1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang masalah
Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu
rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan
mengenai apa yang diharapkan terjadi sperti
(peristiwa, keadaan, suasana), dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah
kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit. Dan
persiapan perencanaan harus dinilai. Bangsa lain yang terkenal perencanaannya
adalah bangsa Amerika Serikat. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan dari
suatu program sehingga bangsa Amerika dan bangsa Jepang akan berlama-lama
dalam membahas perencanaan dari pada aplikasinya. Pendidikan akan
mengantarkan masyarakat pada kepada suatu keadaan masyarakat berbasis
pengetahuan (knowledge based society). Pendidikan membawa perubahan dari
masyarakat yang potensi kemanusiaannya kurang berkembang menuju masyarakat
maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaanya secara
optimal. Potensi kemanusiaan itu ialah (1) afektif yang tercermin dari kualitas
keimanan, ketakwaan , akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian
unggul, dan kompetensi estetis ; (2) potensi kognitif yaitu kapasitas berfikir dan
intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi ; (3) potensi psikomotorik yang dicerminkan pada kemampuan
mengembangkan keterampilan teknis , kecakapan praktis dan kompetensi
kinestetis (Depdiknas, 2007). Wahana yang tepat untuk hal tersebut adalah
pendidikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia
secara holistik yang memungkinkan ketiga dimensi paling elementer di atas dapat
Lahirnya Undang – undang no 22 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang –
undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah membawa nuansa
pembaharuan pada sistem pengelolaan pemerintahan, dari sistem sentralistik
menjadi desentralistik. Pemberlakuan desentralistik ini memberi keleluasaan
kepada pemimpin pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengeksplorasi visi
1

2. tanpa dibatasi juknis dan juklak. Hal ini memberikan otonomi yang luas kepada
pemerintah daerah kabupaten / kota yang mempunyai kedudukan yang semakin
kuat dalam menjalankan fungsi – fungsi kepemerintahannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kewenangan
yang dimiliki mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam
politik luar negeri, petahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.
“secara operasional sesungguhnya desentralisasi memberikan banyak keuntungan
bagi para pemimpin-pemimpin kreatif untuk mengembangkan lembaganya” (Aan
Komariah dan Cepi Triatna, 2006 : 70). Salah satu bidang yang di
desentralisasikan adalah pendidikan dalam sistem ini pemerintah daerah
kabupaten/ kota memegang peranan yang penting dalam pengelolaan bidang
pendidikan di daerahnya berfungsi sebagai perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, maupun pengendalian dan evaluasi. Desentralisasi dalam bidang
pendidikan diharapkan dapat memperbaiki masalah pokok pendidikan, misalnya
mutu, pemerataan, relevansi, efesiensi, dan manajemen dapat terpecahkan. Jika
sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan
paradigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlakunya undang – undang
otonomi daerah maka terjadi perubahan paradigma menjadi bottom-up atau
desentalistik. Dalam hal pemberdayaan sekolah sedapat mungkin keputusan
seharusnya dibuat oleh mereka yang berada di garis depan (line staff), yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, dan terkena akibat secara
langsung, yakni guru dan kepala sekolah, sehingga perlu diterapkan manajemen
sekolah yang dapat mengelola sekolah sesuai dengan prinsip otonomi.
Model yang paling tepat dalam hal otonomi pendidikan adalah Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS), melalui model ini sekolah memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan aspirasi dan kebutuhan –
kebutuhan sekolah. Sejalan dengan Nanang Fatah (2004 : 11) bahwa :
”Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai terjemahan dari School Based
Management, adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meredesain
pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kerja yang
mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat”. Tujuan utama
2

3. implementasi manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efesiensi, mutu,
dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan
mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan
birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, keluwesan
pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme pendidik, adanya penghargaan
(reward) dan hukuman (punishment) sebagai kontrol. Secara yuridis model
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tertuang dalam Undang – undang nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 ayat 1 yang menyatakan
: Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip
mamajemen berbasis sekolah/madrasah. Dalam skala nasional penerapan MBS
dimulai tahun 1999, sejak dilaksanakannya Undang – undang nomor 22 dan 25
tentang otonomi daerah dan diikuti oleh penyempurnaan sistem pendidikan
nasional, sedangkan implementasinya pada sekolah – sekolah dimulai pada tahun
pelajaran 2003/2004. Dengan MBS Unsur pokok sekolah (constituent) memegang
kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah
inilah yang kemudian menjadi lembaga non-struktural yang selanjutnya disebut
“komite sekolah”. Anggota dari komite sekolah terdiri dari : 1). Unsur
masyarakat, seperti orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh
pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil
alumni dan wakil peserta didik. 2). Unsur dewan guru, yayasan/lembaga
penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa. Salah satu tujuan di
bentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan
prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dalam program
pendidikan di satuan pendidikan (Kepmen Diknas Nomor : 004/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah). Dengan demikian komite sekolah
adalah wakil dari seluruh unsur tersebut diatas. Seperti yang telah dikemukan
bahwa keberhasilan MBS tidak saja ditentukan oleh kepala sekolah, tetapi juga
komite sekolah. Konsumen yang harus dilayani dan sangat berkepentingan adalah
siswa dan orang tuanya.
Jika komite sekolah berperan aktif dalam menyalurkan aspirasi siswa, orang
tua dan masyarakat maka hasilnya akan sangat berkualitas. Komite sekolah yang
3

4. merupakan syarat diterapkannya MBS masih belum berperan secara optimal,
pengambilan keputusan lebih banyak diambil oleh pihak sekolah. Berdasarkan
masalah inilah penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang : PERAN
KOMITE SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PERENCANAAN
PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH.
1.2 Fokus penelitian
Sebagai patokan dalam penelitian ini maka penulis membatasi permasalahan
pada penelitian ini hanya terfokus Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan.
1.3 Rumusan Masalah
Bagaimana peran Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Manajemen
Berbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan Berbasis
Sekolah?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitin ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran yang
objektif dan efektif tentang Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan
berbasis sekolah di SMA Negeri 2 Tondano. Sedangkan tujuan yang lebih khusus
dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui peran komite sekolah pada SMA Negeri 2 Tondano.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan MBS pada SMA Negeri 2 Tondano
3. Untuk menganalisa seberapa besar kontribusi peran komite sekolah dalam
pelaksanaan MBS sebagai Implementasi Perencanaan Pendidikan berbasis
sekolah
1.5 Manfaat penelitian
4

5. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak peneliti maupun bagi
pengembangan ilmu dan pengetahuan. Secara lebih rinci penelitian ini dapat
memberi bermanfaat sebagai beikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan
ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan dan peran
komite sekolah terhadap efektivitas implementasi MBS.
b. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi
pihak – pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih
lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup
dalam penelitian ini.
2. Manfaat praktis
a. Komite Sekolah, agar lebih memahami peran dan fungsinya dalam
mendukung sekolah serta mampu meningkatkannya sebagai mitra
sekolah.
b. Para guru dan kepala sekolah agar bekerja sama dengan komite sekolah
untuk mengelola sekolah dengan baik.
5

6. BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN
2.1 Komite sekolah
A. Pengertian Komite sekolah
Sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara
pendidikan jalur sekolah semangkin meningkat, maka persatuan orang tua murid
dan guru (PMOG) pada awal tahun 1974 di bubarkan dan dibentuk suatu badan
yaitu Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Dalam perkembangan
selanjutnya dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka dibentuklah komite
sekolah. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan
prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tanggal 02 april 2002, maka
pengertian dan nama komite sekolah adalah sebagai berikut :
1. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran peran serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi
penelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Nama komite sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-
masing satuan pendidikan.
3. BP3, Komite sekolah dan atau majelis yang sudah ada dapat memperluas
fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan.
Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan dan hasil pendidikan yang diberikan oleh sekolah, dan dalam rangka
pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu,
6

7. pemerataan, dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya
demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat
untuk bersinergi dalam suatu wadah yang lebih sekedar lembaga pengumpul dana
pendidikan dari orang tua siswa. Kondisi nyata tersebut dalam memasuki era
manajemen berbasis sekolah sekolah perlu di benahi selaras dengan tuntutan
perubahan yang dilandasi kesepakatan, komitmen, kesadaran dan kesiapan
membangun budaya baru dan profesionalisme dalam mewujudkan “ masyrakat
sekolah” yang memiliki loyalitas pada peningkatan mutu sekolah. Untuk
terciptanya suatu masyarakat sekolah yang kompak dan sinergis, maka komite
sekolah merupakan bentuk atau wujud kebersamaan yang dibangun melalui
kesepakatan ( surat Keputusan Mendiknas Nomor :044/U/2002).
Komite sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan
pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan
pendidikan yang sama di satu komplek yang sama. Nama komite sekolah adalah
satu nama yang generik. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, komite
pendidikan, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis sekolah,
majelis madrasah, komite TK, atau nama lain yang disepakati. Dengan demikian,
organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, keanggotaan sesuai
dengan panduan atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama komite
sekolah ( surat Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002). Peleburan BP3 atau
bentuk-bentuk organisasi lain yang ada di sekolah kewenangannya berkembang
sesuai kebutuhan dalam wadah komite sekolah. Pembentukan komite sekolah
menjadi lebih kuat dari asfek legilitasnya, karena telah dinyatakan dalam Undang-
undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56
sebagai berikut :
1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang
meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui
dewan pendidikan dan komite sekolah;
2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan,
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan
7

8. pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak
mempunyai hubungan hirarkis;
3) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan
dalampeningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberi pertimbangan
arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
4) ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah
sebagai dimaksud dalam ayat (1) , (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah. Komite sekolah merupakan badan ang bersifat mandiri,
tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan satuan pendidikan maupun
lembaga pemerintah lainnya, Posisi komite sekolah, satuan pendidikan, dan
lembaga- lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-
masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
B. Kedudukan Komite sekolah
Komite sekolah yang ada pada Madrasah Aliyah di Kota Manado
berkedudukan di satuan pendidikan, selain itu terdapat komite sekolah yang
tersebar pada satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur
pendidikan ada sekolah tunggal dan ada sekolah yang berada dalam satu
kompleks. Ada sekolah Negeri dan ada sekolah swasta yang didirikan oleh
yayasan penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, maka komite sekolah dapat
dibentuk dengan alternatif sebagai berikut :
Pertama, komite sekolah yang dibentuk dalam satuan pendidikan. Satuan
pendidikan yang jumlah siswanya banyak, atau sekolah khusus seperti sekolah
luar biasa, termasuk dalam katagori yang dapat membentuk komite sekolah
sendiri. Kedua, komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuan pendidikan
yang sejenis. Sebagai misal, beberapa Sd yang terletak didalam satu kompleks
atau kawasan yang berdekatan dapat membentuk satu komite sekolah. Ketiga,
komite sekolh yang dibentuk untuk beberapa satuan pendidikan yang berbeda
jenis dan jenjang dan terletak didalam satu kompleks atau kawasan yang
berdekatan. Sebagai misal, ada stu kompleks pendidikan yang terdiri dari satuan
pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK dapat membentuk satu komite
8

9. sekolah. Keempat, komite sekolah yang dibentuk untuk beberapa satuan
pendidikan yang berbeda jenis dan jenjeng pendidikan atau dalam pembinaan satu
yayasan penyelenggara pendidikan, misalnya sekolah- sekolah dibawah lembaga
pendidikan Muhammadiyah, Al-washliyah, Al-ittihadiyah, taman siswa, sekolah
katolik, sekolah kristen dan sebagainya.
C. Tujuan Komite sekolah
Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya wadah organisasi
masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli
terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat
dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya , demografis, ekologis, nilai
kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat
setempat. Oleh karena itu komite sekolah yang dibangun harus merupakan
pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite
sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (client
model), berbagi kewenangan (power sharing and advocacy) dan kemitraan
(patnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan
pendidikan. Menurut SK Mendiknas Nomor 044/U/2002, adapun tujuan
dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah
sebagai berikut :
1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan
pendidikan.
2. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis
dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan
pendidikan.
D. Peran dan Fungsi Komite sekolah
Peran dan fungsi komite sekolah adalah landasan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan organisasinya. Komite sekolah memiliki peran sebagai mitra
9

10. kerja lembaga pendidikan (sekolah), diantaranya adalah sebagai penasehat
sekolah, pendudukung sekolah, pengontrol/pemantau, sebagai penghubung
dengan stakeholders pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (2004: 23)
merinci peran komite sekolah adalah :
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung layanan pendidikan (supporting agency), baik yang berwujud
finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka tranparansi dan akuntabelitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.
Disamping itu pula Departemen Pendidikan Nasional (2004:24) menegaskan
Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia
usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan
pendidikan mengenai :
a. Kebijakan dan program pendidikan.
b. Rencana Anggran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
d. Kriteria tenaga pendidikan.
e. Kriteria fasilitas pendidikan.
f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalan pendidikan guna
mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
10

11. 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan disatuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,
penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Beranjak dari pandangan diatas, peran dan fungsi komite sekolah akan
menjadi suatu wadah yang mewadahi kemitraan antara sekolah dengan
masyarakat. Terjalinnya koordinasi atau kerjasama sekolah dengan masyarakat
merupakan salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan konsep
manajemen berbasis sekolah. Upaya untuk meningkatkan peran masyarakat,
sekolah harus dapat membina kerjasama dengan orang tua dan masyarakat,
menciptakan suasna kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga
sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai
manajemen partisipasif yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga semua
kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama,
untuk mencapai keberhasilan bersama.
E. Wewenang dan kegiatan pokok Komite sekolah
1. Wewenang Komite Sekolah
Dalam Nanang Fattah (2004: 160) dinyatakan bahwa komite sekolah
mempunyai wewenang sebagai berikut :
a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komite sekolah.
b. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana setrategi pengembangan sekolah
c. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
d. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
e. Bersama-sama sekolah menetapkan RAPBS.
f. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah.
g. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.
h. Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang berprestasi dan memenuhi
persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan
landasan hukum untuk promosi dan diajukan kepada pihak berwenang, dalam
hal ini kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
11

12. i. Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan oleh sekolah lain
sesuai denga persyaratan profesionalisme serta administratif secara normatif
sesuai denga landasan hukum untuk dipromosikan dan ditunjuk oleh pihak
yang berwenang.
j. Merekomendasikan kepada sekolah atau guru yang melanggar etika
profesionalisme serta administratif secara normatif sesuai dengan landasan
hukum yang berlaku dan diajukan kepada pihak yang berwenang, dalam hal
ini kepala kantor Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.
2. Kegiatan Pokok Komite Sekolah
Selanjutnya Nanang Fattah (2004;161-162) menyatakan bahwa komite
sekolah mempunyai kegiatan pokok sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan rapat-rapat komite sesuai dengan program yang telah
ditetapkan.
b. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi sekolah.
c. Bersama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran disekolah.
d. Bersama-sama sekolah menyusun rencana strategik pengembangan sekolah.
e. Bersama-sama sekolah menyusun dan menetapkan rencana program tahunan
sekolah termasuk RAPBS.
f. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan berupa
uang honororium yang diperoleh dari masyarakat kepada sekolah, tenaga guru
dan tenaga administratif sekolah.
g. Bersama-sama sekolah mengembangkan potensi unggulan, baik yang bersifat
akademis maupun non akademis.
h. Menghimpun dan menggali sumber dana dari masyarakat untuk
meningkatkan kualotas pelayanan sekolah.
i. Mengelola kontribusi masyarakat berupa uang yang diberikan kepada sekolah.
j. Mengelola kontribusi masyarakat yang berupa non material (tenaga, pikiran)
yang diberikan kepada sekolah.
k. Mengevaluasi program sekolah secara profesional sesuai dengan kesepakatan
pihak sekolah, meliputi ; pengawasan penggunaan sarana dan prasarana
sekolah, pengawas keuangan secara berkala dan berkesinambungan.
12

13. l. Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan memecahkannya bersama-sama
dengan pihak sekolah.
m. Memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan secara standar
nasional maupun lokal.
n. Memberikan motivasi dan penghargaan kepada tenaga pendidik dan
kependidikan
o. Memberikan otonomi secara profesional kepada guru mata pelajaran dalam
melaksanakan tugas-tugas kependidkannya sesuai dengan kaidah dan
kopetensi guru.
p. Membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar sekolah yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses dan hasil pendidikan di
sekolah.
q. Memantau kualitas proses pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.
r. Mengkaji laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang
dikonsultasikan oleh kepala sekolah.
s. Menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan
sekolah.
F. Eksestensi Komite sekolah Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 dan 48 Tahun 2008.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar dan Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, maka semua
pihak perlu membaca secara komprehensif dan menyeluruh atas pasal-pasal yang
tertuang dalam memahami kehadiran kedua Peraturan Pemerintah (PP) tersebut
agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaannya, seperti ungkapan
yang kurang tepat dari hampir semua pemimpin dari mulai gubernur hingga
kepala kantor kementerian pendidikan kabupaten/kota dengan mengkampanyekan
slogan pendidikan gratis yang melahirkan kebijakan “ dilarang melakukan
pungutan sepeserpun dari orang tua murid dengan dalih apapun” dengan dalil
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Pasal 9 ayat
(1) yang menyatakan : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin
13

14. terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya”. Melihat fenomena ini kita perlu memperhatikan pasal 10
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang menyatakan, ketentuan
mengenai investasi dan biaya operasional diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Selanjutnya, Pasal 11
ayat (2) menegaskan,”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan
pelaksana program wajib belajar dengan pembagian beban tanggungjawab
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pendanaan pendidikan”.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 pasal 9 sudah menjelaskan tidak
boleh memungut biaya. Akan tetapi bukan berarti ruang partisipasi masyarakat
ditutup. Aturan pembiayaan pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 51 ayat (1)
menyatakan” Pendanaan Pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan Masyarakat”, selanjutnya dijelaskan dalam ayat (4) menyatakan :
dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat
bersumber dari : a. anggaran pemerintah; b. bantuan pemerintah daerah; c.
pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan; d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan
pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya; e. bantuan dari pihak asing
yang tidak mengikat; dan atau f. sumber lainnya yang sah. Selanjutnya dalam
pasal 13 peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 selengkapnya menyatakan
“(1) masyarakat berhak: a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan porgram wajib belajar, serta
b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
(2) Nasyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Program wajib belajar.
(3) Hak dan Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian pasca lahirnya PP 47/2008 tentang wajib belajar dan PP
48/2008 tentang pendanaan pendidikan, maka komite sekolah sebagai badan yang
mewadwhi partisipasi masyarakat sangat diharapkan berperan sebagai pendukung
14

15. baik yang berwujud finansial, pemkiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan
pendidkan di satuan pendidkan. Disamping itu juga komite sekolah berperan
sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara
pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. Untuk
menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong
tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara
pendidikan bermutu. Badan itu juga melekukan kerjasama dengan masyarakat,
baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan industri dan pemerintah,
berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya
adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Disamping itu, komite
sekolah memberikan masukan dan pertimbangan kepada satuan pendidikan
mengenai kebijakan dari program pendidikan; kreteria kinerja satuan pendidikan;
kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru dan dan kepala satuan pendidikan;
kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
Komite sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat
berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka
pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
G. Komite sekolah dan Partisipasi Masyarakat
Keterbatasan Pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana, serta
pembiayaan pendidikan menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat
menjadi penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang
bersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan
berhasil melaksanaka tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika
dapat menjalin hubungan yang harmonis dan serasi dengan segenap masyarakat
dan lingkungan, melalui manajemen pengembang hubungan sekolah dengan
masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakekatnya merupakan
sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan
pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial
merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat.
15

16. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai
tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan effisien. Sebaliknya sekolah
juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat ,
khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekoalh berkewajiban
memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan serta
keadaan sekolah. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa
kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat harus dibina dan dikembangkan
suatu hubungan yang harmonis.
Menumbuhkan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah ini
semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan
memahami pentingnya pendidikan. Namu tidak berarti pada masyarakat yang
masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerjasama ini tidak
perlu dibina dan dikembangkan. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan
pentingnya pendidikan, sekolah dituntut lebih aktif dan kreatif untuk
mengembangkan hubungan kerjasama yang lebih harmonis.
Hubungan sekolah dengan masyarakat brjalan dengan baik, rasa
tanggungjawab dan partisifasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga baik
dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan
masyarakat, perlu adanya upaya sekolah menyampaikan gambaran yang jelas
tentang keadaan sekolah, yang diinformasikan kepada sekolah melalui laporan
lisan dan tulisan, dapat berupa laporan kepada orang tua murid dan masyarakat,
dengan media buletin bulanan, penerbitan surat kabar, siaran radio dan televisi,
pameran sekolah, open house, kunjungan kerumah murid dan lain-lain.
Selanjutnya, mengembangkan partisipasi masyarakat dan lingkungan sekitar
sekolah , kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang menaruh
perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik disekolah dan apa yang
dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut
senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang
baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan
efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara
sekolah, orangtua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada pada
masyarakat, termasuk dunia kerja; 2) saling membantu antara sekolah dan
16

17. masyarakat karena mengetahui manfaat, arti pentingnya peran masing-masing; 3)
kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat
akan menjadikan mereka merasa bangga dan ikut bertanggungjawab atas
suksesnya pendidikan disekolah.
Partisipasi masyarakat mengacu pada adanya keikut sertaan masyarakat
secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini dapat berupa gagasan, kritik
membangun, dukungan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan
yang berkebijakannya barsifat top-down, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-
kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan,
namun pada sistem pemerintahan yang bottom-up , tingginya partisipasi
masyarakat dapat dijadiakn tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.
Koentjaraningrat dalam Mulyasa, (2004:17) menggolongkan partisipasi
masyarakat kedalam tipologinya, ialah”Partisipasi kuantitatif menunjuk kepada
frekuensi keikutsertaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, sedangkan
partisipasi kualitatif menunjuk pada tingkat dan derajatnya”. Partisipasi
masyarakat juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi individu dalam
kelompoknya. Pertama, partisipasi masyarakat dalam aktifitas bersama dalam
proyek khusus. Kedua, partisipasi anggota masyarakat sebagai individu dalam
aktivitas bersama pembangunan.
Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari cakupannya. Partisipasi secara
luas diartikan sebagai demokratisasi politik, di dalamnya masyarakat menentukan
tjuan, strategi dan perwakilan dalam pelaksanaannya, kebijakan dan
pembangunan. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan
masyarakat dalam keseluruhan perubahan dan pengembangan masyarakat sesuai
dengan arti pembangunan sendiri. Sisten desentralisasi dan demokrasi pendidikan,
partisipasi masyarakat sangat di perlukan. Masyarakat harus menjadi patrner
sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama
antara keduanya sangat penting dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam
susanan yang demikian, sekolah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai partner
masyarakat, sekolah akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang dalam
lingkungan masyarakat, bahan bacaan, tontonan dan kondisi sosial ekonomi.
Sekolah juga harus bertanggungjawab terhadap perubahan masyarakat, yang dapat
17

18. dilakukan melalui fungsi layanan bimbingann dan forum komunikasi antara
sekolah dengan masyarakat. Disisi lain, kesadaran peserta didik untuk
mendayagunakan masyarakat sebagai sumber belajar dipengarruhi oleh kegiatan
dan pengalaman mengajar yang diikuti disekolah.
Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sekolah dan
masyarakat merupakan patnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan
aspek-aspek pendidikan, diantaranya :
a. Sekolah dengan masyarakat merupaka satu keutuhan dalam
menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
b. Sekolah dengan pendidik fan tenaga kependidikan menyadari pentingnya
kerjasama dengan masyarakat, bukan saja dalam melakukan pembaruan tetapi
juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari
alternatif pemecahannya.
c. Sekolah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian
serta bantuan dalam pendidikan di sekolah, untuk mengembangkan berbagai
potensi secara optimal sesuai dengan harapan peserta didik.
Kementerian Pendidikan Nasional (1990; 5-19) menguraikan bahwa :
Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional, yaitu (1) adanya kesesuaian
antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan kebutuhan
masyarakat; (2) ketepan sasaran dan target pendidikan yang ditangani oleh
sekolah ditentukan oleh kejelasan perumusan kontrak antara fungsi sebagai
layanan pesanan masyarakat sangat di pengaruhi oleh ikatan objektif antara
sekolah dan masyarakat. Sejalan dengan bergulirnya roda reformasi yang
didorong oleh mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, persepsi dan
pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan menunjukkan adanya
peningkatan. Hal ini, terutama berangkat dari tumbuhnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya membekali anaknya dengan berbagai pengetahuan dan tehnologi
sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan dimasa depan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manajemen hubungan sekolah dengan
masyarakat perlu senantiasa di kembangkan. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa
(2004; 173) bahwa : ” School public relation is process of communiction between
18

19. the scholl and community for purpose of incresing citizen understsnding of
educational needs and practice and encouraging intelligent citizen interest and
cooperation in the work of improving the school’. Hal tersebut menunjukkan
bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat merupaka suatu proses komunikasi
untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek,
sreta mendorong minat, dan kerjasama dalam usaha memperbaiki sekolah, karena
komunikasi ini merupakan lintasan dua arah, yaitu dari arah sekolah ke
masyarakat dan sebaliknya. Hubungan sekolah dengan masyarakat akan tumbuh
jika masyrakat juga merasakan manfaat keikutsertaannya dalam program sekolah.
Manfaat dapat diartikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena
dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah. Jadi, prinsip
menumbuhkan hubungan sekolah denga masyarakat adalah dapat saling
memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan
masyarakat adalah menetapkan komunikasi yang efektif. Melalui adah komite
sekolah tentulah partisipasi masyarakat dan stakeholders lainnya terwadahi.
Sesuai skalanya, Dewan Pendidikan merupakan mitra pemerintah kabupaten/kota.
Sementara komite sekolah merupaka mitra satuan pendidikan.
Komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satuan
pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan
pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite sekolah
merupakan nama generik, artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi
dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah,
Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis
Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati.
Dengan demikian organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran,
dan keanggotaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional,
Nomor : 044/U/2002.
Pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan uraian Kementerian Pendidikan
Nasional (2006:21) diterangkan bahwa : Komite Sekolah dapat dibentuk dengan
alternatif sebagai berikut : Pertama, Komite Sekolah yang dibentuk di satu
satuan pendidikan, kedua, Komite sekolah yang di bentuk untuk beberapa satuan
pendidikan sekolah yang sejenis. Ketiga, Komite Sekolah yang dibentuk untuk
19

20. beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikan dan
terletak didalam satu kompleks atau kawasan yang berdekatan. Berdasarkan
uraian diatas, maka jelas bahwa komite sekolah merupakan satu wadah yang dapat
di bentuk secara fleksibel sehingga diharapkan memudahkan untuk di bentuk
disetiap sekolah atau kumpulan sekolah. Kondisi ini penting karena keberadaan
komite sekolah sangat menunjang dalam mewadahi jalinan kerjasama antara
sekolah dan masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, maka komite sekolah akan
dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan
proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan di masing-
masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai patner
dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam
rangka melaksanakan pengelolaan yang dapat memberikan fasilitas bagi guru-
guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi
semakin efektif. Komite sekolah bisa ikut serta meneliti berbagai permasalahan
belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual
sehingga dapat membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang
tepat bagi murid-muridnya.
2.2 Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
2.2.1 Konsep Manajemen Berbasis Sekolah
Dengan mengadopsi ide dasar Edward B. Fiska (1996) Nanang Fatah
menggambarkan konsep manajemen berbasis sekolah yaitu : Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) secara konsepsional akan membawa dampak terhadap
peningkatan kinerja sekolah dalam hal mutu, efisiensi manajemen keuangan,
pemerataan lewat perubahan kebijakan desentralisasi di berbagai aspek seperti
politik, edukatif, administratif dan anggaran pendidikan. MBS selain akan
meningkatkan kualitas belajar mengajar dan efisiensi operasional pendidikan, juga
tujuan politik terutama iklim demokratisasi di sekolah.
Nanang Fattah mengungkapkan keberhasilan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Spanyol yaitu menciptakan kualitas manajemen dan
pendidikan, sebagai strategi untuk memperbaiki kinerja sekolah yang mampu
meningkatkan kemauan dan kemampuan kepala sekolah untuk memperbaiki
20

21. proses belajar mengajar. Hal ini dipandang sebagai demokrasi di tingkat lokal
sekolah. Nanang Fattah (2004 : 26-27).
A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah
Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari
“school based management”. Istilah ini pertama sekali muncul di Amerika
Serikat pada tahun 1970-an sebagai alternatif utnuk mereformasi pengelolaan
pendidikan atau sekolah. Reformasi itu diperlukan karena kinerja sekolah selama
puluhan tahun tidak dapat menunjukkan peningkatan yang berarti dalam
memenuhi tuntutan perubahan lingkungan, ketika masyarakat mulai
mempertanyakan relevansi pendidikan dan tuntutan dan perkembangan
masyarakat setempat, sebagaimana penjelasan Nanang Fattah (2004:3) semakin
tingginya kehidupan sosial masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tehnologi, telah semakin meningkat tuntutan kebutuhan sosial
masyarakat. Apad akhirnya tuntutan tersebut bermuara kepada pendidikan, karena
masyarakat meyakini bahwa pendidikan mampu menjawab dan mengantisipasi
berbagai tantangan tersebut.
Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah
sebagai institusi tempat masyarakat berharap tentang kehidupan yang lebih baik di
masa yang akan datang pendidikan perlu perubahan yang dapat dilakukan melalui
perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan di
sekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tiga
kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses
menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis
memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga
untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran.
Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai
penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah ini sendiri dalam proses
pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2003:1). Untuk memahami pengertian
Manajemen Berbasis Sekolah, kita dapat menelaah pendapat para ahli yang telah
menjelaskan defenisi tentang MBS, yakni :
1. Malen, Ogawa, and Kranz (1990 p.1) dalam Ibtisam Abu Duhou, (1999 :
p.28) menyatakan : “School based management can be viewed conceptually
21

22. as a formal alternation of governance structures, as a form of
decentralization that identifies the individual school as the primary unit of
improvement and relies on the redistribusion of decision making authority as
the primary means through which improvements might be stimulated and
sustained”. Manajemen berbasis sekolah secara konseptual dapat dilihat
sebagai pergantian struktur formal pemerintahan, sebagai bentuk
desentralisasi yang mengidentifikasi kemandirian sekolah sebagai unit utama
peningkatan dan bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan
keputusan sebagaimana sarana utama melalui rangsangan perbaikan dan
berkelanjutan.
2. Brian J Caldwell (2005:p.1), menyatakan :
“School based management is the sistematic decentralization to the school
level of authority and responsibility to make decisions on significant matters
related to school operations within a centrally determined framework of
goals, policies, curriculum, standards, and accountability”.Manajemen
berbasis sekolah adalah desentraliasai yang sistematis untuk kewenangan
pada tingkat sekolah dan tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang
hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan sekolah dalam kerangka
ditentukan dari tujuan, kebijakan, kurikulum, standard dan akuntabilitas.
3. Ogawa dan White (1994:p.53) dalam Rohiat (2009:47) menyatakan : “School
Based management (SBM) is one of form of restructuring that has gained
widespread attention. Like others, it seek to change the way school sistem
conduct business. It is aimed squarely at improving the academic
performance of school by changing their organizational design. Drawing on
the experiences of existing programs”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang telah mendapatkan
perhatian luas. Seperti orang lain, berusaha untuk mengubah sistem sekolah
dengan cara melakukan usaha. Hal ini ditujukan pada meningkatkan prestasi
akademik sekolah dengan merubah desain organisasi mereka.
Menggambarkan pada pengalaman program yang ada.
4. Susan Ablers Mohrman, dkk dalam Nanang Fattah (2004:17) menyatakan :
“Manajemen Berbasis Sekolah sebagai suatu pendekatan politik untuk
22

23. mendesain dan memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan
otoritas ke sekolah, memindahkan keputusan pemerintah pusat ke local
stakeholders, dengan mempertaruhkan pemberdayaan sekolah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal tersebut sejalan dengan jiwa
dan semangat sentralisasi dan otonomi di sektor pendidikan”.
5. Nanang Fattah (2004:17) mengemukakan bahwa : “Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai wujud dari “reformasi pendidikan”
yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju
kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan (otorita) kepada
sekolah untuk memberdayakan dirinya. Manajemen Berbasis Sekolah pada
prinsipnya menempatkan kewenangan yang bertumpu kepada sekolah dan
masyarakat, menghindarkan format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat
menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah”.
6. Sejalan dengan pendapat tersebut, Tim Teknis BAPPENAS (1999:10)
menyataka bahwa : Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan
alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang
ditandai dengan adanya otonomi luas ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat
yang tinggi dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional”.
7. Dari defenisi yang dikemukakan diatas manajemen Berbasis Sekolah dapat
diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan kewenangan dan
tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah (otonomi), memberikan
fleksibilitas atas keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara
langsung dari warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan dan siswa) dan
masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), untuk
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendiidkan nasional serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut,
sekolah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengambil
keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta
masyarakat atau stakeholder yang ada. Dengan demikian dapat diambil
kesimpulan bahwa MBS merupakan sistem pengelolaan sekolah yang
memberikan otonomi luas kepada sekolah dan masyarakat dalam
menyelenggarakan pendidikan dengan bertumpu pada kebutuhan dan potensi
23

24. local, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait dan
juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu,
otonomi sekolah juga berperan dalam menampung consensus umum yang
menyakini bahwa sedapat mungkin keputusan yang diambil seharusnya dibuat
oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi, bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan mereka yang terkena akibat - akibat
dari pelaksanaan kebijakan tersebut. MBS merupakan paradigm baru
pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan
masyarakat) dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan
agar sekolah leluasa mengeola sumber adaya dan sumber dana dengan
mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap
terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat secara legal formal
dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, pasal 8 menyatakan : ”Masyarakat berhak berperan
serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program
pendidikan”. Selanjutnya pasal 9, menyatakan : ”Masyarakat berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.
Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar lebih memahami, membantu, dan
mengontrol pengelolaan pendidikan.
Dalam pada itu kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus
pula dilakukan oleh sekolah, yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor :
19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, pada point 10, peran
serta masyarakat dan Kemitraan Sekolah /Madrasah :
1) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung
sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan.
2) Warga sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik
3) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non
akademik.
4) Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam
pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
24

