SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Télécharger pour lire hors ligne
Beberapa Fakta dan Pemikiran Tentang
Pembiayaan Inovatif Sektor Transportasi
FGD V RPJMN 2015-2019
16 April 2014
2
RPJMN I
2005-2009
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015-2019
RPJMN IV
2020-2025
Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya
kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik
Political
Determination
<Conjecture>
The future
of the
future
Conjecture
Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang
maju dan modern akan membawa implikasi yang
sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang.
2005 2010 2015 2025
RENSTRA I
RENSTRA II
RENSTRA III
RENSTRA IV
2020
RPJMN I dan RPJMN II
RENSTRA I & RENSTRA II
Transportasi di Indonesia
mengalami defisit dan kesenjangan
yang luar biasa besar dan oleh
karenanya perencanaan
pembangunannya tidak dapat
dibuat berdasarkan pendekatan
linier dan teknokratik semata.
Harus berani menggunakan
pendekatan non-linier dan kalau
perlu eksponensial dan harus ada
determinasi politik yang kuat.
RPJMN III dan RPJMN IV
sangat kritis bagi
pembentukan landasan
menuju Indonesia maju secara
ekonomi, politik, sosial budaya
The future
of the past
Technocratic
Determination
<Projection>
PENDAHULUAN
Oleh karena itu RENSTRA 2015-2019 harus menempuh
lintasan non-linier……
Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya
sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan
menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi
dan politik, dan lebih sejahtera.
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2
Business as
usual
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2
3
APBN & PEMBELANJAAN SEKTOR PUBLIK
Ruang fiskal kita untuk investasi transportasi sangat sempit dan
akan tetap seperti itu untuk 5 tahun kedepan, kecuali ….
Pendapatan negara dalam
APBNP 2013 sebesar Rp.
1.502 triliun (pajak, PNBP,
hibah) sedangkan belanja
negara Rp. 1.726,2 triliun,
yang terdiri dari belanja
pemerintah pusat Rp.
1.196,8 triliun dan transfer ke
daerah Rp. 529,4 triliun.
APBNP menderita defisit
sebesar RP. 224,2 triliun.
Tabel dibawah ini
memperlihatkan bahwa biaya
rutin dalam APBN kita
mencapai lebih dari 70% dari
pendapatan negara dan
meninggalkan ruang fiskal
yang sangat sempit untuk
pembangunan infrastruktur
termasuk transportasi.
Belanja
Pemerintah
Pusat 2013
Belanja Pemerintah Pusat (Rp. Trilun). Kecenderungan akan tetap sama 5 tahun kedepan.
Sumber: APBN dan Indikator Ekonomi 2013 Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran. Okt. 2013
Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 3
APBNP Belanja
Pegawai
Belanja
Barang
Belanja
Modal
Bunga Utang
Dalam Negeri
Bunga Utang
Luar Negeri
Subsidi
Energi
Subsidi
Non
Energi
Belanja
Hibah
Bantuan
Sosial
Belanja
Lain Lain
2012 212,3 162,0 176,1 84,7 33,0 202,4 42,7 1,8 86,0 68,5
2013 233,0 206,5 192,6 96,8 15,8 299,8 48,3 2,3 82,5 19,3
4
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi
5 tahun kedepan? Pendekatan makro, top-down.
1274
851
637
278
222
140
155
115
75
563
424
282
91
80
60
182
165
100
Skenario Penuh
100%
Skenario 75% Skenario Dasar 50%
Investasi Transportasi 2015-2019
(Rp. Triliun)
Bandara
ASDP
Pelabuhan
Transportasi Kota
Kereta Api
Jalan
Proyeksi melalui pendekatan makro yang dilakukan oleh Bappenas &
JICA Study dengan benchmarking negara-negara di Asia yang sudah
maju sistem dan jaringan transportasinya. Pendekatannya berbasis
negara berpenghasilan menengah keatas yakni dengan PDB/kapita
sebesar > USD 14.000.
Sumber: Medium Term Economic Infrastructure Strategy,
Bappenas & JICA , Febr. 2014
S-100% S-75% S-50%
Standar
Internasional
Full compliance
in 2020
75% compliance
in 2020
50% compliance in
2020 and full
compliance in 2030
Transportasi 2.543 T 1.857 T 1.294 T
Perhubungan 1.269 T 1.006 T 657 T
Menurut Bappenas-JICA, skenario 100% akan memerlukan peningkatan
rasio utang/PDB dari 22,5% ke 26%, KPS diatas 20%, dan implementasi
off-balance sheet funding. Selain itu implementasi memerlukan komitmen
dan kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi.
Subsektor Pelabuhan dan Kereta Api merupakan subsektor yang harus
didanai sangat besar dalam 5 tahun kedepan dan ini sangat sejalan
dengan semangat untuk membangun konektivitas nasional dan
membangun industri transportasi nasional yang lebih maju dan modern.
Program dan proyek strategis yang termuat dalam RIPNAS dan RIPN
dapat menjadi Quick Win Projects dalam pipeline pembangunan sektor
perhubungan kedepan.
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 4
5
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi
5 tahun kedepan? Pendekatan sektor, bottom-up.
Proyeksi melalui
pendekatan
mikro sektoral
didasarkan atas
berbagai-bagi
dokumen
perencanaan
yang ada seperti
Rencana Induk,
Cetak Biru,
Kajian Latar
Belakang
Transportasi
Perkotaan, dll.
Proyeksi ini
terletak antara
skenario 75%
dan 50% dari
pendekatan
makro.
Sumber: RIPNAS, RIPN, Cetak Biru ASDP, Tatanan
Kebandarudaraan, GIZ
KEBUTUHAN DETAIL KEBUTUHAN BIAYA (USD)
PERKERETAAPIAN 28.354.310.000
Sarana kereta
api
Lokomotif 1.720 unit, kereta 12.220 unit, gerbong 9.625
unit, kereta perkotaan 1673 unit
11.823.500.000
Prasarana jalan
rel KA
Jalan Rel Antar Kota 3.303 km dan Jalan Rel Perkotaan
2.364 km
16.530.810.000
TRANSPORTASI LAUT 33.716.462.500
Prasarana
pelabuhan
Terminal (peti kemas , CPO, minyak bumi, batubara ,
curah lainnya, lainnya),CDC/ multi moda,
pesiar/pariwisata , lahan/infra dasar
12.391.000.000
Sarana kapal Kapal kontainer 391 unit, tanker 467 unit, general cargo
1790 unit, penumpang 785 unit, tongkang 3163 unit, tug
boat 2969 unit
19.599.462.500
TRANSPORTASI UDARA 30.522.037.669
Prasarana
bandara
Bandara baru (UPT dan BUMN) dan peningkatan bandara
eksisting
4.430.691.085
Sarana
pesawat
Pesawat komersiil (AOC 121 dan AOC 135) dan pesawat
perintis
25.792.690.476
Navigasi
+keselamatan
penerbangan
Pembangunan, rehabilitasi dan pemiliharaan prasarana
navigasi penerbangan serta prasarana keamanan
penerbangan
298.656.108
TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 186.000.000
Pelabuhan baru 106.250.000
Kapal penyeberangan 79.750.000
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 324.583.300
Prasarana Lalu Lintas Jalan 118.750.000
Sarana Lalu Lintas Jalan 205.833.300
TRANSPORTASI PERKOTAAN (BRT (IOM) dan sistem pendukungnya), MRT 11.230.761.900
TRANSPORTASI MULTIMODA 1.781.571.429
TOTAL (USD) 106.115.726.797
TOTAL (Rupiah, Kurs 1 USD = Rp. 1.500) Rp. 1.114 Trilyun
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 5
6
atau konsorsium swsta.
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Investasi yang diperlukan untuk koridor ekonomi: siapa
yang akan memikulnya? Semua pemangku kepentingan.
Projects Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali, NTB,
NTT
Kep. Maluku
& Papua
JSS 150.000 - - - -
MRT - 70.000 - - -
Toll 24.890 176.660 - 1.732 1.489 -
Kereta Api 76.400 35.010 35.300 - 12.100 -
Pelabuhan 5.710 44.880 9.713 4.692 - 58.498
Bandara 3.977 16.169 2.800 - 2.879 150
Jalan & Jembatan 64.272 - 20.543 2.973 460 56.725
ASDP 4.684 3.188 - - 367 -
Total 329.933 345.907 68.356 9.397 17.295 115.373
Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6
Koridor, 2011-2014
Sumber: MP3EI, 2011
• Dari sekitar Rp. 2.500 triliun yang
diperlukan untuk investasi infrastruktur
di koridor ekonomi, investasi untuk
membangun transportasi saja
mencpai sekitar Rp. 886 triliun
• Ini masih merupakan indikasi investasi
untuk Fase 1, sedangkan untuk Fase
2 dan Fase 3 akan dirumuskan
