SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
TEORI KEDAULATAN
Pokok bahasan :
Arti kedaulatan
Sifat/ciri-ciri Kedaulatan
Macam-macam kedaulatan
Teori-teori kedaulatan
Arti kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang
dimiliki oleh negara (termasuk dalam membuat
dan menjalankan undang-undang dan peraturan
yang meliputi dan mengatasi semua dan harus
diakui dan ditaati oleh semua).
Kata kedaulatan merupakan hasil terjemahan
dari kata “souvereignity” (Inggris); “souverainite”
(Perancis); “sovranus” (italia); “souvereiniteit”
(Belanda), yang berasal dari kata latin
“superanus/superanitas” yang berarti “yang
tertinggi(supreme)
Kedaulatan mengandung 3 makna :
1. Kemerdekaan,artinya negara itu bebas dan tidak
tergantung pada atau terikat oleh apapun juga atau
siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dan berhak menentukan sepenuhnya
nasib sendiri
2. Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas kuasa
negara. Siapapun atau kuasa apapun harus tunduk
pada kuasa negara
3. Kekuatan, atinya kemerdekaan dan kekuasaan itu
harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan
kemerdekaan tidak cukup hanya pada pernyaataan dan
pengakuan saja, tetapi haruslah terbukti bahwa ia
benar-banar berlaku, ditaati dan diikui oleh semua
rakyat.
Tokoh ide kedaulatan
Ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh
Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya
‘six books concerning on the state’.
Jean Bodin hidup pada masa permulaan
pertumbuhan negara-negara nasional dan ia
melihat dimana-mana kekuasaan sentral dari
negara makin lama makin tegas menampakkan
diri dalam bentuk kekuasaan raja yang supreme.
Dari keadaan yang dikonstatirnya itu ia menarik
kesimpulan bahwa inti dari statehood adalah
kekuasaan tertinggi, atau souverainite
Sifat/ciri-ciri Kedaulatan
Kedaulatan yang absolut/monolitk dari Jean bodin
mempunyai sifat :
a.
b.

c.

d.

e.

Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;
Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang
dapat membatasi kekuasaannya;
Kekal (permanen), artinya kekuasaan negara berlangsung terus
menerus tanpa interupsi, tanpa putus-putus, meski pemerintah
dapat berganti-ganti, kepala negara dapat mati, bahkan susunan
negara dapat berubah;
Tidak dapat dibagi-bagi (indivisible), karena hanya ada satu
kekuasaan tertinggi maka kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi;
Tak dapat dialihkan, artinya tak dapat dipindahkan kepada suatu
badan lain, tak dapat diserahkan, dilepaskan atau dilimpahkan.
Sedangkan kedaulatan yang bersifat Relatif
mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. Kedaulatan
tidak monolitik, tetapi bisa dualistik bahkan
pluralistk. Misalnya kedaulatan itu bisa
dialokasikan atau didelegasikan pada berbagai
badan/tangan sesuai degan bidang
kekuasaannya (misal dalam UUD1945 sebelum
amandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat
tetapi pelaksanaan sepenuhnya diserahkan
kepada MPR, kemudian MPR memberi mandat
kepada presiden , dan seterusnya)
Macam-macam kedaulatan
1. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke
luar
2. Kedaulatan de facto dan kedaulatan de
jure
3. Kedaulatan politik dan kedaulatan
hukum
Kedaulatan ke dalam dan
kedaulatan ke luar
Kedaulatan ke dalam (internal souverignity) ini
bersifat ‘staatsrechtelijk’ sebagai kemampuan
untuk mengatur organisasi negara,
pembentukan hukum, susunan pradilan dan
sistem pemerintahan menurut kehendak dan
keinsyafan sendiri.
Kedaulatan internal ini merupakan kekuasaan
tertinggi dari negara terhadap rakyatnya dan
penduduk lainnya, serta semua macam bentuk
asosiasi mereka didalam daerah negara
yuridiksinya dan terhadap pengurusan persoalan
dalam negeri lainnya.
kedaulatan ke luar (external souverignity)
ini bersifat ‘volkenrechtelijk’ dan berupa
kemampuan untuk melaklukan hubunganhubungan diplomatik dan perjanjianperjanjian antar bangsa, serta juga
melakukan peperangan untuk
mempertahankan diri terhadap serangan
yang mungkin datang dari pihak musuh.
Kedaulatan de facto dan
kedaulatan de jure
1. Kedaulatan de facto berarti adanya kedaulatan
yang nyata untuk ditaati, atau berdasarkan
adanya pelaksanaan yang nyata dari
kekuasaan, tidak perlu didasarkan atas hukum
2. kedaulatan de jure berarti kadaulatan yang
diakui oleh hukum (konstitusi) tidak perlu yang
berdaulat senyatanya menjalankan kekuasaan
atau ditaati secara nyata. Yang penting secara
hukum berdaulat.
Kedaulatan politik
dan kedaulatan hukum
1.