25. 5) Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang
relevan, berkaitan dengan input, proses, output dan pemamfaatan lulusan.
6) Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non-
pemerintah.
7) Kemitraan SD/MI/SDLB atau setara dilakukan minimal dengan
SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang
setara di lingkungannya.
8) Kemitraan SMP/MTs/SMPLB atau yang setara dilakukan minimal dengan
SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha
dan dunia industri.
9) Kemitraan SMA/SMK/SMALB, MA/MAK atau yang setara dilakukan
minimal dengan perguruan tinggi, SMP/MTs atau yang setara, serta dunia
usaha dan dunia industri di lingkungannya.
10) Sistem kemitraan sekolah/madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara
tertulis.
Partisipasi atau keterlibatan warga sekolah secara aktif dalam
penyelenggaraan sekolah, akan meningkatkan rasa memiliki (sesnse of
belonging) terdhadaps ekolah. Peningkatan rasa memiliki ini akan
menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab (sesnse of responsibility).
Peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah
dan masyarakat terhadap sekolah. Sudah saaatnya lembaga pendidikan memiliki
konsep pengembangan organisasi yang menerapkan konsep learning organization.
Artinya lembaga pendidikan memiliki konsep manajemen yang selalu
berkembang dan penuh inovasi untuk menciptakan kualitas ke depan. Hal tersebut
sejalan dengan pandangan Husein Umar (2002:229) yang mengemukakan bahwa :
“learning organization adalah suatu organisasi yang terus menerus memperluasa
kapasitas untuk menciptakan masa depan. Pada tataran praktis, learning
organization merupakan organisasi yang memiliki cirri yang khas, seperti :
willing, to see, to say, to listen; willing to change; willing to learn. Pentingnya
lembaga pendidikan menerapkan konsep ini dilator belakangi oleh adanya
karakteristik pengembangan orgnisasi yang berorientasi pada pemberdayaan
25

26. sumber daya organisasi sebagaimana yang diungkapkan Husein Umar
(2002:229), yaitu : Karakteristik - karakteristik utama organisasi yang berpeluang
besar untuk menerapkan learning organization adalah :
a. Adanya dimana setiap anggota didorong untuk senantiasa belajar dan
mengembangkan seluruh potensinya.
b. Ada perluasan budaya belajar, sehingga proses learning ini diadopsi juga oleh
para pelanggan, pemasok, stakeholder, dan lainnya.
c. Strategi pengembangan SDM menjadi pusat kebijakan bisnis; dan
d. Terdapat proses transformasi organisasi yang berkesinambungan.
Selanjutnya bahwa organisasi pendidikan harus dijadikan sebagai sarana yang
mampu mengajarkan kepada organisasi, dari mulai pimpinan sampai kepada
pegawai mengenai bagaimana menghasilkan dan mengoptimalkan keterampilan
sebagai entitas kolektif. Konsep pengembangan organisasi dan manajemen
memberikan inspirasi bagi organisasi pendidikan, dengan harapan mampu
membentuk suatu sistem manajemen organisasi manajemen pendidikan yang
handal. Model Manajemen Berbasis Sekolah merupakan inovasi model
pengelolaan satuan pendidikan menuju kearah tersebut. Masyarakat dan
pemerintah sepakat untuk melakukan reformasi sekolah sebagai suatu kebutuhan
yang mendesak, terutama ketika mayoritas siswa merasa menghadapi
permasalahan serius dalam belajar. Bertitik tolak dari kondisi seperti itu,
dipandang perlu membangun suatu sistem persekolahan yang mampu memberikan
kemampuan dasar (basic skills) bagi siswa. Kebutuhan akan kinerja sekolah yang
lebih baik terus tumbuh dan berkembang akan pentingnya pendidikan untuk masa
depan. Hal tersebut mengakibatkan perlunya menata pengelola sekolah melalui
konsep Manajemen Berbasis Sekolah. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan
yang adapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik dimasa yang
akan datang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan
masyarakat terhadap setiap gerak, langkah dan perkembangan dunia pendidikan.
Hal tersebut mengakibatkan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan
sekolah yang salah satunya dapat diatau implementasi Manajemen lakukan
melalui penerapan dan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
26

27. B. Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah
a. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditandai dengan adanya otonomi
sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan
nasional tersebut ditujukan untuk mewujudkan beberapa tujuan pokok. Tujuan
tersebut menurut Tim Teknis BAPPENAS (1999:11) adalah untuk :
”Meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan”. Tujuan MBS
menurut Mulyasa (2004:25), MBS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu, tehnologi yang
dinyatakan dalam GBHN. MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan
pelibatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan mutu,
dan pemerataan pendidikan. Pada bagian lain MBS menurut Nanang Fattah
(2000:20) bertujuan untuk :
1. Membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan waktu mendatang ;
2. Mendorong adanya keputusan-keputusan (decision making) di tingkat
sekolah;
3. Mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat:
4. Mendorong terciptanya ketentuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
memiliki empat point utama, yaitu efisiensi pendidikan, peningkatan mutu
pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemerataan pendidikan.
Upaya untuk mencapai tujuan Manajemen Berbasis Sekolah, maka factor-faktor
yang terlibat dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sudah selayaknya
mendapat perhatian. Factor-faktor yang perlu diperhatikan tersebut menurut Tim
Teknis BAPPENAS (1999: 12-14), meliputi :
1. Kewajiban sekolah,
2. Kebijakan dan prioritas pemerintah,
3. Peranan orangtua dan masyarakat,
4. Peranan profesionalisme dan manajerial, dan
5. Mengembangkan profesi.
27

28. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelas sekali bahwa implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah melibatkan seluruh komponen dan oleh karena itu
agar berhasil dengan baik, maka dalam pelaksanaan MBS setiap prinsip tersebut
perlu dikaji, diidentifikasi, diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam setiap
kegiatan pelaksanaan MBS.
b. Manfaat manajemen Berbasis Sekolah
Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika sekolah telah melaksanakan
Manajemen Berbasis Sekolah, sebagaimana yang dinyatakan Mulyasa (2004:27)
menyatakan : ”mamfaat MBS diantaranya memberikan kebebasan dan kekuasaan
yang lebih besar kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan
adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan
pengembangan strategi MBS, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru
sehingga lebih berkonsentrasi pada tugas. MBS dapat mendorog profesionalisme
guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. Berdasarkan
mamfaat-mamfaat yang diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
model Manajemen Berbasis sekolah merupakan solusi yang tepat untuk
menangani masalah pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah.
C. Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat
prinsip yaitu :
1. Prinsip Ekuifinalitas (Principal of Equifinality)
Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa
terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS
menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah
menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleknya pekerjaan sekolah
saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara sekolah yang satu dengan yang
lain, misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya,
sekolah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota,
provinsi, apalagi negara. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai
permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan
situasi dan kondisinya. Walaupun sekolah yang berbeda memiliki masalah yang
28

29. sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang
lain.
2. Prinsip Desentralisasi (Principal of Decentralization)
Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen
sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas.
Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan
aktifitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan.
Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan
desentralisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sekolah harus diberi
kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan
secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip
desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari
masalah. Oleh karena itu MBS harus mampu menemukan masalah,
memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap
efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi
kewenangan kepada sekolah itu sendiri maka sekolah tidak dapat memecahkan
masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.
3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principal of Self Managing System)
Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan
prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus
diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya
bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi diatasnya ke tingkat
sekolah. Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat
melakukan sistem pengelolaan mandiri.
4. Prinsip Inisiatif Manusia (Principal of Human Initiative)
Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis,
melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu
digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Sekolah dan lembaga pendidikan
yang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah staffing yang konotasinya
hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis. Lembaga pendidikan harus
menggunakan pendekatan human recources development yang memiliki konotasi
dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset
29

30. yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Nurkolis.(
2003: 52.).
D. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir
sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian
manajemen sekolah juga merupakan ruang linkup dan bidang kajian manajemen
pendidikan. Namun demikian, manajemen pendidikan mempunyai jangkauan
yang lebih luas daripada manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen
sekolah merupakan bagian dari manajemen pendidikan, atau penerapan
manajemen pendidikan dalam organisasi sekolah sebagai salah satu komponen
dari sistem pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas pada salah satu
sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen
sistem pendidikan, bahkan bisa menjangkau sistem yang lebih luas dan besar
(suprasistem) secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal yang paling
penting dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah
manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya
terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka
MBS, yaitu :
1. Manajemen kurikulum dan program pengajaran
2. Manajemen tenaga kependidikan
3. Manajemen kesiswaan
4. Manajemen keuangan dan pembiayaan
5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat
7. Manajemen layanan khusus. E. Mulyasa.( 2004: 39.)
E. Strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Pada dasarnya, tidak ada strategi khusus yang jitu dan bisa menjamin
keberhasilan implementasi MBS di semua tempat dan kondisi. Oleh karena itu,
strategi implementasi MBS di satu negara ke negara lain bisa berlainan, antara
satu daerah dengan daerah lain juga bisa berbeda, bahkan antar sekolah dalam
30