kemudian
• Hybrid Financing merupakan indikasi
investasi antara Pemerintah dan
Swasta (PPP/KPS) maupun antara
BUMN dan Swasta atau konsorsium
swasta.
25%
44%
23%
8% Pemerintah
BUMN
Swasta
Hybrid
Nilai Indikasi
Investasi
Berdasarkan
Investor (%)
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 6
7
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa
ditanggung oleh pemerintah sendirian ………
Investasi
Transportasi
APBN dan
Pembelanjaan
Sektor Publik
Infrastruktur dasar,
non-komersial, non
cost-recovery, secara
ekonomi sangat
layak, secara finansial
tidak layak, strategis
secara nasional, akses
kepada daerah
tertinggal dan
perdesaan,
meningkatkan
ekonomi nasional dan
lokal dan merupakan
kewajiban
pemerintah (Public
Service Obligation,
PSO)
Kemitraan
Pemerintah dan
Swasta
Infrastruktur dasar,
komersial dan non-
komersial, potensi
cost-recovery, secara
ekonomi sangat
layak, secara finansial
layak atau kurang
layak, dapat menjadi
layak apabila ada
dukungan
pemerintah, strategis
secara nasional, akses
kepada daerah
tertinggal dan
perdesaan,
meningkatkan
ekonomi nasional dan
lokal, mendukung
logistik dan koridor
ekonomi
Investasi
Swasta Murni
Infrastruktur ekonomi
yang komersial, full
cost-recovery, secara
ekonomi sangat
layak, secara finansial
juga layak, strategis
secara nasional, akses
kepada pelabuhan
dan bandara
internasional ,
meningkatkan
ekonomi nasional dan
lokal. Penyediaan
infrastruktur khusus
seperti Special
Railways, Special
Ports, dan Special
Airports dapat
menggunakan skema
ini dengan sifat
unsolicited dan tanpa
tender.
Kerjasama
Pemerintah
Swasta
KPS
Konvensional
Pemerintah
melakukan
persiapan
KPS Aliansi
Strategis
Pemerintah &
Swasta bersama-
sama sejak awal
Investasi Swasta
Murni
Solicited
Program
Pemerintah
Unsolicited
Inisiatif Swasta,
Special Facilities
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 7
88
CREATIVE FINANCING
Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan
untuk membiayai transportasi kedepan?
CREATIVE FINANCING
APBN
On-Budget
APBN 2,5%
to 5% PDB
PDF/
VGF
PMN
Hibah
Obligasi
/SUN
Infra-
struktur
Obligasi
/Sukuk
Infra-
struktur
Performance
Based
Annuity
Scheme
PBAS
Available
Direct
Payment
Availale
Indirect
Payment
BUMN
Infra-
struktur
Obligasi
Syariah/
Sukuk
DCM
Off-Budget
Per-
bankan
Bank
Infra-
struktur
Asset
Backed
Securities
Dana
Pensiun
Dana
Asuransi
Pasar
Modal
Reksa-
dana
Off-Budget
Private Financing
KPS/
PPP
Conven-
tional KPS
Aliansi
Strategis
KPS
SMI/IIGF
/PIP
Swasta
Murni/
PFI
Unsolicited
Fasilitas
Khusus
PBAS= Performance-based Annuity Scheme, merupakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah dengan operator, yang
besarnya didasarkan pada kinerja Pihak Swasta, melalui pembayaran angsuran multi years dari pemerintah ke operator. Swasta berperan dalam hal:
design, construct, finance, operate dan maintain; sebuah proyek sehingga mencapai suatu standard tertentu yang disepakati. Pemerintah berperan dalam
hal: melaksanakan pembayaran berbasis kinerja (performance-based payments) selama jangka waktu kontrak 20-20 tahun. Isu ke depan: (1) Kriteria
proyek yang cocok dengan skema PBAS; (2) Strategi pemilihan proyek PBAS; (3) Alokasi anggaran MoF dana PBAS; (4) Penyusunan mekanisme dan
aturan pencairan dana PBAS (di MOF, dan PJPK); dan (5) Kelembagaan yang tepat untukmengelola PBAS;
DCM: Domestic Capital Market
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 8
9
• BUMN: - BUMN Sektor
- Bank BUMN
• BANK SWASTA
(short-term)
• Dana Pensiun (long-term)
• Asuransi (long-term)
• Reksadana (long-term)
CREATIVE FINANCING
Batasan dan potensi aplikasinya di Indonesia
ON BUDGET  2,5% PDB
SUMBER ON-BUDGET
• Pajak
• PNBP
• SUN (termasuk infrastruktur)
• SUKUK (termasuk
infrastruktur)
PENGGUNAAN:
• Dukungan pemerintah
• VGF (MoF 223/2012)
• Penjaminan pemerintah
• PIP
• Hibah
• PBAS
• Road Preservation Fund
ISU STRATEGIS:
Bagaimana caranya agar dana
on-budget dapat ditingkatkan
secara signifikan lebih dari
2,5% PDB?
OFF-BUDGET
SUMBER OFF-BUDGET
PENGGUNAAN DANA OFF-BUDGET UNTUK
PROYEK INFRASTRUKTUR
PT. BADAN USAHA INFRASTRUKTUR
(BUI) (sebagai PJPK)
• Leader Bank BUMN
(mayoritas)
• Bank Swasta sekitar
5-15%
• Tenor max 7 tahun
Equity
= 30%
Pinjaman
= 70%
Saham
pendiri
SINDIKASI BANK
PASAR MODAL
LEMBAGA PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
(misalnya: SMI, IIF, PIP)
• Sumber dana:
- Multilateral (WB/ADB/JICA)
- Pasar modal
• Fokus:
- Pembiayaan infrastruktur
- Pinjaman jangka pajang
• Prasyarat:
Kapasitas manajemen resiko yang
kuat
Private placement
ISU STRATEGIS:
Bentuk intervensi regulasi dan insentif fiskal
apa yang diperlukan?
• Penerbitan obligasi
atau IPO saham
• Tenor panjang (>
20 tahun)
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 9
1010
PERBEDAAN SUDUT PANDANG (GAP) ANTARA DEBITUR - KREDITUR
Akar masalah yang perlu mendapat perhatian yang proper dari semua pihak, agar
proses pengembangan pembiayaan infrastruktur transportasi dapat berjalan lancar:
Debitur / Development Agent Gap Analysis Kreditur / Financier / Private
Investor
• Pemda (selaku Penerbit Obligasi)
• SoE Transportasi
• BU Transportasi
Strategi meningkatkan kerjasama
kreditur – debitur & membangun
hubungan bisnis yang sehat :
 Pertegas status “market
friendly”
 Perbaiki kinerja keuangan +
operasional secara jelas
 Tingkatkan aspek GCG (good
corporate governance)
 Tingkatkan kualitas leadership
+ managerial khususnya dalam
pengendalian pinjaman
 Perkuat kinerja keuangan &
tingkat kepercayaan terhadap
Laporan keuangan perusahaan
• DCM
 Dana Pensiun
 Asuransi
 Bank
• Bank Umum
• Multilateral
Potensi perbaikan yang mungkin:
- Masih adanyanya ambivalensi
mekanisme pasar vs aturan
- Kinerja keuangan + kinerja
operasional perusahaan belum
jelas
- Penerapan GCG (good corporate
governance) yang belum memadai
- Leadership + managerial capacity
belum standard
- Standar laporan keuangan belum
baku
Tuntutan yang diharapkan:
- Pemberlakukan azas mekanisme
Pasar yang adil dan bertanggung
jawab
- Perlunya prudent operation,
utamanya dalam hal: Kinerja
keuangan + operasional
- Tuntutan terhadap Leadership +
managerial capacity baik dan
terpercaya
- Diterapkannya GCG (good
corporate governance) sebagai
dasar skema B-to-B
- Proffessional & Profit oriented
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 10
1111
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat
dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan?
Funding
Method
Description Key Success Factor Risks
Penguatan
sistem
Pembiayaan 3-
in-1 MoF (IIGF,
PT IIF, PT SMI,
IIA)
Memperkuat struktur permodalan dari PT SMI dan PT
IIF dengan melibatkan lebih banyak lembaga donor
Internasional/ Multinational Institution, membangun
platform hukum yang memungkinkan percepatan dan
eskalasi Project Financing untuk proyek (Mega Proyek)
nasional yg dianggap strategis
• Mencapai skala ekonomi
(asset)= $ 1 Billion
• Coverage: ...% dr Cap
2,5% investasi
infrastruktur
• CAGR= ...%
• Institutional risk
(birokrasi)
• Regulation risk
(ketidaksiapan
perangkat hukum)
Peningkatan
investasi BUMN
Fokus pada BUMN Transportasi, memperkuat struktur
modal BUMN Transportasi, memberi ‘failitas
perundangan’ agar bisa investasi capex prasarana,
menyehatkan BUMN investasi sehinga feasible dlm
mengeluarkan Obligasi
• Mencapai kondisi BUMN
yg sehat dgn
kemampuan likuiditas
baik
• Penyiapan aturan UU &
PP yg menjadi dasar
• Corporate
Business risk
• Regulation risk
(ketidaksiapan
perangkat hukum)
Akselerasi
penerapan
PBAS/
Availability
PPPs
Mengenalkan dan kemudian meng-aplikasikan PBAS/