2.

Kedaulatan politik (political souverignity) maksudnya
kekuasaan tertinggi dalam bidang politik yaitu berupa
kekuasaan dari rakyat secara keseluruhan dan disaatsaat terkahir menentukan kedaulatan politik (misal
Pemilihan Umum adalah perwujudan kedaulatan politik
rakyat)
Kedaulatan hukum (legal souverignity), kekuasaan
tertinggi untuk membuat peraturan-peraturan hukum.
(misal DPR bersama Presiden mempunyai legal
souverignity’ untuk membuat hukum yang berupa
undang-undang)
Teori-teori kedaulatan
Teori kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Negara
Teori kedaulatan Hukum
Teori kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam
negara adalah berasal dari tuhan, jadi
didasarkan pada agama. Teori ini berkaitan
dengan teokrasi tentang negara baik mengenai
pembenaran eksistensi negara maupun asal
mula adanya negara yang dikembangkan pada
abad pertengahan
Pelopor terori kedaulatan tuhan antara lain:
Augustinus, Thomas Aquino, Dante, dan
Friedrich julius stahl. Teori ini dijumpai didunia
barat maupun timur
Teori kedaulatan Negara
Menurut teori ini negaralah sumber dan
pemegang kedaulatan dalam negara.
Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap ‘life,
liberty, dan property’ warganya. Teori ini
sesungguhnya merupakan bentuk baru dari teori
kedaulatan raja yang bersifat absolut, yang
merupakan manipulasi politik dari teori teokrasi.
Pelopor teori ini antara lain : Jean Bodin, George
Jellinek, Paul Laband, Oppenheimer, dan
Ludwig Gumplowicks
Teori kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, hukumlah sumber dari segala
kekuasaan dalam negara. Hukum adalah pernyataan
penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia,
dan kesadaran hukum inilah yang membedakan mana
adil mana tidak adil. Negara harus menaati tata tertib
hukum, karena hukum itu kedudukannya diatas negara.
Kekuasaan negara berdasarkan hukum, diatur dan
dialokasikan menurut hukum.
Pelopor teori ini adalah : Leon Duguit dan Hugo Krabbe.
Teori kedaulatan hukum merupakan reaksi keras atas
teori kedaulatan negara, ia mendasari lahirnya konsep
negara hukum yang menjadi cita-cita dan bahkan ,mitos
politik pada abad 19 (modern)
Teori kedaulatan Rakyat
Menurut teori ini, sumber dan pemegang kekuasaan
tertinggi yang ada dalam negara ialah rakyat. Negara atau
pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak atau
persetujuan rakyat. Pemerintah hanyalah wakil rakyat.
Paham kedaulatan rakyat sudah berkembang sejak jaman
gerakan kaum monarche-machen, yaitu gerakan kaum anti
raja-raja yang berkuasa mutlak yang dipelopori oleh
Marsillius di Padua dan Buchanan.
Teori ini mencapai puncaknya atas jasa Jean Jacques
Rosusseau (sarjana Perancis) salah seorang dari trio tokoh
perjanjian masyarakat (teori hukum alam). Dari teori inilah
lahir paham demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan
yang sering dikatakan sebagai mitos politik abad ke 20.

