Asistensi kepada masyarakat
 Dukungan kepada FLLAJ (RTTF)
 Penguatan dalam pelibatan masyarakat
 Dukungan implementasi
 Verifikasi oleh tim teknis nasional
 Unit Implementasi Program (PIU) termasuk pelatihan
dan mentoring untuk pemerintah, konsultan dan
kontraktor
 Monitoring dan evaluasi
 Konsultasi dan pertemuan dengan komunitas
 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - SOP
 Rekrutmen dan kontrak pekerja
Diskusikan pertanyaan di bawah ini
Diskusi informal dalam masyarakat
 Bagaimana memastikan perempuan dilibatkan dan
menyampaikan pendapatnya dalam diskusi informal?
Pertemuan masyarakat resmi
 Apakah perempuan punya kesempatan yang sama seperti laki-
laki untuk menghadiri pertemuan dalam lingkungannya serta
menyampaikan pendapat dan membuat keputusan dalam
pertemuan tersebut?
 Bagaimana memastikan perempuan dilibatkan dalam diskusi
formal?
 Bagaimana mendukung perempuan untuk berbicara dalam
pertemuan resmi tersebut?
Penyebaran informasi kepada masyarakat
 Apa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam
memperoleh informasi?
 Apa yang harus dilakukan supaya perempuan memperoleh
akses informasi mengenai PRIM- misalnya mengenai lowongan
kerja?
 Diskusikan saran di bawah sebagai input dalam
menyusun SOP FLLAJ. Apa yang anda setuju dan
apa yang harus dirubah?
 Perempuan dan laki-laki harus diundang dan terlibat
secara setara dalam pertemuan dengan FLLAJ di lapangan
 Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses
informasi berkaitan dengan FLLAJ, misalnya mengenai
penggunaan sistem pengaduan dan SMS
 Perempuan harus berpartisipasi sebagai anggota atau
observer FLLAJ seperti perwakilan LSM/ Ormas
 FLLAJ akan meminta masukan dari individu maupun
organisasi perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus
(seperti penyandang cacat) mengenai kebutuhan mereka.
 FLLAJ harus memastikan bahwa kebutuhan khusus
perempuan dan penyandang cacat diakomodir seperti
akses yang mudah ke pasar.
 Diskusikan saran di bawah. Mana yang anda setuju dan
mana yang perlu dirubah?
 Kontraktor harus memberi informasi tentang lowongan kerja
dalam PRIM secara tertulis, misalnya dalam bentuk leaflet atau
pamlet, dan disebarkan supaya seluruh anggota masyarakat
mengetahui.
 Informasi tertulis memuat dengan jelas:
 Posisi lowongan yang tersedia
 Kualifikasi /ketrampilan yang diminta
 Bagaimana melamar
 Besar upah/ gaji
 Lowongan terbuka bagi perempuan dan laki-laki
 Perempuan dan laki-laki akan mendapatkan upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama.
 Kontraktor perlu mendorong perempuan untuk melamar posisi
pengawas/ supervisor
 Kontraktor menyimpan bukti iklan lowongan tersebut,
mencatat dan membuat laporan jumlah perempuan dan laki-
laki yang terlibat dalam pekerjaan PRIM.
 Apa yang bisa dilakukan supaya masukan-
masukan tersebut dapat diimplementasikan?
 Siapa yang bertanggungjawab?

Contenu connexe

Similaire à MENYATUKAN GENDER DALAM PRIM

Panduan Partisipasi Anak dan Orang Muda
Panduan Partisipasi Anak dan Orang MudaPanduan Partisipasi Anak dan Orang Muda
Panduan Partisipasi Anak dan Orang MudaECPAT Indonesia
 
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas Terbuka
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas TerbukaMateri Sosiologi Pembangunan 7 Universitas Terbuka
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas TerbukaAhmad Naufal
 
Tips temuduga unit separa perubatan
Tips temuduga unit separa perubatanTips temuduga unit separa perubatan
Tips temuduga unit separa perubatansakura rena
 
moral forum (1)
 moral forum (1) moral forum (1)
moral forum (1)Kalai Vaani
 
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptxTAWANGARGOTV
 
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxPPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxDediAura
 
Makalah Peran Wanita
Makalah Peran Wanita Makalah Peran Wanita
Makalah Peran Wanita Wiwit Alfyan
 
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Dadang Solihin
 
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptx
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptxPUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptx
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptxDimasLasanudin
 
Renungan kehidupan berbangsa bernegara, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan  berbangsa bernegara, dan kepemimpinanRenungan kehidupan  berbangsa bernegara, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan berbangsa bernegara, dan kepemimpinanWoro Handayani
 
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinanRenungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinanWoro Handayani
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345aidil795891
 
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar EtikaContoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etikacelinatavi
 
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...Lingkar Association (Perkumpulan Lingkar)
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaDadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 

Similaire à MENYATUKAN GENDER DALAM PRIM (20)

Antara & pug
Antara & pugAntara & pug
Antara & pug
 
Panduan Partisipasi Anak dan Orang Muda
Panduan Partisipasi Anak dan Orang MudaPanduan Partisipasi Anak dan Orang Muda
Panduan Partisipasi Anak dan Orang Muda
 
Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"Makalah "Kesetaraan Gender"
Makalah "Kesetaraan Gender"
 
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas Terbuka
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas TerbukaMateri Sosiologi Pembangunan 7 Universitas Terbuka
Materi Sosiologi Pembangunan 7 Universitas Terbuka
 
Tips temuduga unit separa perubatan
Tips temuduga unit separa perubatanTips temuduga unit separa perubatan
Tips temuduga unit separa perubatan
 
moral forum (1)
 moral forum (1) moral forum (1)
moral forum (1)
 
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx
47 halaman KULIAH BIROKRASI INDONESIA.pptx
 
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptxPPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
PPT Kelompok 3 advokasi (1) (1).pptx
 
PPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptxPPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptx
 
Makalah Peran Wanita
Makalah Peran Wanita Makalah Peran Wanita
Makalah Peran Wanita
 
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Legislasi Anggota DPRD
 
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptx
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptxPUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptx
PUBLIC HEALTH LEADERSHIP.pptx
 
Renungan kehidupan berbangsa bernegara, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan  berbangsa bernegara, dan kepemimpinanRenungan kehidupan  berbangsa bernegara, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan berbangsa bernegara, dan kepemimpinan
 
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinanRenungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinan
Renungan kehidupan, sosial masyarakat, berbangsa, dan kepemimpinan
 
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis KinerjaPeranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
Peranan DPRD dalam Penetapan APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja
 
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345
manajemenaksimahasiswa-bem.pptx 0.58 Mb@Aksi12345
 
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar EtikaContoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
Contoh Tentang Perilaku Bisnis yang Melanggar Etika
 
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...
Ninil Jannah Lingkar Association: Pengurangan Risiko Bencana Yang Sensitif Ge...
 
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era OtodaTantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
Tantangan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otoda
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 

Plus de Indonesia Infrastructure Initiative

Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Railway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaRailway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaIndonesia Infrastructure Initiative
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyIndonesia Infrastructure Initiative
 

Plus de Indonesia Infrastructure Initiative (20)

Presentasi Sanitasi INDII
Presentasi Sanitasi INDIIPresentasi Sanitasi INDII
Presentasi Sanitasi INDII
 
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
 
World experience-in-railway-restructuring
World experience-in-railway-restructuringWorld experience-in-railway-restructuring
World experience-in-railway-restructuring
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
WS2 Infrastructure Issues
WS2 Infrastructure IssuesWS2 Infrastructure Issues
WS2 Infrastructure Issues
 
Development of multimodal transport in north java corridor
Development of multimodal transport in north java corridorDevelopment of multimodal transport in north java corridor
Development of multimodal transport in north java corridor
 
Railway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaRailway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in java
 
The role of ipc in developing multimodal transportation in java
The role of ipc in developing multimodal transportation in javaThe role of ipc in developing multimodal transportation in java
The role of ipc in developing multimodal transportation in java
 
Government strategy in developing multimodal transportation
Government strategy in developing multimodal transportationGovernment strategy in developing multimodal transportation
Government strategy in developing multimodal transportation
 
The role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportationThe role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportation
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
 
Ws3 safe system approach (bahasa version)
Ws3 safe system approach (bahasa version)Ws3 safe system approach (bahasa version)
Ws3 safe system approach (bahasa version)
 
Ws3 safe system supporting vru (english version)
Ws3 safe system supporting vru (english version)Ws3 safe system supporting vru (english version)
Ws3 safe system supporting vru (english version)
 
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
 
Ws3 presentation
Ws3 presentationWs3 presentation
Ws3 presentation
 
Ws3 me
Ws3 meWs3 me
Ws3 me
 
Ws3 infrastructure related to pedestrian safety
Ws3 infrastructure related to pedestrian safetyWs3 infrastructure related to pedestrian safety
Ws3 infrastructure related to pedestrian safety
 
Ws3 gender and disability presentation
Ws3 gender and disability presentationWs3 gender and disability presentation
Ws3 gender and disability presentation
 
Ws2 introduction
Ws2 introductionWs2 introduction
Ws2 introduction
 
Workshop #2 safe system approach
Workshop #2 safe system approachWorkshop #2 safe system approach
Workshop #2 safe system approach
 