Availability PPPs secara sistematis dan serempak
(national-wide) dgn tujuan melibatkan se-optimal
mungkin dana swasta dalam proyek infrastruktur
terseleksi, memberikan prioritas dan kebijakan insentif
(perundangan &/ fiscal) kepada investor
• Seleksi & kualifikasi
proyek PBAS
• Penyiapan aturan UU &
PP yg menjadi dasar
• Ketersediaan anggaran
PBAS di MoF
• Institutional risk
(birokrasi)
• Regulation risk
(ketidaksiapan
perangkat hukum)
• Operational risk
(praktik yg
Pengembangan
Bank
Infrastruktur
Membangun sebuah Institusi Bank Komersial yg
berkemampuan memberkan Kredit Likuiditas untuk
Pinjaman Infrastruktur dgn skema pembiayaan lunak
(grass period, interest bearing rendah, tenor lama)
melalui struktur permodalan gabungan antara Bank
BUMN, Lembaga Donasi Internasional, dll
• Insentif regulasi
khususnya untuk skema
pembiayaan
• Struktur Modal yg kuat/
CAR > 10%-12%
• Institutional risk
(birokrasi)
• Banking business
risk
Creative Financing pada Public Sector Spending
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 11
1212
PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN PT SMI
Bagaimana membangun model bisnis baru SMI berperan besar
sebagai ‘bridging financing agent’ untuk meng-absorb kebutuhan
pembiayaan infrastruktur transportasi
Balance Sheet
Investor/ Kontraktor/ SOE Transportasi
Short-term Loan
/ Working Cap
Loan
Long -term Loan /
Capital Expenditure &
Infrastructure Loan
Mezannie
(sub-
ordinated &
shareholder)
Loan
Equity
financing
SMI
 Peran pembiayaan PT SMI sebagai ‘bridging
finance’ pembiayaan infrastruktur
 Berbentuk Mezannie Loan (sub-rodinated loan /
shareholder Loan) dengan ciri utama: Jangka
Waktu pinjaman yang panjang (misal: > 15 thn)
 Mezannie Loan seharusnya memiliki ‘low –
interest bearing’ yang meggambarkan bentuk
subsidi risiko (insentif) dari pihak Kreditur (SMI)
 Junior Loan
 Dengan asumsi (target) kemampuan ‘multiplier
effect’ yang menjadi strategi SMI dimana setiap
20% bagian Loan SMI seharusnya mampu
mendatangkan 80% Commercial Bank Loan 
memberikan peluang Debitur untuk masuk lebih
jauh dalam pembiayaan infrastruktur
 Sampai dengan 2019, Road-map SMI
direncanakan memiliki kapasitas pembiayaan
sampai dgn Rp 20 Trilyun  setara dengan
pembiayaan infrastruktur transportasi sebesar
Rp. 100 Trilyun
Commercial
Bank
Fasilitas Pinjaman SMI yang bersifat
Mezannie Loan, dapat memperbaiki
kinerja keuangan / memperbaiki DER ---
Debt-to-Equity Ratio ---; dengan catatan
asumsi-asumsi karakter pembiayaannya
dapat ‘hampir serupa’ dengan Ekuitas
500 T
2.043 T
Potensi Kontribusi SMI dalam Total Kebutuhan
Pembiayaan Infrastruktur 2014-2019
(Bappenas – JICA, Skenario Penuh 100%)
Rp. 2.543 Trilyun
Sisa
‘Outstanding’
pembiayaan
Kontribusi SMI
sbg bentuk
‘stimulan’
Pemerintah
Strategic
Action:
Menambah
kapasitas
SMI hingga
Rp. 100 T
Obligation /
Bonds
financing
Bond holders/
capital market
Project
Preparatio
n (land
acq. Etc.)
& Quality
Gov
Mindset
in PPP
financing
Rigid
commerci
al interest
rate on
SMI Loan
Kendala dlm eskalasi SMI Loan
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 12
1313
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Performance Based Annuity Scheme, PBAS, memberi opsi
yang rasional bagi pembiayaan on-budget
Traditional
Contracts
PBAS/Availability
Contract
Constructor
receives payments
during construction
Payment only starts when
project commissioned –
constructor and rest of PPP
consortium bear
construction risk
Contractor and
O&M partners work
at different phases
Contractor and O&M
partners work at the same
time, allowing integration of
whole of life efficiencies
Contractor and
O&M partners do
not have equity at
risk
Contractor and O&M
partners have equity at risk
for term of concession – all
parties incentivised to
perform and take a “long-
term” view
Conventional
procurement
inputs-focussed,
mainly construction
phase focus, and
subject to scrutiny
only by
independent
verifiers
The lenders to a PPP are
an additional independent
verifier…lenders will focus
on quality construction to
minimise any potential
downstream loss to them
due to poor operating and
performance of an asset
Contractor not
responsible for
residual life of
asset
PPP Consortium
responsible for handing
over the asset in a fit-for-
purpose condition
 Kontrak/pengadaan konvensional: Pemerintah memenuhi semua kebutuhan
pengeluaran.
 Pemerintah membayar untuk masukan, bukan keluaran
 Kontrak-kontrak D/C/O/M terpisah – tidak ada optimalisasi siklus-hidup
 Tidak ada standar kinerja sepanjang masa proyek
 Kontraktor mempunyai insentif untuk menambah beban kerja mereka
 Risiko perpanjangan waktu/pembengkakan biaya ditanggung oleh Pemerintah
 Fluktuasi signifikan atas belanja Pemerintah
Kemenkeu mendukung sepenuhnya prinsip PBAS karena dirasakan bahwa di PBAS Pemerintah akan membiayai proyek yang sebenarnya 'sudah jadi' atau sudah 'siap
pakai‘. Kemenkeu sedang menyiapkan regulasi baru, khususnya karena alasan hukum, PBAS dapat berpotensi memerlukan perubahan UU Keuangan Negara, utamanya
dalam hal penerapan pembayaran proyek secara multi years dalam APBN. Pihak swasta juga memberikan tanggapan yang positif. Melalui PBAS ini diharapakan
pelaksanaan proyek dapat lebih efisien, harga lebih murah dan terjadinya transparansi pengendalian proyek. Dari kacamata perbankan pun, PBAS mendapat sambutan
yang cukup baik, karena pembiayaan yang dilakukan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah.
 Pengadaan Berbasis Kinerja
 Pemerintah membayar hanya
untuk layanan yang diberikan
 Pemegang konsesi menyediakan
layanan sepanjang siklus hidup
proyek
 Pemegang konsesi mengelola
risiko D/C/O/M melalui sub-
kontrak –
perpanjangan/pembengkakan
biaya tidak mempengaruhi
Pemerintah
 Optimalisasi siklus-hidup
 Pemerintah membayar hanya
untuk yang diterimanya
 Pemegang konsesi mendapat
insentif melalui mekanisme
pembayaran untuk menjaga
standar kinerja tinggi
 Belanja Pemerintah yang dapat
diprediksi menjangkau masa
depan
Masa Konsesi
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 13
14
Creative Financing atau off-budget financing adalah sumber
pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan
transportasi yang inkonvensional. Satu dari opsinya adalah
Domestic Capital Market, terdiri dari dana yang ada di perbankan,
industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan di lembaga
keuangan non-bank.
INVESTASI & PEMBIAYAAN
Domestic Capital Market: aset perbankan, industri asuransi, dana
pensiun, pasar modal, dan lembaga non-bank, ….
Total Aset Perbankan Nasional (Rp. T)
Sumber: DS Besar, Bank Indonesia, Juni 2012 Sektor finansial di Indonesia didominasi oleh perbankan yang
menguasai 79,5% dari pasar keuangan nasional. Total aset
perbankan meningkat cukup signifikan dari Rp. 2.310,6 triliun di akhir
tahun 2008 ke Rp. 3.708,7 triliun di bulan Maret 2011. Jumlah bank
mencapai 121 buah dengan 13.453 kantor-kantor cabang di
Indonesia. Sebesar 70% dari total aset perbankan dikuasai oleh
hanya 14 bank komersial besar sementara 47 bank dimiliki oleh
investor asing dengan 45,8% pangsa pasar. Pada saat itu total aset
pasar keuangan domestik (DCM) diperkirakan mencapai sekitar
Rp.4.564 triliun. Kondisi dan komposisi dari DCM Indonesia ini pada
tahun 2012 didominasi perbankan komersial yang mencapai 79,5%,
diikuti oleh dana asuransi sebesar 8,8% (sekitar Rp. 402 triliun),
lembaga keuangan non-bank sebesar 4,4% (sekitar Rp. 200 triliun),
dan dana pensiun 3,1% (sekitar Rp. 142 triliun).
Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 14
15
TERIMAKASIH