Contenu connexe

Tendances

Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanRefikaAN
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...avandiliakireina
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraMuhammad Hidayat
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMMuhamad Yogi
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Izzatul Ulya
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPaul SinlaEloE
 

Tendances (20)

Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Bentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negaraBentuk dan Kedaulatan negara
Bentuk dan Kedaulatan negara
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Ideologi
IdeologiIdeologi
Ideologi
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHANPENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUNUHAN
 

En vedette

Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatanMeehawk
 
Negara yang menganut kedaulatan tuhan
Negara yang menganut kedaulatan tuhanNegara yang menganut kedaulatan tuhan
Negara yang menganut kedaulatan tuhansman 1 ciomas
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)Rizka A. Hutami
 
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusi
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusiSejarah terbentuknya mahkamah konstitusi
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusiRaypietmat Raypietmat
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negaraarraditya
 
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMakalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMuhammad Agung
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaAtanasia Widihartanti
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyataliffa11
 
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraBentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraAnnisa Nafiya
 
Cover Makalah Akuntansi
Cover Makalah AkuntansiCover Makalah Akuntansi
Cover Makalah AkuntansiDwi Anita
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaChoujiEriko
 
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016Shankal Kashan
 

En vedette (20)

Teori Kedaulatan hukum
Teori Kedaulatan hukumTeori Kedaulatan hukum
Teori Kedaulatan hukum
 
Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatan
 
Negara yang menganut kedaulatan tuhan
Negara yang menganut kedaulatan tuhanNegara yang menganut kedaulatan tuhan
Negara yang menganut kedaulatan tuhan
 
Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyatTeori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyatKedaulatan rakyat
Kedaulatan rakyat
 
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
 
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)
Materi Musik Tradisional (Karawitan Sunda)
 
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusi
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusiSejarah terbentuknya mahkamah konstitusi
Sejarah terbentuknya mahkamah konstitusi
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMakalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
 
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertamaBab 5   kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
Bab 5 kedaulatan - bagian a - pertemuan pertama
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat
 
Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulatPemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat
 
Pembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan NegaraPembagian Kekuasaan Negara
Pembagian Kekuasaan Negara
 
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraBentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
 
Cover Makalah Akuntansi
Cover Makalah AkuntansiCover Makalah Akuntansi
Cover Makalah Akuntansi
 
Cover
CoverCover
Cover
 
Macam macam penyakit menular
Macam macam penyakit menularMacam macam penyakit menular
Macam macam penyakit menular
 
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesiaKedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan indonesia
 
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016
Fokus utama bahasa melayu penulisan 2016
 

Similaire à Teori Kedaulatan

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxKangHaris6
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumbaim hukum
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik ModerenMuhamad Yogi
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptxSuparyatun2
 
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptxpetruspolyando1
 
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptx
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptxKonsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptx
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptxherupramuji1
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanEly Goro Leba
 
Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendrireskaka
 

Similaire à Teori Kedaulatan (20)

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
 
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptxNilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
Nilai-nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Negara.pptx
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Tugas makalah
Tugas makalahTugas makalah
Tugas makalah
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Presentasi filsafat hukum
 Presentasi filsafat hukum Presentasi filsafat hukum
Presentasi filsafat hukum
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
In mc. word
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
 
Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia Sistem Pemerintahan di Dunia
Sistem Pemerintahan di Dunia
 
Negara dan kekuasaan
Negara dan kekuasaanNegara dan kekuasaan
Negara dan kekuasaan
 
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
2_-Teori-Terjadinya-Negara-Dalam-Ilmu-Negara.pptx
 
Materi 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraanMateri 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraan
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptx
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptxKonsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptx
Konsep_dasar_Politik_dan_pemerintahan.pptx
 
Konsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahanKonsep pemerintah dan pemerintahan
Konsep pemerintah dan pemerintahan
 
Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendri
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
 

Plus de Henry Dasdo Prawira Sinurat (6)

Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
 
Tipe-tipe Negara
Tipe-tipe NegaraTipe-tipe Negara
Tipe-tipe Negara
 
Perwakilan
PerwakilanPerwakilan
Perwakilan
 
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Pe ndahuluan
Pe ndahuluanPe ndahuluan
Pe ndahuluan
 