31. daerah yang samapun bisa berlainan strateginya. Secara umum dapat disimpulkan
bahwa implementasi MBS akan berhasil melalui strategi-strategi berikut ini.
Pertama, sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, pertama,
dimilikinya otonomi dalam kekuasaan dan kewenangan, pengembangan
pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke
segala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil.
Kedua, adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses
pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non
instruksional. Ketiga, adanya kepemimpinan sekolah yang kuat sehingga mampu
menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif
terutama kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atas pembangunan dan
pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) berperan sebagai designer, motivator, fasilitator dan liaison.
Keempat, adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam
kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan kepala
sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari
bawah. Kelima, semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya
secara sungguh-sungguh. Keenam, adanya guidelines dari Departemen pendidikan
terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien
dan efektif. Ketujuh, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang
minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.
Kedelapan, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah
dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Kesembilan,
implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran
masing-masing, pembangunan kelembagaan (capacity building) mengadakan
pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses
pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-
perbaikan. Nurkolis. (2003: 132.) Sedangkan menurut Slamet P.H (2001) karena
pelaksanaan MBS merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan
melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
pendidikan di sekolah, strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut : Pertama,
mensosialisasikan konsep MBS ke seluruh warga sekolah melalui seminar,
31

32. diskusi, forum ilmiah, dan media massa. Kedua, melakukan analisis situasi
sekolah dan luar sekolah yang hasilnya berupa tantangan nyata yang harus
dihadapi oleh sekolah dalam rangka mengubah manajemen berbasis pusat ke
MBS. Ketiga, merumuskan tujuan situasional yang akan dicapai dari pelaksanaan
MBS berdasarkan tantangan nyata yang harus dihadapi. Keempat,
mengidentifikasi fungsi-fungsi yang perlu dilibatkan untuk mencapai tujuan
situasional dan yang masih perlu untuk diteliti tingkat kesiapannya. Fungsi-fungsi
yang dimaksud antara lain pengembangan kurikulum, pengembangan tenaga
pendidikan dan non kependidikan, pengembangan siswa, pengembangan iklim
akademik sekolah, pengembangan hubungan sekolah, pengembangan hubungan
sekolah dengan masyarakat, fasilitas dan fungsi-fungsi lain. Kelima, menentukan
tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT.
Keenam, memilih langkah-langkah pemecahan persoalan, yakni tindakan yang
diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap.
Ketujuh, membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang beserta
program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Kedelapan,
melaksanakan program-program untuk merealisasikan rencana jangka pendek
MBS. Kesembilan, melakukan pemantauan terhadap proses dan evaluasi terhadap
hasil MBS. Nurkolis (2003: 135). Dengan demikian strategi implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat terakit dengan kondisi obyektif yang
ada di sekolah dan stakeholders. Oleh karena itu peluang kepala sekolah dan guru
sebagai tumpuan sekolah ditantang untuk bertindak sekreatif mungkin. Sejalan
dengan hal itu guru dan kepala sekolah dituntut untuk terus meningkatkan
profesionalitasnya sehingga dapat memberdayakan semua sumber daya secara
optimal.
F. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah
Karakteristik MBS yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2004:20)
menyatakan “Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) akan efektif diterapkan jika
para pengelola pendidikan mampu melibatkan stakeholder terutama peningkatan
peran serta masyarakat dalam menentuan kewenangan, pengadministrasian, dan
inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah”. Sejalan dengan
32

33. Mulyasa (2004:29) yaitu : “Bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja
sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan
sumber daya adminitrasi”. Oleh karena itu kepala sekolah dan guru sebagai
pelaksana sekolah dintantang untuk bertindak kreatif. Kepala sekolah dituntut
untuk terus meningkatkan profesinalismenya sehingga dapat memberdayakan
semua sumber daya secara optimal. Pada bagian lain Tim Teknis BAPPENAS
(1999 : 16) menyebutkan bahwa karakteristik MBS dapat ditinjau dari tiga segi,
yaitu : “(a) organisasi sekolah, (b) proses belajar mengajar (c) sumber daya
manusia serta administrasi”. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan hal-
hal tersebut, yaitu :
1. Organisasi sekolah. Dalam keorganisasian sekolah, pengimplementasian MBS
ditandai oleh beberap hal, yaitu menyediakan manajemen organisasi/
kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah, menyusun
rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya, mengelola
kegiatan operasional sekolah, menjamin adanya komunikasi yang efektif
antara sekolah dan masyarakat terkait, menggerakkan partisipasi masyarakat
dan menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada
masyarakat dan pemerintah.
2. Proses Belajar Mengajar. Proses belajar mengajar yang bercirikan MBS
ditandai oleh beberap hal, yaitu meningkatkan kualitas belajar siswa,
mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan
siswa dan masyarakat sekolah, menyelenggarakan pengajaran yang efektif
serta penyediaan program pengembangan yang diperlukan oleh siswa.
3. Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia dalam MBS ditandai oleh
beberapa hal, seperti pemberdayaan staf dan memantapkan personil yang
dapat melayani keperluan semua siswa, memilih staf yang memiliki wawasan
MBS, menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf,
menjamin kesejahteraan staf dan siswa serta menyelenggarakan forum atau
diskusi untuk membahas kemajuan sekolah.
4. Sumber Daya Administrasi. Sumber daya administrasi ditandai dengan
adanya beberapa hal, yaitu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan
mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan, mengelola
33

34. dana sekolah, menyediakan dukungan administrative dan mengelola serta
memelihara gedung termasuk sarana yang lainnya.
2.2.2 Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ada beberapa hal yang
berkaitan antara lain :
A. Kemandirian
MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat
tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab
pengelolaan sumber adaya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi
setempat, sekolah dapat lebih memberdayakan tenaga pendidik agar lebih
berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Sekolah sebagai lembaga
pendidikan diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk mengembangkan
program – program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Untuk mendukung
keberhasilan program tersebut, sekolah memiliki kekuasaan dan kewenangan
untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat meningkatkan kinerja tenaga
kependidikan dengan menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan
keputusan dan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan keputusan yang
diambil secara proporsional dan professional. Sekolah memiliki kewenangan
untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki
kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada
atasan. Upaya untuk menciptakan kemandirian, sekolah harus memiliki sumber
daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
B. Demokratis
Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksanaan
program-program sekolahnya didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang
demokratis mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kepala sekolah dalam
pengambilan keputusan mengimplementasikan proses “bottom-up” secara
demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap keputusan
34

35. yang diambil beserta pelaksanaannya. Kepemimpinan demokratis membiakkan
komitmen warga sekolah dan masyarakat yang luas maupun hubungan-hubungan
horizontal: kepercayaan (trust), toleransi, kerjasama, dan solidaritas untuk
membentuk dan mempengaruhi pencapaian tujuan bersama, yakni pendidikan
bermutu dan pemerataan pendidikan untuk semua anak.
C. Partisipatif
Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksnaan
program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orangtua
murid yang tinggi. Orangtua peserta didik dan masyarakat tidak hanya
mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi komite sekolah perumusan
dan pengembangan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah.
Masyarakat dan orangtua menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai
narasumber berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
D. Transparansi
Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik keberhasilan
program-program sekolah didukung oleh kinerja team-work yang kompak dan
transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Komite
sekolah bekerjasama dengan harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing
untuk mewujudkan “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh semua pihak. Mereka
saling menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing memberi
kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara
menyeluruh.
E. Akuntabilitas
Sekolah yang menerapkan konsep MBS memiliki karakteristik pelaksanaan
program-program perlu disertai dengan pertanggung jawaban atau akuntabilitas.
Sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun
kepada pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap
standar keberhasilan dan harapan atau tuntutan orang tua dan masyarakat.
Pertanggungjawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana
35

36. masyarakat dan pemerintah dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah
ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mungkin
untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu
setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan
mengkomunikasikannya kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah, dan
melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program
prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu.
2.3 Perencanaan Pendidikan
2.3.1 Konsep Perencanaan Pendidikan
Adapun defenisi Perencanaan Pendidikan menurut para ahli atau para pakar
manajemen adalah antara lain :
a. Menurut, Prof. Dr. Yusuf Enoch Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu
proses yang yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi
kegiatan masa depan yang diarahkan kepadanpencapaian tujuan dengan usaha
yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di
bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.
b. Beeby, C.E. Perencanaan Pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa
depan ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan prioritas, dan
biaya pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada
dalam bidang ekonomi, social, dan politik untuk mengembangkan potensi
system pendidikan nasioanal memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik
yang dilayani oleh system tersebut.
c. Menurut Guruge (1972), Perencanaan Pendidikan merupakan proses
mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan
pendidikan.
d. Menurut Albert Waterson (Don Adam 1975) Perencanaan Pendidikan adalah
investasi pendidikan yang dapat dijalankan oleh kegiatan-kegiatan
pembangunan lain yang di dasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya
serta keuntungan sosial.
e. Menurut Coombs (1982), Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang
rasional dianalisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan
36

37. agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien dan efisien serta sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.
f. Menurut Y. Dror (1975), Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses
mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa
depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara
optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu
Negara.
Jadi, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa
pendapat tersebut, adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam
menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan
yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan
secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang-bidang itu
sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada
batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan
mendahului dan didahului oleh kegiatan lain.
Secara konsepsional, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan
oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga nampaknya dalam
hal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Adapun
komponen-komponen yang ikut serta dalam proses ini adalah :
1. Tujuan pembangunan nasional bangsa yang akan mengambil keputusan dalam
rangka kebijaksanaan nasional dalam rangka kebijaksanaan nasional dalam
bidang pendidikan.
2. Masalah strategi adalah termasuk penanganan kebijakan (policy) secara
operasional yang akan mewarnai proses pelaksanaan dari perencanaan
pendidikan.
Maka ketepatan pelaksanaan dari perencanaan pendidikan. Dalam penentuan
kebijakan sampai kepada palaksanaan perencanaan pendidikan ada beberapa hal
yang harus diperhatikan, yaitu : siapa yang memegang kekuasaan, siapa yang
menentukan keputusan, dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pengambilan keputusan. Terutama dalam hal pemegang kekuasaan sebagai
sumber lahirnya keputusan, perlu memperoleh perhatian, misalnya mengenai
37

38. system kenegaraan yang merupakan bentuk dan system manajemennya,
bagaimana dan siapa atau kepada siapa dibebankan tugas-tugas yang terkandung
dalam kebijakan itu. Juga masalah bobot untuk jaminan dapat terlaksananya
perencanaan pendidikan. Hal ini dapat diketahui melalui output atau hasil system
dari pelaksanaan perencanaan pendidikan itu sendiri, yaitu dokumen rencana
pendidikan.
Dari beberapa rumusan tentang perencanaan pendidikan tadi dapat dimaklumi
bahwa masalah yang menonjol adalah suatu proses untuk menyiapkan suatu
konsep keputusan yang akan dilaksanakan di masa depan.
Dengan demikian, perencanaan pendidikan dalam pelaksanaan tidak dapat
diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama,
khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi
dari sudut kepentingan nasional.
A. Tujuan Perencanaan
Pada dasarnya tujuan perencanaan adalah sebagai pedoman untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai suatu alat ukur di dalam membandingkan
antara hasil yang dicapai dengan harapan. Dilihat dari pengambilan keputusan
tujuan perencanaan adalah :
1. Penyajian rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat
tingkat nasional yang berwenang.
2. Menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai
bidang/satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan
kebijaksanaan.
B. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian,
sebagai alat bagi pengembangan quality assurance, menghindari pemborosan
sumber daya, menghindari pemborosan sumber daya, dan sebagai upaya untuk
memenuhi accountability kelembagaan. Jadi yang terpenting di dalam menyusun
suatu rencana, adalah berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan,
proses yang sistematis, dan hasil serta tujuan tertentu.
38

39. C. Proses Perencanaan
Perencanaan merupakan siklus tertentu dan dan melalui siklus tersebut suatu
perencanaan bias dievaluasi sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan
penyelesaian perencanaan. Dan secara umum, ada beberapa langkah penting yang
perlu diperhatikan di dalam perencanaan yang baik, yaitu :
1. Perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas.
2. Adanya rumusan kebijaksanaan, yaitu memperhatikan dan menyesuaikan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan factor-faktor lingkungan
apabila tujuan itu tercapai.
3. Analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan dalam
kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan.
4. Penunjukan orang - orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan
(pimpinan) termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan.
5. Penentuan system pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan
pembandingan apa yang harus dicapai, dengan apa ya ng telah tercapai,
berdasarkan criteria yang telah ditetapkan.
2.3.2 Isu-Isu Perencanaan Pendidikan
A. Perencanaan Pendidikan itu baik yang buruk adalah implementasinya.
Sebelum kita bahas masalah tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu
pengertian atau definisi dari perencanaan tersebut, ada beberapa pengertian atau
definisi dari perencanaan yaitu : Seperangkat tindakan untuk memecahkan
berbagai permasalahan, khususnya masalah sosial dan ekonomi pada satu periode
rencana, yang berorientasi pada horison waktu „yang akan datang‟, pada jenis dan
tingkatan perencanaan tertentu, di masa yang akan datang (Alden, 1974: 1-2),
Cara berpikir tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang berorientasi
pada waktu yang akan datang, terkonsentrasi pada suatu tujuan dan keputusan
bersama, serta berusaha untuk mewujudkan program dan keputusan bersama
(Friedmann,1964) • Sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan bagi
masa depan yang diinginkan melalui serangkaian pilihan-pilihan yang logis
(Davidoff,1962 in Faludi, 1983: 11)
39

40. Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitas manusia dan kekuatan alam
dengan mengacu pada kondisi masa depan yang diinginkan (Branch, 1998: 2)
Suatu lingkaran proses yang berulang dari serangkaian tahapan-tahapan yang logis
(Meise and Volwahsen, 1980: 3-5) Dari sekian banyak definisi atau pengertian
tentang perencanaan, dapat disarikan sebagai berikut : Perancanaan adalah
seperangkat prosedur untuk memecahkan permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi,
yang harus meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:– Seperangkat tindakan –
Upaya untuk memecahkan masalah – Memiliki dimensi waktu dan berorientasi ke
masa yang akan datang – Suatu proses berputar dengan adanya umpan balik –
Melibatkan beberapa alternatif untuk mencari pemecahan.
Dari definisi atau pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat kita
simpulkan bahwa perencanaan tersebut disusun agar dapat menuju kearah yang
lebih baik, walaupun demikian tidak semua perencanaan tersebut berjalan sesuai
rencana, terkadang sesuatu yang telah kita perhitungkan dengan matang, tapi pada
kenyataanya kadang kala terdapat masalah yang diluar perkiraan kita, oleh karena
itulah perencanaan tersebut akan terus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agar
tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.
Berkaitan dengan isu-isu atau pendapat tentang perencanaan pendidikan yang
dikatakan baik, tapi buruk dalam implementasinya, mungkin ada benarnya
pendapat tersebut jika dilihat dari hasil yang terjadi yang berkaitan dengan
perencanaan pendidikan tersebut, salah satu diantara perencanaan pendidikan
yang implementasinya tidak sesuai dengan perencanaan adalah Program Wajib
Belajar 9 tahun misalnya, dimana pada Program Wajib Belajar 9 tahun ini,
pemerintah pusat dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional, untuk
menuntaskan progam wajar 9 tahun ini, pemerintah pusat memberikan bantuan
pendidikan kepada siswa yang dikenal dengan BOS (Bantuan Operasional
Sekolah), harapan dari Pemerintah Pusat dengan adannya program ini, maka
seluruh anak bangsa yang ada diseluruh pelosok negeri ini dapat
menikmati/mengenyam pendidikan minimal pendidikan dasar 9 tahun, tapi
kenyataannya program BOS tersebut, belum menunjukkan hasil yang sangat
signifikan, karena masih banyak siswa-siswa usia sekolah yang belum dapat
menikmati pendidikan sampai 9 tahun tersebut, hal ini mungkin disebabkan oleh
40

41. belum mencukupinya biaya BOS yang digunakan buat siswa dalam melaksanakan
pendidikannya, sehingga siswa masih dibebani biaya lagi untuk menutupi
kekurangan dari dana BOS tersebut, akibatnya banyak siswa-siswa yang putus
sekolah karena tidak sanggup menanggung biaya tambahan tersebut. Mungkin
pemerintah harus memikirkan kembali besaran dana BOS tersebut, hingga dana
tersebut benar-benar dapat digunakan untuk mencukupi siswa dalam
melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun itu.
B. Mutu Pendidikan rendah karena kebijakan yang berganti-ganti.
Kebijakan yang sering berganti-ganti bukanlah satu-satunya penyebab
rendahnya mutu pendidikan saat ini, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi
rendahnya mutu pendidikan, diantara faktor-faktor tersebut misalnya adalah
rendahnya kualitas/profesionalisme guru selaku tenaga pendidik, kurangnya
sarana prasarana pendidikan, kurangnya perhatian orang tua/partisipasi
masyarakat juga dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan.
Rendahnya kualitas/profesionalisme guru dapat disebabkan karena banyak
sekali guru yang tidak fokus kepada profesinya dikarenakan rendahnya income
yang diperoleh guru tersebut, hingga mereka mengajar hanya untuk memenuhi
kewajiban saja, mereka tidak mempunyai beban moral atau tanggung jawab untuk
mencerdaskan anak didik mereka, karena yang terpenting bagi mereka adalah
bagaimana mereka dapat mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi
kebutuhan hidup sehari-hari.
Kurangnya sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, hal ini disebabkan terbatasnya
anggaran pendidikan, hingga saat ini pemerintah belum sanggup untuk
merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, hingga banyak sekali program-
program yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya anggaran pendidikan
tersebut.Mungkin salah satu penyebab dari kebijakan pemerintah yang sering
berganti-ganti, hingga menyebabkan rendahnya mutu pendidikan adalah adannya
kebijakan dalam hal kurikulum yang selalu berubah-ubah hingga menyebabkan
ketidakpastian/kebingunan dalam melaksanakan kurikulum tersebut, seringkali
41