Contenu connexe

Tendances

Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaPengenalan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Frans Dione
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahDahlan Tampubolon
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUPresentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUH2O Management
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle them
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle themProblems of Toll Road in Indonesia and How to tackle them
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle thembramantiyo marjuki
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxBoiHariyadi
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 

Tendances (20)

Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaPengenalan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan Swasta
 
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJMitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJ
 
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
 
Hubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintahHubungan keuangan antar pemerintah
Hubungan keuangan antar pemerintah
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBUPresentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
Presentasi Panduan Umum Pelaksana KPBU
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Rencana kerja skpd
Rencana kerja skpdRencana kerja skpd
Rencana kerja skpd
 
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle them
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle themProblems of Toll Road in Indonesia and How to tackle them
Problems of Toll Road in Indonesia and How to tackle them
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptx
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
 

Similaire à Fgd v creative financing 160414_final (2)

Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdf
Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdfKumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdf
Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdfAndreaAsvani1
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaBeta Uliansyah
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasIndonesia Infrastructure Initiative
 
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 201502 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015Deni Soeboer
 
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaTri Damri
 
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor TransportasiBackground Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor TransportasiIndonesia Infrastructure Initiative
 
Panduan kps pjpk
Panduan kps pjpkPanduan kps pjpk
Panduan kps pjpkAbdul Malik
 
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarindaSistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarindaTogar Simatupang
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourtedy2629
 
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptx
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptxPendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptx
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptxfaizalfitriahali1
 
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptdf1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptUlulAzmi79
 

Similaire à Fgd v creative financing 160414_final (2) (20)

Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdf
Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdfKumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdf
Kumpulan_Data_Pembangunan_Infrastruktur_Indonesia_Edisi_Juni_2019.pdf
 
Meeting wamen renstra 301013 (1)
Meeting wamen renstra 301013 (1)Meeting wamen renstra 301013 (1)
Meeting wamen renstra 301013 (1)
 
Meeting wamen renstra 301013
Meeting wamen renstra 301013Meeting wamen renstra 301013
Meeting wamen renstra 301013
 
Meeting wamen renstra 301013 (1)
Meeting wamen renstra 301013 (1)Meeting wamen renstra 301013 (1)
Meeting wamen renstra 301013 (1)
 
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
Konsinyeering novotel creative financing_ver 2.0
 
Strategi dan kebijakan peningkatan investasi bidang infrastruktur transportasi
Strategi dan kebijakan peningkatan investasi bidang infrastruktur transportasiStrategi dan kebijakan peningkatan investasi bidang infrastruktur transportasi
Strategi dan kebijakan peningkatan investasi bidang infrastruktur transportasi
 