Teori Kedaulatan

  • 1. TEORI KEDAULATAN Pokok bahasan : Arti kedaulatan Sifat/ciri-ciri Kedaulatan Macam-macam kedaulatan Teori-teori kedaulatan
  • 2. Arti kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara (termasuk dalam membuat dan menjalankan undang-undang dan peraturan yang meliputi dan mengatasi semua dan harus diakui dan ditaati oleh semua). Kata kedaulatan merupakan hasil terjemahan dari kata “souvereignity” (Inggris); “souverainite” (Perancis); “sovranus” (italia); “souvereiniteit” (Belanda), yang berasal dari kata latin “superanus/superanitas” yang berarti “yang tertinggi(supreme)
  • 3. Kedaulatan mengandung 3 makna : 1. Kemerdekaan,artinya negara itu bebas dan tidak tergantung pada atau terikat oleh apapun juga atau siapapun juga. Negara bebas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan berhak menentukan sepenuhnya nasib sendiri 2. Kuasa tertinggi, artinya tidak ada kuasa diatas kuasa negara. Siapapun atau kuasa apapun harus tunduk pada kuasa negara 3. Kekuatan, atinya kemerdekaan dan kekuasaan itu harus mempunyai kekuatan. Kekuasaan dan kemerdekaan tidak cukup hanya pada pernyaataan dan pengakuan saja, tetapi haruslah terbukti bahwa ia benar-banar berlaku, ditaati dan diikui oleh semua rakyat.
  • 4. Tokoh ide kedaulatan Ide kedaulatan pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, sarjana Perancis, dalam bukunya ‘six books concerning on the state’. Jean Bodin hidup pada masa permulaan pertumbuhan negara-negara nasional dan ia melihat dimana-mana kekuasaan sentral dari negara makin lama makin tegas menampakkan diri dalam bentuk kekuasaan raja yang supreme. Dari keadaan yang dikonstatirnya itu ia menarik kesimpulan bahwa inti dari statehood adalah kekuasaan tertinggi, atau souverainite
  • 5. Sifat/ciri-ciri Kedaulatan Kedaulatan yang absolut/monolitk dari Jean bodin mempunyai sifat : a. b. c. d. e. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain; Tertinggi, artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya; Kekal (permanen), artinya kekuasaan negara berlangsung terus menerus tanpa interupsi, tanpa putus-putus, meski pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat mati, bahkan susunan negara dapat berubah; Tidak dapat dibagi-bagi (indivisible), karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi maka kekuasaan itu tak dapat dibagi-bagi; Tak dapat dialihkan, artinya tak dapat dipindahkan kepada suatu badan lain, tak dapat diserahkan, dilepaskan atau dilimpahkan.
  • 6. Sedangkan kedaulatan yang bersifat Relatif mempunyai ciri-ciri yang sebaliknya. Kedaulatan tidak monolitik, tetapi bisa dualistik bahkan pluralistk. Misalnya kedaulatan itu bisa dialokasikan atau didelegasikan pada berbagai badan/tangan sesuai degan bidang kekuasaannya (misal dalam UUD1945 sebelum amandemen, kedaulatan berada ditangan rakyat tetapi pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada MPR, kemudian MPR memberi mandat kepada presiden , dan seterusnya)
  • 7. Macam-macam kedaulatan 1. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar 2. Kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure 3. Kedaulatan politik dan kedaulatan hukum
  • 8. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar Kedaulatan ke dalam (internal souverignity) ini bersifat ‘staatsrechtelijk’ sebagai kemampuan untuk mengatur organisasi negara, pembentukan hukum, susunan pradilan dan sistem pemerintahan menurut kehendak dan keinsyafan sendiri. Kedaulatan internal ini merupakan kekuasaan tertinggi dari negara terhadap rakyatnya dan penduduk lainnya, serta semua macam bentuk asosiasi mereka didalam daerah negara yuridiksinya dan terhadap pengurusan persoalan dalam negeri lainnya.