42. guru menjadi bingung dengan adanya kurikulum yang berubah-ubah tersebut,
karena dengan pergantian kurikulum tersebut, secara otomatis guru tersebut harus
menyesuaikan kembali dengan kurikulum yang baru itu, proses penyesuaian ini
memerlukan waktu yang cukup lama, karena guru-guru tersebut harus memahami
isi dari kurikulum tersebut, agar dapat di implementasikan dalam kegiatan belajar
mengajar. Karena itulah perubahan kebijakan yang dilakukan ditengah jalan
sebaiknya seminimal mungkin kalau bisa dihindarkan, hingga tidak menjadikan
salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan.
C. Visi Diknas : Insan Cerdas dan Kompetitif
Sesuai dengan Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009,
bahwa Depdiknas memiliki Visi yaitu : Terwujudnya Sistem Pendidikan Nasional
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua
warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga
mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah-ubah.
Dalam pembangunan jangka panjang tahun 2025 telah dicanangkan visi yang
lebih spesifik yaitu : Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Yang dimaksud
dengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif
yang meliputi :
a. Cerdas Spiritual, yang dapat diaktualisasikan melalui hati untuk
menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk
didalamnya budi pekerti yang luhur.
b. Cerdas Emosional, yang dapat diaktualisasikan melalui rasa untuk
meningkatkan sensitivitas dan apresiatif akan keindahan seni.
c. Cerdas Sosial, dapat diaktualisasikan melalui interaksi sosial untuk membina
dan memupuk hubungan timbal balik, simpatik, demokratis dan lain-lain.
d. Cerdas Intelektual, dapat diaktualisasikan melalui olah pikir supaya menjadi
insan kreatif, berpengetahuan dan mempunyai daya imajinatif.
e. Cerdas Kinetis, dapat diaktualisasikan melalui olahraga untuk
memuwujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan.
Sedangkan makna Kompetitif adalah :
a. Berkepribadian unggul.
42

43. b. Bersemangat tinggi.
c. Mandiri.
d. Pantang Menyerah.
e. Membangun dan membina jejaring.
f. Bersahabat dengan perubahan.
g. Inovatif dan menjadi agen perubahan.
h. Produktif dan sadar mutu.
i. Berorientasi global.
j. Pembelajaran sepanjang hayat.
Pada dasarnya visi Depdiknas tersebut menekankan pada pendidikan yang
dapat mentransformasikan dari masyarakat yang sedang berkembang menuju ke
masyarakat madani, pendidikan harus terus menerus dilakukan dengan mengikuti
perkembangan dan perubahan jaman.Untuk mewujudkan visinya Departemen
Pendidikan Nasional memiliki 3 pilar pembangunan pendidikan yaitu :1).
Pemerataan dan perluasan akses. 2). Peningkatan mutu dan relevansi serta daya
saing keluaran pendidikan. 3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra
publik pengelolaan pendidikan.
Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa
faktor yaitu :1). Kurikulum yang berkelanjutan. 2). Kualitas guru yang memadai.
3). Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus 4). Manajemen
pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan
pencitraan publik yang positif.
Dengan adannya visi dari Depdiknas tentang Insan Cerdas yang Kompetitif,
saya setuju dengan visi tersebut jika dapat dilaksanakan dan di implementasikan
dengan baik, karena visi itu dapat mengarahkan bangsa Indonesia kearah yang
lebih dan memiliki daya saing yang tinggi dengan bangsa lain.
43

44. BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan yang digunakan
Fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap sejauh mana peran aktif
komite sekolah pada SMA Negeri 2 Tondano. Oleh karena itu untuk
mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat
terhadap masalah yang akan diteliti digunakan penelitian kualitatif. Gambaran
karakteristik yang dijelaskan tersebut sesuai dengan maksud dari penelitian ini,
karena yang diamati adalah peran aktif komite sekolah pada SMA Negeri 2
Tondano dalam pelaksanaan MBS sebagai Implementasi perencanaan Pendidikan
berbasis sekolah. Hal ini apabila menggunakan pendekatan kuantitatif kurang
sesuai karena penelitian ini bersifat independent, tidak berintegrasi langsung
dengan subyek sehingga akan sangat sulit sekali diungkapkan proses kegiatan
yang berlangsung. Nasution (1992) mengemukakan bahwa “ Pada hakekatnya
penelitian kualitatif mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan
mereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka sendiri tentang
dunia yang ada disekitarnya. Dengan menggunakan metode kulitatif, dapat
ditemukan data yang tidak teramati dan terukur secara kuantitatif, seperti nilai,
sikap mental, kebiasaan, keyakinan dan budaya yang dianut oleh seseorang atau
kelompok dalam lingkungan tertentu. Demikian pula Mc. Cracken (1988) dalam
Julia Brannen (1997) mengemukakan bahwa : “ Di dalam penelirtian kualitatif
konsep dan kategorilah yang dipersoalkan bukan kejadian atau frekuensinya.
Dengan kata lain penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong, tetapi ia
menggalinya. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dalam situasi yang
wajar, langsung apa adanya tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur lain dari luar
lingkungan. Untuk itu peneliti berhubungan langsung dengan situasi dan sumber
data yang akan diselidiki. Peneliti tidak menggunakan angka-angka, tetapi
mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian untuk mencari
makna, walaupun tidak menolak angka-angka sebagai penunjang penelitian.
Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan analisis induktif dengan
44

45. mengesampingkan hipotesis awal penelitian, tetapi mencari pola , bentuk dan
tema-tema untuk dapat mengungkapkan data secara sistematis.
3.2 Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa
yang teletak di Jalan Kampus UNIMA Tondano, Kecamatan Tataaran II Tondano
Kabupaten Minahasa dengan alasan sebagai salah satu sekolah yang terletak
didalam lingkungan kampus dengan pandangan Orang tua siswa yang sudah
mengalami kemajuan dan mau berperan dalam keanggotaan komite sekolah,
peneliti ingi mengetahui bagaimana efektivitas peran komite sekolah yang
dilakukan di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa. Penelitian ini akan
dilaksanakan pada minggu kedua bulan Januari 2012 sampai bulan Juni 2012.
Peneliti mengawali penelitian ini dengan observasi langsung dilokasi penelitian di
SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa. Waktu penelitian sampai dengan
penulisan laporan dilaksanakan selama lima bulan dengan tidak mengganggu
kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa.
3.3 Data dan Sumber data
Informan atau subjek penelitian ada kepala sekolah, pengurus yayasan, dan
pengurus komite sekolah di SMA Negeri 2 Tondano Kabupaten Minahasa.
Peneliti akan berusaha mencermati para informan dengan teliti dengan cara
berupaya menemukan informasi dari informan yang paling mengetahui pokok
masalah yang akan diteliti.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
wawancara dan observasi. Kemampuan melakukan wawancara dan observasi
merupakan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif. Dasar
ketrampilan wawancara dan observasi berperan besar dalam pelaksanaan
metodemetode yang lebih praktis (Poerwandari, 2001, h. 64). Di dalam penelitian
ini, akan digunakan empat macam metode pengumpulan data, yaitu: wawancara,
45

46. observasi, materi audiovisual, dan dokumen. Berikut ini adalah penjelasan dari
masing-masing metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk
mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud
untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami
individu berkaitan dengan topik yang diteliti (Poerwandari, 2001, h. 75).
Wawancara pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu: wawancara terstruktur,
semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Di dalam penelitian ini, akan digunakan
wawancara dengan bentuk semi-terstruktur. Wawancara untuk penelitian ini akan
dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian. Di dalam
proses wawancara ada pedoman wawancara yang sangat umum, dengan
mencantumkan hal-hal penting yang harus ditanyakan tanpa menentukan urutan
pertanyaan. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengingatkan mengenai
aspek-aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar pengecek aspek relevan
yang perlu dibahas atau ditanyakan (Patton dikutip dalam Poerwandari, 2001, h.
76). Guba dan Lincoln (dikutip dalam Moleong, 2002, h. 137) menyatakan bahwa
untuk penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka. Wawancara
terbuka maksudnya adalah subjek mengetahui bahwa mereka sedang
diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Di dalam
penelitian ini akan digunakan jenis wawancara tersebut.
2. Observasi
Observasi dikaitkan dengan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat
fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam
fenomena tersebut (Poerwandari, 2001, h. 70). Observasi sering dianggap mudah
oleh para peneliti, padahal sebenarnya dibutuhkan latihan agar bisa mahir dalam
observasi. Alat perekam pun tidak sepenuhnya sempurna, karena kadang-kadang
ada proses yang tidak terekam kamera atau tape recorder. Kesulitan ini bisa
diatasi dengan menyediakan lembaran - lembaran khusus untuk dicatat di
lapangan. Memori peneliti sangat terbatas dan mudah terganggu dengan
banyaknya informasi dari luar sehingga perlu untuk dilakukan pencatatan
langsung setelah observasi. Buford Junker (dikutip dalam Moleong, 2002, h. 127)
46