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi BangsaUtang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
Utang Pemerintah: Bagaimana Mengelola Agar Bermanfaat bagi Bangsa
 
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenasPaparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
Paparan rapat sosialisasi teknokratik rpjmn 14 januari 2014 adi bappenas
 
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 201502 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
02 kemenhub talkshow musrenbangnas 2015
 
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
Meningkatkan konektivitas transportasi sulawesi 2018
 
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasiPeluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
Peluang investasi swasta dan bumn sektor transportasi
 
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di IndonesiaKebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
Kebijakan Perencanaan Pengembangan SAUM di Indonesia
 
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor TransportasiBackground Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi
Background Study untuk Penyusunan RPJMN III 2015-2019 Sektor Transportasi
 
Panduan kps pjpk
Panduan kps pjpkPanduan kps pjpk
Panduan kps pjpk
 
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarindaSistem rantai pasok konstruksi   sislognas samarinda
Sistem rantai pasok konstruksi sislognas samarinda
 
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganPaparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Paparan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colour
 
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014Konsinyering bogor   kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
Konsinyering bogor kebijakan dan sasaran kinerja - 8 mei 2014
 
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptx
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptxPendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptx
Pendekatan Integralistik Dalam Pengembangan Sistem Transportasi.pptx
 
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.pptdf1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
df1ff_DRAFT_Latsartek_Pemrograman_8_Feb_2018.ppt
 

Plus de Indonesia Infrastructure Initiative

Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
Railway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaRailway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaIndonesia Infrastructure Initiative
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyIndonesia Infrastructure Initiative
 

Plus de Indonesia Infrastructure Initiative (20)

Presentasi Sanitasi INDII
Presentasi Sanitasi INDIIPresentasi Sanitasi INDII
Presentasi Sanitasi INDII
 
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015Balikpapan  Public Diplomacy 25 May 2015
Balikpapan Public Diplomacy 25 May 2015
 
World experience-in-railway-restructuring
World experience-in-railway-restructuringWorld experience-in-railway-restructuring
World experience-in-railway-restructuring
 
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
WS2 Infrastructure Issues
WS2 Infrastructure IssuesWS2 Infrastructure Issues
WS2 Infrastructure Issues
 
Development of multimodal transport in north java corridor
Development of multimodal transport in north java corridorDevelopment of multimodal transport in north java corridor
Development of multimodal transport in north java corridor
 
Railway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in javaRailway function in developing multimodal transportation in java
Railway function in developing multimodal transportation in java
 
The role of ipc in developing multimodal transportation in java
The role of ipc in developing multimodal transportation in javaThe role of ipc in developing multimodal transportation in java
The role of ipc in developing multimodal transportation in java
 
Government strategy in developing multimodal transportation
Government strategy in developing multimodal transportationGovernment strategy in developing multimodal transportation
Government strategy in developing multimodal transportation
 
The role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportationThe role of ferry in developing multimodal transportation
The role of ferry in developing multimodal transportation
 
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiyDevelopment of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
Development of multimodal transportation and inter regional connectivitiy
 
Ws3 safe system approach (bahasa version)
Ws3 safe system approach (bahasa version)Ws3 safe system approach (bahasa version)
Ws3 safe system approach (bahasa version)
 
Ws3 safe system supporting vru (english version)
Ws3 safe system supporting vru (english version)Ws3 safe system supporting vru (english version)
Ws3 safe system supporting vru (english version)
 
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
Ws3 safe system supporting vru (bahasa version)
 
Ws3 presentation
Ws3 presentationWs3 presentation
Ws3 presentation
 
Ws3 me
Ws3 meWs3 me
Ws3 me
 
Ws3 infrastructure related to pedestrian safety
Ws3 infrastructure related to pedestrian safetyWs3 infrastructure related to pedestrian safety
Ws3 infrastructure related to pedestrian safety
 
Ws3 gender and disability presentation
Ws3 gender and disability presentationWs3 gender and disability presentation
Ws3 gender and disability presentation
 
Ws2 introduction
Ws2 introductionWs2 introduction
Ws2 introduction
 
Workshop #2 safe system approach
Workshop #2 safe system approachWorkshop #2 safe system approach
Workshop #2 safe system approach
 

Fgd v creative financing 160414_final (2)