MENYATUKAN GENDER DALAM PRIM

  • 1.
  • 2.  Nama, organisasi dan posisi  Sebutkan 3 kata yang bisa menjelaskan tentang diri Anda
  • 3.  Apakah gender itu?  Apakah ketidaksetaraan gender itu?  Mengapa perlu kesetaraan gender dalam PRIM?  Bagaimana mengintegrasikan gender dalam PRIM?  Konsultasi dengan masyarakat sipil  SOP - FFLAJ  Merekrut dan mengontrak pekerja
  • 4.  Belajar sejak lahir bagaimana tumbuh dan bertindak menjadi perempuan dan laki-laki.  Perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, agama, pekerjaan, dan dalam masyarakat;  Apa yang boleh dilakukan  Apa yang tidak boleh dilakukan  Membentuk stereotip gender/pola pikiran (whiteboard exercise)  Gender menyangkut perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkait dengan peran sosialnya. Bukan hanya menyangkut tentang perempuan saja.
  • 5.  Peran sosial yang diberikan kepada perempuan dan laki- laki akan menyebabkan perbedaan penilaian dari masyarakat kepada mereka  Hal diatas akan berpengaruh terhadap pilihan dan akses terhadap kesempatan yang ada: seperti misalnya memperoleh pendidikan, mencari nafkah, memiliki properti, membuat keputusan dalam rumah tangga serta masyarakatnya  Perbedaan dalam kesempatan dan kekuasaan akan menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan  Perempuan lebih sering dirugikan – tetapi suatu saat laki- laki juga  Perempuan barangkali perlu dukungan untuk ikut berpartisipasi (pemberdayaan)  contoh: dorongan untuk menyampaikan pendapat dalam pertemuan; dukungan untuk mencari pekerjaan atau pelatihan menambah kemampuan mereka; dorongan untuk memimpin
  • 6.  Supaya programnya lebih efektif dan efisien  Tersedia lebih banyak sumberdaya baik dari pemerintah maupun masyarakat  Mempertemukan kebutuhan perempuan dan laki-laki tidak hanya karena jalan diperbaiki tapi juga untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program  Terpenuhinya hak perempuan untuk dilibatkan dan tidak diabaikan dalam proses pembangunan  Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (komitmen IndII) - desain PRIM and PMM  Monitoring dan evaluasi PRIM termasuk mengenai keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam PRIM dan persepsi mereka masing-masing mengenai hasil program.  Karena itu, masuk akalkah jika kita melakukan upaya yang nyata terhadap integrasi kesetaraan gender dalam PRIM?
  • 7.  Penguatan institusi  Pelatihan  Pemerintah, panitia pengadaan, kontraktor dan konsultan  Asistensi kepada masyarakat  Dukungan kepada FLLAJ (RTTF)  Penguatan dalam pelibatan masyarakat  Dukungan implementasi  Verifikasi oleh tim teknis nasional  Unit Implementasi Program (PIU) termasuk pelatihan dan mentoring untuk pemerintah, konsultan dan kontraktor  Monitoring dan evaluasi
  • 8.  Konsultasi dan pertemuan dengan komunitas  Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - SOP  Rekrutmen dan kontrak pekerja
  • 9. Diskusikan pertanyaan di bawah ini Diskusi informal dalam masyarakat  Bagaimana memastikan perempuan dilibatkan dan menyampaikan pendapatnya dalam diskusi informal? Pertemuan masyarakat resmi  Apakah perempuan punya kesempatan yang sama seperti laki- laki untuk menghadiri pertemuan dalam lingkungannya serta menyampaikan pendapat dan membuat keputusan dalam pertemuan tersebut?  Bagaimana memastikan perempuan dilibatkan dalam diskusi formal?  Bagaimana mendukung perempuan untuk berbicara dalam pertemuan resmi tersebut? Penyebaran informasi kepada masyarakat  Apa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh informasi?  Apa yang harus dilakukan supaya perempuan memperoleh akses informasi mengenai PRIM- misalnya mengenai lowongan kerja?
  • 10.  Diskusikan saran di bawah sebagai input dalam menyusun SOP FLLAJ. Apa yang anda setuju dan apa yang harus dirubah?  Perempuan dan laki-laki harus diundang dan terlibat secara setara dalam pertemuan dengan FLLAJ di lapangan  Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan akses informasi berkaitan dengan FLLAJ, misalnya mengenai penggunaan sistem pengaduan dan SMS  Perempuan harus berpartisipasi sebagai anggota atau observer FLLAJ seperti perwakilan LSM/ Ormas  FLLAJ akan meminta masukan dari individu maupun organisasi perempuan dan kelompok berkebutuhan khusus (seperti penyandang cacat) mengenai kebutuhan mereka.  FLLAJ harus memastikan bahwa kebutuhan khusus perempuan dan penyandang cacat diakomodir seperti akses yang mudah ke pasar.
  • 11.  Diskusikan saran di bawah. Mana yang anda setuju dan mana yang perlu dirubah?  Kontraktor harus memberi informasi tentang lowongan kerja dalam PRIM secara tertulis, misalnya dalam bentuk leaflet atau pamlet, dan disebarkan supaya seluruh anggota masyarakat mengetahui.  Informasi tertulis memuat dengan jelas:  Posisi lowongan yang tersedia  Kualifikasi /ketrampilan yang diminta  Bagaimana melamar  Besar upah/ gaji  Lowongan terbuka bagi perempuan dan laki-laki  Perempuan dan laki-laki akan mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.  Kontraktor perlu mendorong perempuan untuk melamar posisi pengawas/ supervisor  Kontraktor menyimpan bukti iklan lowongan tersebut, mencatat dan membuat laporan jumlah perempuan dan laki- laki yang terlibat dalam pekerjaan PRIM.
  • 12.  Apa yang bisa dilakukan supaya masukan- masukan tersebut dapat diimplementasikan?  Siapa yang bertanggungjawab?