  • 9. kedaulatan ke luar (external souverignity) ini bersifat ‘volkenrechtelijk’ dan berupa kemampuan untuk melaklukan hubunganhubungan diplomatik dan perjanjianperjanjian antar bangsa, serta juga melakukan peperangan untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang mungkin datang dari pihak musuh.
  • 10. Kedaulatan de facto dan kedaulatan de jure 1. Kedaulatan de facto berarti adanya kedaulatan yang nyata untuk ditaati, atau berdasarkan adanya pelaksanaan yang nyata dari kekuasaan, tidak perlu didasarkan atas hukum 2. kedaulatan de jure berarti kadaulatan yang diakui oleh hukum (konstitusi) tidak perlu yang berdaulat senyatanya menjalankan kekuasaan atau ditaati secara nyata. Yang penting secara hukum berdaulat.
  • 11. Kedaulatan politik dan kedaulatan hukum 1. 2. Kedaulatan politik (political souverignity) maksudnya kekuasaan tertinggi dalam bidang politik yaitu berupa kekuasaan dari rakyat secara keseluruhan dan disaatsaat terkahir menentukan kedaulatan politik (misal Pemilihan Umum adalah perwujudan kedaulatan politik rakyat) Kedaulatan hukum (legal souverignity), kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan-peraturan hukum. (misal DPR bersama Presiden mempunyai legal souverignity’ untuk membuat hukum yang berupa undang-undang)
  • 12. Teori-teori kedaulatan Teori kedaulatan Tuhan Teori kedaulatan Negara Teori kedaulatan Hukum Teori kedaulatan Rakyat
  • 13. Teori kedaulatan Tuhan Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah berasal dari tuhan, jadi didasarkan pada agama. Teori ini berkaitan dengan teokrasi tentang negara baik mengenai pembenaran eksistensi negara maupun asal mula adanya negara yang dikembangkan pada abad pertengahan Pelopor terori kedaulatan tuhan antara lain: Augustinus, Thomas Aquino, Dante, dan Friedrich julius stahl. Teori ini dijumpai didunia barat maupun timur
  • 14. Teori kedaulatan Negara Menurut teori ini negaralah sumber dan pemegang kedaulatan dalam negara. Kekuasaan negara tidak terbatas terhadap ‘life, liberty, dan property’ warganya. Teori ini sesungguhnya merupakan bentuk baru dari teori kedaulatan raja yang bersifat absolut, yang merupakan manipulasi politik dari teori teokrasi. Pelopor teori ini antara lain : Jean Bodin, George Jellinek, Paul Laband, Oppenheimer, dan Ludwig Gumplowicks
  • 15. Teori kedaulatan Hukum Menurut teori ini, hukumlah sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia, dan kesadaran hukum inilah yang membedakan mana adil mana tidak adil. Negara harus menaati tata tertib hukum, karena hukum itu kedudukannya diatas negara. Kekuasaan negara berdasarkan hukum, diatur dan dialokasikan menurut hukum. Pelopor teori ini adalah : Leon Duguit dan Hugo Krabbe. Teori kedaulatan hukum merupakan reaksi keras atas teori kedaulatan negara, ia mendasari lahirnya konsep negara hukum yang menjadi cita-cita dan bahkan ,mitos politik pada abad 19 (modern)
  • 16. Teori kedaulatan Rakyat Menurut teori ini, sumber dan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada dalam negara ialah rakyat. Negara atau pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak atau persetujuan rakyat. Pemerintah hanyalah wakil rakyat. Paham kedaulatan rakyat sudah berkembang sejak jaman gerakan kaum monarche-machen, yaitu gerakan kaum anti raja-raja yang berkuasa mutlak yang dipelopori oleh Marsillius di Padua dan Buchanan. Teori ini mencapai puncaknya atas jasa Jean Jacques Rosusseau (sarjana Perancis) salah seorang dari trio tokoh perjanjian masyarakat (teori hukum alam). Dari teori inilah lahir paham demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan yang sering dikatakan sebagai mitos politik abad ke 20.