  • 1. Beberapa Fakta dan Pemikiran Tentang Pembiayaan Inovatif Sektor Transportasi FGD V RPJMN 2015-2019 16 April 2014
  • 2. 2 RPJMN I 2005-2009 RPJMN II 2010-2014 RPJMN III 2015-2019 RPJMN IV 2020-2025 Meningkatnya kompetisi global, tuntutan global compliance dan meningkatnya kompleksitas tatanan sosial, ekonomi, dan politik domestik Political Determination <Conjecture> The future of the future Conjecture Kegagalan membangun infrastruktur transportasi yang maju dan modern akan membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi perekonomian mendatang. 2005 2010 2015 2025 RENSTRA I RENSTRA II RENSTRA III RENSTRA IV 2020 RPJMN I dan RPJMN II RENSTRA I & RENSTRA II Transportasi di Indonesia mengalami defisit dan kesenjangan yang luar biasa besar dan oleh karenanya perencanaan pembangunannya tidak dapat dibuat berdasarkan pendekatan linier dan teknokratik semata. Harus berani menggunakan pendekatan non-linier dan kalau perlu eksponensial dan harus ada determinasi politik yang kuat. RPJMN III dan RPJMN IV sangat kritis bagi pembentukan landasan menuju Indonesia maju secara ekonomi, politik, sosial budaya The future of the past Technocratic Determination <Projection> PENDAHULUAN Oleh karena itu RENSTRA 2015-2019 harus menempuh lintasan non-linier…… Tahun 2025-2030 infrastruktur transportasi Indonesia seharusnya sudah “well established” melayani pergerakan ekonomi maju dan menopang negara Indonesia yang modern, bersatu dalam ekonomi dan politik, dan lebih sejahtera. Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2 Business as usual Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 2
  • 3. 3 APBN & PEMBELANJAAN SEKTOR PUBLIK Ruang fiskal kita untuk investasi transportasi sangat sempit dan akan tetap seperti itu untuk 5 tahun kedepan, kecuali …. Pendapatan negara dalam APBNP 2013 sebesar Rp. 1.502 triliun (pajak, PNBP, hibah) sedangkan belanja negara Rp. 1.726,2 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp. 1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp. 529,4 triliun. APBNP menderita defisit sebesar RP. 224,2 triliun. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa biaya rutin dalam APBN kita mencapai lebih dari 70% dari pendapatan negara dan meninggalkan ruang fiskal yang sangat sempit untuk pembangunan infrastruktur termasuk transportasi. Belanja Pemerintah Pusat 2013 Belanja Pemerintah Pusat (Rp. Trilun). Kecenderungan akan tetap sama 5 tahun kedepan. Sumber: APBN dan Indikator Ekonomi 2013 Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran. Okt. 2013 Background Paper RENSTRA 2015-2019 Kementerian Perhubungan & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 3 APBNP Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Utang Dalam Negeri Bunga Utang Luar Negeri Subsidi Energi Subsidi Non Energi Belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Lain Lain 2012 212,3 162,0 176,1 84,7 33,0 202,4 42,7 1,8 86,0 68,5 2013 233,0 206,5 192,6 96,8 15,8 299,8 48,3 2,3 82,5 19,3
  • 4. 4 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan makro, top-down. 1274 851 637 278 222 140 155 115 75 563 424 282 91 80 60 182 165 100 Skenario Penuh 100% Skenario 75% Skenario Dasar 50% Investasi Transportasi 2015-2019 (Rp. Triliun) Bandara ASDP Pelabuhan Transportasi Kota Kereta Api Jalan Proyeksi melalui pendekatan makro yang dilakukan oleh Bappenas & JICA Study dengan benchmarking negara-negara di Asia yang sudah maju sistem dan jaringan transportasinya. Pendekatannya berbasis negara berpenghasilan menengah keatas yakni dengan PDB/kapita sebesar > USD 14.000. Sumber: Medium Term Economic Infrastructure Strategy, Bappenas & JICA , Febr. 2014 S-100% S-75% S-50% Standar Internasional Full compliance in 2020 75% compliance in 2020 50% compliance in 2020 and full compliance in 2030 Transportasi 2.543 T 1.857 T 1.294 T Perhubungan 1.269 T 1.006 T 657 T Menurut Bappenas-JICA, skenario 100% akan memerlukan peningkatan rasio utang/PDB dari 22,5% ke 26%, KPS diatas 20%, dan implementasi off-balance sheet funding. Selain itu implementasi memerlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam birokrasi. Subsektor Pelabuhan dan Kereta Api merupakan subsektor yang harus didanai sangat besar dalam 5 tahun kedepan dan ini sangat sejalan dengan semangat untuk membangun konektivitas nasional dan membangun industri transportasi nasional yang lebih maju dan modern. Program dan proyek strategis yang termuat dalam RIPNAS dan RIPN dapat menjadi Quick Win Projects dalam pipeline pembangunan sektor perhubungan kedepan. Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 4
  • 5. 5 INVESTASI & PEMBIAYAAN Berapa magnitude investasi yang diperlukan untuk transportasi 5 tahun kedepan? Pendekatan sektor, bottom-up. Proyeksi melalui pendekatan mikro sektoral didasarkan atas berbagai-bagi dokumen perencanaan yang ada seperti Rencana Induk, Cetak Biru, Kajian Latar Belakang Transportasi Perkotaan, dll. Proyeksi ini terletak antara skenario 75% dan 50% dari pendekatan makro. Sumber: RIPNAS, RIPN, Cetak Biru ASDP, Tatanan Kebandarudaraan, GIZ KEBUTUHAN DETAIL KEBUTUHAN BIAYA (USD) PERKERETAAPIAN 28.354.310.000 Sarana kereta api Lokomotif 1.720 unit, kereta 12.220 unit, gerbong 9.625 unit, kereta perkotaan 1673 unit 11.823.500.000 Prasarana jalan rel KA Jalan Rel Antar Kota 3.303 km dan Jalan Rel Perkotaan 2.364 km 16.530.810.000 TRANSPORTASI LAUT 33.716.462.500 Prasarana pelabuhan Terminal (peti kemas , CPO, minyak bumi, batubara , curah lainnya, lainnya),CDC/ multi moda, pesiar/pariwisata , lahan/infra dasar 12.391.000.000 Sarana kapal Kapal kontainer 391 unit, tanker 467 unit, general cargo 1790 unit, penumpang 785 unit, tongkang 3163 unit, tug boat 2969 unit 19.599.462.500 TRANSPORTASI UDARA 30.522.037.669 Prasarana bandara Bandara baru (UPT dan BUMN) dan peningkatan bandara eksisting 4.430.691.085 Sarana pesawat Pesawat komersiil (AOC 121 dan AOC 135) dan pesawat perintis 25.792.690.476 Navigasi +keselamatan penerbangan Pembangunan, rehabilitasi dan pemiliharaan prasarana navigasi penerbangan serta prasarana keamanan penerbangan 298.656.108 TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 186.000.000 Pelabuhan baru 106.250.000 Kapal penyeberangan 79.750.000 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 324.583.300 Prasarana Lalu Lintas Jalan 118.750.000 Sarana Lalu Lintas Jalan 205.833.300 TRANSPORTASI PERKOTAAN (BRT (IOM) dan sistem pendukungnya), MRT 11.230.761.900 TRANSPORTASI MULTIMODA 1.781.571.429 TOTAL (USD) 106.115.726.797 TOTAL (Rupiah, Kurs 1 USD = Rp. 1.500) Rp. 1.114 Trilyun Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 5
  • 6. 6 atau konsorsium swsta. INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi yang diperlukan untuk koridor ekonomi: siapa yang akan memikulnya? Semua pemangku kepentingan. Projects Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali, NTB, NTT Kep. Maluku & Papua JSS 150.000 - - - - MRT - 70.000 - - - Toll 24.890 176.660 - 1.732 1.489 - Kereta Api 76.400 35.010 35.300 - 12.100 - Pelabuhan 5.710 44.880 9.713 4.692 - 58.498 Bandara 3.977 16.169 2.800 - 2.879 150 Jalan & Jembatan 64.272 - 20.543 2.973 460 56.725 ASDP 4.684 3.188 - - 367 - Total 329.933 345.907 68.356 9.397 17.295 115.373 Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor, 2011-2014 Sumber: MP3EI, 2011 • Dari sekitar Rp. 2.500 triliun yang diperlukan untuk investasi infrastruktur di koridor ekonomi, investasi untuk membangun transportasi saja mencpai sekitar Rp. 886 triliun • Ini masih merupakan indikasi investasi untuk Fase 1, sedangkan untuk Fase 2 dan Fase 3 akan dirumuskan kemudian • Hybrid Financing merupakan indikasi investasi antara Pemerintah dan Swasta (PPP/KPS) maupun antara BUMN dan Swasta atau konsorsium swasta. 25% 44% 23% 8% Pemerintah BUMN Swasta Hybrid Nilai Indikasi Investasi Berdasarkan Investor (%) Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 6
  • 7. 7 INVESTASI & PEMBIAYAAN Investasi transportasi tidak pernah dan tidak akan bisa ditanggung oleh pemerintah sendirian ……… Investasi Transportasi APBN dan Pembelanjaan Sektor Publik Infrastruktur dasar, non-komersial, non cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial tidak layak, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal dan merupakan kewajiban pemerintah (Public Service Obligation, PSO) Kemitraan Pemerintah dan Swasta Infrastruktur dasar, komersial dan non- komersial, potensi cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial layak atau kurang layak, dapat menjadi layak apabila ada dukungan pemerintah, strategis secara nasional, akses kepada daerah tertinggal dan perdesaan, meningkatkan ekonomi nasional dan lokal, mendukung logistik dan koridor ekonomi Investasi Swasta Murni Infrastruktur ekonomi yang komersial, full cost-recovery, secara ekonomi sangat layak, secara finansial juga layak, strategis secara nasional, akses kepada pelabuhan dan bandara internasional , meningkatkan ekonomi nasional dan lokal. Penyediaan infrastruktur khusus seperti Special Railways, Special Ports, dan Special Airports dapat menggunakan skema ini dengan sifat unsolicited dan tanpa tender. Kerjasama Pemerintah Swasta KPS Konvensional Pemerintah melakukan persiapan KPS Aliansi Strategis Pemerintah & Swasta bersama- sama sejak awal Investasi Swasta Murni Solicited Program Pemerintah Unsolicited Inisiatif Swasta, Special Facilities Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 7
  • 8. 88 CREATIVE FINANCING Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? CREATIVE FINANCING APBN On-Budget APBN 2,5% to 5% PDB PDF/ VGF PMN Hibah Obligasi /SUN Infra- struktur Obligasi /Sukuk Infra- struktur Performance Based Annuity Scheme PBAS Available Direct Payment Availale Indirect Payment BUMN Infra- struktur Obligasi Syariah/ Sukuk DCM Off-Budget Per- bankan Bank Infra- struktur Asset Backed Securities Dana Pensiun Dana Asuransi Pasar Modal Reksa- dana Off-Budget Private Financing KPS/ PPP Conven- tional KPS Aliansi Strategis KPS SMI/IIGF /PIP Swasta Murni/ PFI Unsolicited Fasilitas Khusus PBAS= Performance-based Annuity Scheme, merupakan perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur antara Pemerintah dengan operator, yang besarnya didasarkan pada kinerja Pihak Swasta, melalui pembayaran angsuran multi years dari pemerintah ke operator. Swasta berperan dalam hal: design, construct, finance, operate dan maintain; sebuah proyek sehingga mencapai suatu standard tertentu yang disepakati. Pemerintah berperan dalam hal: melaksanakan pembayaran berbasis kinerja (performance-based payments) selama jangka waktu kontrak 20-20 tahun. Isu ke depan: (1) Kriteria proyek yang cocok dengan skema PBAS; (2) Strategi pemilihan proyek PBAS; (3) Alokasi anggaran MoF dana PBAS; (4) Penyusunan mekanisme dan aturan pencairan dana PBAS (di MOF, dan PJPK); dan (5) Kelembagaan yang tepat untukmengelola PBAS; DCM: Domestic Capital Market Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 8
  • 9. 9 • BUMN: - BUMN Sektor - Bank BUMN • BANK SWASTA (short-term) • Dana Pensiun (long-term) • Asuransi (long-term) • Reksadana (long-term) CREATIVE FINANCING Batasan dan potensi aplikasinya di Indonesia ON BUDGET  2,5% PDB SUMBER ON-BUDGET • Pajak • PNBP • SUN (termasuk infrastruktur) • SUKUK (termasuk infrastruktur) PENGGUNAAN: • Dukungan pemerintah • VGF (MoF 223/2012) • Penjaminan pemerintah • PIP • Hibah • PBAS • Road Preservation Fund ISU STRATEGIS: Bagaimana caranya agar dana on-budget dapat ditingkatkan secara signifikan lebih dari 2,5% PDB? OFF-BUDGET SUMBER OFF-BUDGET PENGGUNAAN DANA OFF-BUDGET UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR PT. BADAN USAHA INFRASTRUKTUR (BUI) (sebagai PJPK) • Leader Bank BUMN (mayoritas) • Bank Swasta sekitar 5-15% • Tenor max 7 tahun Equity = 30% Pinjaman = 70% Saham pendiri SINDIKASI BANK PASAR MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR (misalnya: SMI, IIF, PIP) • Sumber dana: - Multilateral (WB/ADB/JICA) - Pasar modal • Fokus: - Pembiayaan infrastruktur - Pinjaman jangka pajang • Prasyarat: Kapasitas manajemen resiko yang kuat Private placement ISU STRATEGIS: Bentuk intervensi regulasi dan insentif fiskal apa yang diperlukan? • Penerbitan obligasi atau IPO saham • Tenor panjang (> 20 tahun) Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 9
  • 10. 1010 PERBEDAAN SUDUT PANDANG (GAP) ANTARA DEBITUR - KREDITUR Akar masalah yang perlu mendapat perhatian yang proper dari semua pihak, agar proses pengembangan pembiayaan infrastruktur transportasi dapat berjalan lancar: Debitur / Development Agent Gap Analysis Kreditur / Financier / Private Investor • Pemda (selaku Penerbit Obligasi) • SoE Transportasi • BU Transportasi Strategi meningkatkan kerjasama kreditur – debitur & membangun hubungan bisnis yang sehat :  Pertegas status “market friendly”  Perbaiki kinerja keuangan + operasional secara jelas  Tingkatkan aspek GCG (good corporate governance)  Tingkatkan kualitas leadership + managerial khususnya dalam pengendalian pinjaman  Perkuat kinerja keuangan & tingkat kepercayaan terhadap Laporan keuangan perusahaan • DCM  Dana Pensiun  Asuransi  Bank • Bank Umum • Multilateral Potensi perbaikan yang mungkin: - Masih adanyanya ambivalensi mekanisme pasar vs aturan - Kinerja keuangan + kinerja operasional perusahaan belum jelas - Penerapan GCG (good corporate governance) yang belum memadai - Leadership + managerial capacity belum standard - Standar laporan keuangan belum baku Tuntutan yang diharapkan: - Pemberlakukan azas mekanisme Pasar yang adil dan bertanggung jawab - Perlunya prudent operation, utamanya dalam hal: Kinerja keuangan + operasional - Tuntutan terhadap Leadership + managerial capacity baik dan terpercaya - Diterapkannya GCG (good corporate governance) sebagai dasar skema B-to-B - Proffessional & Profit oriented Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 10
  • 11. 1111 INVESTASI & PEMBIAYAAN Dengan ruang fiskal yang sempit apa yang dapat dilakukan untuk membiayai transportasi kedepan? Funding Method Description Key Success Factor Risks Penguatan sistem Pembiayaan 3- in-1 MoF (IIGF, PT IIF, PT SMI, IIA) Memperkuat struktur permodalan dari PT SMI dan PT IIF dengan melibatkan lebih banyak lembaga donor Internasional/ Multinational Institution, membangun platform hukum yang memungkinkan percepatan dan eskalasi Project Financing untuk proyek (Mega Proyek) nasional yg dianggap strategis • Mencapai skala ekonomi (asset)= $ 1 Billion • Coverage: ...% dr Cap 2,5% investasi infrastruktur • CAGR= ...% • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Peningkatan investasi BUMN Fokus pada BUMN Transportasi, memperkuat struktur modal BUMN Transportasi, memberi ‘failitas perundangan’ agar bisa investasi capex prasarana, menyehatkan BUMN investasi sehinga feasible dlm mengeluarkan Obligasi • Mencapai kondisi BUMN yg sehat dgn kemampuan likuiditas baik • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Corporate Business risk • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) Akselerasi penerapan PBAS/ Availability PPPs Mengenalkan dan kemudian meng-aplikasikan PBAS/ Availability PPPs secara sistematis dan serempak (national-wide) dgn tujuan melibatkan se-optimal mungkin dana swasta dalam proyek infrastruktur terseleksi, memberikan prioritas dan kebijakan insentif (perundangan &/ fiscal) kepada investor • Seleksi & kualifikasi proyek PBAS • Penyiapan aturan UU & PP yg menjadi dasar • Ketersediaan anggaran PBAS di MoF • Institutional risk (birokrasi) • Regulation risk (ketidaksiapan perangkat hukum) • Operational risk (praktik yg Pengembangan Bank Infrastruktur Membangun sebuah Institusi Bank Komersial yg berkemampuan memberkan Kredit Likuiditas untuk Pinjaman Infrastruktur dgn skema pembiayaan lunak (grass period, interest bearing rendah, tenor lama) melalui struktur permodalan gabungan antara Bank BUMN, Lembaga Donasi Internasional, dll • Insentif regulasi khususnya untuk skema pembiayaan • Struktur Modal yg kuat/ CAR > 10%-12% • Institutional risk (birokrasi) • Banking business risk Creative Financing pada Public Sector Spending Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 11
  • 12. 1212 PENINGKATAN KAPABILITAS PEMBIAYAAN PT SMI Bagaimana membangun model bisnis baru SMI berperan besar sebagai ‘bridging financing agent’ untuk meng-absorb kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi Balance Sheet Investor/ Kontraktor/ SOE Transportasi Short-term Loan / Working Cap Loan Long -term Loan / Capital Expenditure & Infrastructure Loan Mezannie (sub- ordinated & shareholder) Loan Equity financing SMI  Peran pembiayaan PT SMI sebagai ‘bridging finance’ pembiayaan infrastruktur  Berbentuk Mezannie Loan (sub-rodinated loan / shareholder Loan) dengan ciri utama: Jangka Waktu pinjaman yang panjang (misal: > 15 thn)  Mezannie Loan seharusnya memiliki ‘low – interest bearing’ yang meggambarkan bentuk subsidi risiko (insentif) dari pihak Kreditur (SMI)  Junior Loan  Dengan asumsi (target) kemampuan ‘multiplier effect’ yang menjadi strategi SMI dimana setiap 20% bagian Loan SMI seharusnya mampu mendatangkan 80% Commercial Bank Loan  memberikan peluang Debitur untuk masuk lebih jauh dalam pembiayaan infrastruktur  Sampai dengan 2019, Road-map SMI direncanakan memiliki kapasitas pembiayaan sampai dgn Rp 20 Trilyun  setara dengan pembiayaan infrastruktur transportasi sebesar Rp. 100 Trilyun Commercial Bank Fasilitas Pinjaman SMI yang bersifat Mezannie Loan, dapat memperbaiki kinerja keuangan / memperbaiki DER --- Debt-to-Equity Ratio ---; dengan catatan asumsi-asumsi karakter pembiayaannya dapat ‘hampir serupa’ dengan Ekuitas 500 T 2.043 T Potensi Kontribusi SMI dalam Total Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2014-2019 (Bappenas – JICA, Skenario Penuh 100%) Rp. 2.543 Trilyun Sisa ‘Outstanding’ pembiayaan Kontribusi SMI sbg bentuk ‘stimulan’ Pemerintah Strategic Action: Menambah kapasitas SMI hingga Rp. 100 T Obligation / Bonds financing Bond holders/ capital market Project Preparatio n (land acq. Etc.) & Quality Gov Mindset in PPP financing Rigid commerci al interest rate on SMI Loan Kendala dlm eskalasi SMI Loan Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 12
  • 13. 1313 INVESTASI & PEMBIAYAAN Performance Based Annuity Scheme, PBAS, memberi opsi yang rasional bagi pembiayaan on-budget Traditional Contracts PBAS/Availability Contract Constructor receives payments during construction Payment only starts when project commissioned – constructor and rest of PPP consortium bear construction risk Contractor and O&M partners work at different phases Contractor and O&M partners work at the same time, allowing integration of whole of life efficiencies Contractor and O&M partners do not have equity at risk Contractor and O&M partners have equity at risk for term of concession – all parties incentivised to perform and take a “long- term” view Conventional procurement inputs-focussed, mainly construction phase focus, and subject to scrutiny only by independent verifiers The lenders to a PPP are an additional independent verifier…lenders will focus on quality construction to minimise any potential downstream loss to them due to poor operating and performance of an asset Contractor not responsible for residual life of asset PPP Consortium responsible for handing over the asset in a fit-for- purpose condition  Kontrak/pengadaan konvensional: Pemerintah memenuhi semua kebutuhan pengeluaran.  Pemerintah membayar untuk masukan, bukan keluaran  Kontrak-kontrak D/C/O/M terpisah – tidak ada optimalisasi siklus-hidup  Tidak ada standar kinerja sepanjang masa proyek  Kontraktor mempunyai insentif untuk menambah beban kerja mereka  Risiko perpanjangan waktu/pembengkakan biaya ditanggung oleh Pemerintah  Fluktuasi signifikan atas belanja Pemerintah Kemenkeu mendukung sepenuhnya prinsip PBAS karena dirasakan bahwa di PBAS Pemerintah akan membiayai proyek yang sebenarnya 'sudah jadi' atau sudah 'siap pakai‘. Kemenkeu sedang menyiapkan regulasi baru, khususnya karena alasan hukum, PBAS dapat berpotensi memerlukan perubahan UU Keuangan Negara, utamanya dalam hal penerapan pembayaran proyek secara multi years dalam APBN. Pihak swasta juga memberikan tanggapan yang positif. Melalui PBAS ini diharapakan pelaksanaan proyek dapat lebih efisien, harga lebih murah dan terjadinya transparansi pengendalian proyek. Dari kacamata perbankan pun, PBAS mendapat sambutan yang cukup baik, karena pembiayaan yang dilakukan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah.  Pengadaan Berbasis Kinerja  Pemerintah membayar hanya untuk layanan yang diberikan  Pemegang konsesi menyediakan layanan sepanjang siklus hidup proyek  Pemegang konsesi mengelola risiko D/C/O/M melalui sub- kontrak – perpanjangan/pembengkakan biaya tidak mempengaruhi Pemerintah  Optimalisasi siklus-hidup  Pemerintah membayar hanya untuk yang diterimanya  Pemegang konsesi mendapat insentif melalui mekanisme pembayaran untuk menjaga standar kinerja tinggi  Belanja Pemerintah yang dapat diprediksi menjangkau masa depan Masa Konsesi Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 13
  • 14. 14 Creative Financing atau off-budget financing adalah sumber pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan transportasi yang inkonvensional. Satu dari opsinya adalah Domestic Capital Market, terdiri dari dana yang ada di perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan di lembaga keuangan non-bank. INVESTASI & PEMBIAYAAN Domestic Capital Market: aset perbankan, industri asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga non-bank, …. Total Aset Perbankan Nasional (Rp. T) Sumber: DS Besar, Bank Indonesia, Juni 2012 Sektor finansial di Indonesia didominasi oleh perbankan yang menguasai 79,5% dari pasar keuangan nasional. Total aset perbankan meningkat cukup signifikan dari Rp. 2.310,6 triliun di akhir tahun 2008 ke Rp. 3.708,7 triliun di bulan Maret 2011. Jumlah bank mencapai 121 buah dengan 13.453 kantor-kantor cabang di Indonesia. Sebesar 70% dari total aset perbankan dikuasai oleh hanya 14 bank komersial besar sementara 47 bank dimiliki oleh investor asing dengan 45,8% pangsa pasar. Pada saat itu total aset pasar keuangan domestik (DCM) diperkirakan mencapai sekitar Rp.4.564 triliun. Kondisi dan komposisi dari DCM Indonesia ini pada tahun 2012 didominasi perbankan komersial yang mencapai 79,5%, diikuti oleh dana asuransi sebesar 8,8% (sekitar Rp. 402 triliun), lembaga keuangan non-bank sebesar 4,4% (sekitar Rp. 200 triliun), dan dana pensiun 3,1% (sekitar Rp. 142 triliun). Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative Slide No. 14